Category Archives: Pemerintahan Jokowi-JK

Mengenal Bansos Rastra (2018)

Mari Mengenal Bansos Rastra (2018) : Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Mengurangi Beban Masyarakat Kurang Mampu

Dalam postingan saya kali ini, akan saya berikan ringkasan secara umum mengenai Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang diteruskan sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ringkasan saya ini bertujuan agar kita mengetahui tentang Bansos Rastra dan ikut mengawal proses pelaksaannya nanti.

a. Apa itu Bansos Rastra

Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah bantuan pangan dalam bentuk beras (natura) yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus/ harga. Beras yang disalurkan adalah beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg.

Bansos Rastra pada awal mulanya adalah bantuan Raskin/ Rastra yang disalurkan kepada penerima manfaat sebesar 15 Kg per keluarga dengan biaya tebus Rp 1.600,-/kg kemudian bertransformasi menjadi bansos rastra dan berubah fungsi dari pola bantuan bersubsidi menjadi bantuan sosial.

b. Tujuan

Bansos Rastra mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian beras kualitas medium dengan jumlah 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus.

c. Manfaat

Peningkatan ketahanan pangan bagi keluarga penerima manfaat

  • Peningkatan akses pangan baik secara fisik (natura/ beras) dan ekonomi (tanpa biaya tebus);
  • Sebagai pasar bagi hasil pertanian padi;
  • Upaya menstabilkan harga beras di pasaran;
  • Pengendalian inflasi dan menjaga stok pangan nasional dan
  • Membantu tumbuhnya perekonomian di daerah.

d. Penerima Manfaat

Penerima manfaat bansos rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi nya 25 % terendah di daerah pelaksaannya. Kemudian disebutkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos Rastra, yang nama dan alamatnya terdapat dalam data yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau yang disebut DT-PPFM. Data ini merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk dalam penerima Bansos Rastra.

e. Kesimpulan

Bansos rastra merupakan hak masyarakat kurang mampu melalui pemberian beras kualitas medium sejumlah 10 Kg/ KPM setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan keluarga penerima manfaat dapat hidup lebih sejahtera.
Apabila teradi pelanggaran dalam pelaksaannya, maka pihak yang melakukannya akan diproses sesuai perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah ringkasan dari saya tentang Bansos Rastra. Penting bagi saya untuk berbagi informasi ini karena saya sebagai Pendamping Sosial PKH juga akan terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya. Dimulai dari tahap sosialisai yang telah kami lakukan di kecamatan kami yaitu Gandapura, Bireuen, Aceh, sampai pada tahap pendistribusian nanti. Selain itu juga sebagai informasi buat teman-teman yang membaca dan belum mengetahui tentang program ini, agar ikut aktif mengawasi pendistribusiannya nanti.

Menurut saya, mengambil, memotong dan menghilangkan hak masyarakat kurang mampu/ miskin itu adalah “PERBUATAN KEJI”.

Source: steemit

Menteri Sosial Ubah Nama Raskin Jadi Rastra

ALOR, KOMPAS.com – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera atau rastra.

Pemikiran untuk mengubah nama beras yang disubsidi oleh pemerintah ini muncul ketika Khofifah mengunjungi Gudang Bulog Divre Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia lalu mengumumkannya ketika melakukan peninjauan pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Alor.

“Hari ini saya ingin sampaikan pergantian nama dari Raskin menjadi Rastra, beras sejahtera,” kata Menteri Sosial usai meninjau pembagian uang bantuan Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Alor, NTT, Jumat (28/8/2015).

Menurut Khofifah, penggantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk menbantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Raskin atau sekarang disebut rastra adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berekonomi lemah. Beras ini dijual pada harga yang relatif murah dan mendapat subsidi sebesar Rp 5.000 per kilogram.

Source: Kompas- 28/08/2015

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkanberbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan meret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penuruan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017).

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan social berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:
a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

Source: Kementerian Sosial RI

Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera

Apa itu KKS dan Apa itu KSKS – KKS adalah kepanjangan dari Kartu Keluarga Sejahtera yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan Digital (LKD) yang merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). kartu itu merupakan program pemerintahan Jokowi – JK selain Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KSKS ini adalah kartu yang didalamnya ada Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang merupakan uang digital dari pemegang KKS yang diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial lainnya.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera bagi pemengang KKS itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, sejumlah Rp. 200.000/Keluarga/Bulan. Untuk tahun 2014, dibayarkan sekaligus Rp. 400.000 untuk bulan November dan Desember.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial lainnya. Saat ini, 1 Juta keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian SIM Card, sedangkan 14,5 Juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos.

Untuk tahap awal, pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), SIM Card berisi uang elektronik, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat dilakukan di 19 Kabupaten/Kota masing-masing di Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Karo.

Untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial, pemerintah memutuskan untuk memberikan dalam bentuk simpanan. Alasan pemberian dalam bentuk simpanan adalah:

  • Simpanan/tabungan merupakan bentuk kegiatan produktif
  • Simpanan/tabungan merupakan bagian dari strategi nasional keuangan inklusif
  • Perbaikan dari program BLSM 2013 yang sekedar membagikan uang tunai
  • Mengurangi antrian

Selain menyalurkan dalam bentuk simpanan, pemerintah juga menggunakan mekanisme penyaluran melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diatur oleh Bank Indonesia. Lalu mengapa dalam bentuk uang digital?

Data Kartu Keluarga Sejahtera

Data dari Kemeterian Sosial Republik Indonesia

Alasan penggunaan Layanan Keuangan Digital adalah:

  1. Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah sarana simpanan dan transaksi keuangan nontunai dimana nomor ponsel seseorang menjadi rekening tempat menyimpan dana.
  2. Dengan adanya LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik. Masyarakat bisa mengirim dana lewat ponsel mereka, serta mengambil tunai lewat agen yang ditunjuk.
  3. Agen LKD bisa berupa warung, penjual pulsa, gerai waralaba, bahkan individu yang ada di komunitas; masyarakat di daerah yang jauh dari cabang bank tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mengakses layanan keuangan.
  4. Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial pemerintah sudah diujicoba di 1.600 rumah tangga penerima PKH di 4 propinsi tahun ini, dengan hasil yang baik.
  5. Mendorong Akumulasi aset dan memudahkan manajemen keuangan: bantuan dalam bentuk simpanan mendorong penduduk miskin tidak langsung menghabiskan bantuan untuk konsumsi
  6. Memberikan kemudahan: persyaratan pembukaan Layanan Keuangan Digital lebih mudah dibanding tabungan konvensional
  7. Merupakan bagian dari strategi nasional Inklusi keuangan: LKD bisa menjadi “pintu masuk” untuk mendapatkan berbagai layanan keuangan lain seperti tabungan, transfer uang (termasuk remintansi dari pekerja migran) hingga kredit dan asuransi
  8. Memberikan keamanan dan kenyamanan: ke depan, penerima tidak perlu mengantre, bisa memilih kapan ia akan mengambil uang, dan tidak perlu membawa uang tunai setelah menerima bantuan
  9. Meningkatkan Akuntabilitas: bantuan yang dikirim langsung ke rekening pribadi akan meminimalkan ruang untuk pungutan liar
  10. Integrasi berbagai program bantuan sosial yang lebih baik: Memungkinkan diberikannya berbagai jenis bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya pemberian bantuan untuk pupuk, bantuan untuk BBM, bantuan nelayan, dan lain-lain.
  11. Menggunakan teknologi untuk menjangkau sasaran penerima yang lebih luas, beragam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
  12. Meningkatkan akuntabilitas program bantuan sosial
  13. Mendorong integrasi berbagai identitas individuMendorong inovasi lebih lanjut jika makin banyak penduduk menggunakan LKD
  14. Biaya penyaluran yang lebih kecil (di jangka panjang) jika berbagai bantuan disalurkan lewat tabungan, walaupun terdapat biaya investasi yang besar di awal.

