Category Archives: Gubernur

Ganjar Pranowo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. (lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968; umur 50 tahun) adalah Gubernur Jawa Tengah periode kedua yang menjabat sejak 5 September 2018. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019 berdasarkan Kongres KAGAMA November 2014 di Kendari.

Daftar isi
1 Biografi
1.1 Pendidikan
1.2 Karier Professional
1.3 Karier Politik
2 Anggota DPR RI
2.1 Periode 2004-2009
2.2 Periode 2009-2013
2.2.1 Kasus Korupsi E-KTP
3 Gubernur Jawa Tengah
3.1 Periode 2013-2018
3.1.1 Inspeksi mendadak di jembatan timbang
3.1.2 Twitter
3.1.3 Kasus sengketa Semen Indonesia
3.1.4 Prestasi
3.2 Periode 2018-2023
4 Ketua Umum KAGAMA
5 Kehidupan Pribadi

Biografi

Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, dari ayah bernama S. Pamudji (1933-2017) dan ibu Sri Suparni. Ganjar Sungkowo, demikian nama awalnya, merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Saudara kandung dari Ganjar Pranowo antara lain Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh (salah satu hakim agung di Indonesia, yaitu Hakim Agung Kamar Perdata), Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan yang terakhir Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi peumpasan Pemberontak PRRI/Permesta.

Seperti halnya Joko Widodo, Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Mataraman zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti “Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)”. “Ganjar berarti hadiah dari Sang Pencipta, sedangkan nama belakang ini berhubungan dengan keadaan ketika Ibu mengandungku. Saat itu keluarga kami sedang banyak dirundung kesusahan. Sungkowo sendiri memiliki arti kesedihan,” seperti dikutip di dalam novel “Anak Negeri; Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo”. Namun, ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo. “Ibu dan Bapak takut kalau hidupku kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo.”

Menurut Ganjar, ada kenangan manis yang juga membekas ketika sekeluarga diusir dari rumah. Ceritanya, rumah masa kecil Ganjar di Tawangmangu, Karanganyar harus dijual. Ayahnya bersepakat dengan pembeli rumah bahwa masih diijinkan menempati sampai mendapat rumah kontrakan. Tiba-tiba suatu malam si pembeli rumah meminta keluarga Ganjar pindah karen segera ditempati pembelinya. Meski merasa dilanggar perjanjiannya, akan tetapi sang ayah mengalah. ”Semalaman hingga subuh ia pergi mencari rumah kontrakan. Akhirnya mereka terpaksa tinggal dirumah yang bersebelahan dengan pabrik gamping,” tuturnya.

Ganjar dari SD sudah punya jiwa kepemimpinan. Dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak kecil. Kalau istirahat sering memimpin teman-temannya bermain, dan mengajak kembali ke kelas, jika sudah habis waktunya. “Herannya, teman-teman Ganjar itu juga nurut semua sama Ganjar,” kenang Suparmi, ibunya.

Menurut Suparmi, saat masih duduk di bangku SD, pemilik nomer induk 2003 tersebut sangat menyukai pelajaran Bahasa Indonesia. Tak heran, bila ulangan bahasa Indonesia, Ganjar selalu mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan teman-teman lainnya. “Ganjar itu paling suka Bahasa Indonesia. Dulu, pelajaran sekolah tidak sebanyak seperti saat ini. Ganjar paling senang bahasa, kalau sudah jam pelajaran itu, Ganjar paling serius mendengarkannya,” tutur ibunya.

Ganjar Prawono sudah ditempa disiplin sejak kecil. Saat masih SD, anak kelima pasangan S. Parmuji dan Sri Suparni ini harus bangun dini hari untuk menjalankan sholat, belajar, sekaligus menyemir sepatu “boots” milik ayahnya yang seorang polisi. Disiplin dan kerja keras yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil itu telah membuat Ganjar menjadi sosok yang mandiri.

Tatkala pindah ke Kutoarjo mengikuti tempat tugas ayahnya, Ganjar yang masih SMP bahkan sempat berjualan bensin dipinggir jalan. Saat bersekolah di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Ganjar yang ketika itu sudah hidup sendiri di “kos-kosan” tak pernah mengeluhkan kiriman uang saku yang pas-pasan. Keterbatasan ekonomi orang tuanya justru telah mendorong semangat dia untuk melakukan kerja sambilan. Ganjar Prawono remaja juga dikenal sangat pendiam dan nrima (penurut red). Laku prihatin karena keterbatasan ekonomi keluarga dengan berjualan bensin eceran telah menempanya menjadi politikus tangguh sekaligus mengantarkannya menjadi “lurahe wong Jateng” (Gubernur Jawa Tengah).

Masa sulit yang berkesan pernah dialami oleh Ganjar Pranowo ketika ayahnya, S Pamudji, pensiun dari kedinasannya di Polri pada akhir dekede 1980-an. “Bapak pensiun saat Ganjar mau lulus SMA Bopkri 1 Yogyakarta. Saat itu, kehidupan ekonomi keluarga Ganjar Pranowo sangat pas pasan karena sedang butuh uang banyak untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Ganjar paham betul dan sangat resah kalau sampai tidak bisa melanjutkan kuliah karena kakaknya persis (Prasetyawati Tyas Purwati) memang terpaksa tidak bisa kuliah karena keterbatasan biaya,” ujar Suparmi yang sampai saat ini masih berdiam di Kampung Aglik Utara RT.1 / RW.8, Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo.

Setelah Pamudji pensiun, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Suparmi membuka warung kelontong di dekat gang masuk ke rumahnya. Warung tersebut juga menyediakan bensin eceran dan Ganjar itu serius untuk mengelola warung ini. Pagi setelah subuh, Ganjar sering kulakan bensin ke SPBU Andong kemudian ditakari. “Jadi sejak kecil memeng Ganjar itu hidupnya prihatin,” katanya.

Diceritakan Suparmi, tahun 1987 saat Ganjar lulus SMA, sekitar jam 05.00 setelah membuka warung dia lari kerumah dan langsung sujud di kaki ibunya. “Dia bilang diterima di Fakultas Hukum UGM sesuai yang dikehendaki. Saya ingat betul dia memohon agar bisa kuliah bahkan rela tidak minta apa-apa, termasuk sepeda motor. Katanya yang penting bisa kuliah. “Saya jadi tidak tega, meskipun kondisi ekonomi sedang sulit ya bagaimanapun nantinya saya mengiyakan,” paparnya. Benar saja, selama menjalani kuliah seringkali Ganjar meminta dispensasi pembayaran kuliah dengan bukti surat pernyataan bermaterai dari orang tuanya. “Saya sering tanda tangan surat pernyataan dispensasi uang kuliah. Tapi Alhamdulillah akhirnya dia lulus juga,” katanya.

