Category Archives: Kabinet Kerja 2014-2019

Sri Mulyani

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 56 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu. Sebelum menjadi menteri keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Daftar isi
1 Kehidupan awal
2 Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (2005–2010)
3 Pindah ke Bank Dunia
4 Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja (2016–sekarang)
5 Pendidikan
6 Spesialisasi penelitian
7 Pengalaman kerja
8 Kegiatan penelitian
9 Publikasi
10 Catatan kaki
11 Pranala luar
11.1 Kuotasi

Kehidupan awal

Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung), Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus 1962. Dia adalah anak ketujuh dari seorang dosen universitas, Prof. Satmoko dan Retno Sriningsih. Namanya bercorak bahasa Jawa dan berhuruf Sansekerta. Sri berarti sinar atau cahaya yang bersinar, yang merupakan nama yang umum bagi perempuan Jawa. Mulyani berasal dari kata mulya, juga berarti berharga. Indrawati berasal dari kata Indra and akhiran feminin -wati.

Sri Mulyani mendapatkan gelar dari Universitas Indonesia pada 1986. Ia kemudian memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992. Tahun 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia, untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID (US Agency for International Development) demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia. Ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai professor di Andrew Young School of Policy Studies di Georgia State University. Dari tahun 2002 sampai 2004 ia menjabat sebagai direktur eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara.

Ia menikah dengan Tony Sumartono yang juga seorang ekonom dan kemudian mempunyai tiga anak. Ia tidak pernah mempunyai hubungan dengan partai politik manapun.

Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (2005–2010)

Sri Mulyani ditunjuk untuk menjadi menteri keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai menteri keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan depertemen keuangan. Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia, dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Dia berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia. Pada tahun 2004 disaat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, Indonesia mendapat $4,6 miliar dari investasi langsung luar negeri. Tahun berikutnya berhasil meningkat menjadi $8,9 miliar.

Tahun 2006, hanya satu tahun setelah menjabat menteri, ia disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney.

Selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6.6%, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Namun pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6,% akibat perlambatan dalam ekonomi global. Pada Juli 2008, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, menggantikan Boediono, yang akan mengambil jabatan di Bank Indonesia.

Pada Agustus 2008, Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia,[18] yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia. Saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar $50 miliar. Ia mengatur pengurangan utang negara hampir 30% dari GDP dari 60%, membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah. Ia mengubah struktur pegawai pemerintah di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di departemen keuangan.

Tahun 2007 dan 2008, majalah Emerging Markets memilih Sri Mulyani sebagai Asia’s Finance Minister of The Year.

Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali menjadi presiden tahun 2009, ia kembali ditunjukmenjadi Menteri Keuangan. Tahun 2009 ekonomi Indonesian tumbuh 4.5% disaat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran. Indonesia adalah satu dari tiga negara dengan pertumbuhan ekonomi diatas 4% pada tahun 2009 disamping China dan India. Dibawah pengawasannya pemerintah berencana meningkatkan angka pembayar pajak penghasilan dari 4,35 juta orang hingga sebesar 16 juta di lima tahun terakhir. Penerimaan pajak tumbuh dari sekitar 20% setiap tahun hingga lebih dari Rp 600 trilliun pada tahun 2010.

Pada November 2013, surat kabar Inggris The Guardian merilis artikel disertai laporan berisi bocoran dari Edward Snowden, seorang karyawan CIA, yang menunjukkan bahwa intelijen Australia diduga keras meretas telepon genggam beberapa petinggi politik Indonesia pada tahun 2009. Termasuk Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri saat itu. Perdana Menteri Australia Tony Abbot membela dengan mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah mata-mata melainkan akan digunakan untuk “penelitian” dan ia bermaksud hanya akan menggunakan setiap bentuk informasi untuk hal baik.