Itulah penjelasan lengkap mengenai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan program terbaru dari pemerintahan Jokowi – JK.

Source: Azarine Yus . bpjs-kesehatan

Kartu Indonesia Sehat: Pengertian dan Manfaat yang Diberikan

Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini, pemerintah memang telah memulai agendanya sejak lama yakni pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Pada saat itu pemerintah juga mendirikan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional.

Sejarah Asuransi Kesehatan Nasional

PT Askes Indonesia

Pada tahun 1984, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 yang menyatakan status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, maka pada tahun 1991 kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Selain itu, dengan peraturan tersebut, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

Tahun 1992, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum kemudian diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan mempertimbangkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. PT. Askes (Persero) ini kemudian diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN) pada tahun 2005. Dan pada tanggal 1 Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011, PT Askes Indonesia (Persero) kemudian diubah menjadi BPJS Kesehatan.

Meski telah memiliki BPJS Kesehatan sebagai badan negara yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat, namun pada tanggal 3 November 2014 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program kesehatan lain yang bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS), lalu apa KIS itu sendiri?

Seperti disebutkan sebelumnya, KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Mereka ini bingung mana asuransi kesehatan yang benar-benar mewakili pemerintah atau negara? Lalu banyak yang juga menanyakan apa sebenarnya perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS ini?

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014 kemarin.

Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya sebenarnya nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. Perbedaan lain dari BPJS dan KIS adalah:

  • KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut.
  • KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah.
  • Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja.
  • KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.
  • KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan.

Prosedur Pelayanan Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat Masih Bagian dari BPJS Kesehatan

Dalam prosedur pelayanannya, KIS memiliki prinsip yang sama dengan jaminan kesehatan lainnya seperti juga BPJS. Prosedurnya, Anda sebagai pemilik KIS harus terlebih dahulu mendatangi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tahap awal. Jika memang kondisi penyakitnya memang harus mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, maka puskesmas akan memberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit daerah. Namun peraturan ini tidak berlaku jika pemilik KIS sedang dalam keadaan darurat. Jika hal ini terjadi maka peserta bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Lalu bagaimana jika penerima KIS sudah memiliki kartu jaminan kesehatan seperti kartu ASKES, Jamkesmas, BPJS, KJS dan e-ID BPJS? Hal ini tidak ada masalah, karena fasilitas dari ASKES atau BPJS sendiri masih bisa dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Lapisan Bawah

Jadi, kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Demikianlah informasi terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan informasi ini semoga Anda mendapat pencerahan yang lebih baik untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan dari negara ini sebaik-baiknya agar Anda senantiasa sehat.

Source: Cermati• 23 November 2015

Kartu Indonesia Pintar: Apa itu, Manfaat, dan Siapa Berhak Menerima

Indonesia terus berbenah setelah resmi memiliki pemimpin atau presiden yang baru yaitu Joko Widodo dan wakil presiden baru Jusuf Kalla, beberapa program pun meluncur. Tepat pada tanggal 3 November 2014 tahun lalu Presiden Jokowi meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di lima kantor pos di Jakarta, yakni Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati. Untuk KIP sendiri sebanyak 230 anak usia sekolah di DKI Jakarta menerima program ini pada peluncuran tahap awal ini. Lalu apa program KIP itu sendiri? Apa manfaat dan bagaimana mekanisme pembagian kartu yang dianggap sakti ini? Berikut ulasannya.

Apa Itu KIP?

KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Program KIP sendiri akan ditujukan pada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis.

Penyebaran dan Pembagian KIP

Penyebarannya Sampai Manokwari

Pada tahap awal ini yaitu dari bulan November hingga Desember 2014, pemerintah akan menyebarkan Kartu Indonesia Pintar ini pada 157.943 anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, secara bertahap KIP akan dibagi kepada 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin.

Segera setelah diluncurkan awal diselenggarakan di Jakarta, maka penyebaran berikutnya akan dilakukan di 19 Kabupaten/Kota, yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar dan Karo. Peluncuran tersebut diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan Desember 2014.

Tujuan Program KIP

Program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak pustus sekolah, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program dalam KIP ini juga sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun.

Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Punya Banyak Manfaat

Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri memiliki beberapa manfaat yaitu :

  • Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.
  • Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juga anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).
  • KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.
  • KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
  • KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Prioritas Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pemberian Kartu Indonesia Pintar

Penerima program KIP ini sendiri diprioritaskan pada :

  • Penerima BSM dari Pemegang KPS yang telah ditetapkan dalam SP2D 2014
  • Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai Penerima manfaat BSM
  • Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta PKH
  • Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial
  • Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM Mandrasah)
  • Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam melalui jalur FUS/FUM;
  • Anak usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah dapat direkapitulasi pada Semester 2 (TA) 2014/2015.

Kartu Indonesia Pintar Pakai Data Siswa Berbasis Keluarga

Meski telah mengantongi data penerima KIP, pemerintah tetap saja mendapat sejumlah kritikan karena data yang dipakai dinilai sudah tidak sesuai sebab merupakan data lama. Menanggapi hal tersebut Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, Dasar Menengah Anies Baswedan mengakui data yang digunakan saat ini masih menggunakan data lama yang berbasis sekolah. Namun ke depan pastiny akan diubah dan diperluas dengan menggunakan data berbasis keluarga. Anies sendiri sudah memahami bahwa konsep Kartu Indonesia Pintar bukan hanya menjangkau siswa miskin saja, tetapi anak yang belum memasuki usia sekolah yang orangtuanya berekonomi miskin. Menteri Anies juga menjelaskan bahwa dengan konsep data berbasis keluarga, nantinya KIP akan lebih banyak menyasar anak usia sekolah yang bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, baik formal maupun non-formal.