Diceritakan Suparmi, diantara enam orang anaknya, Ganjar memang yang tergolong pendiam sejak kecil. Politikus PDIP ini pun saat kecil tidak banyak bicara dan cenderung nrima. “Diberi makanan apa saja ya tidak pernah protes. Tapi bapaknya sayang sekali sama dia, karena kalau nyemir-kan sepatu bapaknya hasilnya paling kinclong,” kenangnya. Hal yang sama diungkapkan kakak Ganjar, Prasetyawati. Sejak masih SD adiknya itu memeng tergolong anak pendiam. “Sejak kecil saya melihat Ganjar sebagai pribadi yang berprinsip. Selalu dia bilang kalau jadi orang jangan kagetan, apa pun kondisi atau keadaan yang dialami. Jadi saya yakin meskipun dia jadi gubernur tidak akan berubah karakter itu,” katanya.

Kehidupan masa kecil Ganjar juga diceritakan teman satu kampungnya, Kelik Sudiyono. Dia melihat tidak ada yang menonjol saat SMP tetapi memang hobinya berorganisasi di Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka, dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). “Kalau di Pramuka, saya sering jadi anak buahnya,” katanya. Kelik yang saat SMP tiap hari berangkat sekolah bersama Ganjar menyebutkan, Ganjar juga tidak tergolong sebagai bintang di sekolah. Bakat di dunia politik juga belum terlihat saat itu, karena Ganjar menjadi pribadi yang pendiam. “Dia termasuk anak rumahan,” ujar laki-laki yang ikut menjadi relawan Ganjar Heru di Kutoarjo ini. Meskipun demikian, Kelik mengungkapkan saat SMP Ganjar memang sangat menyukai pelajaran sejarah. Dia juga sering bercerita bahwa dia senang dengan buku-buku Soekarno. “Dulu habis pulang sekolah kami sering main ke tempat teman untuk menembak burung atau mencari jangkrik,” katanya.

Kelik melihat perbedaaan Ganjar begitu kuliah di Yogyakarta. Setiap kali pulang, Ganjar cenderung serius setiap kali berbincang. “Kalau cerita sering dikaitkan dengan pelajaran hukum yang diterimanya saat kuliah. Saya jadi kaget dan mulai tidak nyambung. Sejak saat itulah mulai jarang ketemu,” katanya. Dia mengaku tidak tahu kalau ternyata Ganjar sudah menjadi anggota DPR RI sejak 2004. Dia baru tahu setelah melihat acara secara live Rapat Panitia Khusus Century di salah satu stasiun televisi. “Pengalaman hidup, bekal pendidikan formal dan keikutsertaannya dalam organisasi politik selama ini saya yakin akan menjadi modal tersendiri bagi perubahan Jawa Tengah nantinya,” katanya.

Pendidikan

Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Kutoarjo, Purworejo. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Kutoarjo dan SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. Di SMA Bopkri 1 Yogyakarta, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan (Dewan Ambalan). Setelah lulus sekolah menengah atas, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemampuan kepemimpinannya semakin terasah melalui kegiatan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Majestic 55 (Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Hukum UGM). Selain itu, Ganjar Pranowo juga aktif di Gelanggang Mahasiswa UGM. Selama kuliah di UGM, ia mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahaan. Karena hal ini pula, ia sempat berhutang ketika makan di Gelanggang Mahasiswa UGM.

Selain itu, ia mengaku sempat mendapat nilai C dalam kuliah P4 model 100 jam. Meski sudah mengikuti selama itu, namun ternyata masih memperoleh nilai C. Menurutnya, permasalahannya hanya karena ia bermaksud bertanya balik pada si pengajar. “Saya bingung waktu itu, lalu bertanya, mengapa kita harus melakukan nilai-nilai seperti yang bapak omongkan tapi bapak sendiri tidak seperti itu? Karena saya pikir kita butuh keteladanan, tapi saya dimarahi karena bertanya, lalu dapat C dan harus ikut mata kuliah lanjutan,” katanya.

Selain itu, Ganjar memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ketika mendemo rektor UGM kala itu, Koesnadi Hardjasoemantri, Ganjar punya cerita menarik. Dia dan teman-temannya malah diajak ngobrol oleh sang rektor. “Saat itu pak Koesnadi, beliau malah bilang ‘ngobrol sini, daripada demo-demo’. Jadinya kami ngobrol banyak,” ceritanya.

Karier Professional

Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan skripsi yang mengambil tema hukum dagang (merger dan akuisisi) dengan dosen penguji skripsi Nindyo Pramono, Ganjar Pranowo mencoba mencari rezeki di Jakarta dengan bekerja di lembaga konsultan HRD yaitu PT. Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT. Prastawana Karya Samitra dan PT. Semeru Realindo Inti.

Karier Politik

Karena pernah aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, secara ideologis Ganjar masuk ke dalam simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno. Tahun 1996 menjadi tonggak perubahan yang diinginkan masyarakat kelas bawah melalui figur Megawati Soekarnoputri. Ganjar ikut mendukung Megawati. Slogan pro Mega (Promeg) dipakainya bahkan sempat membuat Ganjar remaja bersitegang dengan orang tua. Maklum saja, ayah Ganjar adalah seorang polisi, sedangkan kakaknya seorang hakim, yang oleh Orba semua pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya.

Setelah tumbangnya Orde Baru, Ganjar disarankan mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 1999, tetapi dia menolak dan memilih berkeluarga dan mengurus bisnis di PT. Prastawana Karya Samitra dan PT. Semeru Realindo. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah anggota DPR RI selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014. Namun, pada periode kedua tidak diteruskan karena terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebenarnya, pada periode 2004-2009 dia tidak lolos ke Senayan, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara) , Jakob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.

Anggota DPR RI

Periode 2004-2009

Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus (Panitia Khusus) RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus , anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI.

Pada periode ini Ganjar menarik pemberitaan media karena dirinya pernah masuk Kabinet Menteri Bayangan yang digagas Koalisi Muda Parlemen Indonesia pada Oktober 2007. Posisinya cukup mentereng: Menteri Hukum dan HAM Bayangan. Akan tetapi, Ganjar enggan menanggapinya serius. “Menurut saya, itu guyonan politik saja,” kata dia yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP di DPR RI.

Selain itu, April 2008, Ganjar kembali jadi perhatian publik. Penyebabnya, nama Ganjar tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia ke para legislator Senayan. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana bank sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan. Walhasil, lima lembaga non pemerintah melaporkannya ke KPK. Ganjar (saat itu sebagai anggota DPR) disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya. Ganjar mengatakan saat itu dia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut.

Periode 2009-2013

Ia terpilih lagi menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara)) dan ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Pada periode ini, ia semakin dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Di tengah kesibukannya sebagai Anggota DPR RI, Ia sempat menyelesaikan studi pascasarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ganjar dinyatakan lulus setelah menjalani ujian thesis yang mengupas isu independensi dalam pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan judul ” Sikap F-PAN, F Partai Demokrat dan Pemerintah Terhadap Isu Independensi KPU Dalam Pembahasan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu”. Bahan penelitiannya adalah sikap Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Pemerintah Indonesia dalam isu independensi KPU. Dosen pengujinya antara lain Prof (Riset) Syamsuddin Haris dan Valina Singka Subekti. Ia sejak 2009 tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana di FISIP UI dan terpaksa sempat cuti karena kesibukannya sebagai politisi.

