Category Archives: Biography

Marcus Fernaldi Gideon

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

The ‘Minions’ (featured image) continued to scorch the circuit for the second year running, chalking up an incredible eight World Tour titles besides the Asian Games gold. They were beaten in only one final – at the French Open. Given that they are the defending champions at the season finale, few would bet against them adding a ninth World Tour title to their collection this year.

Marcus Fernaldi Gideon (lahir di Jakarta, 9 Maret 1991; umur 27 tahun) adalah salah satu pemain bulu tangkis Ganda Putra Indonesia berpasangan dengan Markis Kido diganda putra dan ganda campuran bersama Rizki Amelia Pradipta. Pada tahun 2015, ia berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo di ganda putra. Penghujung tahun 2017 ini, Marcus Fernaldi Gideon bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil mencatatkan sejarah baru di ganda putra yaitu juara 7 turnamen dalam 1 tahun setelah pada hari minggu 17 Desember 2017 menjadi kampiun di turnamen SS Final Dubai dengan menaklukan pasangan Tiongkok Zhang Nan-Liu Cheng 21-16, 21-15.

Prestasi

Pesta Olahraga Asia Tenggara

BWF Superseries

BWF Superseries, diluncurkan pertama pada 14 Desember 2006 dan diimplementasikan pada tahun 2007 merupakan serangkaian turnamen bulu tangkis level atas yang diadakan oleh Badminton World Federation (BWF). Satu musim Superseries terdiri dari 12 turnamen di seluruh dunia, termasuk lima Superseries Premier yang diperkenalkan sejak 2011, di mana para pemenang akan diundang untuk bermain di Final Superseries pada akhir tahun.

BWF Grand Prix

BWF Grand Prix terdiri dari dua tingkatan, seperti Grand Prix Gold dan Grand Prix. Ini adalah rangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Badminton World Federation (BWF) sejak 2007.

BWFInternational Challenge/Series

Gelar Juara 2017 . The Minions Kevin-Marcus

  1. Gelar-1 2017-03-12 Yonex  All England 2017
  2. Gelar-2 2017-04-02 India Open 2017
  3. Gelar-3 2017-04-09 Malaysia open 2017
  4. Gelar-4 2017-09-24 Japan Open 2017
  5. Gelar-5 2017-09-19 China Open 2017
  6. Gelar-6 2017-11-26 Hong Kong Open 2017
  7. Gelar-7 2017-12-17 World Superseries Finals 2017

Gelar Runner Up 2017 .The Minions Kevin-Marcus

  1. Korea Open 2017
  2. Denmark Open 2017

Gelar Juara 2018 . The Minions Kevin-Marcus

  1. Gelar-1 2018-01-23.28 Daihatsu Indonesia Master 2018
  2. Gelar-2 2018-01-30.04 Yonex Sunise India Open 2018
  3. Gelar-3 2018-03-14.18 Yonex All England 2018
  4. Gelar-4 2018-07-03.08 Blibli Indonesia Open 2018
  5. Gelar-5 2018-08-19.22 Asian Games Jakarta-Palembang 2018
  6. Gelar-6 2018-09-11.16 Daihatsu Yonex Japan Open 2018
  7. Gelar-7 2018-10-16.21 Danisa Denmark Open 2018
  8. Gelar-1 2018-11-06.11 Fuzhou China Open 2018
  9. Gelar-1 2018-11-13.18 Yonex Sunise Hong Kong Open 2018

BWF Player Profile 2018 . Marcus Fernaldi GIDEON
BWF Player Profile 2018 . Kevin Sanjaya Sukamuljo

Gelar Runner Up 2018 .The Minions Kevin-Marcus

  • 2018-10-23.28-YONEX French Open 2018

Gallery

YONEX-SUNRISE HONG KONG OPEN 2018. A record eighth HSBC BWF World Tour title by Marcus Fernaldi Gideon and Kevin Sanjaya Sukamuljo highlighted the finals of the YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2018 today. Bringing the curtains down on another riveting day of action at the Hong Kong Coliseum, the livewire Indonesians crushed archrivals, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, in anticlimactic straight games to surpass their haul of seven titles in a season achieved last year and equalled last week when they conquered the Men’s Doubles field in the Fuzhou China Open 2018. In humbling the No.4 seeds, 21-13 21-12, the world No.1 pair thwarted Japan’s quest to become the first nation to win four titles at any World Tour event. “I’m very happy with our performance. We played really well today and put the opponent under pressure. It was a very good match for us,” declared 27-year-old Gideon. Meanwhile, Sukamuljo said he never thought about establishing a new season record regarding the number of tournaments won. He just tried his best in every event. “Today we never lost focus and kept pushing them,” he noted.

Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, memberi undangan pernikahan ke Presiden Joko Widodo saat diundang ke Istana Merdeka, Senin 02/04/2018.

Marcus bersama pasangannya, Kevin Sanjaya, diundang ke Presiden Jokowi ke Istana Merdeka. Pemenang All England 2018 itu datang ke Istana Merdeka didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Dalam pertemuan singkat sekitar 15 menit itu Marcus sempat memberikan undangan pernikahan bersama Agnes Amelinda kepada Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan dengan Kevin dan Marcus, Presiden Jokowi memberi selamat kepada pasangan berjuluk Minions itu karena bisa mempertahankan gelar juara All England. Kevin/Marcus juga diharapkan Presiden Jokowi bisa menyumbang medali emas dalam Asian Games 2018.

“Pak Presiden memberikan selamat dan berpesan terus mempertahankan prestasi,” ucap Marcus.

Gelar-3-Yonex All England 2018
Gelar-3-Yonex All England 2018
Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, Gold Medal
Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, Gold Medal
Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, The Minions in action before the Final
Pesta pernikahan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Sabtu malam, 14 April 2018

Ridwan Kamil

Ridwan Kamil . Biography | Gubernur Jawa Barat 2018-2023


Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ridwan_Kamil,_Gubernur_Jawa_Barat

H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. (lahir di Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober 1971; umur 47 tahun) adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018. Sebelum menjadi pejabat, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karier sebagai seorang arsitek merangkap dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung. Emil merupakan putra dari pasangan Atje Misbach Muhjiddin dan Tjutju Sukaesih. Pada tahun 2013 Emil yang dari kalangan profesional dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai wali kota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danialsebagai calon wakil wali kota. Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 28 Juni 2013, pasangan ini unggul telak dari tujuh pasangan lainnya dengan meraih 45,24% suara sehingga pasangan Ridwan dan Oded menjadi pemenang dalam Pemilihan umum Wali Kota Bandung 2013.

Pada pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil diusung sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum oleh PPP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Opera Snapshot_2018-11-29_014605_id.wikipedia.org

Ridwan_Kamil_official
Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung (2013)

Opera Snapshot_2018-11-29_014817_www.google.com

Pendidikan


  • SDN Banjarsari III Bandung 1978-1984
  • SMP Negeri 2 Bandung 1984-1987
  • SMA Negeri 3 Bandung 1987-1990
  • Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung 1990-1995
  • Master of Urban Design University of California, Berkeley 1999-2001

Karier


Setelah lulus S-2 dari University of California, Berkeley, Ridwan Kamil melanjutkan pekerjaan profesional sebagai arsitek di berbagai firma di Amerika Serikat. Sebelumnya Ridwan Kamil memulai karier bekerjanya di Amerika sesaat setelah lulus S-1, akan tetapi hanya berkisar empat bulan ia pun berhenti kerja karena terkena dampak krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Tidak langsung pulang ke Indonesia, dia bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat beasiswa di University of California, Berkeley. Selagi mengambil S-2 di Universitas tersebut Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley. Pada tahun 2002 Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan dua tahun kemudian mendirikan Urbane, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain. Kini Ridwan Kamil aktif menjabat sebagai Prinsipal PT. Urbane Indonesia, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung, serta Senior Urban Design Consultant SOM, EDAW (Hong Kong & San Francisco), dan SAA (Singapura).

Urbane adalah perusahaan yang didirikan oleh Ridwan Kamil pada tahun 2004 bersama teman-temannya seperti Achmad D. Tardiyana, Reza Nurtjahja dan Irvan W. Darwis. Reputasi Internasional sudah mereka bangun dengan mengerjakan projek-projek di luar Indonesia seperti Syria Al-Noor Ecopolis di negara Syria dan Suzhou Financial District di China. Tim Urbane sendiri terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari dan menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Urbane juga memiliki projek berbasis komunitas dalam Urbane Projek Komunitas di mana visi dan misinya adalah membantu orang-orang dalam sebuah komunitas perkotaan untuk memberikan donasi dan keahlian-keahlian dalam meningkatkan daerah sekitarnya.

Urbane telah banyak dianugerahi penghargaan dari media internasional seperti BCI Asia Awards tiga tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009 dan 2010 dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas projek desain Rumah Botol (dari botol bekas). Urbane juga sering mengikuti kompetisi di bidang desian arsitektur tingkat nasional seperti Juara 1 kompetisi desain Museum Tsunami di Nangro Aceh Darrussalam tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain kampus 1 Universitas Tarumanegara tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 2009, juara 1 kompetisi desain Sanggar Nagari di Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat dan juara 1 kompetisi desain Pusat Seni dan Sekolah Seni di Universitas Indonesia tahun 2009.

Karya


Hasil-hasil karya Urbane:

  1. Universitas Tarumanegara Kampus 1, Jakarta (2005)
  2. Mesjid Agung Sumatra Barat, Mahligai Minang (2006)
  3. Paramount Lakes Gading Serpong, (2006)
  4. Gramedia Expo Surabaya (2006)
  5. Masjid Cibubur, Bogor (2007)
  6. Bintaro X-Change, Tangerang (2007)
  7. Kota Jababeka Remasterplan, Cikarang (2007)
  8. Kampus UMN, Serpong (2007)
  9. Area 24, Jakarta (2007)
  10. Hotel Santika Premiere, Medan (2007)
  11. Jembatan Westdrain Ancol, Jakarta (2007)
  12. Kuningan City, Jakarta (2007)
  13. Bottle House (Rumah Botol), Bandung (2008)
  14. Paramount Gateaway, Serpong (2008)
  15. Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan, Kab. Bandung Barat (2008)
  16. Springhill Royal Residences, Jakarta (2008)
  17. Kantor BUMN, Jakarta (2008)
  18. The Convergence, Jakarta (2008)
  19. Rusunami Sentra Timur, Cakung (2008)
  20. Pusat Kesenian dan Kebudayaan Universitas Indonesia, Depok (2009)
  21. The Magix Box, Fakultas Seni Budaya Universitas Indonesia (2009)
  22. Medan Focal Point, Medan (2009)
  23. Museum Taufik Hidayat, Jakarta (2009)
  24. Masjid Semarang, Semarang (2010)
  25. Masjid Suramadu, Madura (2010)
  26. Masjid Gegerkalong, Bandung (2010)
  27. Museum Tsunami Aceh-Rumoh Aceh, NAD (2010)
  28. Harris Hotel Bogor, Bogor (2011)
  29. Masjid Antapani, Bandung (2011)
  30. Heteropia Office Tower, Jakarta (2011)
  31. Kantor Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta (2012)
  32. Allium Tangerang Hotel, Banten (2011)
  33. Hotel Horison Ultima, Purwokerto (2011)
  34. Hotel Tijili Seminyak, Bali (2011)
  35. 18 Office Park, Jakarta (2011)
  36. Discovery World Taman Mini Indonesia Indah, Cibubur, Bogor (2011)
  37. United Tractors office, Bekasi (2012)
  38. LKPP Office, Jakarta (2012)
  39. Bank Saudara Office, Bandung (2012)
  40. Essence Apartment, Jakarta (2012)
  41. Kirana Two, Jakarta (2012)
  42. Senayan Aquatic Stadium, Jakarta (2012)
  43. Masjid Al-Azhar, Summarecon, Bekasi (2013)
  44. Masjid Emerald Bintaro, Tangerang (2013)

Sosial dan Komunitas.

  1. Taman Bermain Babakan Asih Kopo Bandung. Ini adalah program perbaikan kampung dengan cara membeli sepetak tanah untuk menjadi taman bermain anak dan kegiatan lomba mewarnai dinding kampung dengan gambar-gambar kreatif.
  2. Komunitas Bandung Berkebun. Kegiatan ini adalah cara warga Bandung memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk dihijaukan oleh tanaman pertanian seperti sayur-sayuran. Lokasi kebun-kebun ini juga menjadi ruang sosial sebagai alternatif akhir pekan bagi anak-anak. Hasil panen sebagian di jual untuk penghasilan tambahan anggota komunitas.
  3. Gerakan indonesia Bersepeda (Bike Bdg). Kegiatan ini memberikan pilihan kepada warga kota bandung untuk beraktifitas sehari-hari dengan sepeda sewa (Bike Sharing).
  4. Deklarasi Babakan Siliwangi sebagai Hutan Kota Dunia PBB.

Arsitektur.