Nah, itulah beberapa informasi terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Mudah-mudahan dengan infromasi ini Anda akan dengan mudah memahami arti dari dan kegunaan dari KIP ini. Selain itu, dengan adanya informasi ini semoga Anda juga mengerti dan memahami orang-orang yang disasar oleh program pemerintah yang ingin mengentaskan angak putus sekolah di Indonesia.

Source: Cermati.• 3 Desember 2015

Perbedaan Nawacita Jilid II dan Jilid I

Nawacita Jilid II


perbedaan-nawacita-jilid-ii-dengan-jilid-i-yang-dibahas-9-sekjen-koalisi-jokowi

ReferenceVisi – Misi – Nawacita Jilid 1 Periode 2014-2019

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pertemuan 9 sekjen koalisi partai pendukung Jokowi akan membahas rumusan Nawacita jilid II. Ace mengungkapkan perbedaan orientasi pembangunan Nawacita jilid I dan II.

Menurutnya, Nawacita Jilid II akan menitikberatkan pada penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Berbeda dengan Nawacita jilid I yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur.

Salah satunya adalah dengan bagaimana lima tahun ke depan lebih dititikberatkan pada aspek manusianya, SDM-nya,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (6/8).

  • Ace menuturkan, orientasi pembangunan manusia di Nawacita jilid II telah dilakukan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Contohnya, alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial, seperti program keluarga harapan (PKH).
  • “Misalnya orientasi anggaran diberikan secara lebih besar kepada manusianya. Program keluarga harapan yang ada di Kementerian Sosial kita dorong sedemikian rupa supaya lebih bagus,” jelasnya.
  • Program kedua yang dikuatkan oleh pemerintah adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pihaknya ingin mengarahkan ‘bonus’ demografi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indoensia agar bisa bersaing dengan negara lain pada 2030.

“Itu kan sebenarnya upaya yang serius untuk bagaimana merumuskan kembali nawacita bukan hanya pada aspek infrastruktur tetapi juga pada aspek manusianya,” papar Ace.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyebut program PKH di era Jokowi berbeda dengan program bantuan langsung tunai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perbedaannya yakni PKH langsung diberikan kepada manusianya. Kedua, PKH akan disesuaikan dengan program pembangunan desa.

  • “Kita juga diamanatkan bagaimana program desa menurut UU Desa, ini lebih berorientasi kepada jantung rakyatnya. Tidak pada misalnya kalau kita lihat program-program seperti BLT itu lebih kepada rakyatnya,” ucapnya.
  • Dia mencontohkan, uang dari program BLT yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Sementara di program PKH, anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan, kenaikan nutrisi gizi, kemudian kebutuhan dasar masyarakat.
  • “Ketika orang mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu lebih kepada Rp 300 ribu per bulan, itu sebetulnya tidak bisa memenuhi unsur dasar dari kebutuhan dasar rakyat,” klaim Ace.
  • Bedanya lagi, uang dari pemerintah tidak bisa dibelanjakan di tempat sembarangan. Sebab, lanjut Ace, pemerintah telah menyiapkan e-warung untuk membelanjakan uang PKH tersebut.
  • “Karena ada warung-warung khusus yang digunakan untuk membelanjakan dana PKH tersebut. Ada e-warung yang disiapkan pemerintah,” terangnya.

Dengan sistem ini, pemerintah bisa mengontrol pemakaian uang PKH untuk kebutuhan yang semestinya. “Misalnya uang tersebut digunakan untuk beli beras, uang itu dipergunakan untuk biaya pendidikan, uang itu dipergunakan kenaikan nutrisi gizi masyarakat,” ujar Ace. [rzk]

NawaCita-dok

Bagaimana-kepuasan-publik-pada-Jokowi-JK-PORTAL (1) (1)

Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 65,1%. Sementara, yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebesar 32% dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 2,9%. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Meski kepuasan publik relatif tinggi, tapi program Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacitanya tak banyak didengar Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia tidak pernah mendengar program Nawacita yang digagas oleh Jokowi-JK dalam pemerintahan Kabinet Kerja.

“Berkenaan dengan program Nawacita Joko Widodo hanya sekitar 37,6% yang pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, sedangkan yang tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui yaitu sebesar 58,2%,” jelas Qodari di Century Park Hotel, Jakarta, Selasa.

Ekonomi Syariah Jadi Fokus Maruf

 

Soure: Merdeka[dot]com. Senin, 6 Agustus 2018 16:02 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Seminggu Uji Coba, Simpang Susun Semanggi Dilintasi 50.000 Kendaraan per Hari

By Bruniq, August 8, 2017

NEWS 150x13

simpang-susun-semanggi2toga-1-640x366

JAKARTA – Selama sepekan jalan layang Simpang Susun Semanggi Jakarta berlangsung.

Jalan layang itu pun diklaim telah mengurangi sebanyak 30 persen kemacetan di wilayah sekitarnya.

“Dengan adanya Simpang Susun Semanggi. evaluasi sementara, kami menilai berhasil mengurangi kemacetan 30 persen di empat kupingan eksisting,” kata Priyanto, Kabid Rekayasa Lalu Lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Jumlah kendaraan yang melintas di empat kupingan eksisting, menurut Priyanto, terdapat 250.000 kendaraan per hari.

Sementara, jumlah kendaraan yang melintas di Simpang Susun Semanggi, sebanyak 20 persen dari 250.000 kendaraan yang melintas di kupingan eksisting.

Yaitu sebanyak 50.000 kendaraan per hari.

“Untuk evaluasi nanti akan kami sampaikan setelah peresmian pada 17 Agustus nanti,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Miyanto, bahwa dengan Simpang Susun Semanggi berdampak mengurai kemacetan di beberapa ruas.

“Sangat membantu di area Semanggi. Pagi hari yang biasanya ngantre, sekarang sangat tidak ngantre ke luar tol depan Polda,” katanya.

Seluruh rambu di Simpang Susun Semanggi pun telah lengkap terpasang. Jumlahnya kurang lebih 20 buah.

“Sudah lengkap larangan sepeda motor, larangan mobil barang, larangan sepeda ontel, sepeda kayuh, gerobak, kemudian khususnya sepeda motor. Jadi khusus mobil saja. Kalau truk gak boleh. Kecuali ada pembangunan LRT, tapi lewat bawah. Rambu pejalan kaki juga tidak boleh. Berlaku kawasan ganjil genap,” katanya.

Simpang Susun Semanggi bisa digunakan bagi kendaraan roda empat yang mengarah dari Tomang atau Slipi, menuju Blok M. Serta dari arah Cawang atau Pancoran, menuju Bundaran HI.