Kasus Korupsi E-KTP

Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. “Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia,” ucap Nazar kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar, Senin (20/11).

Gubernur Jawa Tengah

Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar-Heru yang dikenal dengan tagline mboten korupsi mboten ngapusi (tidak korupsi tidak membohongi) ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah Periode pertama (2013)

Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat, 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.

Periode 2013-2018

Inspeksi mendadak di jembatan timbang

Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang. Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp. 10.000 hingga Rp. 20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp. 60.000 kepada petugas.

Ekspresi Ganjar Pranowo saat menemukan praktik pungutan liar di Jembatan timbang Subah, Batang.

Temuan praktik pungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun, kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar Rp. 10,118 miliar sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014. Alwin Basri, salah seorang pimpinan komisi DPRD setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang. “Ini termasuk menyalahi aturan juga. Sidak gubernur ke jembatan timbang waktu itu yang sarat dengan pencitraan, ternyata harus dibayar mahal dengan kehilangan pendapatan Rp. 10,118 miliar,” tutur Alwin.

Twitter

Sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, ia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.

Kasus sengketa Semen Indonesia

Meskipun demikian, dia dianggap kurang komunikatif di dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang.

Dengan mengecor kaki, para petani dari Kendeng melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta menggugat izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sejak 2015, upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek, long march sejauh 150 km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung (MA) pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah pegunungan Kendeng, Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan “adendum” atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik Semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan. Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik Semen Indonesia di Rembang asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat. Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah “mempermainkan hukum demi kepentingan industri”. Direktur Eksekutif Walhi Nur Hayati mengatakan, Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum. Menurutnya, “Gubernur mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat dan lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air dan sumber-sumber kehidupannya.” Pada 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers. Seiring meluasnya desakan warga kepada gubernur agar membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA, Gus Nuril Arifin, pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, yang pernah menemui warga pendemo di lokasi proyek, menyebut Ganjar tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik karena menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. “Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji. Kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan.”

Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA. Namun, izin baru “dengan sedikit perubahan wilayah” kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017. Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan “bentuk arogansi gubernur”.

Prestasi

Meskipun demikian, Ganjar Pranowo berhasil memimpin Jawa Tengah selama periode 2013-2018 dengan prestasi sebagai berikut :

Reformasi Birokrasi
Hal yang pertama dilakukan Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah yaitu reformasi birokrasi. Program Ganjar yang dinilai berhasil di antaranya lelang jabatan dari eselon I hingga IV, pelaporan LHKPN hingga pejabat eselon IV, pelaporan gratifikasi seluruh pejabat, peningkatan tunjangan pegawai dan pelayanan publik mudah murah cepat. Atas kinerjanya tersebut, Pemprov Jateng menduduki peringkat teratas atas penilaian hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kredit Bunga Terendah
Selanjutny, berawal dari keprihatinan akan sulitnya akses modal untuk pengusaha kecil. Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.

Pelaporan Gratifikasi Terbanyak
Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemprov Jateng. Sekarang, budaya parsel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng.

Zakat ASN
Karena regulasi baru, pondok pesantren dan masjid mengeluhkan susah mengakses bantuan sosial dan hibah. Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen. Perbulan terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.

SMK Jateng
Jateng telah menahbiskan diri sebagai provinsi vokasi dengan perhatian lebih pada sekolah kejuruan atau SMK. Ganjar lebih mempertajam gerakan ini dengan mendirikan tiga SMK yang diperuntukkan bagi siswa miskin berprestasi. Kini ada SMK Jateng yang berdiri di Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Purbalingga. Seluruh siswa tinggal di asrama, mendapat seluruh fasilitas dari buku, seragam, dan akomodasi. Semuanya tidak dipungut biaya alias gratis. SMK Jateng ini kerap dikunjungi dinas pendidikan dari provinsi lain yang ingin belajar dan menerapkan di daerahnya.

Desa Tangguh dan Berdikari
Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana pada tahun 2016 lalu. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Inovasi Kesehatan
Tiga inovasi pelayanan publik Pemprov Jateng masuk dalam “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik” yang digelar Kemenpan-RB antara lain: penyederhanaan prosedur pendaftaran rumah sakit melalui Si Bina Cantik, penetrasi online oleh RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dan Layanan Peluk My Darling yang diciptakan RSUD Kelet Jepara. Ganjar juga meresmikan Pembangunan rumah sakit Talasemia pertama di Indonesia di Banyumas pada 2016. Kemudian, pencanangan pembangunan RS modern bertaraf internasional di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah). Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program “Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng” yang ia gagas di awal pemerintahannya.

Seragam Batik ASN
Ganjar menolak pemberlakuan seragam ASN yang ditetapkan Kemendagri. Ia justru menetapkan seluruh ASN Pemprov Jateng mengenakan batik daerah masing-masing sebagai pakaian kantor dari Selasa hingga Jumat. Penggunaan batik secara massal ini berhasil menggairahkan pasar batik di Jawa Tengah.

Kartu Tani
Berawal dari fenomena kelangkaan pupuknya karena penyelundupan pupuk bersubsidi, Ganjar kemudian membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalah gunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional.

Di bidang pertanian, Ganjar juga mendapat penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional sebagai pelopor standar nasional Indonesia (SNI) pertanian organik.

SiHaTi (Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi)
Sejak 2015, Pemprov Jateng didukung Bank Indonesia membangun SiHaTi (Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi), sebuah aplikasi mobile berbasis android. Fungsinya memantau dan mengendalikan inflasi yang diakibatkan gejolak harga pangan (volatile food price). Hasilnya Jateng selalu berhasil mendapatkan penghargaan pemerintah pusat, TPID Terbaik 2015 dan TPID Inovatif 2016.

Infrastruktur
Jalan Provinsi di Jateng kini mulus berkat naiknya anggaran dari yang semula Rp. 900 miliar menjadi Rp. 2,1 triliun. Ganjar juga menaikkan harga diri rakyat Jateng dengan membuat mulus jalan perbatasan provinsi. Infrastruktur perhubungan Jateng dalam kurun empat tahun terakhir pun meningkat pesat berkat penetrasi Ganjar ke pemerintah pusat. Di antaranya; pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani yang akan selesai 2018, pengembangan Bandara Jenderal Sudirman di Wirasaba, Purbalingga, dan Jalan Tol Trans Jawa (Ruas Ungaran-Bawen, Bawen-Salatiga, Semarang-Batang, Batang Pemalang, Semarang-Demak, Solo-Ngawi).

Pariwisata
Tahun 2016 ditandai Ganjar dengan pencanangan Tahun Infrastruktur Pariwisata. Pada tahun ini dilakukan peresmian Kebun Raya Baturraden di Banyumas, revitalisasi kawasan kota lama Semarang, pembangunan infrastruktur listrik dan jalan di Karimunjawa, Jepara, pengembangan Museum Sangiran di Sragen dan pengembangan kawasan wisata Dieng di Banjarnegara dan Wonosobo.