Pindah ke Bank Dunia

Pada tanggal 5 Mei 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia menggantikan Juan Jose Daboub, yang menyelesaikan empat tahun masa jabatannya pada 30 Juni, mengatur dan bertugas diatas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara.

Pengunduran dirinya berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8%. Nilai rupiah turun hampir 1% dibandingkan dollar. Merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan. Kejadian ini disebut sebagai “Indonesia’s loss, and the World’s gain (Kerugian Indonesia, dan keuntungan dunia)”.

Beredar isu bahwa pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain, terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie. Aburizal Bakrie diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakrie Group, penolakan Sri Mulyani untuk mendukung kepentingan Bakrie terkait batu bara dengan menggunakan dana negara, dan penolakan Sri Mulyani untuk menyatakan bahwa semburan lumpur Sidoarjo, yang secara luas dipercaya disebabkan dari pengeboran oleh perusahaan Bakrie, adalah bencana alam.

Pada 20 Mei, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penggatinya yaitu Agus Martowardojo, CEO dari Bank Mandiri.

Pada tahun 2014, ia disebut oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke-38.

Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja (2016–sekarang)

Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Joko Widodo selama dia menjabat. Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.

Di era Sri Mulyani, Pemerintah Pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2016 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sri Mulyani juga menjadi sorotan dengan berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook. Pada tanggal 11 Februari 2018 dalam acara World Government Summit di Uni Arab Emirates, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister Award). Penghargaan diserahkan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid yang merupakan Wakil Presiden UAE, Perdana Menteri dan Penguasa Dubai.

Pendidikan

  • SMP Negeri 2 Bandar Lampung (1975-1978)
  • SMA Negeri 3 Semarang (1978-1981)
  • Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 – 1986)
  • Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 – 1990)
  • Ph.D. of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)

Spesialisasi penelitian

  • Ekonomi Moneter dan Perbankan
  • Ekonomi Tenaga Kerja

Pengalaman kerja

  • Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 – Sekarang
  • Narasumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum – Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.
  • Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
  • Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
  • Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 – Sekarang
  • Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
  • Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
  • Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
  • Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999
  • Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
  • Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
  • Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
  • Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
  • Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995
  • Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan – BKKBN, 1995
  • Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei – Desember 1995
  • Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 – 1995
  • Asisten Profesor, University of lllinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 – 1992
  • Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi – Universitas Indonesia, 1985 – 1986

Kegiatan penelitian

  • Research Demand for Housing, World Bank Project, 1986
  • Kompetisi Perbankan di Jakarta/Indonesia, BNI 1946, 1987
  • Study on Effects on Long-term Overseas Training on Indonesia Participant Trainees. OTO Bappenas – LPEM FEUI, 1998
  • Penyusunan Study Dampak Ekonomi Sosial Kehutanan Indonesia . Departemen Kehutanan – LPEM FEUI, 1992
  • Survei Pemasaran Pelumas Otomotif Indonesia. Pertamina – LPEM FEUI, 1993
  • The Prospect of Automotive Market and Factors Affecting Consumer Behavior on Purchasing Car. PT. Toyota Astra – LPEM FEUI, 1994
  • Inflasi di Indonesia : Fenomena Sisi Penawaran atau Permintaan atau keduanya. Kantor Menko Ekuwasbang – Bulog – LPEM FEUI, 1994
  • Restrukturisasi Anggaran Daerah. Departemen Dalam Negeri – LPEM FEUI, 1995
  • The Evaluation of Degree and non degree training – OTO Bappenas, 1995
  • Fiscal Reform in Indonesia : History and Perspective, 1995
  • Potensi Tabungan Pelajar DKI Jakarta. Bank Indonesia – LPEM FEUI, 1995
  • Studi Rencana Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Departemen Pariwisata, Pos & Telekomunikasi – LPEM FEUI, 1996
  • Interregional Input-Output (JICA Stage III), 1996
  • Studi Kesiapan Industri Dalam Negeri Memasuki Era Perdagangan Bebas, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, LPEM FEUI, 1997
  • Penyusunan Rancangan Repelita VII. Departemen Perindustrian dan Perdagangan , 1997
  • Indonesia Economic Outlook 1998/1999. Indonesia Forum 1998
  • Country Economic Review for Indonesia. Asian Development Bank, 1999