  1. Bandung Creative Park Project : Taman Cikapayang Dago
  2. Masjid Merapi, merupakan proyek sosial yang menggunakan abu letusan gunung merapi dikonversi menjadi batako.
  3. Rumah Gempa Padang, Proyek sosial ini merupakan pembangunan rumah-rumah tahan gempa dengan material kayu dan bambu lokal.
  4. Lampu Botol (Walking Brain).
  5. Bottle House, rumah yang dirancang dengan konsep ‘courtyard house’ dibangun dengan lebih dari 30000 botol bekas.
  6. Museum Tsunami Aceh. Museum ini merupakan hasil desain karya sayembara pada tahun 2007 untuk memperingati musibah Tsunami

Penghargaan


Opera Snapshot_2018-11-29_015439_id.wikipedia.org

2013

  1. Urban Leadership Award dari Univ Pensylvania, AS

2012

  1. Pikiran Rakyat Award 2012 untuk Tokoh Muda Kreatif
  2. Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia
  3. Google Chrome l Web Heroes for Indonesia Berkebun
  4. Indonesia Green Awards “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, Penggagas Indonesia Berkebun
  5. Indonesia Green Awards “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, Green Building Rasuna Epicentrum

2011

  1. Green Leadership Award for Al-Irsyad Mosque from BCI Asia
  2. Top 5, Best Building of The Year 2010 from ArchDaily for Al-Irsyad Mosque

2010

  1. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award
  2. Winner third prize : Design Competition Suramadu Mosque
  3. The 6th Winner of The Best Design Architecture Consultant, Citradata Award

2009

  1. Architect of the Year from Elle Décor Magazine.
  2. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award
  3. Winner first prize : Design Competition University of Indonesia Cultural Center

2008

  1. Winner first prize : Design competition for Tangerang Gateway, 2008
  2. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award 2007
  3. Winner first prize : International Design competition for Aceh Tsunami Museum
  4. Winner first prize : Design competition Bintaro CBD Master Plan, Jakarta
  5. Winner first prize : Design competition Jakarta Stock Exchange, Jakarta

2007

  1. Winner first prize : International Design competition for Aceh Tsunami Museum
  2. Winner first prize : Design competition Bintaro CBD Master Plan, Jakarta
  3. Winner first prize : Design competition Jakarta Stock Exchange, Jakarta

2006

  1. Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia
  2. Winner Best Commercial/Superblock Project for Rasuna Epicentrum by Property&Bank Magazine
  3. Winner Mowilex Design Awards (Al-Azhar International School)
  4. Winner first prize : Design competition Kemayoran Urban Gateway
  5. Winner second prize : National design competition – Penabur International School, Jakarta

2005

  1. Winner first prize : International Design competition Waterfront Retail Masterplan, Suzhou, RRC
  2. Winner first prize : International Design competition Kunming Tech Park, Kunming, RRC
  3. Winner first prize : Design competition – IT-Center Pupuk Kaltim, Balikpapan
  4. Winner first prize : National design competition – University of Tarumanagara
  5. Winner second prize : National design competition – Agung Sedayu Club House, Jakarta
  6. Winner third prize : National design competition Jatinegara District Revitalization, Jakarta

2004

  1. Winner first prize : International Design competition – Islamic Center, Beijing, RRC,
  2. Winner second prize : Design competition Senen District Revitalization
  3. Urban Architecture di Universitas Tarumanegara, Rasuna Epicentrum, dan Area Expo Surabaya.
  4. JSX Tower.
  5. Gan and Oil Tower, Jakarta.
  6. Sahid Twin Tower, Jakarta.
  7. Beijing Finance Street superblock.
  8. Masjid Al Irsyad Kota Baru parahyangan, Jawa barat.
  9. Urban Design di Jedah Town, dan Al Noor Ecopolis di Syria.

Tri Rismaharini

Tri Rismaharini . Biography


Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

576px-Tri_Rismaharini

Dr.(H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T terkadang ditulis Tri Risma Harini, atau yang akrab disapa Risma (lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961; umur 57 tahun) adalah Wali Kota Surabaya yang menjabat sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya. Pasangan Risma-Bambang diusung oleh PDI-P dan memenangi pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53 persen dari jumlah suara keseluruhan. Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya. Namun di tengah masa jabatan, Bambang D. H. mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada pilkada Jawa Timur 2013. Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Wisnu Sakti Buana, putra politisi senior PDI-P / wakil ketua MPR RI periode 1999-2004, Ir. Soetjipto, yang terpilih secara aklamasi sebagai wakil wali kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari 2014.

Pada Pilkada Serentak 2015, pasangan Risma-Wisnu diusung oleh PDI-P dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34 persen dari jumlah suara keseluruhan. Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk masa bakti 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.

Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010. Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an.

Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG-ASPAC 2018 (Asosiasi Pemerintah Kota Dan Daerah Se-Asia Pasifik) di Surabaya, Tri Rismaharini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG-ASPAC untuk masa bakti 2018-2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

Opera Snapshot_2018-11-29_012927_id.wikipedia.org

Opera Snapshot_2018-11-29_004943_www.google.com

Pendidikan


Tri Rismaharini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980.

Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, lulus pada tahun 2002. Dalam acara ITS EXPO, April 2014, Tri Rismaharini mengungkap keinginan untuk menjadi dosen di almamater seusai selesai mengabdi sebagai Wali Kota Surabaya.

Pada 4 Maret 2015, ia mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Riwayat jabatan


  • Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (1997)
  • Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya (2001)
  • Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya (2001)
  • Kepala Bagian Bina Pembangunan (2002)
  • Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005)
  • Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2005)
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2008)
  • Wali Kota Surabaya (2010-2015; 2016-Sekarang)
  • Presiden United Cities and Local Governments Asia-Pacific (2018-Sekarang)

Kiprah politik


Wali Kota Surabaya

Risma

Wali Kota Tri Rismaharini

Tri Rismaharini mulai menata Kota Surabaya dari yang buruk penataannya sejak dirinya menjadi Kepala DKP. Ia melanjutkan tugas tersebut sejak dilantik menjadi wali kota pada 2010. Pada masa kepemimpinannya di DKP, hingga menjadi wali kota, Surabaya menjadi lebih asri dan tertata dengan baik dibandingkan sebelumnya, lebih hijau dan lebih segar.

Penataan Kota

Taman-taman kota yang dibangun Risma adalah pemugaran taman bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one entertainment park, taman di Bundaran Dolog, taman buah Undaan, serta taman di Bawean, dan di beberapa tempat lainnya yang dulunya mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Selain itu Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman.

Isu Pemberhentian

Belum setahun menjabat, pada tanggal 31 Januari 2011, Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana menurunkan Risma dengan hak angketnya. Alasannya adalah karena adanya Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 56 tahun 2010 tentang Perhitungan nilai sewa reklame dan Peraturan wali kota Surabaya Nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame menjadi 25%. Risma dianggap telah melanggar undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 16/2006 tentang prosedur penyusunan hukum daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sebab Wali Kota tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam membahas maupun menyusun Perwali.

Keputusan ini didukung oleh 6 dari 7 fraksi politik yang ada di dewan, termasuk PDI-P yang mengusungnya. Hanya fraksi PKS yang menolak dengan alasan tindakan pemberhentian dirasa “terlalu jauh” dan belum cukup bukti dan data.

Tentang Perwali nomor 57 yang diterbitkannya itu, Risma beralasan, pajak di kawasan khusus perlu dinaikkan agar pengusaha tidak seenaknya memasang iklan di jalan umum, dan agar kota tak menjadi belantara iklan. Dengan pajak yang tinggi itu, pemerintah berharap, pengusaha iklan beralih memasang iklan di media massa, ketimbang memasang baliho di jalan-jalan kota.

Akhirnya, Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara akan hal ini dan menegaskan bahwa Tri Risma tetap menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan menilai alasan pemakzulan Risma adalah hal yang mengada-ada. Belakangan kemudian beredar kabar bahwa hal ini disebabkan banyaknya kalangan DPRD Kota Surabaya yang tidak senang dengan sepak terjang politik Tri Risma yang terkenal tidak kompromi dan terus maju berjuang membangun Kota Surabaya, termasuk menolak keras pembangunan tol tengah Kota Surabaya yang dinilai tidak akan bermanfaat untuk mengurai kemacetan dan lebih memilih meneruskan proyek frontage road dan MERR-IIC (Middle East Ring Road) yang akan menghubungkan area industri Rungkut hingga ke Jembatan Suramadu via area timur Surabaya yang juga akan bermanfaat untuk pemerataan pembangunan kota.

Isu Pengunduran Diri

Isu bahwa Wali Kota Surabaya ingin mengundurkan diri mulai berkembang ke publik setelah wawancara Risma di sebuah stasiun televisi swasta nasional pada pertengahan Februari 2014. Banyak hal yang menjadi latar belakang rencana pengunduran diri Risma mulai dari pemilihan dan pelantikan wakil wali kota yang menurutnya tidak sesuai prosedur, persoalan Kebun Binatang Surabaya, hingga persoalan pembangunan tol tengah kota Surabaya. Hampir sebagian besar masyarakat Surabaya menolak rencana pengunduran diri Risma dikarenakan prestasinya selama memimpin Surabaya, bahkan muncul gerakan di situs jejaring sosial yang bernama ‘Save Risma’ untuk mendukung kepemimpinan wali kota Tri Rismaharini. Isu ini menguat dengan asumsi ketidakcocokan antara Tri Rismaharini sebagai wali kota dengan Wisnu Sakti Buana sebagai wakil wali kota dikarenakan Wisnu merupakan salah satu tokoh dibalik rencana pemakzulan Risma pada awal tahun 2011. Isu tersebut mulai mereda setelah turun tangannya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama dengan pimpinan DPP PDI-P yang datang ke Surabaya pada 1 Maret 2014 yang juga didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mega meminta Risma melanjutkan masa jabatannya sebagai wali kota hingga berakhir pada 28 September 2015.

Insiden Taman Bungkul

Rismajoinningbungkulparkrecovery

Risma ikut bersama petugas membenahi Taman Bungkul yang mengalami kerusakan karena insiden bagi-bagi es krim gratis pada tanggal 11 Mei 2014

Pada 11 Mei 2014, perusahaan es krim Wall’s yang berada dibawah naungan PT. Unilever Indonesia mengadakan acara bagi-bagi es krim gratis kepada masyarakat kota Surabaya. Acara ini diadakan di Taman Bungkul. Bagi-bagi es krim gratis itu dilakukan di tengah-tengah taman. Warga kemudian berbondong-bondong mendekati titik pembagian es krim hingga menerobos tanaman-tanaman. Bahkan kendaraan sepeda juga menginjak tanaman-tanaman disana. Kondisi semakin tidak terkendali, jalanan semakin macet, dan tanaman rusak parah.

Polisi & Satpol PP kemudian membubarkan acara itu sekitar pukul 10.00 WIB.

Tak lama kemudian, Risma datang ke lokasi. Ia lalu marah besar begitu melihat sendiri kondisi tanaman di Taman Bungkul. Begitu datang ia berkomentar semua tanaman rusak. Tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri panitia penyelenggara acara bagi-bagi es krim. “Kalian tahu berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk buat Taman Bungkul jadi indah?!,” ujarnya dengan nada tinggi. Risma kemudian meminta stafnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melaporkan penyelenggara acara ke jalur hukum. Ia meminta stafnya menggunakan undang-undang (UU) pengerusakan lingkungan sebagai dasar laporan.

PT Unilever Indonesia Tbk, selaku penyelenggara program bagi-bagi es krim Wall’s gratis di Taman Bungkul, Minggu 11 Mei 2014 lalu, siap bertanggung jawab dan menanggung semua biaya kerugian yang dialami Pemerintah Kota Surabaya. Insiden kerusakan taman akibat membludaknya jumlah warga yang datang merupakan kejadian yang tidak diprediksi oleh penyelenggara.

Area Sales Manajer Jawa Timur PT Unilever Indonesia Tbk, Dion Aji Setiawan mengatakan, pihaknya tidak menyangka bahwa, antusiasme warga Surabaya akan es krim gratis sangat tinggi. Dari pihak panitia penyelenggara hanya menyiapkan sebanyak 10.000 buah. Tapi, pengunjung yang datang mencapai 70.000 orang. Bahkan, banyak juga pengunjung yang datang dari luar Kota Surabaya. “Kejadian ini akan kami jadikan pelajaran. Kami akan segera sowan ke Bu Risma. Kami akan perbaiki semua kerusakan yang ada,” ujarnya.

Pilkada Serentak 2015

Tri Rismaharini menjadi salah satu calon wali kota Surabaya pada penyelenggaraan Pilwali Surabaya 2015 yang bersamaan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak pertama di Indonesia. Pada pilkada kali ini, ia kembali diusung oleh PDI-P berpasangan dengan Wisnu Sakti Buana. Elektabilitas Risma yang sangat tinggi dan wibawanya yang kuat di mata warga Surabaya, membuat langkah Risma pada Pilwali Surabaya 2015 tidak berjalan mulus. Ia sempat dihadang dengan fenomena calon tunggal yang membuat penyelenggaraan Pilkada Surabaya terancam diundur hingga Pilkada Serentak tahun 2017. Selain itu, ia juga sempat dihadang dengan beberapa drama politik Pilkada, yaitu calon wakil wali kota rivalnya yang menghilang dari pendaftaran di KPU Surabaya; surat rekomendasi partai yang tidak turun ke pasangan rivalnya; hingga beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Majapahit yang memilih tidak mengusung calon pada Pilwali Surabaya 2015. Setelah proses yang panjang, pada awal September 2015, Risma-Wisnu akhirnya memperoleh lawan, yaitu pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN. Berdasarkan hasil resmi KPU Kota Surabaya pada 22 Desember 2015, pasangan Tri Rismaharini-Wisnu Sakti Buana memperoleh suara sebesar 893.087 (86,34%) dan ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih untuk masa bakti 2016-2021.

Penghargaan


Risma_Singapore_2018

Risma saat sesi foto usai menerima Lee Kuan Yew World City Prize 2018. Surabaya menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang meraih penghargaan tersebut.

Pada masa kepemimpinannya sebagai wali kota, Kota Surabaya meraih tujuh kali piala adipura kencana berturut-turut yaitu tahun 2011 hingga 2017 untuk kategori kota metropolitan, serta adipura paripurna pada tahun 2016.

Selain itu, kepemimpinan Risma juga membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan.

Pada Oktober 2013, Kota Surabaya di bawah kepemimpinannya juga memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus yaitu data center dan inklusi digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik.

Surabaya menerapkan sistem respon cepat (central clearing house) dengan mengambil inspirasi dari sistem respon pelanggan dari restoran cepat saji McDonald’s. Warga dapat mengirim keluhan dan saran dengan telepon, sms, surat elektronik, fax, situs internet dan sosial media. Surabaya membangun Broadband Learning Centre untuk memberi pelatihan bagi petani agar terkoneksi dengan jaringan sistem pelayanan daring. Sistem ini memudahkan petani dan pekerja sektor lain untuk membangun akses pemasaran produk.

Taman bungkul yang pernah dipugarnya pun meraih penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013. Pada Februari 2014, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai Mayor of the Month atau wali kota terbaik di dunia untuk bulan Februari 2014 atas keberhasilannya selama memimpin Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya.

Pada akhir tahun 2014, Surabaya menerima penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window (SSW). Penghargaan ini diberikan untuk sistem pelayanan kemudahan izin investasi Kota Surabaya.