Periode 2018-2023

Ia kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2023 dengan perolekah suara 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari Fraksi PPP dan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 (Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora). Pada pilkada kali ini, Ganjar harus mengakui kekalahan di empat kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan (karena dahulu merupakan basis PNI), yakni Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Kebumen. Konon, penyebab Ganjar tidak menang telak di Jawa Tengah, terutama di empat kabupaten tersebut, karena beliau masih disangkutpautkan dengan isu kasus korupsi e-ktp dan kasus tindak pidana korupsi yang dialami mantan Bupati Purbalingga, Tasdi.

Ketua Umum KAGAMA

Pada kongres KAGAMA di Kendari (November 2014), dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai ketua umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama tiga calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X (Ketua Umum KAGAMA periode 2009-2014), Budi Karya Sumadi (Ketua Pengda KAGAMA DKI Jakarta) serta Usman Rianse (Pengda KAGAMA Sulawesi Tenggara) yang bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 8 November 2014. Salah satu pertimbangan Sri Sultan adalah bahwa KAGAMA perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dari yang tua ke yang muda/ Menurut Sri Sultan HB X regenerasi di KAGAMA adalah sebuah keniscayaan.

Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyatakan program kerja KAGAMA jangan sampai melupakan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang telah diajarkan di UGM. Salah satu program yang akan dijalankan adalah menjalin sinergi dengan Pengurus Daerah sehingga terbangun guyub rukun antaranggota KAGAMA. Ia menambahkan jalinan komunikasi antar anggota KAGAMA bisa dilakukan secara fisik maupun virtual dengan hadirnya kecanggihan IT saat ini.

Kehidupan Pribadi

Ia menikah dengan Siti Atikah Supriyanti, seorang anak tokoh NU dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya, Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI (dan PDI) menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang pesantren (di Purbalingga) yang berafiliasi dengan NU (dan PPP). Ia dan Siti Atikah menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah.

Ridwan Kamil

Ridwan Kamil . Biography | Gubernur Jawa Barat 2018-2023


Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ridwan_Kamil,_Gubernur_Jawa_Barat

H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. (lahir di Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober 1971; umur 47 tahun) adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018. Sebelum menjadi pejabat, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karier sebagai seorang arsitek merangkap dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung. Emil merupakan putra dari pasangan Atje Misbach Muhjiddin dan Tjutju Sukaesih. Pada tahun 2013 Emil yang dari kalangan profesional dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai wali kota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danialsebagai calon wakil wali kota. Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 28 Juni 2013, pasangan ini unggul telak dari tujuh pasangan lainnya dengan meraih 45,24% suara sehingga pasangan Ridwan dan Oded menjadi pemenang dalam Pemilihan umum Wali Kota Bandung 2013.

Pada pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil diusung sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum oleh PPP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Opera Snapshot_2018-11-29_014605_id.wikipedia.org

Ridwan_Kamil_official
Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung (2013)

Opera Snapshot_2018-11-29_014817_www.google.com

Pendidikan


  • SDN Banjarsari III Bandung 1978-1984
  • SMP Negeri 2 Bandung 1984-1987
  • SMA Negeri 3 Bandung 1987-1990
  • Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung 1990-1995
  • Master of Urban Design University of California, Berkeley 1999-2001

Karier


Setelah lulus S-2 dari University of California, Berkeley, Ridwan Kamil melanjutkan pekerjaan profesional sebagai arsitek di berbagai firma di Amerika Serikat. Sebelumnya Ridwan Kamil memulai karier bekerjanya di Amerika sesaat setelah lulus S-1, akan tetapi hanya berkisar empat bulan ia pun berhenti kerja karena terkena dampak krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Tidak langsung pulang ke Indonesia, dia bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat beasiswa di University of California, Berkeley. Selagi mengambil S-2 di Universitas tersebut Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley. Pada tahun 2002 Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan dua tahun kemudian mendirikan Urbane, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain. Kini Ridwan Kamil aktif menjabat sebagai Prinsipal PT. Urbane Indonesia, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung, serta Senior Urban Design Consultant SOM, EDAW (Hong Kong & San Francisco), dan SAA (Singapura).

Urbane adalah perusahaan yang didirikan oleh Ridwan Kamil pada tahun 2004 bersama teman-temannya seperti Achmad D. Tardiyana, Reza Nurtjahja dan Irvan W. Darwis. Reputasi Internasional sudah mereka bangun dengan mengerjakan projek-projek di luar Indonesia seperti Syria Al-Noor Ecopolis di negara Syria dan Suzhou Financial District di China. Tim Urbane sendiri terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari dan menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Urbane juga memiliki projek berbasis komunitas dalam Urbane Projek Komunitas di mana visi dan misinya adalah membantu orang-orang dalam sebuah komunitas perkotaan untuk memberikan donasi dan keahlian-keahlian dalam meningkatkan daerah sekitarnya.

Urbane telah banyak dianugerahi penghargaan dari media internasional seperti BCI Asia Awards tiga tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009 dan 2010 dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas projek desain Rumah Botol (dari botol bekas). Urbane juga sering mengikuti kompetisi di bidang desian arsitektur tingkat nasional seperti Juara 1 kompetisi desain Museum Tsunami di Nangro Aceh Darrussalam tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain kampus 1 Universitas Tarumanegara tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 2009, juara 1 kompetisi desain Sanggar Nagari di Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat dan juara 1 kompetisi desain Pusat Seni dan Sekolah Seni di Universitas Indonesia tahun 2009.

Karya


Hasil-hasil karya Urbane:

  1. Universitas Tarumanegara Kampus 1, Jakarta (2005)
  2. Mesjid Agung Sumatra Barat, Mahligai Minang (2006)
  3. Paramount Lakes Gading Serpong, (2006)
  4. Gramedia Expo Surabaya (2006)
  5. Masjid Cibubur, Bogor (2007)
  6. Bintaro X-Change, Tangerang (2007)
  7. Kota Jababeka Remasterplan, Cikarang (2007)
  8. Kampus UMN, Serpong (2007)
  9. Area 24, Jakarta (2007)
  10. Hotel Santika Premiere, Medan (2007)
  11. Jembatan Westdrain Ancol, Jakarta (2007)
  12. Kuningan City, Jakarta (2007)
  13. Bottle House (Rumah Botol), Bandung (2008)
  14. Paramount Gateaway, Serpong (2008)
  15. Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan, Kab. Bandung Barat (2008)
  16. Springhill Royal Residences, Jakarta (2008)
  17. Kantor BUMN, Jakarta (2008)
  18. The Convergence, Jakarta (2008)
  19. Rusunami Sentra Timur, Cakung (2008)
  20. Pusat Kesenian dan Kebudayaan Universitas Indonesia, Depok (2009)
  21. The Magix Box, Fakultas Seni Budaya Universitas Indonesia (2009)
  22. Medan Focal Point, Medan (2009)
  23. Museum Taufik Hidayat, Jakarta (2009)
  24. Masjid Semarang, Semarang (2010)
  25. Masjid Suramadu, Madura (2010)
  26. Masjid Gegerkalong, Bandung (2010)
  27. Museum Tsunami Aceh-Rumoh Aceh, NAD (2010)
  28. Harris Hotel Bogor, Bogor (2011)
  29. Masjid Antapani, Bandung (2011)
  30. Heteropia Office Tower, Jakarta (2011)
  31. Kantor Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta (2012)
  32. Allium Tangerang Hotel, Banten (2011)
  33. Hotel Horison Ultima, Purwokerto (2011)
  34. Hotel Tijili Seminyak, Bali (2011)
  35. 18 Office Park, Jakarta (2011)
  36. Discovery World Taman Mini Indonesia Indah, Cibubur, Bogor (2011)
  37. United Tractors office, Bekasi (2012)
  38. LKPP Office, Jakarta (2012)
  39. Bank Saudara Office, Bandung (2012)
  40. Essence Apartment, Jakarta (2012)
  41. Kirana Two, Jakarta (2012)
  42. Senayan Aquatic Stadium, Jakarta (2012)
  43. Masjid Al-Azhar, Summarecon, Bekasi (2013)
  44. Masjid Emerald Bintaro, Tangerang (2013)

Sosial dan Komunitas.