Uji coba dilakukan sejak 29 Juli 2017 yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat.

Resmikan Simpang Susun Semanggi, Jokowi Puji Ahok-Djarot

NEWS 150x13

PERESMIAN SIMPANG SUSUN SEMANGGI 17-08-2017

Presiden Joko Widodo meresmikan simpang susun Semanggi, di Jakarta, Kamis (17/8/2017) malam.

Jokowi berangkat dari Istana Merdeka, Jakarta, pukul 19.00 WIB setelah rangkaian perayaan dan upacara HUT RI selesai digelar. Pukul 20.00 WIB, iring-iringan kendaraan Jokowi sudah tiba di simpang susun Semanggi.

Selama beberapa menit, Jokowi mendengar penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya.

Ia juga sempat melihat gambar simpang susun Semanggi yang berada di lokasi. Akhirnya, Jokowi pun memencet tombol peresmian.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini simpang susun Semanggi saya resmikan,” kata Jokowi diikuti bunyi sirine tanda peresmian.

Puji Ahok-Djarot

Dalam kesempatan ini, Jokowi pun sempat memuji kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejak dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, hingga kemudian digantikan Djarot Saiful Hidayat.

“Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan simpang susun Semanggi, yang cepat sekali, satu tahun. Sangat menghargai sekali kerja gubernur sekarang (Djarot) maupun gubernur sebelumnya (Ahok),” kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, kawasan Semanggi bukan hanya jantungnya Jakarta, tapi jantung Indonesia. Keramaian yang paling padat ada di Semanggi. Oleh karena itu, simpang susun Semanggi ini sangat penting untuk mengurai kemacetan.

Jokowi sendiri mengaku sudah lebih dari 10 kali bolak-balik simpang susun Semanggi.

“Sekali lagi saya mengapresiasi pekerjaan cepat yang dikerjakan di simpang susun sesuai dengan rencana. Ini dikerjakan PT Wijaya Karya dengan ketepatan waktu,” kata Jokowi sambil mengacungkan jempolnya.

Dalam peresmian ini, selain ditemani Djarot, Jokowi juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya.

30 Prestasi “Gila” Jokowi Dalam 2 Tahun Kepemimpinannya

INDONESIA MEMBANGUN 150x12

 

jokowi-panenraya

Pada satu tahun masa kepemimpinan Jokowi tanggal 20 Okober 2015, banyak pihak-pihak lawan politiknya melontarkan penilian buruk pada pemerintaha Jokowi. Dengan memanfaatkan dampak kenaikan BBM dan kondisi perekonomian global yang terjadi satu bulan belakangan ini menjadi pembenaran menilai Jokowi gagal dalam 1 tahun kepemimpinannya.

Kebijakan yang tidak populis ini kemudian didramatisir seperti Indonesia mengalami kiamat. Begitu juga berbagai berita-berita finah dan memutar balikan fakta tak luput menerjang Jokowi yang sudah masuk wilayah tidak rasional dan objektif lagi dalam berdemokrasi.

Sampai detik ini meski Prresiden RI ini diolok-olok dan difitnah oleh kekuatan lama dan para lawan politiknya, satu per satu dibalas dengan bukti kerja nyata dan niat lurus untuk bangsa dan negaranya. Ada 30 Prestasi Jokowi dalam waktu 1 tahun yang saya sebut “Prestasi Gila Jokowi”

Inilah 30 Prestasi ”Gila” Jokowi dalam 1 tahun awal kepemimpinanya sebgai penguasa di negeri ini ; .

1. INDONESIA BERADA 16 BESAR NEGARA BEREKONOMI KUAT.

A. Cadangan Devisa

Cadangan devisa Negara yg ditinggalkan SBY per Oktober 2014, adalah $.110 Miliar dan posisi pada bulan Februari 2015 naik menjadi $.115.3 Miliar. Meski dunia dilanda krisis global, Cadangan Devisa Indonesia masih bisa bertahan sampai akhir September 2015 sebesar $.101,7 Miliar. Cadangan devisa turun karena digunakan untuk pembayaran utang luar negeri dan operasi moneter melalui stabilisasi nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pernyataan dari Stanley Morgan (18/3/2015) ,Bank terkuat di Amerika menyatakan bahwa selama kurun waktu 5 bulan Indonesia telah keluar dari FRAGILE FIVE yg mata uang nya rentan terhadap kebijakan suku bunga Fed, Indonesia menuju fundamental ekonomi yg kuat dibawah kepemimpinan Jokowi , sejajar dgn mata uang India, China, Turki dan Brazil.

Perlu diketahui, semasa pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2013, Cadangan Devisa Indonesa pernah jatuh $.92,6 M sementara tidak ada krisis global.

B. Investasi

Info dari BI, selama Des.2014-Januari-Februari.2015, investor yg masuk ke Indonesia sebesar Rp.57.Triliun, (90%, lebih tinggi dari bulan yg sama pada tahun sebelum nya).

C. Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan Indonesia kumulasi Januari – Februari 2015 sebesar US.$.1.4 Miliar setara dengan Rp.17 Triliun . Neraca surplus ini tidak pernah terjadi selama 5 tahun terakhir, dimna selama ini lebih besar Export daripada Import (data BPS tgl.16 Maret 2015)

2. PEMBANGUNAN BENDUNGAN BESAR

Sebanyak 13 Bendungan Besar sedang proses pekerjaan di seluruh Indonesia untuk pengairan sawah . Perkembangan pembangunan yang paling mencolok adalah Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedepan akan dibangun 49 Bendungan menyebar seluruh Indonesia.

Ini data 13 Bendungan yang sedang lagi dikebut pengerjaannya :

  1. Bendungan Raknamo di Kupang NTT yang kontraknya diteken 26 November 2014 dan telah groundbreaking Desember 2014
  2. Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah yang kontraknya dibuat pada 26 November 2014, dan dibangun Januari 2015
  3. Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah yang kontraknya diteken 18 Desember 2014 dan mulai dibangun Januari 2015
  4. Bendungan Lolak di Bolaang Mgondow, Sulawesi Utara yang akan kontrak 23 Januari 2015 dan mulai dibangun pada Februari 2015
  5. Bendungan Kuereto di Aceh yang akan kontrak pada 12 Februari 2015 dan mulai dibangun Februari 2015
  6. Bendungan Passaloreng di Wajo Sulawesi Selatan yang akan kontrak 26 Maret 2015 dan mulai dibangun‎ April 2015
  7. Bendungan Tanju, di Dompu, NTB yang akan kontrak 4 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 2015
  8. Bendungan Mila di Dompu NTB yang akan kontrak 4 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 2015
  9. Bendungan Bintang Bano di Sumbawa Barat, NTB yang akan kontrak pada 18 Mei 2015 dan mulai dibangun Mei 2015
  10. Bendungan Kairan di Lebak Banten yang rencana kontrak pada Juni 2015 dan mulai dibangun Juli 2015
  11. Bendungan Tapin di Tapin Kalimantan Selatan yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015
  12. Rotikold di Belu, NTT yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015
  13. Bendungan Telagawaja di Karangasem, Bali yang akan kontrak pada Juli 2015 dan mulai dibangun Agustus 2015

12 BENDUNGAN BARU

3. KEMANDIRIAN PANGAN

Berdasarkan rilis Economist Intelligence Unit (EIU), Semasa Pemerintahan SBY posisi ketahanan pangan Indonesia berada di posisi ke 5 dari 7 negara ASEAN yang dievaluasi. Indeks Indonesia bahkan berada di bawah Filipina yang merupakan pesaing Indonesia dalam kelompok negara pengimpor beras terbesar di dunia. Posisi ketahanan pangan Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik daripada Myanmar dan Kamboja.

