Menkominfo targetkan Palapa Ring akan terintegrasi seluruhnya pada Juni tahun ini

Pemerintah menargetkan pertengan tahun 2019 konstruksi Palapa Ring Timur akan diselesaikan. Dengan demikian, maka keseluruhan dari Palapa Ring sudah akan mencapai 100%.

“Insyaallah pertengahan tahun ini kita bisa integrasikan keseluruhannya dari proyek Palapa Ring ini. Karena statusnya 94% konstruksinya untuk Palapa Ring Timur, paling lama bulan Juni 2019 sudah diintegrasikan semuanya yang mencakup Barat, Tengah dan Timur,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (20/3).

Pemerintah, berkomitmen untuk melakukan apapun demi kemaslahatan masyarakat, dan tidak akan menyerah melakukan sesuatu hal yang telah menjadi keharusan. Salah satunya melalui Proyek Palapa Ring.

“Memang berat, tapi tentunya kami tidak menyerah karena keharusan adalah keharusan, mengkoneksikan semua kabupaten dan kota madya di seluruh Indonesia dengan jaringan internet kecepatan tinggi,” jelas Menkominfo.

Menteri Rudiantara mengakui ada kesulitan yang dihadapi para pekerja khususnya di sebagian wilayah Papua dan Papua Barat. Pasalnya mereka harus melewati pegunungan tinggi untuk membangun tower.

“Karena di Papua itu ada gunung yang kita harus pasang tower, dan disana tidak ada jalan, satu-satunya jalan adalah menggunakan helikopter,” ungkap Rudiantara.

Lebih lanjut, Rudiantara berkomitmen dalam proses penyelesaian proyek Palapa Ring ini akan menjadi bagian dari upaya pemerintah di era Presiden Jokowi, untuk menghubungkan seluruh kepulauan di Indonesia melalui internet kecepatan tinggi.

Sementara itu Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif mengatakan, proses pelaksanaan proyek Palapa Ring rupanya bukanlah perkara enteng. Lebih dari satu dasawarsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika bahu membahu merampungkan proyek ini.

Source: Kemeninfo. Reporter: Handoyo | Editor: Yoyok

Mengenal Bansos Rastra (2018)

Mari Mengenal Bansos Rastra (2018) : Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Mengurangi Beban Masyarakat Kurang Mampu

Dalam postingan saya kali ini, akan saya berikan ringkasan secara umum mengenai Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang diteruskan sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ringkasan saya ini bertujuan agar kita mengetahui tentang Bansos Rastra dan ikut mengawal proses pelaksaannya nanti.

a. Apa itu Bansos Rastra

Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah bantuan pangan dalam bentuk beras (natura) yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus/ harga. Beras yang disalurkan adalah beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg.

Bansos Rastra pada awal mulanya adalah bantuan Raskin/ Rastra yang disalurkan kepada penerima manfaat sebesar 15 Kg per keluarga dengan biaya tebus Rp 1.600,-/kg kemudian bertransformasi menjadi bansos rastra dan berubah fungsi dari pola bantuan bersubsidi menjadi bantuan sosial.

b. Tujuan

Bansos Rastra mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian beras kualitas medium dengan jumlah 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus.

c. Manfaat

Peningkatan ketahanan pangan bagi keluarga penerima manfaat

  • Peningkatan akses pangan baik secara fisik (natura/ beras) dan ekonomi (tanpa biaya tebus);
  • Sebagai pasar bagi hasil pertanian padi;
  • Upaya menstabilkan harga beras di pasaran;
  • Pengendalian inflasi dan menjaga stok pangan nasional dan
  • Membantu tumbuhnya perekonomian di daerah.

d. Penerima Manfaat

Penerima manfaat bansos rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi nya 25 % terendah di daerah pelaksaannya. Kemudian disebutkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos Rastra, yang nama dan alamatnya terdapat dalam data yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau yang disebut DT-PPFM. Data ini merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk dalam penerima Bansos Rastra.

e. Kesimpulan

Bansos rastra merupakan hak masyarakat kurang mampu melalui pemberian beras kualitas medium sejumlah 10 Kg/ KPM setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan keluarga penerima manfaat dapat hidup lebih sejahtera.
Apabila teradi pelanggaran dalam pelaksaannya, maka pihak yang melakukannya akan diproses sesuai perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah ringkasan dari saya tentang Bansos Rastra. Penting bagi saya untuk berbagi informasi ini karena saya sebagai Pendamping Sosial PKH juga akan terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya. Dimulai dari tahap sosialisai yang telah kami lakukan di kecamatan kami yaitu Gandapura, Bireuen, Aceh, sampai pada tahap pendistribusian nanti. Selain itu juga sebagai informasi buat teman-teman yang membaca dan belum mengetahui tentang program ini, agar ikut aktif mengawasi pendistribusiannya nanti.

Menurut saya, mengambil, memotong dan menghilangkan hak masyarakat kurang mampu/ miskin itu adalah “PERBUATAN KEJI”.

Source: steemit