  1. Taman Bermain Babakan Asih Kopo Bandung. Ini adalah program perbaikan kampung dengan cara membeli sepetak tanah untuk menjadi taman bermain anak dan kegiatan lomba mewarnai dinding kampung dengan gambar-gambar kreatif.
  2. Komunitas Bandung Berkebun. Kegiatan ini adalah cara warga Bandung memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk dihijaukan oleh tanaman pertanian seperti sayur-sayuran. Lokasi kebun-kebun ini juga menjadi ruang sosial sebagai alternatif akhir pekan bagi anak-anak. Hasil panen sebagian di jual untuk penghasilan tambahan anggota komunitas.
  3. Gerakan indonesia Bersepeda (Bike Bdg). Kegiatan ini memberikan pilihan kepada warga kota bandung untuk beraktifitas sehari-hari dengan sepeda sewa (Bike Sharing).
  4. Deklarasi Babakan Siliwangi sebagai Hutan Kota Dunia PBB.

Arsitektur.

  1. Bandung Creative Park Project : Taman Cikapayang Dago
  2. Masjid Merapi, merupakan proyek sosial yang menggunakan abu letusan gunung merapi dikonversi menjadi batako.
  3. Rumah Gempa Padang, Proyek sosial ini merupakan pembangunan rumah-rumah tahan gempa dengan material kayu dan bambu lokal.
  4. Lampu Botol (Walking Brain).
  5. Bottle House, rumah yang dirancang dengan konsep ‘courtyard house’ dibangun dengan lebih dari 30000 botol bekas.
  6. Museum Tsunami Aceh. Museum ini merupakan hasil desain karya sayembara pada tahun 2007 untuk memperingati musibah Tsunami

Penghargaan


Opera Snapshot_2018-11-29_015439_id.wikipedia.org

2013

  1. Urban Leadership Award dari Univ Pensylvania, AS

2012

  1. Pikiran Rakyat Award 2012 untuk Tokoh Muda Kreatif
  2. Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia
  3. Google Chrome l Web Heroes for Indonesia Berkebun
  4. Indonesia Green Awards “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, Penggagas Indonesia Berkebun
  5. Indonesia Green Awards “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, Green Building Rasuna Epicentrum

2011

  1. Green Leadership Award for Al-Irsyad Mosque from BCI Asia
  2. Top 5, Best Building of The Year 2010 from ArchDaily for Al-Irsyad Mosque

2010

  1. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award
  2. Winner third prize : Design Competition Suramadu Mosque
  3. The 6th Winner of The Best Design Architecture Consultant, Citradata Award

2009

  1. Architect of the Year from Elle Décor Magazine.
  2. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award
  3. Winner first prize : Design Competition University of Indonesia Cultural Center

2008

  1. Winner first prize : Design competition for Tangerang Gateway, 2008
  2. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award 2007
  3. Winner first prize : International Design competition for Aceh Tsunami Museum
  4. Winner first prize : Design competition Bintaro CBD Master Plan, Jakarta
  5. Winner first prize : Design competition Jakarta Stock Exchange, Jakarta

2007

  1. Winner first prize : International Design competition for Aceh Tsunami Museum
  2. Winner first prize : Design competition Bintaro CBD Master Plan, Jakarta
  3. Winner first prize : Design competition Jakarta Stock Exchange, Jakarta

2006

  1. Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia
  2. Winner Best Commercial/Superblock Project for Rasuna Epicentrum by Property&Bank Magazine
  3. Winner Mowilex Design Awards (Al-Azhar International School)
  4. Winner first prize : Design competition Kemayoran Urban Gateway
  5. Winner second prize : National design competition – Penabur International School, Jakarta

2005

  1. Winner first prize : International Design competition Waterfront Retail Masterplan, Suzhou, RRC
  2. Winner first prize : International Design competition Kunming Tech Park, Kunming, RRC
  3. Winner first prize : Design competition – IT-Center Pupuk Kaltim, Balikpapan
  4. Winner first prize : National design competition – University of Tarumanagara
  5. Winner second prize : National design competition – Agung Sedayu Club House, Jakarta
  6. Winner third prize : National design competition Jatinegara District Revitalization, Jakarta

2004

  1. Winner first prize : International Design competition – Islamic Center, Beijing, RRC,
  2. Winner second prize : Design competition Senen District Revitalization
  3. Urban Architecture di Universitas Tarumanegara, Rasuna Epicentrum, dan Area Expo Surabaya.
  4. JSX Tower.
  5. Gan and Oil Tower, Jakarta.
  6. Sahid Twin Tower, Jakarta.
  7. Beijing Finance Street superblock.
  8. Masjid Al Irsyad Kota Baru parahyangan, Jawa barat.
  9. Urban Design di Jedah Town, dan Al Noor Ecopolis di Syria.

Basuki Tjahaja Purnama [2]

Basuki Tjahaja Purnama  . Gubernur DKI Jakarta


Gubernur_DKI_Basuki_TP_鐘萬學

Basuki Tjahaja Purnama (born 29 June 1966) is an Indonesian politician and former governor of Jakarta. He is also known by his Hakka Chinese nickname Ahok (Chinese: 阿学).

Basuki was a legislator in the Indonesian People’s Representative Council and Regent of East Belitung. He was elected to the House of Representatives for the 2009–2014 term but resigned in 2012 to make a successful run for the deputy governorship of Jakarta. In November 2014, he became governor of Jakarta, as his predecessor Joko Widodo had become president. Allegations of blasphemy were commenced in October 2016 during which, he was defeated by Anies Baswedan in the 2017 Jakarta gubernatorial election and was then controversially jailed for insulting Islam.

Basuki was the second governor of Jakarta with Chinese ancestry and also the city’s second Christian governor, following Henk Ngantung, who was governor from 1964-65.