Pada Februari 2015, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation atas keberhasilannya dalam mengubah wajah Kota Surabaya dari yang kumuh penataannya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi. Penghargaan ini diberikan kepada Risma karena dianggap sebagai figur enerjik yang antusias mempromosikan kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan secara nasional maupun internasional serta dinilai berhasil memanfaatkan lahan mati dan menyulapnya menjadi taman kota. Risma juga dipuji karena keberaniannya menutup kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yaitu Gang Dolly, serta respon cepatnya dalam menangani korban insiden AirAsia QZ8501.

Pada Maret 2015, nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti CEO Facebook Mark Zuckerberg, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan tokoh lainnya. Risma dinilai berhasil melakukan banyak terobosan luar biasa di Surabaya tentang lingkungan, dan ia juga dinilai telah berhasil mengubah kota besar dengan jutaan penduduk yang sarat polusi, kemacetan, dan kekumuhan menjadi kota metropolitan yang tertata, kaya akan taman lanskap dan ruang hijau lainnya. Risma juga dinilai berhasil mengubah banyak lahan pemakaman gersang menjadi ruang penyerapan air sehingga dapat menangkal banjir.

Atas keberhasilannya membangun kembali citra kota Surabaya menjadi tertata rapi dan manusiawi, serta prestasinya sebagai kepala daerah yang mengabdikan diri kepada rakyat, pada tanggal 13 Agustus 2015, Tri Rismaharini menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo bersama 14 tokoh lain di Istana Negara, Jakarta. Bintang Jasa Utama adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.

Pada bulan November 2015, Risma memperoleh penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award. Ia memperoleh penghargaan ini bersama dengan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Penghargaan ini diperoleh karena selama menjabat sebagai wali kota Surabaya, Risma dinilai berhasil membangun Surabaya menjadi kota cantik dan tertata serta mengembangkan sistem e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) agar proses pelelangan menjadi transparan dan bebas korupsi. Ia juga dinilai berhasil membangun sistem e-goverment di Surabaya yang menyebabkan kontrol pengeluaran dinas-dinas menjadi lebih mudah, mencegah praktik korupsi, dan menghemat anggaran 600-800 miliar rupiah tiap tahunnya.

Pada bulan Juli 2018, Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini memperoleh penghargaan Lee Kuan Yew City Prize bersama dengan Hamburg, Jerman; Kazan, Rusia; dan Tokyo, Jepang. Penghargaan ini diperoleh karena Surabaya dianggap sebagai salah satu kota besar di dunia yang mampu mempertahankan dan mengelola kampung di tengah kota dengan manajemen pemerintah dan partisipasi masyarakat yang sangat baik di tengah laju pembangunan kota yang semakin berkembang dengan pesat. Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan ini. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Risma di Singapura pada 9 Juli 2018.

Kontroversi


Isu membeli penghargaan

Rismaandsocratesawardtrophy

Risma mengangkat United Europe Award pada acara kirab di Surabaya

Pada April 2014, Risma mengklaim bahwa Kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan Socrates Award untuk kategori Future City dari European Business Assembly (EBA), yang kemudian diarak di kota Surabaya. Namun, penghargaan ini menimbulkan polemik setelah diketahui bahwa penghargaan yang diperoleh Risma bukanlah Socrates Award, tetapi United Europe Award yang dinobatkan bagi mereka yang memiliki kontribusi pribadi untuk integrasi Eropa.Nama Risma dan Surabaya juga tidak masuk dalam daftar penerima Socrates Award di situs EBA. Selain itu, menurut laporan Center for Investigative Reporting di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, pada Agustus 2013, terdapat biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh penghargaan dari EBA, dan biaya untuk memperoleh United Europe Award adalah 3.900 euro. Akibatnya, muncul dugaan bahwa Risma menggunakan anggaran kota untuk “membeli” penghargaan. Juru bicara pemerintah kota Surabaya Muhammad Fikser menampik bahwa Risma telah menggunakan anggaran kota untuk mengambil penghargaan tersebut, dan menyatakan bahwa 3.900 euro digunakan untuk biaya seminar.

Kasus Pasar Turi

Pada bulan Mei 2015, PT Gala Bumi Perkasa selaku pengembang Pasar Turi melaporkan Tri Rismaharini yang menjabat sebagai wali kota Surabaya ke Polda Jawa Timur karena dianggap tidak kunjung melakukan pembongkaran terhadap Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi yang berada di depan bangunan Pasar Turi Baru. Hal ini dianggap oleh PT Gala Bumi Perkasa melanggar perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dan pengembang Pasar Turi. Di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jika Pasar Turi telah selesai dibangun, maka pedagang di TPS akan dikembalikan ke gedung Pasar Turi. Setelah beberapa waktu, pengembang menyatakan bahwa pembangunan Pasar Turi telah selesai. Akan tetapi, Risma menyatakan pembangunan belum selesai, karena menurutnya pembangunan masih berjalan 80 persen dan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Di akhir bulan Oktober 2015, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengklaim bahwa Tri Rismaharini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan wewenang Pasar Turi. Risma dianggap menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali kota Surabaya karena melakukan pembiaran terhadap bangunan TPS Pasar Turi. Pernyataan ini didasarkan pada keterangan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP yang dikirimkan Polda Jatim kepada Kejaksaan Tinggi Jatim. Penetapan tersangka Risma ini menjadi simpang siur setelah adanya bantahan secara terbuka dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Kapolri menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus Pasar Turi telah dihentikan sejak bulan September 2015. Penetapan tersangka yang terjadi pada masa kampanye pilkada Surabaya 2015, dicurigai banyak pihak terkait dengan unsur politis untuk menjegal Tri Rismaharini sebagai calon wali kota Surabaya. Kecurigaan ini datang dari partai pengusungnya PDI-P dan pedagang Pasar Turi sendiri. Risma juga membantah bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan menyatakan bahwa kebijakannya yang menolak membongkar TPS Pasar Turi adalah untuk melindungi pedagang Pasar Turi dari pungutan-pungutan yang tidak wajar oleh pengembang.Pada tanggal 25 Oktober 2015, Kapolri resmi menyatakan bahwa kasus Pasar Turi yang melibatkan Tri Rismaharini dihentikan dan memerintahkan penyidik untuk segera menerbitkan SP3 terhadap kasus ini. PT Gala Bumi Perkasa juga resmi mencabut gugatannya terhadap Risma pada tanggal 26 Oktober 2015.

Perseteruan dengan Gubernur DKI Jakarta

Menjelang pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 yang bersamaan dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, nama Risma mulai disebut-sebut sebagai calon penantang terkuat dari Gubernur yang tengah menjabat, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dengan sapaan Ahok. Hal ini karena pilihan dari Basuki Tjahaja Purnama yang awalnya menyatakan akan maju melalui jalur perseorangan dengan didukung oleh gerakan relawan Teman Ahok yang berhasil mengumpulkan 1 juta KTP pada pertengahan tahun 2016. Hal ini kemudian diikuti dengan pernyataan terbuka dari beberapa petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), partai tempat Risma bernaung, yang akan mengusung calon sendiri dan tidak akan mendukung calon perseorangan. Nama Risma pun kemudian disebut-sebut akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pilkada DKI 2017. Hal ini membuat publik menilai beberapa pihak terkesan mengadu domba antara Tri Rismaharini dan Basuki Tjahaja Purnama. Pernyataan-pernyataan terbuka di antara keduanya pun menjadi hangat di media dan tak jarang berujung pada kesalahpahaman dan perbedaan tafsir. Beberapa di antaranya adalah pernyataan Ahok yang menyebut bahwa Risma pernah menyatakan Wali Kota Solo 2005-2012 yang juga Presiden Joko Widodo bisa menjadi Presiden, apalagi Wali Kota Surabaya. Hal ini kemudian dibantah oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pernyataan Ahok yang menyebut bahwa Kota Surabaya hanya setara dengan Kota Jakarta Selatan juga kembali menuai polemik setelah diklarifikasi oleh Risma dalam sebuah konferensi pers. Atas hal ini, Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung Kota Surabaya dan bermaksud membandingkan wilayah administrasi-nya saja.

Related Posts

Erick Thohir

Erick Thohir . Biography


Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

erick-thohir_fe16174

Opera Snapshot_2018-11-09_225306_www.google.comOpera Snapshot_2018-11-09_225340_id.wikipedia.org

Erick Thohir adalah seorang pengusaha asal Indonesia dan pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai unit usaha Mahaka seperti di bidang penyiaran (broadcast) yakni Gen FM & Jak FM, stasiun televisi Jak tv, media luar ruang (out of home) Mahaka Advertising, penerbitan (publishing) yakni Harian Republika,Golf Digest, digital yakni Rajakarcis.com dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan.

Ia mengakuisi klub sepakbola Italia yang berlaga di seri A yakni F.C. Internazionale Milano (Inter Milano) pada November 2013. Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub ke 21 dalam 106 tahun sejarah klub tersebut. Bersamaan dengan itu, ia juga memiliki klub sepakbola Amerika, D.C. United dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers.

Saat ini Erick Thohir menjabat sebagai ketua tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin setelah namanya di umumkan pada 7 September 2018

Kehidupan Pribadi


Erick adalah anak dari Teddy Thohir, Saudaranya, Garibaldi “Boy” Thohir, adalah seorang bankir investasi. Ia juga memiliki kakak perempuan bernama Rika. Thohir kecil turut membantu bisnis keluarga. 

Pendidikan

Pada tahun 1993 Erick lulus program Master untuk Bisnis Administrasi (Master of Business Administration) dari Universitas Nasional California, Amerika Serikat. Sebelumnya memperoleh gelar sarjana (Bachelor of Arts) dari Glendale University.

Bisnis


Media

Sekembalinya ke Indonesia, bersama beberapa rekan semasa kuliahnya ia mendirikan Mahaka Group. Perusahaan ini membeli Republika pada tahun 2001 saat berada di ambang kebangkrutan. Ia mendapat bimbingan dari ayahnya serta pendiri Kompas dan pendiri Jawa Pos. Mahaka Group melebarkan potensinya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang bernama Mahaka Advertising seiring bertubuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan pada tahun 2002.

Setelah meluncurkan stasiun televisi Jak tv untuk memperkuat positioning sebagai bisnis yang fokus pada masyarakat perkotaan di tahun 2005, Mahaka memperkenalkan radio 98.7 Gen FM & 101 Jak FM serta penyertaan pada PT Radionet Cipta Karya (Prambors FM, Delta FM dan FeMale Radio) serta berbagai perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan dan digital. Ia juga pendiri dari organisasi amal Darma Bakti Mahaka Foundation. Di tahun 2008, bersama Anindya Bakrie mendirikan tvOne dan situs berita, Viva news. Pada tahun 2014 ia menjabat sebagai Direktur Utama Antv hingga sekarang.

Olahraga

Erick yang gemar olahraga bola basket pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) periode 2006–2010 dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara (SEABA) periode 2006 – sekarang.

Tahun 2012 ia dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London. Ia menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki Tim bola basket NBA ketika ia membeli saham Philadelphia 76ers. Pada tahun 2012, Erick dan Levien menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, D.C. United.

Ia percaya akan potensi bisnis sepakbola dan dibuktikannya pada September 2013, presiden dan pemilik klub Internazionale (Inter Milano), Massimo Moratti pada saat itu mengkonfirmasi pembicaraan untuk penjualan saham mayoritas 70% kepada Erick.

Pada tanggal 15 Oktober 2013 setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin oleh Erick secara resmi menjadi pemegang saham mayoritas dengan memiliki saham klub sebesar 70%. Pada tanggal 15 November 2013, Erick dipercaya sebagai presiden klub Inter Milano menggantikan Moratti hingga saat ini.

Kiprah Sosial

Erick Thohir adalah pendiri Yayasan Darma Bakti Mahaka. Erick Thohir juga pernah dikabarkan sebagai pendiri Yayasan Dompet Dhuafa Republika, namun kabar ini dibantah oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika dalam pernyataan di laman resminya.

Dompet Dhuafa atau yang dulu dikenal sebutan Dompet Dhuafa Republika diinisiasi, didirikan, dan dibina oleh Parni Hadi (Pimpinan Harian Umum Republika Pertama) pada 2 Juli 1993 karena terinspirasi dari dedikasi Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di Yogyakarta, sehingga Parni Hadi, meminta karyawan Republika untuk menunaikan Zakat mereka secara bersama dan berkesinambungan.

Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompet Dhuafa” pun dibuka. 

Penulis

Erick Thohir juga menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika. 

Kepemilikan Klub Olahraga


Klub Bola basket

  • Philadelphia 76ers (NBA) 
  • Satria Muda

Klub sepak bola

  • D.C. United 
  • Internazionale 
  • Persib Bandung

Opera Snapshot_2018-11-09_225921_www.webcitation.org

erick-tohir

William James Sidis

William James Sidis . Biography


From Wikipedia, the free encyclopedia

William_James_Sidis_1914
William James Sidis in 1914 (Born April 1, 1898)

William James Sidis (/ˈsaɪdɪs/; April 1, 1898 – July 17, 1944) was an American child prodigy with exceptional mathematical and linguistic skills. He is notable for his 1920 book The Animate and the Inanimate, in which he postulates the existence of dark matter, entropy and the origin of life in the context of thermodynamics. Sidis was raised in a particular manner by his father, psychologist Boris Sidis, who wished his son to be gifted. Sidis first became famous for his precocity and later for his eccentricity and withdrawal from public life. Eventually, he avoided mathematics altogether, writing on other subjects under a number of pseudonyms. He entered Harvard at age 11 and, as an adult, was claimed to have an extremely high IQ, and to be conversant in about 25 languages and dialects. Some of these claims have not been verifiable, but peers such as Norbert Wiener supported the assertion that his intelligence was very high.