Begitu terpuruknya Ketahanan Pangan Indonesia, Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad bulat pada TAHUN 2017 INDONESIA SUDAH SWASEMBADA PANGAN PENUH. Langkah2 progresif dilakukan dan sudah terlihat ada hasilnya. Pada periode Oktober 2014 hingga April 2015, luas tanam sawah yang ditanami petani mengalami KENAIKAN dari 8,11 juta hektar menjadi 8,54 juta hektar. Jumlah Traktor sudah dibagikan lebih dari 20.000 unit, ribuan pompa air, combine harvester, dan transplanter.

Begitu juga penambahan Luas Lahan Sawah Baru. Berdasarkan hasil evaluasi kerja periode Oktober 2014 hingga Maret 2015, bekerjasama dengan TNI dan Kelompok Tani, PENAMBAHAN LUAS SAWAH BARU sebesar 700 RIBU hektare. Dengan angka itu diperkirakan bisa mencapai produksi padi 3 Juta ton.

Untuk meningkatkan produksi pangan, pemerintah juga akan membangun 500.000 hektare FOOD ESTATE (kawasan pertanian), dan pelaksanaan program hilirisasi pertanian.

Ini kenaikan hasil produksi pertanian semasa 1 tahun kepemimpinan Jokowi di bulan Maret 2015 :

  • Produksi PADI naik sebesar 6,64% dibandingkan dengan hasil panen tahun sebelumnya.
  • Produksi JAGUNG naik sekitar 8,725% dibandingkan tahun 2014 dengan kisaran 20,67 juta ton
  • Produksi KEDELAI naik sekitar 4,59% dengan kisaran 998,87 ribu ton

Ini 11 Lokasi Cetak Sawah Baru di 2015:

  1. Merauke 10.000 hektar
  2. Bombana 1.000 hektar
  3. Wajo 1.000 hektar
  4. Pinrang 1.000 hektar
  5. Ogan Komering Ilir 1.000 hektar
  6. Sanggau 1.000 hektar
  7. Bima 1.000 hektar
  8. Bangka Selatan 3.000 hektar
  9. Bangka Barat 1.000 hektar
  10. Mesuji 1.000 hektar
  11. Pulang Pisau 1.000 hektar.

Pemerintahan Jokowi sampai detik ini juga terus bergerak membuka lahan baru penanaman Jagung dan Kedelai di seluruh Indonesia. Per Maret 2015 tercatat penambahna lahan baru penanaman jagung dan kedelai sebesar 2% dari taget 1 juta hektar lahan baru.

4. PEMBANGUNAN JALAN TOL

Dalam visi Nawacita, Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur secara komprehensif. Termasuk di dalamnya adalah transportasi umum yang terintegrasi di darat, laut dan udara serta peningkatan kapasitas jalan, melalui pelebaran jalan, penambahan jalan baru dan pembangunan jalan tol.

Dengan ketersediaan infrastruktur yang beragam dan memadai, maka efisiensi lebih tercipta. Sektor riil akan lebih berpeluang tumbuh lebih besar karena para pelaku usaha kecil hingga besar sama-sama diuntungkan dengan biaya transportasi dan logistik yang lebih murah – dibandingkan jika infrastruktur kurang tersedia atau berkualitas buruk. Oleh karena itu jalan tol masih relevan dan tetap dibutuhkan terutama untuk mempercepat konektivitas antar kota dalam sebuah pulau.

Di tahun 2015 ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) memfokuskan diri untuk mempercepat pembangunan sejumlah proyek jalan tol.

Berikut proyek2 jalan yang dibangun semasa 1 tahun Presiden Jokowi dan Laporan kemajuan pelaksanaan per Agustus 2015 dari Menteri PUPERA :

1280px-Trans-Java_Toll_road_id.svgJaringan Tol Trans Jawa

A. Jalan Tol Trans Jawa Jalan

Tol Trans Jawa yang terdiri dari 9 ruas yang mencapai kemajuan berupa pengadaan tanah dan konstruksi.

  1. Ruas 1 Cikampek-Palimanan bahkan sudah beroperasi sejak 3 Juni 2015 merupakan jalan terpanjang saat ini di Indonesia. Selama massa pemerintahan SBY terlalu lamban pekerjaannya.
  2. Ruas 2 Pejagan-Pemalang, untuk pengadaan tanah sudah mencapai 42,04% dan konstruksi 9,96%,
  3. Ruas 3 Pematang-Batang, pengadaan tanah 1,86% dan konstruksi belum dimulai,
  4. Ruas 4 Batang-Semarang, pengadaan tanah 20,31% dan konstruksi belum dimulai;
  5. Ruas 5 Semarang-Solo, pengadaan tanah 61,64% dan konstruksi 31,43%,
  6. Ruas 6 Solo-Ngawi, pengadaan tanah 89,53% dan konstruksi 15,20%,
  7. Ruas 7 Ngawi-Kertosono, pengadaan tanah 66,95% dan konstruksi belum dimulai,
  8. Ruas 8 Mojokerto-Jombang-Kertosono, pengadaan tanah 90,91% dan konstruksi 66,40%, serta;
  9. Ruas 9 Mojokerto-Surabaya, pengadaan tanah 82,19% dan konstruksi 33,51%.

131009_jalan-tol-trans-jawa_663_382

B. Jalan Tol Non Trans Jawa

Untuk Jalan Tol Non Trans Jawa yang terdiri dari 8 ruas, tingkat kemajuannya bervariasi.