Opera Snapshot_2018-10-30_141259_en.wikipedia.org

Contents

  1. 1 Personal Life
    1. Early life
    2. Education
    3. Family
  2. Political Career
    1. Early involvement with politics
    2. 2007 Bangka-Belitung governor election
    3. Parliamentary career (2009–2012)
    4. Jakarta’s deputy governor (2012–2014)
    5. Governorship (2014–2017)
    6. Jakarta governor election, 2017
    7. Racism against Ahok
    8. Allegations of religious blasphemy
      1. Incident
      2. Protests
      3. Trial
      4. Aftermath
  3. Awards and Achievements
  4. Criticisms
    1. Eviction of illegal squatters

Personal Life


Early Life

Basuki Tjahaja Purnama (EYD: Basuki Cahaya Purnama; Chinese: 钟万学; Tjung Ban Hok; pinyin: Zhōng Wànxué; Hakka Pha̍k-fa-sṳ: Chûng Van-ho̍k) was born on 29 June 1966 and grew up in ManggarEast Belitung. He is the first son of Buniarti Ningsih and the late Indra Tjahaja Purnama. Basuki has three siblings: Basuri Tjahaja Purnama, Fifi Lety, and Harry Basuki.

Education

Basuki attended Trisakti University, majoring in mineral resources and technology. He graduated with a bachelor of science degree in geological engineering in 1989 and returned to his hometown in Belitung to build a company that dealt in mining contracts.

After two years of working in the company, he decided to pursue a master’s degree in financial management at Prasetiya Mulya Business School in Jakarta. He graduated with a Master of Business Administration. 

Family

Basuki married Veronica Tan on 6 September 1997, and the couple has three children: Nicolas Sean, Natania, and Daud Albeneer. He divorced her in 2018, gaining custody of the two younger children.

Political Career


Early Involvement with Politics

Basuki entered politics in his home region of Belitung. He contested the 2005 East Belitung regent election with Khairul Effendi as his running mate and was elected with 37.13% of the vote. He was hopeful Indonesia was breaking with its long and often violent history of prejudice and resentment. He is nicknamed “The Father” and “The Law” for strong actions against corruption. After a month in office, Basuki confronted key issues related to traffic congestion, labor, corruption and bureaucracy. He mediated a minimum wage increase, proposed incentives for street vendors to move to designated markets in order to reduce congestion, migrated poor villagers to new flats, launched sudden inspections of government offices, and proposed installing closed circuit cameras to improve accountability. 

2007 Bangka-Belitung Governor Election

Basuki resigned from his position as East Belitung regent on 11 December 2006 in order to run in the 2007 Bangka-Belitung gubernatorial election. He later credited former Indonesian president Abdurrahman Wahid, for convincing him to run for public office.  Wahid supported Basuki’s candidacy  and praised Ahok’s healthcare reforms.  Basuki was defeated by Eko Maulana Ali.

In 2008, Basuki wrote a biography titled Merubah Indonesia (Reforming Indonesia).

Parliamentary Career (2009–2012)

In 2009, Basuki was elected to the House of Representatives, as a Golkar politician. He was elected with 119,232 votes,  and was assigned to the Second Commission.  In 2011, he created a controversy during a visit to his local constituency. He was recorded by the local media condemning local tin mining businesses for causing environmental damage. The comment was regarded as an insult by a local youth NGO, who reported him to the House Ethics Committee. 

Jakarta’s Deputy Governor (2012–2014)

Jokowi_Ahok

An election flyer from the campaign of Joko Widodo and Basuki during the 2012 Jakarta gubernatorial election.

In 2011, Basuki considered running for Jakarta governor as an independent candidate. However, he opted not to run, as he was pessimistic about his chances of receiving 250,000 signatures, a requirement for running as an independent gubernatorial candidate in Jakarta.  He then became the running mate of Joko Widodo in the 2012 election. Jokowi and Basuki won 1,847,157 (42.6%) votes in the first round, and 2,472,130 (53.82%) in the second round, defeating incumbent governor Fauzi Bowo.  The ticket was nominated by the Indonesian Democratic Party – Struggle (PDI-P) and the Great Indonesia Movement Party (Gerindra).  On 10 September 2014, Basuki left Gerindra because he opposed the party’s proposal to scrap direct elections for local leaders.  Since then, he has been politically unaffiliated.

Governorship (2014–2017)

When Joko Widodo took a temporary leave from his post as Jakarta governor to campaign for President, Basuki became the acting Governor of Jakarta from 1 June to 22 July 2014.  Following Jokowi’s victory, he succeeded him as governor and was sworn into office on 18 November 2014. 

Jakarta Governor Election, 2017

Basuki initially had declared to run for the 2017 Jakarta gubernatorial election as an independent candidate with Teman Ahok (Friends of Ahok), a group of volunteers responsible for collecting over one million Resident Identity Cards, representing over one million supporters required by Indonesian law to be eligible to run from independent ticket.  Due to a new state regulation that stricken independent candidate’s requirements to run for gubernatorial election, Basuki is set to run from political party ticket from three political parties, who previously declared endorsements earlier in 2016.  The three political parties consisting Golkar, People’s Conscience Party, and Nasdem Party.  On 20 September 2016, Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) declared its support for Basuki. 

In the first round of voting on 15 February 2017, Ahok secured passage to the second round run-off between two candidates, having secured approximately 43 percent of the vote, ahead of Anies Baswedan on 40 percent, and well ahead of Agus Yudhoyono on 17 percent. 

Quick counts for the 19 April runoff indicated that Anies Baswedan was elected as governor; Ahok conceded defeat hours after the polls closed. The official results of the runoff was published by General Elections Commissions (KPU) in May, and Anies Baswedan was elected as the new governor of Jakarta. 

Racism against Ahok

A candidate and a member of a minority ethnic group, Basuki has become the subject of occasional racist comments. During the 2017 gubernatorial campaign, he was regularly targeted by ultra-conservatives and supporters of rival candidates for being of Chinese descent. Furthermore, Basuki’s “double minority” background, being both a Christian and of Chinese descent, makes him a target of the hardliner Islamic Defenders Front (FPI). The group called for the revision of the Jakarta constitution to remove some of the governor’s responsibilities for government-affiliated Islamic organizations. 

On 15 March 2016, for instance, Indonesian Army General Surya Prabowo commented that Ahok should “know his place lest the Indonesian Chinese face the consequences of his action”. This controversial comment was considered to hearken back to previous violence against the Indonesian Chinese. 

Allegations of religious blasphemy

Incident

Aksi_31_Maret_2

Islamist protests against Basuki in Jakarta, 31 March 2017

On 27 September 2016, while introducing a government project through a speech in front of citizens of the Thousand Islands, Basuki realized and acknowledged that it is understandable if some citizens would not vote for him because they are being “threatened and deceived” by some groups using Verse 51 of Al-Ma’ida and variations of it,”  referring to a verse that some groups have cited as grounds to oppose him.

The provincial government of Jakarta uploaded the video recording to YouTube in a channel which often feature Basuki’s activities.  The video was later edited by Buni Yani and one word was omitted from that video to create a misinterpretation of Basuki’s statement, and went viral as some citizens were considering it an insult on the Quran.  The video became viral, Basuki was receiving threats to be lynched, and widely criticized in social media such as Facebook and Twitter.