Opera Snapshot_2018-10-31_175952_en.wikipedia.org

Contents

  1. Biography
    1. Parents and upbringing (1898–1908)
    2. Harvard University and college life (1909–1915)
    3. Teaching and further education (1915–1919)
    4. Politics and arrest (1919–1921)
    5. Later life (1921–1944)
  2. Publications and subjects of research
    1. Vendergood language
  3. Legacy
    1. In education discussions

Biography


Parents and upbringing (1898–1908)

William James Sidis was born to Jewish emigrants from Ukraine,  on April 1, 1898, in New York City. His father, Boris Sidis, PhD, M.D., had emigrated in 1887 to escape political persecution.  His mother, Sarah (Mandelbaum) Sidis, M.D., and her family had fled the pogroms in the late 1880s.  Sarah attended Boston University and graduated from its School of Medicine in 1897. 

William was named after his godfather, Boris’ friend and colleague, the American philosopher William James. Boris was a psychiatrist and published numerous books and articles, performing pioneering work in abnormal psychology. He was a polyglot, and his son William would become one at a young age.

Sidis’s parents believed in nurturing a precocious and fearless love of knowledge (but their methods of parenting were criticized in the media and retrospectively[5][6]). Sidis could read The New York Times at 18 months.  By age eight, he had reportedly taught himself eight languages (Latin, Greek, French, Russian, German, Hebrew, Turkish, and Armenian) and invented another, which he called “Vendergood”.

Harvard University and college life (1909–1915)

Although the University had previously refused to let his father enroll him at age 9 because he was still a child, Sidis set a record in 1909 by becoming the youngest person to enroll at Harvard University. In early 1910, Sidis’ mastery of higher mathematics was such that he lectured the Harvard Mathematical Club on four-dimensional bodies. Notable child prodigy, cybernetics pioneer Norbert Wiener, who also attended Harvard at the time and knew Sidis later stated in his book Ex-Prodigy: “The talk would have done credit to a first or second-year graduate student of any age…talk represented the triumph of the unaided efforts of a very brilliant child.”  MIT Physics professor Daniel F. Comstock was full of praises. ‘His method of thinking is real intellect. He doesn’t cram his head with facts. He reasons. “Gauss is the only example in history, of all prodigies, whom Sidis resembles”. Further stating that Sidis would become the leading mathematician and a leader in that science in future.  Sidis began taking a full-time course load in 1910 and earned his Bachelor of Arts degree, cum laude, on June 18, 1914, at age 16. 

Shortly after graduation, he told reporters that he wanted to live the perfect life, which to him meant living in seclusion. He granted an interview to a reporter from the Boston Herald. The paper reported Sidis’s vows to remain celibate and never to marry, as he said women did not appeal to him. Later he developed a strong affection for a young woman named Martha Foley. He later enrolled at Harvard Graduate School of Arts and Sciences.

According to The Prodigy: a Biography of William James Sidis, he briefly served at the League of Nations before leaving because U.S. president Woodrow Wilson would not withdraw troops deployed during the Great War. He was outspoken about his pacifism.

Teaching and further education (1915–1919)

After a group of Harvard students threatened Sidis physically, his parents secured him a job at the William Marsh Rice Institute for the Advancement of Letters, Science, and Art (now Rice University) in Houston, Texas as a mathematics teaching assistant. He arrived at Rice in December 1915 at the age of 17. He was a graduate fellow working toward his doctorate.

Sidis taught three classes: Euclidean geometry, non-Euclidean geometry, and freshman math (he wrote a textbook for the Euclidean geometry course in Greek). After less than a year, frustrated with the department, his teaching requirements, and his treatment by students older than he was, Sidis left his post and returned to New England. When a friend later asked him why he had left, he replied, “I never knew why they gave me the job in the first place—I’m not much of a teacher. I didn’t leave—I was asked to go.” Sidis abandoned his pursuit of a graduate degree in mathematics and enrolled at the Harvard Law School in September 1916, but withdrew in good standing in his final year in March 1919. 

Politics and arrest (1919–1921)

In 1919, shortly after his withdrawal from law school, Sidis was arrested for participating in a socialist May Day parade in Boston that turned violent. He was sentenced to 18 months in prison under the Sedition Act of 1918. Sidis’ arrest featured prominently in newspapers, as his early graduation from Harvard had garnered considerable local celebrity status. During the trial, Sidis stated that he had been a conscientious objector to the World War I draft, was a socialist, and did not believe in a god like the “big boss of the Christians,” but rather in something that is in a way apart from a human being. He later developed his own libertarian philosophy based on individual rights and “the American social continuity”. His father arranged with the district attorney to keep Sidis out of prison before his appeal came to trial; his parents, instead, held him in their sanatorium in New Hampshire for a year. They took him to California, where he spent another year.  While at the sanatorium, his parents set about “reforming” him and threatened him with transfer to an insane asylum.

Later life (1921–1944)

After returning to the East Coast in 1921, Sidis was determined to live an independent and private life. He only took work running adding machines or other fairly menial tasks. He worked in New York City and became estranged from his parents. It took years before he was cleared legally to return to Massachusetts, and he was concerned about his risk of arrest for years. He obsessively collected streetcar transfers, wrote self-published periodicals, and taught small circles of interested friends his version of American history. In 1933, Sidis passed a Civil Service exam in New York, but scored a low ranking of 254.  In a private letter, Sidis wrote that this was “not so encouraging”.

In 1944, Sidis won a settlement from The New Yorker for an article published in 1937. He had alleged it contained many false statements. Under the title “Where Are They Now?”, James Thurber pseudonymously described Sidis’s life as lonely, in a “hall bedroom in Boston’s shabby South End”. Lower courts had dismissed Sidis as a public figure with no right to challenge personal publicity. He lost an appeal of an invasion of privacy lawsuit at the United States Court of Appeals for the Second Circuit in 1940 over the same article. Judge Charles Edward Clark expressed sympathy for Sidis—who claimed that the publication had exposed him to “public scorn, ridicule, and contempt” and caused him “grievous mental anguish [and] humiliation”—but found that the court was not disposed to “afford to all the intimate details of private life an absolute immunity from the prying of the press”. 

Sidis died in 1944 from a cerebral hemorrhage in Boston at the age of 46. His father had died from the same malady in 1923 at age 56.

Publications and subjects of research


From writings on cosmology, to writings on American Indian history, to Notes on the Collection of Transfers, and several purported lost texts on anthropology, philology, and transportation systems, Sidis covered a broad range of subjects. Some of his ideas concerned cosmological reversibility and “social continuity”.

In The Animate and the Inanimate (1925), Sidis predicted the existence of regions of space where the second law of thermodynamics operated in reverse to the temporal direction that we experience in our local area. Everything outside of what we would today call a galaxy would be such a region. Sidis claimed that the matter in this region would not generate light. Sidis’s The Tribes and the States (ca. 1935) employs the pseudonym “John W. Shattuck”, purporting to give a 100,000-year history of the Settlement of the Americas, from prehistoric times to 1828. In this text, he suggests that “there were red men at one time in Europe as well as in America”.

Sidis was also a “peridromophile”, a term he coined for people fascinated with transportation research and streetcar systems. He wrote a treatise on streetcar transfers under the pseudonym of “Frank Folupa” that identified means of increasing public transport usage.

In 1930, Sidis received a patent for a rotary perpetual calendar that took into account leap years.

Vendergood language

Sidis created a constructed language called Vendergood in his second book, the Book of Vendergood, which he wrote at the age of 8. The language was mostly based on Latin and Greek, but also drew on German and French and other Romance languages. It distinguished between eight moods: indicative, potential, imperative absolute, subjunctive, imperative, infinitive, optative, and Sidis’s own strongeable. One of its chapters is titled “Imperfect and Future Indicative Active”. Other parts explain the origin of Roman numerals. It uses base 12 instead of base 10.

Legacy


After his death, Helena Sidis claimed that her brother had an IQ reported in Abraham Sperling’s 1946 book Psychology for the Millions as “the very highest that had ever been obtained”, but later authors found that some of his biographers, such as Amy Wallace, exaggerated how high his IQ actually was and exactly what Sperling had claimed. Sperling actually wrote:

Helena Sidis told me that a few years before his death, her brother Bill took an intelligence test with a psychologist. His score was the very highest that had ever been obtained. In terms of IQ, the psychologist related that the figure would be between 250 and 300. Late in life William Sidis took general intelligence tests for Civil Service positions in New York and Boston. His phenomenal ratings are matter of record.

It has been acknowledged that Helena and William’s mother Sarah had developed a reputation of exaggerated claims about the Sidis family. Helena had also falsely claimed that the Civil Service exam William took in 1933 was an IQ test and that his ranking was an IQ score of 254. It is speculated that the number “254” was actually William’s placement on the list after he passed the Civil Service exam, as he stated in a letter sent to his family. Helena also claimed that “Billy knew all the languages in the world, while my father only knew twenty-seven. I wonder if there were any Billy didn’t know.” This claim was not backed by any other source outside the Sidis family, and Sarah Sidis also made an improbable claim in her 1950 book The Sidis Story that William could learn a language in just one day. Boris Sidis had once dismissed tests of intelligence as “silly, pedantic, absurd, and grossly misleading”. Regardless of the exaggerations, Sidis is judged by other high IQ peers such as MIT Physics professor Daniel Frost Comstock and notable American mathematician Norbert Weiner to have had real ability.

Sidis’ life and work, particularly his ideas about Native Americans, are extensively discussed in Robert M. Pirsig’s book Lila: An Inquiry into Morals (1991). Sidis is also discussed in Ex-Prodigy, an autobiography by mathematician Norbert Wiener (1894–1964), who was a prodigy himself and a contemporary of Sidis at Harvard.

A Danish author Morten Brask wrote a fictional novel based on Sidis’ life; The Perfect Life of William Sidis was published in Denmark in 2011. Another novel based on his biography was published by the German author Klaus Cäsar Zehrer in 2017.

In education discussions

The debate about Sidis’ manner of upbringing occurred within a larger discourse about the best way to educate children. Newspapers criticized Boris Sidis’ child-rearing methods. Most educators of the day believed that schools should expose children to common experiences to create good citizens. Most psychologists thought intelligence was hereditary, a position that precluded early childhood education at home.

The difficulties Sidis encountered in dealing with the social structure of a collegiate setting may have shaped opinion against allowing such children to rapidly advance through higher education in his day. Research indicates that a challenging curriculum can relieve social and emotional difficulties commonly experienced by gifted children. Embracing these findings, several colleges now have procedures for early entrance. The Davidson Institute for Talent Development has developed a guidebook on the topic.

Sidis was portrayed derisively in the press of the day. The New York Times, for example, described him as “a wonderfully successful result of a scientific forcing experiment”.His mother later maintained that newspaper accounts of her son bore little resemblance to him.

Read also: William James Sidis IQ: 250-300

William James Sidis IQ: 250-300

William James Sidis, Manusia dengan IQ Tertinggi di Bumi 


William James Sidis
William James Sidis

Jika berbicara tentang orang yang jenius, mungkin yang kita ketahui adalah nama-nama seperti Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawkins, dan lain-lain. Hal itu tidaklah keliru, namun ada satu nama yang kecerdasannya diakui melebihi orang-orang jenius itu, bahkan dinyatakan sebagai orang yang paling jenius yang pernah ada di muka bumi hingga saat ini. Nama tersebut adalah William James Sidis.

William James Sidis,  lahir pada tanggal 1 april 1898 Di Amerika Serikat, James Sidis adalah manusia dengan IQ (tingkat Kecerdasan) di atas 250-300. Hal ini yang menjadikan kejeniusannya mengalahkan Da Vinci, Einstein, Newton dan ilmuwan lainnya. Nama James Sidis memang nyaris luput dari hingar bingar pemberitaan tentang para jenius di jagat ilmu pengetahuan karena memang belum ada karyanya yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia.

Kehebatan William James Sidis 

Kehebatan Sidis diawali ketika usianya baru beranjak 8 bulan, pada usia ini dia bisa makan sendiri dengan menggunakan sendok. Kemudian pada usia belum genap 2 tahun, Sidis sudah menjadikan surat kabar New York Times sebagai teman sarapan paginya. Pada usia 8 tahun, Sidis sudah dapat menguasai 8 bahasa dan menulis beberapa buku tentang anatomi dan astronomi. Sejak saat itu namanya menjadi langganan headline surat kabar.

Masa Kecil Sidis
Masa Kecil William James Sidis

Pada usia 11 tahun Sidis diterima di Universitas Harvard sebagai murid termuda. Hal tersebut menjadikan dia mahasiswa termuda yang pernah di terima oleh Universitas Harvard.

Sebenarnya Sidis sudah didaftarkan ke Universitas Harvard pada usia 9 tahun oleh ayahnya namun ditolak oleh Harvard karena dianggap masih terlalu muda. Harvard terpesona dengan kejeniusannya ketika Sidis memberikan ceramah tentang Jasad Empat Dimensi di depan para professor matematika.

Masa Kecil Sidis2
Masa Kecil William James Sidis

Banyak professor yang kemudian menganggap bahwa Sidis kelak menjadi ahli matematika terbaik di dunia. Sidis pun lulus cumlaude sebagai sarjana matematika di usia 16. Seharusnya Sidis dapat menyelesaikan kuliahnya lebih cepat, namun sempat tersendat karena diancam oleh sekelompok mahasiswa yang tidak menyukainya.

Pada usia 17 tahun, Sidis menerima tawaran sebagai asisten dosen sambil melanjutkan ke program doktor di Institut William Marsh Rice. Disana Sidis mengajar di kelas trigonometri, Euclidean Geometri dan non-euclidean geometri, namun ia tidak menyelesaikan studinya dengan alasan merasa frustasi oleh sistem pembelajaran dan perlakuan kakak kelasnya kepadanya.  Sidis juga diketahui mengerti dan memahami 200 jenis bahasa di dunia dan bisa menerjamahkannya dengan amat cepat dan mudah. Bahkan Ia bisa mempelajari sebuah bahasa secara keseluruhan dalam waktu hanya sehari saja. 

Pada tahun 1919, Sidis ditangkap dan ditahan selama 18 bulan karena keterlibatannya dalam demo Socialist May Day di Boston. Saat itu Ia membuat pernyataan menentang wajib militer pada perang Dunia I. Penangkapannya itu sempat menghebohkan media masa sebagaimana saat Ia mengawali kiprahnya sebagai bocah jenius. Saat keluar dari penjara, Sidis kemudian menghilang dan setelah sekian lama jejaknya terendus oleh seorang reporter yang bertemu dengan Sidis saat memulung besi tua.