  1. Ruas 1 Ciawi-Sukabumi, pengadaan tanah sudah mencapai 25,18% dan konstruksi belum dimulai.
  2. Ruas 2 Gempol-Pandaan, pengadaan tanah 99,81% dan sudah beroperasi sejak 12 Juni 2015.
  3. Ruas 3 Gempol-Pasuruan, pengadaan tanah 53,07% dan konstruksi 36,90%.
  4. Ruas 4 Pasuruan-Probolinggo
  5. Ruas 5 Waru-Wonokromo-Tanjung Perak, baik pengadaan tanah dan konstruksi belum dimulai.
  6. Ruas 6 Bali Mandara (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa) sudah beroperasi sejak September 2013.
  7. Ruas 7 Cileunyi-Sumedang-Dawuan, pengadaan tanah 31,28% dan konstruksi 65,3% (seksi I Phase I),
  8. Ruas 8 Serang-Panimbang, baik pengadaan tanah dan konstruksi belum dimulai.

Peta_Tol_Trans_SumateraC. Jalan Tol Sumatera (Bakauhuni – Aceh sepanjang 2.000 KM )

Untuk Jalan Tol Trans Sumatera yang terdiri dari 7 ruas. Umumnya masih menyelesaikan proses pengadaan tanah.

  1. Ruas 1 Medan-Binjai, pengadaan tanah 70% dan konstruksi 1,22%.
  2. Ruas 2 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pengadaan tanah 85,98% dan konstruksi 32%.
  3. Ruas 3 Pekanbaru-Kandis-Dumai, pengadaan tanah 7,72% dan konstruksi belum mulai.
  4. Ruas 4 Palembang-Indralaya, pengadaan tanah 34,52% dan konstruksi memasuki tahap land clearing. Progresnya luar biasa, sudah 8,5 kilometer yang selesai mengingat dulunya ini bekas rawa, pengerjaannya sangat rumit, bahkan harus melakukan penimbunan tanah setebal tiga meter.
  5. Ruas 5 Bakauheni-Terbanggi Besar, pengadaan tanah 0,19% dan konstruksi memasuki tahap land clearing dan penimbunan tanah.
  6. Ruas 6 Terbanggi Besar-Kayu Agung, baik pengadaan tanah maupun konstruksi belum dimulai,
  7. Ruas 7 Kayu Agung-Palembang-Betung, pengadaan tanah Seksi I 100% dan konstruksi belum dimulai.

D. Jalan Tol-Manado Bitung

Untuk Jalan Tol Manado-Bitung, masih dalam proses pengadaan tanah dan sedang dalam proses lelang. Pengadaan lahan dari Ringroad Manado-SS Sukur telah mencapai 94,91% dan dari SS Sukur-SS Airmadidi mencapai 5,53%. Proses lelang akan mencapai tahap penandatanganan kontrak September 2015.

E. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Untuk Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, yang terdiri dari 5 paket, pengadaan tanahnya rata-rata sudah di atas 50% – yaitu

  1. Paket 1 Km13-Sp. Samboja (80,4%),
  2. Paket 2 Sp. Samboja-Palaran 1 (98,28%),
  3. Paket 3 Samboja-Palaran 2 (98%),
  4. Paket 4 Palaran-Jbt Mahkota (55,71%) dan
  5. Paket 5 Km13-Sepinggan (54%).

Proses lelang untuk Paket 1 sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak pada 27 April 2015 dan Paket 5, direncanakan penandatanganan kontrak September 2015.

5. PEMBANGUNAN JALAN TRANS DI PERBATASAN INDONESIA

Ini adalah proyek luar biasa dan selama ini terabaikan oleh pemerintah. Semasa pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun dari pinggiran sebagaimana tertuang dalam visi Nawacita Presiden Jokowi.

Pembangunan Jalan Trans Perbatasan laporan pekerjaan dan perkembangannya sbb :

A. Jalan perbatasan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, terdapat 9 ruas jalan yang akan membentang sepanjang 771,36 kilometer dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara.

Kesembilan ruas tersebut masing-masing adalah :

  1. Ruas 1 Temajuk-Aruk;
  2. Ruas 2 Aruk-Batas Kecamatan Siding/Seluas;
  3. Ruas 3 Batas Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayan/Entikong;
  4. Ruas 4 Batas Kecamatan Sekayan/Entikong-Rasau;
  5. Ruas 5 Rasau-Batas Kapuas Hulu/Sintang;
  6. Ruas 6 Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau-Lanjak;
  7. Ruas 7 Lanjak-Mataso (Benua Martinus)-Tanjung Kerja;
  8. Ruas 8 Tanjung Kerja-Putussibau-Nanga Era dan
  9. Ruas 9 Nanga Era-Batas Kaltim.

Berdasarkan Progress Report Jalan Perbatasan, 23 Agustus 2015, yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa total panjang jalan yang sudah tembus mencapai 441,7 kilometer meskipun sebagian masih belum diaspal, alias masih jalan tanah. Masih terdapat 329,66 kilometer yang harus ditangani sampai tuntas agar seluruh ruas jalan dapat terhubung.

B. Jalan perbatasan NTT terdapat 6 ruas dengan total panjang mencapai 171,56 kilometer. Keenam ruas tersebut adalah :

  1. Ruas 1 Mota’ain-Salore-Haliwen;
  2. Ruas 2 Haliwen-Sadi-Asumanu-Haekesak;
  3. Ruas 3 Turiskain-Fulur-Nualain-Henes;
  4. Ruas 4 Nualain-Dafala;
  5. Ruas 5 Dafala-Laktutus dan
  6. Ruas 6 Laktutus-Motamasin.

Total panjang jalan di NTT yang ditangani di tahun 2015 ini mencapai 47 kilometer. Sisanya akan ditangani pada tahun 2016 sepanjang 67,61 kilometer dan terakhir pada tahun 2017 sepanjang 56,95.

Peta-Jalan-Trans-Papua-2

C. Jalan Trans Papua, terdapat 12 ruas yang jika tersambung semua akan mencapai 4.325 kilometer. Keduabelas raus tersebut adalah :

  1. Ruas 1 Merauke-Tanah Merah-Waropko;
  2. Ruas 2 Waropko-Oksibil;
  3. Ruas 3 Dekai-Oksibil;
  4. Ruas 4 Kenyam-Dekai;
  5. Ruas 5 Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu;
  6. Ruas 6 Wamena-Elelim-Jayapura;
  7. Ruas 7 Wamena-Mulia-Haga-Enarotali;
  8. Ruas 8 Wageta-Timika;
  9. Ruas 9 Enarotali-Wageta-Nabire;
  10. Ruas 10 Nabire-Windesi-Manokwari;
  11. Ruas 11 Manokwari-Kambuaya-Sorong;
  12. Ruas 12 Jembatan Holtekamp.

Saat ini jalan Trans Papua yang sudah tersambung cukup panjang yaitu 3.498 kilometer – dengan kondisi aspal mencapai 2.075 kilometer dan sisanya masih berupa tanah/agregat. Sisa panjang jalan yang belum tersambung adalah 827 kilometer – masih lebih panjang 55,64 kilometer dari total jalan Trans Kalimantan.