There are Change.org petitions about his case. Petitions initiated by alumni of Harvard, Stanford, Washington, Berkeley, Michigan, etc. and the general public supporting him garnered tens of thousands of signatures,  while those criticizing him also gained tens of thousands of signatures. 

Protests

Some groups, like several extremist organizations including the Islamic Defenders Front (Front Pembela Islam), or the local chapter of the Indonesian Ulema Council, reported Basuki to the police, accusing him blindly of having violated Indonesia’s Law on Misuse and Insult of Religion. 

On 10 October 2016, Basuki publicly apologized to those he offended with his statement, stating that it was not his intention to do so, and that some of his policies that he said had benefited Muslims, such as granting permits for Islamic schools, providing Jakarta Smart Cards (KJP) to the students, and building a mosque in the City Hall complex.

He also pointed out that during his September 7 speech in the Thousand Islands in which he mentioned Surah al-Maidah, verse 51 of the Quran, the residents were not insulted, and even amused during his recitation. 

Imam Mohammad Tawhidi of Australia made a request to defend Jakarta Governor Basuki during his blasphemy trial.  Tawhidi argued that the aggrieved Islamic groups had incorrectly interpreted the verse of the Quran that Basuki had allegedly referenced in a blasphemous manner.  Tawhidi stated that there is nothing wrong with non-Muslims leading a Muslim-majority country.  Tawhidi said he has received death threats from Indonesia’s extremist Islamic Defenders Front. 

Trial

On 9 May 2017, Ahok was sentenced to two years in prison by North Jakarta District Court after being found guilty of blasphemy and inciting violence. The panel of judges rejected Basuki’s defense that he made reference to a Quranic verse to highlight political discrimination. 

Based on the court hearing,  the panel of judges said that the speech by Basuki in Thousand Islands, North Jakarta on 27 September 2016[  contained elements of blasphemy. The chief judge maintained that Ahok’s statement considered the Al-Maidah verse as a tool to deceive or a source of lies. He said the verse is part of the Koran, and that anyone who quotes it should not have any intent of deception. The judges took into consideration a book Basuki had written in 2008 titled Changing Indonesia. His book was judged as proof that he understood the verse in question. They determined the word aulia in the verse could be defined as leader, thus declaring that Basuki’s remarks to be degrading and insulting to the Koran. They also agreed with expert witnesses in the trial that Basuki’s remarks were a blasphemous offense. 

Because of this case, Basuki was unable to finish his term as governor of Jakarta and was replaced by his deputy, Djarot Saiful Hidayat, who was acting governor until the administration completed its term in October 2017.  Basuki and his lawyers decided not to appeal against the verdict. In an unusual move, the prosecutors filed an appeal against the verdict, arguing the sentence was much heavier than the 1-year imprisonment they had requested.

The verdict delivered by the panel of judges was met with scrutiny, condemnation and heavy criticism by many Indonesians and observers in the international community, in a case widely seen as a test of religious tolerance and free speech. Many said the verdict was politically driven, retaliatory in nature, and the judges had succumbed to pressure from: extremist Islamic groups, disgruntled corrupt business groups, and politicians and officials who were previously criticized by Basuki’s administration. The promotion of three judges from the panel a few days after the verdict also raised suspicions and spurred criticism from many Indonesians. 

Aftermath

800px-Singing_Protest_for_Ahok

The singing protest for Ahok arranged by Addie MS.

Basuki’s jailing has been condemned by several human rights groups, including Amnesty International. Several civil society groups protested his imprisonment. Renowned music composer and conductor Addie MS conducted a singing protest in front of the Balai Kota.  Candle-lit vigils were lit in various cities. Many observers and individuals both inside and outside of Indonesia have also petitioned the Indonesian government to amend the blasphemy law on the basis that it is discriminatory and targets minorities. 

Basuki initially wished to appeal his sentence, but withdrew his appeal on 22 May 2017.  He is currently incarcerated at Cipinang.  In February 2018, he filed a case review request to the Supreme Court, with his lawyers citing a conviction for tampering with the video footage which was used as evidence against him.  On 26 March, the Supreme Court rejected his appeal. 

Before his arrest, Ahok had said that one day he wanted to be president of Indonesia.  Although a parole was possible in August 2018, Ahok stated that he would serve his entire sentence before leaving prison. Ahok is scheduled to be released in early 2019 because of a parole at the Indonesian Independence day. 

Awards and Achievements


Opera Snapshot_2018-10-30_143001_en.wikipedia.org

Criticisms


Eviction of Illegal Squatters

Basuki was accused by various human rights group and academics to have violated human rights in implementing his public housing programs by employing forced evictions to the illegal squatters who had been occupying public facilities & government lands, and moving them to newly-built modern public housings, improving their livelihood & living standards.   Jakarta Legal Aid Foundation noted that at least 16,000 illegal squatters families have been displaced in the two years during his administration.  There were 193 forced evictions alone in 2016, compared to 113 in 2015. 

Human rights groups noted that Basuki’s forced evictions were not done in accordance to the United Nations Economic and Social Council (Ecosoc) convention. The covenant is ratified by Indonesia with the issuance of Law No 11/2005.  One of the conditions of the covenant requires a dialogue prior to an eviction and compensation for any damaged property. Basuki also deployed police and military personnel in most of its evictions. 

Basuki claimed that his policies only evicting illegal squatters to uphold Rule of Law, but human right groups have argued that according to Indonesian land policy, the so-called illegal squatters should have received land certificate instead for living there more than 30 years. Basuki relocated the evicted dwellers to the privately funded public housing, but the relocation has drawn criticism for not meeting basic standards of living and having a very expensive living expense. Living expenses jumped from the equivalent of about $10 to $20 a month to $70 to $100. 

Basuki was also accused of employing double standards in the evictions. Rujak Center for Urban Studies researcher Dian Tri Irawaty said, Basuki’s harsh evictions did not apply to commercial areas and elite neighborhoods in Jakarta. She cited the Taman Anggrek mall in West Jakarta, the neighborhoods and commercial areas in Kelapa Gading and Pluit in North Jakarta. Those areas were also built on water catchment areas. 

When confronted, Basuki firmly brushed it off. He claimed that he had a different concept of human rights.  The leader of human rights group KontraS, Haris Azhar, criticized Basuki for this statement, claiming that his anti-corruption image was “nothing but a publicity gimmick” for Basuki’s lack of awareness in human rights. 