Walaupun memiliki kecerdasan yang luar biasa, namun dalam kehidupan sosialnya Sidis diketahui hanya sedikit memiliki teman. Bahkan ketika dia melanjutkan ke jenjang kuliah, ia juga sering diasingkan oleh rekan-rekannya. Tidak banyak memiliki teman dan tidak juga pernah memiliki seorang kekasih membuat Sidis memutuskan hubungan dengan keluarganya, meninggalkan orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian mengasingkan diri dan bekerja dengan gaji seadanya.

Harvard Sidis

Wafatnya William James Sidis

 William James Sidis kemudian wafat karena pendarahan di otak pada tahun 1944 di Boston. Tokoh jenius dengan pemegang IQ tertinggi di muka bumi dan memiliki penguasaan pengetahuan di berbagai bidang pengetahuan seperti matematika, kedokteran, bahasa, astronomi, hukum, mesin, sipil, dan lain-lain wafat di usia 46 tahun dan dalam keadaan menganggur serta kondisi yang sangat miskin. 

46 tahun
William James Sidis usia 46 tahun

Opera Snapshot_2018-10-31_175605_www.google.com

Source: Jejakdunia

Basuki Tjahaja Purnama [2]

Basuki Tjahaja Purnama  . Gubernur DKI Jakarta


Gubernur_DKI_Basuki_TP_鐘萬學

Basuki Tjahaja Purnama (born 29 June 1966) is an Indonesian politician and former governor of Jakarta. He is also known by his Hakka Chinese nickname Ahok (Chinese: 阿学).

Basuki was a legislator in the Indonesian People’s Representative Council and Regent of East Belitung. He was elected to the House of Representatives for the 2009–2014 term but resigned in 2012 to make a successful run for the deputy governorship of Jakarta. In November 2014, he became governor of Jakarta, as his predecessor Joko Widodo had become president. Allegations of blasphemy were commenced in October 2016 during which, he was defeated by Anies Baswedan in the 2017 Jakarta gubernatorial election and was then controversially jailed for insulting Islam.

Basuki was the second governor of Jakarta with Chinese ancestry and also the city’s second Christian governor, following Henk Ngantung, who was governor from 1964-65.

Opera Snapshot_2018-10-30_141259_en.wikipedia.org

Contents

  1. 1 Personal Life
    1. Early life
    2. Education
    3. Family
  2. Political Career
    1. Early involvement with politics
    2. 2007 Bangka-Belitung governor election
    3. Parliamentary career (2009–2012)
    4. Jakarta’s deputy governor (2012–2014)
    5. Governorship (2014–2017)
    6. Jakarta governor election, 2017
    7. Racism against Ahok
    8. Allegations of religious blasphemy
      1. Incident
      2. Protests
      3. Trial
      4. Aftermath
  3. Awards and Achievements
  4. Criticisms
    1. Eviction of illegal squatters

Personal Life


Early Life

Basuki Tjahaja Purnama (EYD: Basuki Cahaya Purnama; Chinese: 钟万学; Tjung Ban Hok; pinyin: Zhōng Wànxué; Hakka Pha̍k-fa-sṳ: Chûng Van-ho̍k) was born on 29 June 1966 and grew up in ManggarEast Belitung. He is the first son of Buniarti Ningsih and the late Indra Tjahaja Purnama. Basuki has three siblings: Basuri Tjahaja Purnama, Fifi Lety, and Harry Basuki.

Education

Basuki attended Trisakti University, majoring in mineral resources and technology. He graduated with a bachelor of science degree in geological engineering in 1989 and returned to his hometown in Belitung to build a company that dealt in mining contracts.

After two years of working in the company, he decided to pursue a master’s degree in financial management at Prasetiya Mulya Business School in Jakarta. He graduated with a Master of Business Administration. 

Family

Basuki married Veronica Tan on 6 September 1997, and the couple has three children: Nicolas Sean, Natania, and Daud Albeneer. He divorced her in 2018, gaining custody of the two younger children.

Political Career


Early Involvement with Politics

Basuki entered politics in his home region of Belitung. He contested the 2005 East Belitung regent election with Khairul Effendi as his running mate and was elected with 37.13% of the vote. He was hopeful Indonesia was breaking with its long and often violent history of prejudice and resentment. He is nicknamed “The Father” and “The Law” for strong actions against corruption. After a month in office, Basuki confronted key issues related to traffic congestion, labor, corruption and bureaucracy. He mediated a minimum wage increase, proposed incentives for street vendors to move to designated markets in order to reduce congestion, migrated poor villagers to new flats, launched sudden inspections of government offices, and proposed installing closed circuit cameras to improve accountability. 

2007 Bangka-Belitung Governor Election

Basuki resigned from his position as East Belitung regent on 11 December 2006 in order to run in the 2007 Bangka-Belitung gubernatorial election. He later credited former Indonesian president Abdurrahman Wahid, for convincing him to run for public office.  Wahid supported Basuki’s candidacy  and praised Ahok’s healthcare reforms.  Basuki was defeated by Eko Maulana Ali.

In 2008, Basuki wrote a biography titled Merubah Indonesia (Reforming Indonesia).

Parliamentary Career (2009–2012)

In 2009, Basuki was elected to the House of Representatives, as a Golkar politician. He was elected with 119,232 votes,  and was assigned to the Second Commission.  In 2011, he created a controversy during a visit to his local constituency. He was recorded by the local media condemning local tin mining businesses for causing environmental damage. The comment was regarded as an insult by a local youth NGO, who reported him to the House Ethics Committee. 

Jakarta’s Deputy Governor (2012–2014)

Jokowi_Ahok

An election flyer from the campaign of Joko Widodo and Basuki during the 2012 Jakarta gubernatorial election.

In 2011, Basuki considered running for Jakarta governor as an independent candidate. However, he opted not to run, as he was pessimistic about his chances of receiving 250,000 signatures, a requirement for running as an independent gubernatorial candidate in Jakarta.  He then became the running mate of Joko Widodo in the 2012 election. Jokowi and Basuki won 1,847,157 (42.6%) votes in the first round, and 2,472,130 (53.82%) in the second round, defeating incumbent governor Fauzi Bowo.  The ticket was nominated by the Indonesian Democratic Party – Struggle (PDI-P) and the Great Indonesia Movement Party (Gerindra).  On 10 September 2014, Basuki left Gerindra because he opposed the party’s proposal to scrap direct elections for local leaders.  Since then, he has been politically unaffiliated.

Governorship (2014–2017)

When Joko Widodo took a temporary leave from his post as Jakarta governor to campaign for President, Basuki became the acting Governor of Jakarta from 1 June to 22 July 2014.  Following Jokowi’s victory, he succeeded him as governor and was sworn into office on 18 November 2014. 

Jakarta Governor Election, 2017

Basuki initially had declared to run for the 2017 Jakarta gubernatorial election as an independent candidate with Teman Ahok (Friends of Ahok), a group of volunteers responsible for collecting over one million Resident Identity Cards, representing over one million supporters required by Indonesian law to be eligible to run from independent ticket.  Due to a new state regulation that stricken independent candidate’s requirements to run for gubernatorial election, Basuki is set to run from political party ticket from three political parties, who previously declared endorsements earlier in 2016.  The three political parties consisting Golkar, People’s Conscience Party, and Nasdem Party.  On 20 September 2016, Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) declared its support for Basuki. 

In the first round of voting on 15 February 2017, Ahok secured passage to the second round run-off between two candidates, having secured approximately 43 percent of the vote, ahead of Anies Baswedan on 40 percent, and well ahead of Agus Yudhoyono on 17 percent. 

Quick counts for the 19 April runoff indicated that Anies Baswedan was elected as governor; Ahok conceded defeat hours after the polls closed. The official results of the runoff was published by General Elections Commissions (KPU) in May, and Anies Baswedan was elected as the new governor of Jakarta. 

Racism against Ahok

A candidate and a member of a minority ethnic group, Basuki has become the subject of occasional racist comments. During the 2017 gubernatorial campaign, he was regularly targeted by ultra-conservatives and supporters of rival candidates for being of Chinese descent. Furthermore, Basuki’s “double minority” background, being both a Christian and of Chinese descent, makes him a target of the hardliner Islamic Defenders Front (FPI). The group called for the revision of the Jakarta constitution to remove some of the governor’s responsibilities for government-affiliated Islamic organizations. 

On 15 March 2016, for instance, Indonesian Army General Surya Prabowo commented that Ahok should “know his place lest the Indonesian Chinese face the consequences of his action”. This controversial comment was considered to hearken back to previous violence against the Indonesian Chinese. 

Allegations of religious blasphemy

Incident

Aksi_31_Maret_2

Islamist protests against Basuki in Jakarta, 31 March 2017

On 27 September 2016, while introducing a government project through a speech in front of citizens of the Thousand Islands, Basuki realized and acknowledged that it is understandable if some citizens would not vote for him because they are being “threatened and deceived” by some groups using Verse 51 of Al-Ma’ida and variations of it,”  referring to a verse that some groups have cited as grounds to oppose him.

The provincial government of Jakarta uploaded the video recording to YouTube in a channel which often feature Basuki’s activities.  The video was later edited by Buni Yani and one word was omitted from that video to create a misinterpretation of Basuki’s statement, and went viral as some citizens were considering it an insult on the Quran.  The video became viral, Basuki was receiving threats to be lynched, and widely criticized in social media such as Facebook and Twitter.

There are Change.org petitions about his case. Petitions initiated by alumni of Harvard, Stanford, Washington, Berkeley, Michigan, etc. and the general public supporting him garnered tens of thousands of signatures,  while those criticizing him also gained tens of thousands of signatures. 

Protests

Some groups, like several extremist organizations including the Islamic Defenders Front (Front Pembela Islam), or the local chapter of the Indonesian Ulema Council, reported Basuki to the police, accusing him blindly of having violated Indonesia’s Law on Misuse and Insult of Religion. 

On 10 October 2016, Basuki publicly apologized to those he offended with his statement, stating that it was not his intention to do so, and that some of his policies that he said had benefited Muslims, such as granting permits for Islamic schools, providing Jakarta Smart Cards (KJP) to the students, and building a mosque in the City Hall complex.

He also pointed out that during his September 7 speech in the Thousand Islands in which he mentioned Surah al-Maidah, verse 51 of the Quran, the residents were not insulted, and even amused during his recitation. 

Imam Mohammad Tawhidi of Australia made a request to defend Jakarta Governor Basuki during his blasphemy trial.  Tawhidi argued that the aggrieved Islamic groups had incorrectly interpreted the verse of the Quran that Basuki had allegedly referenced in a blasphemous manner.  Tawhidi stated that there is nothing wrong with non-Muslims leading a Muslim-majority country.  Tawhidi said he has received death threats from Indonesia’s extremist Islamic Defenders Front. 

Trial

On 9 May 2017, Ahok was sentenced to two years in prison by North Jakarta District Court after being found guilty of blasphemy and inciting violence. The panel of judges rejected Basuki’s defense that he made reference to a Quranic verse to highlight political discrimination. 

Based on the court hearing,  the panel of judges said that the speech by Basuki in Thousand Islands, North Jakarta on 27 September 2016[  contained elements of blasphemy. The chief judge maintained that Ahok’s statement considered the Al-Maidah verse as a tool to deceive or a source of lies. He said the verse is part of the Koran, and that anyone who quotes it should not have any intent of deception. The judges took into consideration a book Basuki had written in 2008 titled Changing Indonesia. His book was judged as proof that he understood the verse in question. They determined the word aulia in the verse could be defined as leader, thus declaring that Basuki’s remarks to be degrading and insulting to the Koran. They also agreed with expert witnesses in the trial that Basuki’s remarks were a blasphemous offense. 

Because of this case, Basuki was unable to finish his term as governor of Jakarta and was replaced by his deputy, Djarot Saiful Hidayat, who was acting governor until the administration completed its term in October 2017.  Basuki and his lawyers decided not to appeal against the verdict. In an unusual move, the prosecutors filed an appeal against the verdict, arguing the sentence was much heavier than the 1-year imprisonment they had requested.

The verdict delivered by the panel of judges was met with scrutiny, condemnation and heavy criticism by many Indonesians and observers in the international community, in a case widely seen as a test of religious tolerance and free speech. Many said the verdict was politically driven, retaliatory in nature, and the judges had succumbed to pressure from: extremist Islamic groups, disgruntled corrupt business groups, and politicians and officials who were previously criticized by Basuki’s administration. The promotion of three judges from the panel a few days after the verdict also raised suspicions and spurred criticism from many Indonesians. 

Aftermath

800px-Singing_Protest_for_Ahok

The singing protest for Ahok arranged by Addie MS.

Basuki’s jailing has been condemned by several human rights groups, including Amnesty International. Several civil society groups protested his imprisonment. Renowned music composer and conductor Addie MS conducted a singing protest in front of the Balai Kota.  Candle-lit vigils were lit in various cities. Many observers and individuals both inside and outside of Indonesia have also petitioned the Indonesian government to amend the blasphemy law on the basis that it is discriminatory and targets minorities. 

Basuki initially wished to appeal his sentence, but withdrew his appeal on 22 May 2017.  He is currently incarcerated at Cipinang.  In February 2018, he filed a case review request to the Supreme Court, with his lawyers citing a conviction for tampering with the video footage which was used as evidence against him.  On 26 March, the Supreme Court rejected his appeal. 

Before his arrest, Ahok had said that one day he wanted to be president of Indonesia.  Although a parole was possible in August 2018, Ahok stated that he would serve his entire sentence before leaving prison. Ahok is scheduled to be released in early 2019 because of a parole at the Indonesian Independence day. 

Awards and Achievements


Opera Snapshot_2018-10-30_143001_en.wikipedia.org

Criticisms


Eviction of Illegal Squatters

Basuki was accused by various human rights group and academics to have violated human rights in implementing his public housing programs by employing forced evictions to the illegal squatters who had been occupying public facilities & government lands, and moving them to newly-built modern public housings, improving their livelihood & living standards.   Jakarta Legal Aid Foundation noted that at least 16,000 illegal squatters families have been displaced in the two years during his administration.  There were 193 forced evictions alone in 2016, compared to 113 in 2015. 