Publikasi

  • Teori Moneter, Lembaga Penerbitan UI, 1986
  • Measuring the Labour Supply effect of Income Taxation Using a Life Cycle Labour Supply Model : A Case of Indonesia (Disertasi), 1992
  • A Dynamic Labour Supply Model for Developing Country : Consequences for Tax Policy (co author : Jane Leuthold) BEBR – University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A., 1992
  • ” Ekonom dan Masalah Lingkungan “, Kompas, 4 Desember 1992
  • ” Prospek dan Masalah Ekspor Indonesia”, Suara Pembaharuan, April 1993
  • The Cohort Approach of a life Cycle Labour Supply, EKI, Desember 1993
  • ” Tantangan Ekspor non Migas Indonesia “, DPE 1994
  • “Perkembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia – Proceding ” Seminar LP3Y – Jogya, Dalam Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan, 1995
  • “Dilema Hutang Luar Negeri dan PMA”, Warta Ekonomi 26, 1995
  • “Prospek Ekonomi”, Gramedia, 1995
  • Tantangan Transpormasi Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Era Globalisasi” (co dengan Dr. Ninasapti Triaswati) dalam : Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan, Gramedia, 1995.
  • “Liberalisasi dan Pemeratan dalam Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, Tiara Wacana, 1995
  • Tinjauan Triwulan Perekonomian (Sri Mulyani dan Thia Jasmania), Ekonomi Keuangan Indonesia, Januari – April 1995
  • Performace of Indonesia State owned Enterprises, Seminar World Bank, April 1995
  • “Ability to Pay minimum wage and Workers Condition in Indonesia”, Seminar World Bank Seminar, April 1995.
  • Workers in an integrating World, Discuss Panel World Development Report, 1995
  • Mungkinkah Ekonomi Rakyat ? Diskusi Series Bali – Post – Ekonomi Rakyat, 25 November 1995
  • “Tumbuh Tinggi dengan Uang Ketat”, Warta Ekonomi , 5 Februari 1996
  • Inpres 2/1996 dan Pembangunan Industri Nasional, Dialog Pembangunan CIDES, 28 Maret 1996″Kijang Tetap Jadi Pilihan”, Jawa Pos, 29 Maret 1996
  • “Sumber – sumber institusional dalam mewujudkan Demokrasi Ekonomi”, Seminar Persadi, 18 Januari 1996
  • “Indonesia: Sustaining Manufactured Export Growth”, Seminar Bappenas – ADB, 11 April 1996
  • Consistent Macroeconomic Development and its Limitation (Sri Mulyani dan Ari Kuncoro), Indonesia Economy Toward The Twenty First Century – IDE 1996
  • “Menggantung Harapan pada Tax Holiday”, Majalah SWA, 16 Agustus 1996
  • “Globalisasi dan Kemandirian Ekonomi”, Simposium Nasional Cendikiawan Indonesia Ke III, Jakarta 28 Agustus 1996
  • “Kesiapan Jawa Timur dalam mendukung pembangunan Industri Nasional”, Seminar Kajian Industri : Tantangan Internasional dan Respon Industri di Jawa Timur Refreksi dan Prospektif, 2 November 1996
  • “Strategi Pembangunan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri – Usaha Kecil Menengah dan Koperasi” Seminar Yayasan Dana Bakti Astra, Jakarta 12 Maret 1997
  • “Kebijakan Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”, memperingati HUT Bulog, April 1997
  • “Pemerintah Versus Pasar”, memperingati 70 Tahun, Prof. Widjojo Nitrisastro, Mei 1997
  • “Liberalisasi Challenges”, Seminar ASEAN/ISI-Keijai Koho Center, Tokyo, 8 Juli 1997
  • “Isu Mobnas Dalam Dinamika Kebijakan Industri Nasional : Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik”, 21 Visi, 1997
  • “Tantangan Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Millenium Baru : Mempertahankan Pertumbuhan Dan Meletakkan Fundamental Yang Kokoh”, Disampaikan Dalam Orasi Ilmiah Pada Acara Wisuda Lulusan STAN Dan PRODIP Keuangan, Plenary Hall – Jakarta Hilton Convention Center, 2 September 1997.
  • “Implikasi Bagi Dunia Bisnis Dari Gejolak Mata Uang”, Diskusi BBD, 10 September 1997
  • “Economic Profile and Performance of ASEAN Countries” Konfrensi Federation of ASEAN Economic Association, Denpasar – Bali, 24-25 Oktober 1997
  • “Indonesia Economic Outlook 1998 (Challenger & Oportunities)” One Day seminar Radison Hotel, 27 November 1997
  • “Analisis Krisis Nilai Tukar dan Prospek Perekonomian Indonesia ke Depan”, Seminar KBRI Singapura, 4 Desember 1997
  • “Small Industry Profiles and Policies”, Two Day Seminar USAID-LPEM, Aryaduta Hotel, 17-18 Desember 1997
  • “Kesehatan Bank dan Lingkungan Makro Ekonomi”, Dialog Bank Umum Nasional, 16 Januari 1998
  • “Evaluasi Ekonomi 1997 dan Tantangan Ekonomi 1998”, Seminar LIPI, 20 Januari 1998
  • “Revisi RAPBN”, Gatra, 24 Januari 1998
  • “Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi”, Orasi Ilmiah Universitas Indonesia, Balairung UI, 7 February 1998.
  • “APBN 1998/1999 dimasa Resesi dan Dimensi Revisi RAPBN 1998/1999”, Diskusi HUT FKP DPR RI, 12 Februari 1998
  • Forget CBS, Get Serious About Reform, Indonesia Business, April 1998

Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

Daftar isi
1 Latar belakang
1.1 Komposisi partai politik berbanding non partai politik
1.2 Pengecekan kemungkinan kasus korupsi
2 Anggota Kabinet
2.1 Proporsi Partai
3 Pejabat setingkat menteri
3.1 Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian
3.2 Kepala Lembaga Nonstruktural
3.3 Proporsi Partai
4 Wakil menteri
5 Perombakan Kabinet
5.1 Perombakan Jilid I (2015)
5.2 Perombakan Jilid II (2016)
5.3 Perombakan Jilid III (2018)
6 Galeri

Latar belakang

Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional. Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.

Komposisi partai politik berbanding non partai politik

Sesuai dengan janji pada masa kampanye, jumlah keseluruhan partai politik tidak mendominasi struktur kabinet. Jika dihitung dari seluruh jabatan menteri tanpa memasukkan jabatan setara menteri, kepala lembaga non kementerian, dan wakil menteri, maka menteri yang berlatar belakang politik hanya berjumlah 15 orang dibanding 19 orang menteri tanpa latar belakang partai politik. Sementara jika keseluruhan susunan kabinet dihitung, maka didapat 18 pejabat berlatar belakang partai politik dibanding 27 non partai politik.

Pengecekan kemungkinan kasus korupsi

Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK,[6] dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 – 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).

Anggota Kabinet

Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden. Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.

Proporsi Partai

Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding non partai politik adalah 14 berbanding 20, dengan rincian (per tanggal 15 Agustus 2018) sebagai berikut.

Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga non kementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja:

Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Berikut adalah kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

Kepala Lembaga Nonstruktural

Berikut adalah kepala Lembaga Nonstruktural yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

Wakil menteri

Perombakan Kabinet

Perombakan Jilid I (2015)

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.