Basuki Tjahaja Purnama [1]

Basuki Tjahaja Purnama – Wakil Gubernur DKI 2012-2017


Basuki Tjahaja Purnama

Wakil_Gubernur_DKI_Basuki_TP
Wakil Gubernur DKI Jakarta
Petahana
Mulai menjabat

15 Oktober 2012

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Joko Widodo
Didahului oleh Prijanto
Anggota DPR-RI Fraksi Golkar
Masa jabatan

1 Oktober 2009 – 26 April 2012

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Bupati Belitung Timur ke-3
Masa jabatan

3 Agustus 2005 – 22 Desember 2006

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Hudarni Rani
Wakil Khairul Efendi
Didahului oleh Usman Saleh
Digantikan oleh Khairul Efendi

Anggota DPRD Belitung Timur Fraksi PPIB

Masa jabatan

2004–2005

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Hudarni Rani

Informasi Pribadi

Lahir 29 Juni 1966 (umur 47)

Bendera Indonesia Manggar, Belitung Timur

Kebangsaan Indonesia
Partai politik PPIB (2004-2008)

Golongan Karya (2008-2012)

Gerindra (2012-sekarang)

Suami/istri Veronica Tan, S.T.
Anak Nicholas (1998)

Nathania (2001)

Daud Albeenner (2006)

Alma mater Universitas Trisakti
Agama Kristen Protestan
Situs web ahokorg

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM (EYD: Basuki Cahaya Purnama, nama Tionghoa: Zhōng Wànxié / 钟万勰) (lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966; umur 47 tahun), atau paling dikenal dengan panggilan Hakka Ahok, adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta dari 15 Oktober 2012 yang mendampingi Gubernur Joko Widodo.

Sebelumnya Ahok merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar namun mengundurkan diri pada 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pemilukada 2012. Dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, yang populer sebutan masyarakat setempat dengan singkatan Kabupaten Beltim.

Pada tahun 2012, ia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI berpasangan dengan Joko Widodo, wali kota Solo. Basuki juga merupakan kakak kandung dari dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi.Sp.GK., Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim) periode 2010-2015.

Dalam pemilihan gubernur Jakarta 2012, mereka memenangkan pemilu dengan presentase 53,82% suara. Pasangan ini dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Masa Kecil

Basuki adalah putra pertama dari Alm. Indra Tjahaja Purnama (Zhong Kim Nam) dan Buniarti Ningsing (Bun Nen Caw). Ia memiliki tiga orang adik, yaitu dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi.Sp.GK. (dokter PNS dan Bupati di Kabupaten Belitung Timur), Fifi Lety, S.H., L.L.M. (praktisi hukum), Harry Basuki, M.B.A. (praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan). Keluarganya adalah keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia).

Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama. Setamat dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Sekalipun demikian, ia selalu berlibur ke kampung halaman.

Pendidikan dan Dunia Bisnis

Basuki melanjutkan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Insinyur Geologi pada tahun 1989, Basuki pulang kampung dan menetap di Belitung serta mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah.

Dua tahun kemudian, Basuki memutuskan kuliah S-2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta. Gelar Magister Manajemen (M.M.) diraihnya, dan kemudian ia bekerja di PT Simaxindo Primadaya di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik. Ia menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.

Pada 1992 Basuki mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Pada tahun 1995, Basuki memutuskan berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya. Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).

Pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (peleburan bijih timah) di KIAK. Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.

Karier, Sosial dan Politik

Poster kampanye Jokowi dan Basuki
Poster kampanye Jokowi dan Basuki

Pada tahun 2004 Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm. Sjahrir.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Basuki berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pasangan Basuki-Khairul ini unggul di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi lumbung suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu. Basuki kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Khairul Effendi.

Di pilkada Gubernur Babel tahun 2007, Basuki mengambil bagian menjadi kandidat calon Gubernur. Mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung Basuki untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung dan ikut berkampanye untuknya. Gus Dur menyatakan bahwa “Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warganya”. Namun dalam pemilihan tersebut ia dikalahkan oleh Eko Maulana Ali.

Pada 2008, ia menulis buku biografi berjudul “Merubah Indonesia“.

Pada tahun 2012, Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo.

Penghargaan

Basuki memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur.

Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.

Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 memberikan beliau gelar Tokoh Kontroversial.

Keluarga

Basuki menikah dengan Veronica, S.T. kelahiran Medan, Sumatera Utara, dan dikaruniai 3 orang putra-putri bernama Nicholas, Nathania, dan Daud Albeenner.

Ir. H. Joko Widodo – Gubernur DKI 2012-2017

Joko Widodo – Gubernur DKI 2012-2017


Ir. H. Joko Widodo

Jokowi Gubernur_DKI_Jokowi

Gubernur DKI Jakarta ke-16

Petahana

Mulai Menjabat 15 Oktober 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Basuki Tjahaja Purnama
Didahului oleh Fauzi Bowo

Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas)

Wali Kota Surakarta ke-16

Masa Jabatan

28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012

Penguasa monarki Pakubuwana XIII
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Mardiyanto

Ali Mufiz

Bibit Waluyo

Wakil F.X. Hadi Rudyatmo
Didahului oleh Slamet Suryanto
Digantikan oleh F.X. Hadi Rudyatmo

Informasi Pribadi

Lahir 21 Juni 1961

Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Kebangsaan Indonesia
Partai politik PDI Perjuangan
Suami/istri Ny. Hj. Iriana Joko Widodo
Anak Gibran Rakabuming Raka

Kahiyang Ayu

Kaesang Pangarep

Alma mater Universitas Gadjah Mada
Pekerjaan Pengusaha
Agama Islam

Ir. H. Joko Widodo (lahir di Surakarta, 21 Juni 1961; umur 52 tahun), atau yang lebih akrab dipanggil Jokowi, adalah Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012.

Ia merupakan Gubernur ke-17 yang memimpin ibu kota Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015, namun baru 2 tahun menjalani periode keduanya, ia mendapat amanat dari warga Jakarta untuk memimpin Ibukota Negara. Dalam masa jabatannya di Solo, ia didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil walikota. Ia dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Masa Kecil

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Walikota Surakarta saat harus menertibkan pemukiman warga.

Masa Kuliah dan Berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.

Selepas kuliah, ia bekerja di BUMN, namun tak lama memutuskan keluar dan memulai usaha dengan menjaminkan rumah kecil satu-satunya, dan akhirnya berkembang sehingga membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.

Karier Politik

Wali Kota Surakarta

Dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang buruk penataannya dan berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu “Solo: The Spirit of Java“. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.

Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.

Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan. Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan. Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008”. Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih pula dalam “10 Tokoh 2006” atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian akan menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.

Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.

Gubernur Jakarta

Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22
Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sebagai wakil, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran. Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid. Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua. Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Walikota Solo 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.

Pilkada 2012 Putaran Kedua

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon, termasuk Fauzi Bowo, namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua. Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama, malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp 50 miliar. PKS meminta isu ini dihentikan, sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut. Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena “Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai”. Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube. Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional.

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG, 72,48% melawan 27,52% oleh INES, 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer, 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi – Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi BowoNachrowi Ramli mendapat 46,19%. Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%, dan lima stasiun TV. Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%, Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%. Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi – Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi BowoPrijanto.

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta., namun dibantah oleh DPRD. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi, karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih. Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Walikota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012. Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana. DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05 Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.

Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.

Protes Serikat Buruh Atas UMP

Selanjutnya, pada 24 Oktober 2012 yang lalu, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. . Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 Juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012, serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9Juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha. . Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 Juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.

Penetapan UMP oleh Jokowi masih menunggu adanya kesepakatan Pengusaha dan Buruh, dan ditambahi alasan “Menunggu Hari Baik”. Sehingga hingga 18 November 2012, UMP yang berlaku masih sebesar Rp 1,5 Juta.