Human rights groups noted that Basuki’s forced evictions were not done in accordance to the United Nations Economic and Social Council (Ecosoc) convention. The covenant is ratified by Indonesia with the issuance of Law No 11/2005.  One of the conditions of the covenant requires a dialogue prior to an eviction and compensation for any damaged property. Basuki also deployed police and military personnel in most of its evictions. 

Basuki claimed that his policies only evicting illegal squatters to uphold Rule of Law, but human right groups have argued that according to Indonesian land policy, the so-called illegal squatters should have received land certificate instead for living there more than 30 years. Basuki relocated the evicted dwellers to the privately funded public housing, but the relocation has drawn criticism for not meeting basic standards of living and having a very expensive living expense. Living expenses jumped from the equivalent of about $10 to $20 a month to $70 to $100. 

Basuki was also accused of employing double standards in the evictions. Rujak Center for Urban Studies researcher Dian Tri Irawaty said, Basuki’s harsh evictions did not apply to commercial areas and elite neighborhoods in Jakarta. She cited the Taman Anggrek mall in West Jakarta, the neighborhoods and commercial areas in Kelapa Gading and Pluit in North Jakarta. Those areas were also built on water catchment areas. 

When confronted, Basuki firmly brushed it off. He claimed that he had a different concept of human rights.  The leader of human rights group KontraS, Haris Azhar, criticized Basuki for this statement, claiming that his anti-corruption image was “nothing but a publicity gimmick” for Basuki’s lack of awareness in human rights. 

Mohammad Hatta

Mohammad Hatta . Biography


Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Read also: Soekarno

411px-Mohammad_Hatta_1950

Dr. (HC) Drs. H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, populer sebagai Bung Hatta; lahir di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi, Sumatera Barat), Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Opera Snapshot_2018-10-27_073804_id.wikipedia.org

Bandar udara internasional Tangerang Banten, Bandar Udara Soekarno-Hatta, menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Mohammad Hatta juga diabadikan di Belanda yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem dengan nama Mohammed Hattastraat. Pada tahun 1980, ia meninggal dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Keppres nomor 081/TK/1986.

Daftar isi

  1. Kehidupan awal
    1. Latar belakang
    2. Pendidikan dan pergaulan
    3. Keluarga
  2. Perjuangan dan Pergerakan
    1. 1921-1932: Sewaktu di Belanda
    2. 1932-1941: Pengasingan
    3. 1942-1945: Penjajahan Jepang
    4. 1945: Mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia
    5. 1945-1956: Menjadi Wakil Presiden pertama di Indonesia
    6. 1956-1980: Setelah pensiun
  3. Wafat
  4. Mendapat Gelar Pahlawan
  5. Bung Hatta Award
  6. Bacaan lanjutan
  7. Pranala luar

Kehidupan awal


Latar belakang

Mohammad_Hatta_Birth_Place_and_Museum,_Bukittinggi,_West_Sumatra_2017-02-13_01

Rumah Kelahiran Bung Hatta yang sekarang terletak di Jalan Sukarno-Hatta, Kota Bukittinggi

Mohammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batuhampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukittinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Athar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya, Athar berasal dari Bahasa Arab, yang berarti “harum”. Ia merupakan anak kedua, setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurahman Batuhampar dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca-Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta.

Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur tujuh bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang, Haji Ning sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu. Dari perkawinan Siti Saleha dengan Haji Ning, mereka dikaruniai empat orang anak, yang semuanya adalah perempuan.

Pendidikan dan pergaulan

Mohammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah enam bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas tiga. Ia lalu pindah ke ELS di Padang (kini SMA Negeri 1 Padang) sampai tahun 1913, kemudian melanjutkan ke MULO sampai tahun 1917. Selain pengetahuan umum, ia telah ditempa ilmu-ilmu agama sejak kecil. Ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota Serikat Usaha dan juga aktif dalam Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prins Hendrik School. Mohammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta.

Kakeknya bermaksud akan ke Mekkah, dan pada kesempatan tersebut, ia dapat membawa Mohammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir (Al-Azhar). Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun semenjak ditinggalkan Syaikh Abdurrahman. Tapi, hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya, Idris untuk menggantikannya. Menurut catatan Amrin Imran, Pak Gaeknya kecewa dan Syekh Arsyad pada akhirnya menyerahkan kepada Tuhan.

Keluarga

Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan tiga hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian, dikarunai 3 anak perempuan yang bernama Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi’ah Hatta, dan Halida Nuriah Hatta.

Perjuangan dan Pergerakan


1921-1932: Sewaktu di Belanda

Snapshot_20130115_12

Hatta (berdiri, kedua dari kanan) bersama para pengurus Perhimpunan Indonesia, pada waktu itu (tahun 1925) Hatta masih berstatus seorang bendahara di situ

Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921-1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool (kelak sekolah ini disebut Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam), selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereeniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putera yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia; PI).

Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar, dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI, selain itu dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama “Konvensi Semaun-Hatta”. Inilah yang dijadikan alasan Pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum meyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis.

Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang “Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional” di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah PI, Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyelundupan, karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai.

Mohammad_Hatta_hal25

Mohammad Hatta bersama Abdulmadjid Djojohadiningrat, Nazir Datuk Pamuntjak, dan Ali Sastroamidjojo

Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastroamidjojo, Nazir Datuk Pamuntjak, dan Madjid Djojohadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926-1927, dan menghasut (opruiing) supaya menentang Kerajaan Belanda. Moh. Hatta sendiri dihukum tiga tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar.

Semua tuduhan tersebut, ia tolak dalam pidatonya “Indonesia Merdeka” (Indonesie Vrij) pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Yang dari parlemen, bernama J.E.W. Duys. Tokoh ini memang bersimpati padanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan.

Sampai pada tahun 1931, Mohammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari PI; namun demikian ia akan tetap membantu PI. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis, dan mendapat arahan dari partai komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. PI di Belanda mengecam sikap Hatta sebab ia bersama Soedjadi mengkritik secara terbuka terhadap PI. Perhimpunan menahan sikap terhadap kedua orang ini.

Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI Baru. Ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah kongkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Syahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI. Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya.

1932-1941: Pengasingan

Sekembalinya ia dari Belanda, ia ditawarkan masuk kalangan Sosialis Merdeka (Onafhankelijke Socialistische Partij, OSP) untuk menjadi anggota parlemen Belanda, dan menjadi perdebatan hangat di Indonesia pada saat itu. Pihak OSP mengiriminya telegram pada 6 Desember 1932, yang berisi kesediaannya menerima pencalonan anggota Parlemen. Ini dikarenakan ia berpendapat bahwa ia tidak setuju orang Indonesia menjadi anggota dalam parlemen Belanda. Sebenarnya dia menolak masuk, dengan alasan ia perlu berada dan berjuang di Indonesia. Namun, pemberitaan di Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif.

Setelah Hatta kembali dari Belanda, Syahrir tidak bisa ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul, dan selanjutnya ke Banda Neira. Baik di Digul maupun Banda Neira, ia banyak menulis di koran-koran Jakarta, dan ada juga untuk majalah-majalah di Medan. Artikelnya tidak terlalu politis, namun bersifat lebih menganalisis dan mendidik pembaca. Ia juga banyak membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik.

Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya. Di sana, ia mengatur waktunya sehari-hari. Pada saat hendak membaca, ia tak mau diganggu. Sehingga, beberapa kawannya menganggap dia sombong. Ia juga merupakan sosok yang peduli terhadap tahanan. Ia menolak bekerja sama dengan penguasa setempat, misalnya memberantas malaria. Apabila ia mau bekerja sama, ia diberi gaji f 7.50 sebulan. Namun, kalau tidak, ia hanya diberi gaji f 2.50 saja. Gajinya itu tidak ia habiskan sendiri. Ia juga peduli terhadap kawannya yang kekurangan.

Di Digul, selain bercocok tanam, ia juga membuat kursus kepada para tahanan. Di antara tahanan tersebut, ada beberapa orang yang ibadah shalat dan puasanya teratur; baik dari Minangkabau maupun Banten. Tapi, mereka ditangkap karena -pada umumnya- terlibat pemberontakan komunis. Pada masa itu, ia menulis surat untuk iparnya untuk dikirimi alat-alat pertukangan seperti paku dan gergaji. Selain itu, dia juga menceritakan nasib orang-orang buangan dalam surat itu. Kemudian, ipar Hatta mengirim surat itu ke koran Pemandangan di Jakarta dan segera surat itu dimuat. Surat itu dibaca menteri jajahan pada saat itu, Colijn. Colijn mengecam pemerintah dan segera mengirim residen Ambon untuk menemui Hatta di Digul. Maka uang diberikan untuknya, Hatta menolak dan ia juga meminta supaya kalau mau ditambah, diberikan juga kepada pemimpin lain yang hidup dalam pembuangan.

Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan dia dipindah dari Digul ke Banda Neira. Hatta pindah bersama Syahrir pada bulan Februari pada tahun itu, dan mereka menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Di situ, ada beberapa kamar dan ruangan yang cukup besar. Adapun ruangan besar itu digunakannya untuk menyimpan bukunya dan tempat bekerjanya.

Sewaktu di Banda Neira, ia bercocok tanam dan menulis di koran “Sin Tit Po” (dipimpin Liem Koen Hian; bulanan ini berhenti pada 1938) dengan honorarium f 75 dalam Bahasa Belanda. Kemudian, ia menulis di Nationale Commantaren (Komentar Nasional; dipimpin Sam Ratulangi) dan juga, ia menulis di koran Pemandangan dengan honorarium f 50 sebulan per satu/dua tulisan. Hatta juga pernah menerima tawaran Kiai Haji Mas Mansur untuk ke Makassar, dia menolak dengan alasan kalaupun dirinya ke Makassara dia masih berstatus tahanan juga. Waktu itu, sudah ada Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusumasumantri. Mereka semua sudah saling mengenal.

Selain itu, di Banda Neira, Hatta juga mengajar kepada beberapa orang pemuda. Anak dr. Cipto belajar tata-buku dan sejarah. Ada juga anak asli daerah Banda Neira yang belajar kepada Hatta. Ada seorang kenalan Hatta dari Sumatera Barat yang mengirimkan dua orang kemenakannya untuk belajar ekonomi dan juga sejarah. Selain itu, dari Bukittinggi dikirim Anwar Sutan Saidi sebanyak empat orang pemuda yang belajar kepada Hatta.

Pada tahun 1941, Mohammad Hatta menulis artikel di koran Pemandangan yang isinya supaya rakyat Indonesia jangan memihak kepada baik ke pihak Barat ataupun fasisme Jepang. Kelak, pada zaman Jepang tulisan Hatta dijadikan bahan oleh penguasa Jepang untuk tidak percaya Hatta selama Perang Pasifik. Yang mana, kelak tulisan Hatta dibaca Murase, seorang Wakil Kepala Kenpeitei (dinas intelijen) dan menyarankan Hatta agar mengikuti Nippon Sheisin di Tokyo pada November 1943.

1942-1945: Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Desember 1941, angkatan perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Ini memicu Perang Pasifik, dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah, termasuk Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, Pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Digul ke Australia, karena khawatir kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari 1942, ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini, turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir.

Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak, dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Oranje Boulevard (Jalan Diponegoro). Orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang pergerakan, atau mereka yang bekerja sama dengan Belanda, diikutsertakan seperti Abdul Karim Pringgodigdo, Surachman, Sujitno Mangunkususmo, Sunarjo Kolopaking, Supomo, dan Sumargo Djojohadikusumo. Pada masa ini, ia banyak mendapat tenaga-tenaga baru. Pekerjaan di sini, merupakan tempat saran oleh pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka, malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat.

1945: Mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia

Saat-saat mendekati Proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Mohammad Yamin, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat (Vietnam) untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok hari dimana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Djiaw Kie Siong, di sebuah kota kecil Rengasdengklok (dekat Karawang, Jawa Barat).

Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda, dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Sebelum rapat, mereka menemui somabuco (kepala pemerintahan umum) Mayjen Nishimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan lagi dengan Jepang.

1945-1956: Menjadi Wakil Presiden pertama di Indonesia

Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB. Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno.

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di Sidang Pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari – 6 Maret 1947 dan hasilnya Persetujuan Linggajati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sehingga anggota KNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1947.

Pada saat terjadinya Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda dan pada saat itu dia masih berada di Pematangsiantar. Dia dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatera Mr. T. Hassan tiba di Bukittinggi. Sebelumnya pada 12 Juli 1947 Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Kemudian dalam Kongres Koperasi II di Bandung tanggal 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Kemudian, Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil Perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan.

Suasana panas waktu timbul Pemberontakan PKI Madiun dalam bulan September 1948, memuncak pada penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Bung Hatta bersama Bung Karno diangkut oleh tentara Belanda pada hari itu juga. Pada tahun yang sama, Bung Hatta bersama Bung Karno diasingkan ke Menumbing, Bangka. Beberapa waktu setelah pengasingan karena mengalami adanya sebuah perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) di Kaliurang, di mana Critchley datang mewakili Australia dan Cochran mewakili Amerika.

Bung_Hatta_KPN

Mohammad Hatta berpidato di hadapan para peserta Konferensi Persiapan Nasional di Jakarta pada 26 November 1949. Tampak Sartono (duduk deretan depan no.2 dari kiri) mendengarkan dengan saksama.

Pada Juli 1949, terjadi kemenangan Cochran dalam menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun ini, terjadilah sebuah perundingan penting, Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag sesudah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949 kedaulatan NKRI kita miliki untuk selamanya. Ratu Juliana memberi tanda pengakuan Belanda atas kedaulatan negara Indonesia tanpa syarat kecuali Irian Barat yang akan dirundingkan lagi dalam waktu setahun setelah Pengakuan Kedaulatan kepada Bung Hatta yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta.

Di Amsterdam dari Ratu Juliana kepada Drs. Mohammad Hatta dan di Jakarta dari Dr. Lovink yang mewakili Belanda kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Bung Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS dan berkedudukan di Jakarta dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. Ternyata RIS tidak berlangsung lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ibu kota Jakarta dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Bung Hatta menjadi Wakil Presiden RI lagi dan berdinas di Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Jakarta.