  1. Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan MenkoPolhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
  2. Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil
  3. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
  4. Thomas Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel.
  5. Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.
  6. Sofyan Djalil menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Perombakan Jilid II (2016)

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni PAN dan Partai Golkar, ikut diumumkan dalam perombakan kali ini.[19]Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1. Berikut daftar menteri baru tersebut:

  1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Wiranto
  2. Menteri Keuangan; Sri Mulyani
  3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Eko Putro Sanjoyo
  4. Menteri Perhubungan; Budi Karya Sumadi
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
  6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita
  7. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
  8. Menteri ESDM Archandra Tahar
  9. Menteri PAN dan RB Asman Abnur
  10. Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan
  11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan dimana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif. Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.

Perombakan Jilid III (2018)

  1. Pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018 serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.
  2. Pada 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
  3. Pada 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Galeri

Joko Widodo melantik Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014.
Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 1 pada 12 Agustus 2015.
Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 2 pada 27 Juli 2016.
Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM baru, dan juga Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016.
Joko Widodo melantik menteri hasil Reshuffle Jilid 3 pada 18 Januari 2018.
Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 15 Agustus 2018.
Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018.

Susunan Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK

Latest Update Silahkan Klik Link di bawah ini:

Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019

34 Menteri Kabinet Kerja Jokowi
kabinet-jokowi-jk

Posted on October 26, 2014 by Apuy

Media Informasi Indonesia – Satu minggu setelah dilantik tepatnya pada hari ini Minggu (26 Oktober 2014) Presiden RI ke-7, Jokowi beserta Jusuf Kalla secara resmi mengumumkan susunan nama menteri kabinet yang akan bekerja di pemerintahan untuk 5 tahun kedepan. Pengumuman ini dilakukan dilakukan langsung di Istana Negara dengan diliput oleh awak media.

Pengumuman menteri ini lebih cepat 8 hari dari batas maksimal 14 hari yang teah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Sebanyak 34 kementerian dengan 4 menteri koodinator beserta lembaga setingkat menteri akan mengisi pos-pos kementerian dalam Kabinet Kerja yang akan bekerja dan membantu Jokowi-JK menjalankan amanat rakyat. Jokowi menuturkan bahwa penyusunan kabinet ini dilakukan dengan selektif, hati-hati, dan cermat.

Jokowi menyampaikan juga bahwa dirinya dan Jusuf Kalla ingin mendapatkan orang-orang terpilih dan juga bersih. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama dengan KPK dan PPATK untuk melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama yang akan dijadikan menteri. Menurut informasi dari situs Kompas.com, berikut ini Susunan Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK :

Menteri Sekretaris Negara : Pratikno
Kepala Bappenas : Andrinof Chaniago
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
Menteri Kelautan dan Perikanan : Susi Pudjiastuti
Menteri Pariwisata : Arief Yahya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Sudirman Said
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Tedjo Edy Purdjianto
Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo
Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu
Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly
Menteri Komunikasi dan Informatika : Rudiantara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : Yuddy Chrisnandi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : Sofyan Djalil
Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
Menteri Badan Usaha Milik Negara : Rini M Soemarno
Menteri Koperasi dan UKM : Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
Menteri Perindustrian : Saleh Husin
Menteri Perdagangan : Rahmat Gobel
Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Basuki Hadimuljono
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Siti Nurbaya
Menteri Agraria dan Tata Ruang : Ferry Mursyidan Baldan
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puan Maharani
Menteri Agama : Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Yohana Yambise
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah : Anies Baswedan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : M Nasir
Menteri Pemuda dan Olahraga : Imam Nahrawi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Marwan Jafar

Dengan diresmikannya nama-nama yang akan mengisi posisi menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, maka secara otomatis proses kerja Presiden dan Wakil Presiden baru akan dimulai. Selamat bekerja Bapak/Ibu, semoga bisa membantu Indonesia menjadi lebih baik.

Susunan-Nama-Menteri-Kabinet-Kerja-Jokowi-JK