Trans_Papua_Infografis_Detikfinance1

6. PEMBANGUNAN MRT DAN LRT

Pembangunan jalur Transportasi Massal di Jakarta, yaitu MRT dan LRT yang tertunda selama 24 tahun, pada massa kepemimpinan Jokowi sudah dimulai pengerjaaannya. Pada Oktober 2013 lalu, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan MRT di kawasan Dukuh Atas.

Proyek transportasi massal LRT dan MRT ini dimaksudkan supaya ada solusi permanen untuk mengatasi kemacetan parah yang terjadi selama ini di Jabotabek. Pembangunan kedua model transportasi massal ini ditargetkan dalam 5 tahun harus selesai. Kojasi MRT direncanakan mulai dari Hotel Indonesia (HI) ke Kampung Bandan. Sedangkan LRT direncanakan mulai dari Cibubur, Halim, sampai ke Grogol, dan nanti akan disambung kalau bisa dengan kereta ke (Bandara) Soetta

Ada 7 koridor LRT yang ditargetkan akan dibangun. Dua koridor yang akan dibangun terlebih dahulu dan ditargetkan sudah bisa beroperasi paling lambat tahun 2018 adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.

Semua perlintasan LRT di Jakarta direncanakan dibangun dengan jalur layang (elevated) sedangkan perlintasan MRT yang dibangun dalam dua jenis, yakni layang dan bawah tanah (underground).

Proyek pembangunan TAHAP 1 MRT adalah rute Lebak Bulus-Sisingamangaraja-Bundaran HI. Rute ini juga ditargetkan bisa beroperasi paling lambat pada tahun 2018.

Perlintasan Lebak Bulus-Sisingamangaraja merupakan jalur layang, sedangkan Sisingamangaraja-Bundaran HI merupakan jalur bawah tanah.

Progres pembangunan MRT dan LRT sbb :

  1. Pada bulan April 2015, Alat Bor Raksasa sudah tiba dari Luar Negeri
  2. Pada bulan Juli 2015 dimulai pengeboran bawah tanah
  3. Pada bulan September 2015, Jokowi meresmikan pengoperasian mesin pengeboran atau tunnel boring machine (TBM) yang pertama dan dinamakan Antareja.
  4. Pada bulan Oktober 2015, Stasiun Bawah Tanah MRT Telah 45% Rampung.
  5. Pada bulan Oktober 2015 sedang Tahap pengerjaan MRT memasuki proses pembuatan terowongan bawah tanah untuk rute fase I di koridor selatan-utara. Terowongan bawah tanah itu menghubungkan Bundaran Senayan dan Bundaran Hotel Indonesia.

7. PEMBANGUNAN PELABUHAN KAPAL

Program pembangunan Tol Laut dengan nama lain ‘Pendulum Nusantara’ adalah sebuah program terobosan dilakukan Jokowi yang tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah sebelumnya. Konsep ini memungkinkan Kapal-kapal besar bolak-balik membawa logistik dari barat ke timur atau sebaliknya. Pengembangan pelabuhan juga mendorong keberadaan pelabuhan laut dalam sehingga bisa disinggahi kapal-kapal besar. Dengan terwujudnya program Tol Laut ini mampu menekan biaya logistik yang tinggi.

Untuk itu perlu dibangun 5 pelabuhan dengan kategori deep sea port di pelabuhan2 sebagai berikut :

  • Kuala Tanjung Medan,
  • Tanjung Priok Jakarta
  • Tanjung Perak Surabaya
  • Makassar, dan
  • Sorong.

Progres pekerjaan pembangunan pelabuahan tersebut :

A. Pada bulan Mei 2015, Presiden Joko Widodo telah meresmikan penyelesaian proyek revitalisasi alur pelayaran Barat dan pengembangan terminal Teluk Lamong di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

B. Pada bulan Juli 2015, progress pembangunan Kuala Tanjung (Sumut) sudah tercapai 7%.

Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara diprediksi akan selesai pada akhir 2016, lebih cepat dibanding perencanaan awal yaitu kuartal I 2017. Percepatan penyelesaian dilakukan Pelindo I agar pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung juga bisa segera dibangun. Sampai akhir 2015 pembangunan pelabuhan diprediksi rampung 54%. Sehingga tahun depan, proyek bernilai Rp 42 triliun ini bisa selesai karena hanya tinggal menyelesaikan separuhnya. Untuk pelabuhan Kuala Tanjung, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 2200 hektare

C. Pada bulan Mei 2015 Peresmian Proyek pembangunan Makassar New Port oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi selama ini, pelabuhan Makassar hanya baru bisa menampung kapal-kapal yang berukuran tidak terlalu besar atau kapal kapasitas kecil.

Proyek New Port Makassar akan dibangun diatas lahan 300 hektar.

Pada tahap pertama , pelabuhan Makasar akan dibangun memiliki kedalaman hingga 14 meter, panjang 320 meter dengan luas mencapai 16 hektar akan dapat menampung kapal yang berukuran 10.000 Gross Ton (GT ) yang menngangkut 4.000 peti. Dengan perluasan pelabuhan ini, perseroan akan menggenjot kapasitas hingga 500 ribu TEUs per tahun.

D. Pada saat ini saya rilis, Pelabuhan Terpadu raksasa di Sorong (Papua) diatas lahan 7.000 Ha dalam tahap finalisasi sejumlah perizinan dan feasibility study untuk memulai pengerjaan fisik.

Konsep Pengembangan pelabuhan Sorong adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus berorientasi peti kemas yang akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Timur Indonesia.

Pengembangan pelabuhan Sorong akan diikuti dengan pembangunan galangan kapal, pembangkit listrik, dan kawasan industri. Termasuk pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari di kawasan Raja Ampat

E. Pada Oktober 2015 sedang direalisasikan pelabuhan New Mutiara Jati (Cirebon) dan ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Pelabuhan New Mutiara Jati dipersiapkan menjadi alternatif selain pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan pintu gerbang kegiatan usaha bagi hinterland yang luas yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

F. Pada bulan Mei 2015, Kapal ‘Tol Laut’ pertama di Indonesia yaitu Mutiara Persada (MP) III telah dioperasikan oleh PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).

Kapal Tol Laut ini memiliki panjang (Lenght of All/LOA) 151 meter dan berat 15.000 Gross Tonage (GT) akan beroperasi PP rute Lampung – Surabaya.