800px-Kunker_Bung_Hatta_1950

Kunjungan kerja Wakil Presiden Moh.Hatta ke Yogyakarta tahun 1950. Tampak dalam gambar,paling kiri, Mayor Pranoto Reksosamodra sebagai Komandan Militer Kota Besar Yogyakarta.

Pada tahun 1955, Mohammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Menurutnya, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, Kepala Negara adalah sekadar simbol saja, sehingga Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.

Pada tanggal 20 Juli 1956, Mohammad Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR pada saat itu, Sartono yang isinya antara lain, “Merdeka, Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi.”

DPR menolak secara halus permintaan Mohammad Hatta tersebut, dengan cara mendiamkan surat tersebut. Kemudian, pada tanggal 23 November 1956, Bung Hatta menulis surat susulan yang isinya sama, bahwa tanggal 1 Desember 1956, dia akan berhenti sebagai Wakil Presiden RI. Akhirnya, pada sidang DPR pada 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui permintaan Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden, jabatan yang telah dipegangnya selama 11 tahun.

Di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, dia mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya gelar Doctor Honoris Causa ingin diberikan pada tahun 1951. Namun, gelar tersebut baru diberikan pada 27 November 1956. Demikian pula Universitas Indonesia pada tahun 1951 telah menyampaikan keinginan itu tetapi Bung Hatta belum bersedia menerimanya. Kata dia, “Nanti saja kalau saya telah berusia 60 tahun.”.

1956-1980: Setelah pensiun

800px-BungHatta1980

Foto terakhir Bung Hatta sebelum masuk rumah sakit, tanggal 1 Maret 1980. Di sebelah kanan adalah Ny. Moenadji Soerjohadikoesoemo.

800px-BH-HBIX

Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI tampak serius berbicara dengan Mohammad Hatta.

Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956, dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro 57. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden, pada tahun 1957 dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari Pemerintah RRC. Rakyat sana masih menganggap dia sebagai “a great son of his country”, terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara di mana PM Zhou Enlai sendiri menyambut dia yang bukan lagi sebagai wakil presiden.

800px-Reuni_Bung_Hatta_1979

Mereka yang sibuk pada masa Revolusi berkumpul kembali tahun 1979 ketika Richard C. Kirby, yang dulu mewakili Australia dalam Komite Jasa Baik PBB untuk Indonesia (KTN), berkunjung ke Jakarta. Dari kanan : Ali Budiardjo (pembantu politik Hamengkubuwono IX menjelang RIS), Mohammad Hatta, Richard C. Kirby, Mohammad Roem, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Subadio Sastrosatomo, Mohammad Natsir, Tamzil, dan Thomas K. Critchley yang menggantikan Kirby dalam Komite PBB.

Tahun 1963 Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno, dengan biaya negara, karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap.

Pada 31 Januari 1970, melalui Keppres No. 12/1970 telah dibentuk Komisi Empat yang bertugas mengusut masalah korupsi. Untuk keperluan itu Dr. Moh. Hatta (mantan Wakil Presiden RI) telah diangkat menjadi Penasehat Presiden dalam masalah pemberantasan Korupsi. Komisi Empat ini diketuai oleh Wilopo, SH, dengan anggota-anggota: IJ Kasimo, Prof. Dr. Yohanes, H. Anwar Tjokroaminoto, dengan sekretaris Kepala Bakin/Sekretaris Kopkamtib, Mayjen. Sutopo Juwono. Dr. Moh. Hatta juga ditunjuk sebagai Penasehat Komisi Empat tersebut. Tetapi secara kontroversial, Presiden Suharto membubarkan komisi tersebut dan hanya memberikan izin untuk mengusut tuntas 2 kasus korupsi saja.

Hatta dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Anggota Dewan Penasehat Presiden. Pada 15 Agustus 1972, Bung Hatta mendapat anugerah Bintang Republik Indonesia Kelas I dari Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat dia sebagai warga utama Ibukota Jakarta dengan segala fasilitasnya, seperti perbaikan besarnya pensiun dan penetapan rumah dia menjadi salah satu gedung yang bersejarah di Jakarta.

Kemudian, pada tahun 1975, Bung Hatta menjadi anggota Panitia Lima bersama Prof Mr. Soebardjo, Prof Mr. Sunario, A.A. Maramis, dan Prof Mr. Pringgodigdo untuk memberi pengertian mengenai Pancasila sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir dan batin para penyusun UUD 1945 dengan Pancasilanya. Ternyata, Bung Hatta resmi menjadi Ketua Panitia Lima. Tak hanya itu, Bung Hatta kembali mendapatkan gelar doctor honouris causa sebagai tokoh proklamator dari Universitas Indonesia yang seharusnya diberikan pada tahun 1951. Pemberian gelar tersebut dilakukan di Jakarta pada 30 Juli 1975 dan diberikan secara langsung oleh Rektor Mahar Mardjono.

Pada Tahun 1978 bersama-sama Jenderal Abdul Haris Nasution, Bung Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan mengkritik penggunaan Pancasila dan UUD 1945 untuk kepentingan rezim otoriter Suharto.

Dan pada tahun 1979, dimana tahun tersebut merupakan tahun ke-5 Bung Hatta masuk ke rumah sakit. Kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Walaupun begitu, semangatnya tetap saja tinggi. Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia.

Wafat


Bung_Hatta_Anti-Corruption_Award

Logo Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA).

Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pk18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta setelah sebelas hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto.

Mendapat Gelar Pahlawan


Setelah wafat, Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Proklamator kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Pahlawan Nasional.

Bung Hatta Award


Artikel utama untuk bagian ini adalah: Bung Hatta Award

Sejak 9 April 2003, Perkumpulan BHACA yang diprakarsai oleh Theodore Permadi Rachmat dan Teten Masduki menyelenggarakan perhelatan penganugerahan Bung Hatta Award yang diserahkan kepada para tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang profesi yang dinilai memiliki komitmen anti-korupsi. Beberapa tokoh yang pernah menerima penghargaan tersebut antara lain Tri Risma Harini, Basuki Tjahaja Purnama, dan Joko Widodo.

Bacaan Lanjutan


  1. Hatta, Mohammad, Mohammad Hatta Memoir, Tinta Mas Jakarta, 1979
  2. Deliar Noer. 1990. Mohammad Hatta, Biografi Politik. Jakarta: LP3ES.
  3. Greta O. Wilson (ed.). 1978. Regents, reformers, and revolutionaries: Indonesian
  4. Voices of Colonial Days. Asian Studies at Hawaii, no 21. The University Press of Hawaii.
  5. George McTurnan Kahin. 1952. Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press.
  6. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1975. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada
  7. Swasono, Meutia Farida. 1981. Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan. Jakarta: Sinar Harapan
  8. Team Dokumentasi Presiden RI. 2003. Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973. Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda
  9. Tim Penyusun. 1981. Bung Hatta. Jakarta: (unknown)
  10. Wahyu, Christoporus. 2012. Pemerintah Akhirnya Akui Bung Karno-Bung Hatta Pahlawan Nasional. 

CHRISTOPORUS WAHYU HARYO P Kompas 06/11/2012, 18:30 WIB 

Pemerintah akhirnya menganugerahi proklamator Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, sebagai pahlawan nasional.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional akan diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada keluarga Bung Karno dan Bung Hatta, Rabu (7/11/2012) di Istana Negara.

“Kami tadi melaporkan kepada Presiden hasil sidang Dewan Gelar dan Kehormatan. Besok akan dilakukan penganugerahan gelar pahawan nasional kepada Ir Soekarno dan Muhammad Hatta.

Keppres akan segera ditandatangani sore ini, dan besok akan dilakukan penganugerahan pukul 11.00 WIB di Istana Negara,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto yang juga Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan, Selasa (6/11/2012) di Jakarta.

Djoko tidak menyebutkan alasan pemberian gelar pahlawan itu, termasuk mengapa baru diberikan sekarang. “Alasan mengapa akan disampaikan Presiden sendiri. Saya tidak akan banyak membahas mengenai hal itu,” kata Djoko.

Pranala Luar


Opera Snapshot_2018-10-27_091907_id.wikipedia.org

Moon Jae-in

Biography of Moon Jae-in President of South Korea since 2017


From Wikipedia, the free encyclopedia

Moon_Jae-in_(2017-10-01)_cropped225px-Flag_of_South_Korea.svg

Moon Jae-in (Hangul: 문재인; Hanja: 文在寅; Korean pronunciation: [mundʑɛin] or [mun] [t͡ɕɛin]; born 24 January 1953) is a South Korean politician serving as the 19th and current President of South Korea since 2017He was elected after the impeachment of Park Geun-hye as the candidate of the Democratic Party

A former student activist, human rights lawyer and chief of staff to then-President Roh Moo-hyun, Moon served as Leader of Democratic Party (2015–2016) and a member of the 19th National Assembly (2012–2016). He was also a candidate for the former Democratic United Party in the 2012 presidential election in which he lost narrowly to Park Geun-hye. As President, Moon Jae-in met with North Korean chairman Kim Jong-un in the April 2018 inter-Korean summit, May 2018 inter-Korean summit, and September 2018 inter-Korean summit.

Opera Snapshot_2018-09-20_165820_en.wikipedia.org

Opera Snapshot_2018-09-20_165917_en.wikipedia.org

Contents

  1. Early Life, Education and Military Service
  2. Early Career
    1. Human rights attorney
    2. Roh Moo-hyun administration
  3. Political Career before the presidency (2012–2017)
    1. Entrance to politics
    2. 2012 general election
    3. 2012 presidential campaign
    4. Leader of the Democratic Party
  4. 2017 Presidential Election
    1. Primary and general election
    2. Campaign positions on domestic policy
      1. Economic policy
      2. Transparency
      3. Social issues
    3. Campaign positions on foreign policy
  5. Presidency
    1. Domestic Policy
      1. Chaebol (Korean Inc.) reform
      2. Education
      3. Animal rights/adoption of “First Dog”
      4. Energy
    2. Foreign Policy
      1. International relations
      2. North Korea
  6. Electoral History
  7. Personal Life
    1. Family
    2. Pets
    3. Religion
  8. External Links

1| Early Life, Education and Military Service[edit]


Born in GeojeSouth Korea, during the last year of the Korean War, Moon Jae-in was the second child and oldest son among five children of father Moon Yong-hyung and mother Kang Han-ok. His parents were refugees from South Hamgyeong Province, North Korea, who fled their native city of Hungnam during the Hungnam evacuation during Korean War.

His family eventually settled in Busan. Since his father did not want to become a government employee, as he had been in North Korea, his father started a business selling socks, which left his family in great debt. His mother became the breadwinner by selling clothes received from relief organisations and delivering briquettes. Moon’s family became attached to the Catholic Church when his mother went to the local cathedral to receive whole milk powder. Moon once said in an interview that he didn’t know how to ride a bike since his family was too desperately poor to afford a bike or monthly school tuition.

Moon entered Kyungnam High School at the top of his class. He was accepted to study law at Kyung Hee University with a full scholarship. There he met his future wife, Kim Jung-sook. After he organized a student protest against the Yushin Constitution, he was arrested, convicted, imprisoned, and expelled from the university. Later, he was conscripted into the military and assigned to the South Korean special forces, where he participated in “Operation Paul Bunyan” during the Axe murder incident in Panmunjom. 

After his discharge, the death of his father influenced him to decide to take the Bar Exam. He went into Daeheungsa, the Buddhist temple, to study for the exam and passed the first of two rounds in 1979. In 1980 he returned to school to complete his remaining year of studies. Later that year, he passed the second round and was admitted to the Judicial Research and Training Institute. He graduated second in his class but was not admitted to become a judge or government prosecutor due to his history of activism against the Yushin dictatorship under Park Chung-hee’s rule as a student. Moon chose to go into private practice instead.

2| Early Career


2.1| Human Rights Attorney

After becoming a lawyer, he partnered and worked with future President Roh Moo-hyun in the 1980s. Along with Roh, he took cases involving human rights and civil rights issues defending labor rights activists and students persecuted for opposing Korea’s then military dictatorship. They remained friends up until Roh’s suicide in 2009.

He was a founding member of the progressive South Korean newspaper, The Hankyoreh, in 1988. 

2.2| Roh Moo-hyun Administration

Yielding to Roh’s insistence, Moon became Roh’s campaign manager during his presidential bid. After Roh’s victory, Moon became Roh’s chief presidential secretary and close aide holding various roles in a presidential administration. Moon held roles as Senior Presidential Secretary for Civil Affairs, Senior Presidential Secretary for Civil Society, Senior Presidential Secretary for Civil Affairs, and Chief Presidential Secretary (equivalent to Chief-of-Staff) from 2003-2008.

Moon was also the chairperson of the Promotion of the 2nd North-South Korea Summit.

3| Political Career before the presidency (2012–2017)


3.1| Entrance to Politics

Despite his earlier indifference, he began to get involved in politics. He published a memoir called Moon Jae-in: The Destiny which became a bestseller. His popularity had been rising steady against the likely opponent in the presidential race, Park Geun-hye. For instance, in a February 2012 poll, Moon rivaled Park in popularity.

Moon managed to capitalize on the conservatives’ decline in popularity amid a series of corruption scandals. As one pundit said, “Moon had managed to portray himself as a moderate and rational leader who has the backing of the younger generation”.

3.2| 2012 General Election

In 2012, Moon entered a bid for a seat in the National Assembly in the 19th legislative election. Moon won a seat in the Sasang District of Busan on 11 April 2012 as a member of the Democratic United Party with 55% of the vote.

3.3| 2012 Presidential Campaign

On September 16, 2012, Moon received the presidential nomination for the Democratic United Party.

He ran for the 2012 presidential election as the Democratic United Party’s candidate in a three-way race against Park Geun-hye, the incumbent ruling party’s candidate and daughter of the late president Park Chung-hee, as well as independent software mogul Ahn Cheol-soo. Ahn dropped out of the race and endorsed Moon after polls showed a most likely definitive loss for both candidates were there to be a three-way race against Park. Moon went on to lose the election.

3.4| Leader of the Democratic Party 

Moon was elected as the leader of New Politics Alliance for Democracy (NPAD) on February 2, 2015. Prior to his election, Moon and NPAD party leader and 2012 presidential candidate rival Ahn Cheol-soo had many public disputes over the direction of the party.

Moon’s official role led Ahn Cheol-soo to quit and form the centrist People’s Party. Ahn’s departure and Moon’s new tenure as party leader led to renaming the liberal, NPAD Party as the new Democratic Party.

During his leadership, Moon scouted several politically prominent people, including police studies/criminology expert Pyo Chang-won, political critic Lee Chul-hee, and former president Park’s secretary Cho Ung-chun to prepare for upcoming 2016 legislative elections. After his recruitment, Moon resigned his position for another scouted advisor/former Park advisor Kim Chong-in. 

South_Korea_Buddha's_Birthday_ceremony_2015

Moon Jae-in and Leader of the then-Saenuri Party Kim Moo-sung (centre) at the Buddha’s Birthday ceremony in May 2015

4| 2017 presidential election


4.1| Primary and general election

Moon was considered the frontrunner to win Korea’s 2017 presidential election, which would be the 19th term of the country’s presidency, following the Impeachment of Park Geun-hye.

He won the Democratic Party’s nomination against fellow party members Ahn Hee-jung, Lee Jae-myung, and Choi Sung with 57% of the votes.

The general election originally had 15 announced candidates. Moon faced four other major party nominees during the election, including 2012 presidential rival and past party colleague Ahn Cheol-soo of the People’s Party and Hong Jun-pyo of the Liberty Korea Party. He was elected the 19th President of South Korea in Korea’s 19th presidential election by a large plurality over two other major opponents, conservative Hong Joon-pyo and centrist Ahn Cheol-soo.

On May 10, 2017, Moon ended his campaign by winning 41.1% votes (with 13,423,800 votes) to win the plurality of votes. As Moon was elected in a special election, he did not have the 60 days of transitional period of previous administrations, but was instead inaugurated the day after the election.

4.2| Campaign positions on domestic policy

4.2.1| Economic Policy

Moon’s campaign promise in 2017 included intentions to put a 10 trillion won ($8.9 billion) fiscal stimulus to support job creation, start-ups, and small to mid-sized companies. His announced goal is to create 810,000 public sector jobs through raising taxes on the wealthy.

Moon’s policy against corporate corruption, specifically in regards to Korean conglomerates known as “chaebols ” is to give “minority shareholders more power in electing board members” of the companies.

4.2.2| Transparency

Moon also promised transparency in his presidency, moving the presidential residence from the palatial and isolated Blue House to an existing government complex in downtown Seoul. 

4.2.3| Social Issues 

In a televised presidential debate, Moon said he opposes homosexuality, in response to conservative candidate Hong Jun-pyo’s remarks that gay soldiers were a source of weakness in the South Korean military. Moon’s remark prompted immediate criticism during the debate from Sim Sang-jung, the sole presidential candidate to support LGBT rights and a member of the leftist Justice Party. The conservative remark also prompted outrage from gay rights activists, considering Moon’s representation as the leading liberal candidate and former human rights lawyer. Some of Moon’s supporters dismissed the comments as a necessity to win, as South Koreans tend to be conservative in social issues. Moon later clarified his comments suggesting that he still believes there should be no discrimination based on sexual orientation while opposing legalizing same-sex marriage.

4.3| Campaign positions on foreign policy

Moon has favored a peaceful reunification between the two Koreas. He was both widely criticized and widely praised for his comments stating that his first visit if elected president would be to visit North Korea, a visit that would be not unlike Roh Moo-hyun’s visit to the country in 2007. Similarly, Moon’s foreign policy towards North Korea is considered to closely align with the Sunshine Policy embraced by former liberal presidents Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun. 

His 2017 presidential campaign has supported re-opening of the Kaesong industrial park. 

Moon’s relatively liberal stance in foreign policy is reflected as he is quoted in a book: “I’m pro-U.S., but now South Korea should adopt diplomacy in which it can discuss a U.S. request and say no to the Americans.”  He opposes a re-balance of the security alliance with the United States, but has also stated that he would like South Korea “to be able to take the lead on matters on the Korean Peninsula.” At the same time, Moon has stated that he considers America as a “friend” for its role in helping South Korea avoid communism while helping its economic growth.

Inauguration_of_Moon_Jae-in_06

Inauguration of Moon Jae-in, May 10, 2017.

5| Presidency


Moon was sworn into office immediately after official votes were counted on May 10, replacing Acting President and Prime Minister Hwang Kyo-ahn. There was no transition period between the election and inauguration, unlike other presidential elections due to the nature of an election following a presidential impeachment. He will serve out the typical single five-year term with his presidential term concluding in 2022.

5.1| Domestic policy

5.1.1| Chaebol (Korean Inc.) reform

South Korea’s economic growth has been attributed in large part to Chaebols, or family-owned conglomerates. Prominent examples of conglomerates include Samsung and Hyundai. Following various corruption scandals (Samsung’s vice-chairman Lee Jae-yongserving a suspended jail sentence), concentrated power (collusion), connections with the government including most recently the 2016 Choi Soon-sil scandal which ultimately led to the special election Moon won, one of Moon’s biggest areas of focus during the campaign was reforms at chaebols including greater transparency in the companies’ corporate governance structure. Moon appointed “chaebol sniper” Kim Sang-jo, a well-known shareholder activist, to the role of fair-trade commissioner aimed at reforming chaebols.

5.1.2| Education

Moon’s predecessor and daughter of Park Chung-hee, Park Geun-hye, originally planned to mandate usage of state-issued history textbooks in 2018. Moon reversed these plans in May 2017 in one of his first major acts as president. Critics of Park’s original plan saw this as a way for Park to mitigate some representations of her father’s oppressive policies under a dictatorial rule, only highlighting the positive accomplishments of the past. Park had stated she wanted to replace the “left-leaning” books with those created from the government that would instill greater patriotism. Although the Park government had responded to backlash by switching its official position on requiring the textbooks and allowing schools to choose the state-issued, Moon’s action scrapped the program altogether. Schools will continue to choose privately published, government-approved textbooks written under educational guidelines instead.

5.1.3| Animal rights/adoption of “First Dog”

Moon had promised during his campaign to adopt a dog from an animal sanctuary. This was considered relevant to South Korean politics as the country allows for consumption of dog meat. His administration adopted Tory, a four-year-old black mongrel who was saved from a dog meat farm, from an animal rights group. The move was considered to send “a strong message against the [dog meat] trade”.

5.1.4| Energy

Moon’s administration has focused on increasing South Korea’s consumption of natural gas, away from nuclear and coal as sources of energy. These plans include delaying construction on nuclear reactors as well as re-opening dialogue around a natural gas pipeline that would come from Russia and pass through North Korea. At the event on June 19, 2017 marking the end of operations at South Korea’s oldest nuclear reactor, Kori Unit 1, Moon outlined his plan for the future of energy in Korea, saying “we will abandon the development policy centred on nuclear power plants and exit the era of nuclear energy.” This would be implemented by canceling plans for new nuclear power plants and not renewing licenses for operating plants. In addition, he shut down eight coal-fired power plants upon assuming office in May 2017, and pledged to shut down the remaining ten coal plants by the end of his term. In the long term, he envisioned renewable sources would eventually be able to meet Korea’s demand, but in the interim, proposed liquefied natural gas (LNG) as a stopgap measure while coal and nuclear were taken offline in the coming decades.

1024px-Moon_Jae-in_Presidential_Approval_Rating.svg

Moon Jae-in’s Presidential Job Approval rating

800px-President_Donald_J._Trump_welcomes_President_Moon_Jae-in_of_the_Republic_of_Korea_to_the_White_House_(34809235764)

U.S. President Donald Trump welcomes President Moon on June 30, 2017, in the White House Rose Garden

5.2| Foreign Policy

5.2.1| International Relations

Moon visited the United States to meet with U.S. President Donald Trump in June 2017, discussing U.S.-Korea trade relations as well as North Korea’s missile programs. Moon revealed in a joint news conference that President Trump accepted an invitation to visit South Korea. 

800px-KOREA_US_CheongWaDae_Summit_13

Moon with U.S. President Donald Trump at the height of the North Korea crisis in November 2017

5.2.2| North Korea 

Outlining his North Korea strategy in a speech in Berlin, Germany, on July 6, 2017, Moon characterized the process leading to unification as a long-term project, rather than laying out any detailed plans for a unified Korea. He emphasized alliance with the United States and specified the need to assure dismantlement of North Korea’s nuclear weapons program. At the same time he presented the question of unification in a regional context and signaled his hopes of working in cooperation with the international community. He supported sanctions against North Korea, while leaving open the possibility of their being rescinded, and indicated that it is crucial to establish a peace treaty with North Korea to end the Korean War officially in exchange for denuclearization. 

800px-Samjiyon_02112018

Moon watches a performance of the Samjiyon Band with North Korea’s nominal head of state Kim Yong-nam, 11 February 2018

Moon opposed the full deployment of THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) systems during his presidential campaign and called for more peace talks engaging with North Korea.

As of late July, following North Korea’s latest missile launch and increasingly aggressive actions, Moon asked the U.S. permission to build up its domestic defense systems and temporarily set up a full THAAD system. 

Moon met with Kim Jong-un, Chairman of the Workers’ Party of Korea, on 27 April 2018. 

800px-2018_inter-Korean_summit_01

North Korean Leader Kim Jong-un and Moon shake hands inside the Peace House.

Kim and Moon met again on 26 May. The second meeting was also at the DMZ, this time on the North Korean side of the Panmunjom village. The meeting took two hours. The meeting had not been publicly announced beforehand. The meeting was largely centered around the cancelled summit with Donald Trump.

In September 2018, Moon Jae-in visited Pyongyang in the September 2018 inter-Korean summit. He and 150 delegates– including prominent figures in business, culture, and religion– flew to the Sunan Airport in Pyeongyang and met with Kim Jong-un. The two Korean leaders announced an agreement to decrease hostilities on the DMZ, further joint-economic projects, and open North Korean weapons facilities to international experts. The leaders also gave a speech to 150,000 North Korean citizens in the Rungrado 1st of May Stadium with themes of unification, lasting peace, and friendship. Moon fulfilled his dream by trekking Mount Paektu.

2018_inter-Korean_summit_square

Kim and Moon shake hands in greeting at the demarcation line.

6| Electoral History


Opera Snapshot_2018-09-20_164639_en.wikipedia.org

7| Personal Life


7.1| Family

800px-Ivanka_Trump_28337772

Kim Jung-sook with Ivanka Trump at the 2018 Winter Olympics, 24 February 2018

Moon married Kim Jung-sook, a vocalist from the same university he attended. He and Kim both individually revealed in separate Korean talk shows that they both met each other when Moon was a student activist protesting the Yushin Constitution. 

7.2| Pets

Moon has three pets: two dogs (Korean: 마루, translit. Maru, a Pungsan dog, and Korean: 토리, translit. Tory, a mixed-breed) and one cat (Korean: 찡찡, translit. Jjing-jjing). Jjing-jjing is the country’s first-ever “first cat”, and Tory was adopted from a shelter, in contrast with other “first dogs”, which had traditionally been purebred Jindo dogs. Moon stated at Tory’s adoption that “we need to pay more attention to abandoned animals and care for them as a society” and that he wanted to remove the stigma against Tory’s dark coat, which contributed to him being virtually unadoptable for two years after he was rescued in 2015.

7.3| Religion

Moon is a practicing Roman Catholic, the third leader after the late former President Kim Dae-jung (Roh Moo-hyun was a lapsed Catholic). His baptismal (or Christian) name is “Timothy”.[citation needed]

8| External Links


Opera Snapshot_2018-09-20_170240_en.wikipedia.org

Opera Snapshot_2018-09-20_170122_en.wikipedia.org

Clarissa Tamara

Pemain Biola asal Indonesia


artworks-000129088580-sepngk-t500x500

Opera Snapshot_2018-07-27_224659_id.wikipedia.org

Opera Snapshot_2018-07-27_225427_www.google.com

Opera Snapshot_2018-07-27_225045_clarissatamara.com

Website: clarissatamara dot com

Clarissa Tamara, atau biasa dipanggil Icha (lahir di Jakarta, 28 April 1999; umur 19 tahun) adalah seorang pemain biola asal Indonesia. Gadis ini memang telah memiliki minat pada biola sejak usia dua tahun.

Clarissa meminta sendiri kepada orang tua nya untuk mengkhursuskan Icha bermain biola. Dia pun mulai belajar memainkan biola sejak usia 4 tahun. Hasilnya, Icha benar-benar berhasil menunjukkan prestasinya di dunia tersebut. Di Usia 5 tahun Icha berhasil meraih Juara I Kids Talent Contest, dan pada usia 6 tahun mulai mempersiapkan diri untuk membuat album pertamanya.

Pada usia delapan tahun, Icha telah meluncurkan album perdananya yang berjudul “8” yang dirilis pada tanggal 8 Maret 2008. Di album pertamanya ini Clarissa memadukan permainan biolanya dengan beberapa jenis musik seperti jazz, dangdut, dan pop. Album yang berisi 11 lagu ini 10 di antaranya adalah berupa musik instrumental dengan alunan biola buah gesekan dari tamara sedangkan lagu yang berjudul “kring – Kring Halo” dinyanyikan sendiri oleh Clarissa.

Album yang digarap selama 2 tahun ini melibatkan beberapa musisi seperti Tamam Hoesein, Henry Lamiri, Marcel Aulia, Indro Hardjoko dan Uce Haryono.

Satu tahun setelah album pertama Clarissa direales Clarissa berhasil meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2009 sebagai “Artis Terbaik” dan “Karya Produksi Terbaik” dalam bidang World Music/Instrumentalia

Dan pada Desember 2009 Clarissa meriliskan album keduanya yang berisi lagu – lagu natal dan berjudul “9 Gift of Christmast“.

Di usianya yang ke 14, Clarissa Tamara membuktikan talentanya pada tanggal 15 Juni 2013 dengan mencatat Rekor Dunia pada badan Record Holder Republic sebagai Pemain Biola Tercepat memainkan lagu Flight of The Bumblebee dengan kecepatan 273 bpm (beat per minute) dalam waktu 49,42 detik.

Gallery


Source: Wikipedia