Kapasitas kapal ini dapat memuat 600 orang penumpang, 150 unit truk, dan 50 kendaraan pribadi. Armada ini adalah kapal RoRo pertama yang melayani pelayaran logistik berjadwal dan tetap dari Dermaga Pelabuhan Panjang, Lampung ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Kehadiran kapal tol laut ini dapat menurunkan biaya logistic hingga 30% dari beban jalur darat Pantur dan juga efisiensi waktu lama perjalan. Kalau menggunakan jalur darat dengan kendaraan truk, jarak tempuh antara Lampung ke Surabaya bisa memakan waktu antara 90 sampai 100 jam. Tapi bila menggunakan kapal, jarak tempuhnya hanya sekitar 39 jam

G. Pada bulan Juni 2015, Presiden Joko Widodo) meresmikan beroperasinya 3 buah kapal motor penyeberangan (KMP) dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ketiga kapal roll on roll off (roro) berbobot 5,000 GT yang diresmikan pengoperasiannya adalah seluruhnya merupakan hasil produksi galangan kapal nasional.

Dengan dimensi panjang 109,40 meter, lebar 19,60 meter dan tinggi 5,60 meter, kapal roro ini mampu mengangkut 812 penumpang dan 142 unit kendaraan. Dengan tambahan 3 armada kapal roro dan satu dermaga baru yang semuanya dikerjakan anak bangsa sendiri ini, terbukti mampu mengatasi kemacetan dan antrean panjang di Pelabuhan Merak

Sebagaimana kita ketahui bersama,pada pemerintahan sebelumnya sering terjadi kemacetan dan antrean panjang kendaraan angkutan barang, terutama truk, di lintas penyeberangan Merak – Bakauheni sehingga mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.

8. PEMBANGUNAN TRANS KERTEA API DI LUAR PULAU JAWA

Pemerintah Jokowi akan menggenjot pembangunan infrastruktur rel kereta api di empat pulau luar Pulau Jawa. Dalam lima tahun, pemerintah ingin membangun 3.258 kilometer dengan memakan anggaran danasebesar Rp. 234 triliun. Ini adalah sebuah proyek raksasa dalam sejarah perkeretaan api Indonesia setelah massa penjajahan Belanda.

Rel KA yang akan dibangun berupa :

A. Koridor KA Trans Sumatera

Rencana pembangunan jalur kereta api (KA) Lampung-Aceh, yang disebut dengan Trans Sumatera Railways sudah digodok secara matang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nantinya, jalur KA tersebut akan menembus dari ujung Sumatera hingga terhubung dengan Jembatan Selat Sunda untuk menuju Jawa.

Pembangunannya akan menghabiskan dana sekitar Rp60 triliun-Rp 70 triliun.
Program Trans Sumatera dari Aceh hingga Lampung dengan panjang sekitar 2.500 km tersebut dibuat menjadi empat kluster. Kluster pertama di Provinsi Aceh, kluster kedua di Sumatea Utara, kluster ketiga di Sumatera Barat, dan kluster keempat di Sumatera Bagian Selatan.

Progress perkembangan pembanguna Koridor KA Trans Sumatera yang saya himpun sampai 19 Oktober 2015 :

  • Untuk daerah Dumai prov. Riau pembangunan rel kereta api sudah dimulai bulan Oktober 2015.
  • Untuk jalur dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu ke arah Dumai pengerjaan sudah dimulai dengan melakukan pemerataan tanah sejak bulan Mei 2015.
  • Proses rencana pembangunan untuk daerah daerah Provinsi Jambi sepanjang 218 KM .telah selesai pada Bulan Juli 2015 dan sekarang masuk tahapan.
  • Design Engineering Detail (DED) untuk pembangunan terowongan KA yang melewati kawasan perbukitan Setinjau Laut di Sumatera Barat telah disiapkan.
  • Di Sumatera Barat akan segera pengoperasian kereta bandara tahun depan.

Ini daftar pembangunan rel kereta api Koridor Trans Sumatera :

A. Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Sumatera:

  • Jalur KA baru Bireun-Lhokseumawe-Langsa-Besitang
  • Jalur KA baru Rantauprapat-Duri-Dumai
  • Jalur KA baru Duri-Pekanbaru
  • Jalur KA baru Pekanbaru-Muaro
  • Jalur KA baru Pekabaru-Jambi-Palembang
  • Jalur KA baru Simpang-Tanjung Api-Api
  • Jalur ganda KA Prabumulih-Kertapati
  • Jalur ganda KA Baturaja-Martapura
  • Jalur ganda KA Muara Enim-Lahat
  • Jalur ganda KA Cempaka -Tanjung Karang
  • Jalur ganda KA Sukamenanti-Tarahan
  • Jalur KA baru Rejosari/KM3-Bakauheni

B. Reaktivasi Jalur KA:

  • Binjai-Besitang
  • Padang Panjang-Bukit Tinggi-Payakumbuh
  • Pariaman-Naras-Sungai Limau
  • Muaro Kalaban-Muaro

C. Pembangunan Kereta Api Perkotaan/Jalur Ganda/Elektrifikasi/Jalur Baru Akses ke
Pusat Kegiatan:

  • Perkotaan Medan (Jalur Ganda KA Medan-Araskabu-Kualanamu)
  • Perkotaan Padang (Padang-BIM dan Padang-Pariaman)
  • Perkotaan Batam (Batam Center-Bandara Hang Nadim)
  • Perkotaan Palembang (Monorel)

D. Pembangunan Kereta Api Akses Bandara:

  • Bandara Kualanamu, Medan (peningkatan kapasitas)
  • Bandara Internasional Minangkabau, Padang
  • Bandara Hang Nadim, Batam
  • Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

E. Pembangunan Kereta Api Akses Pelabuhan:

  • Pelabuhan Lhokseumawe
  • Pelabuhan Belawan
  • Pelabuhan Kualatanjung
  • Pelabuhan Dumai
  • Pelabuhan Tanjung Api-Api
  • Pelabuhan Panjang
  • Pelabuhan Bakauheni

Jalur_Kereta_Kalimantan_Infografis_Detikfinance

Ini daftar pembangunan rel kereta api Koridor Trans Kalimantan:

Koridor Trans Kalimantan

Progres pengerjaan fisik jalur kereta api (KA) yang khusus melintasi jalur perbatasan di Kalimantan Barat (Kalbar) sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Juni 2015.

Rel kereta akan dibangun sepanjang 2.428 dan melintas dari Pontianak hingga Samarinda di Kalimantan Timur.

A. Pembangunan KA Khusus/Batubara/Akses Pelabuhan (Skema KPS):

  • Muara Wahau-Muara Bengalon
  • Murung raya-Kutai Barat-Paser-Panajam Paser Utara-Balikpapan
  • Puruk Cahu-Mangkatib

B. Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Kalimantan:

  • Jalur KA baru rute Tanjung-Paringin-Barabai-Kendangan-Rantau-Martapura-Banjarbaru-Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin (196,27 Km),
  • -Jalur KA baru rute Balikpapan-Samarinda (89,23 Km)
  • -Jalur KA baru rute Tanjung-Tanah-Grogot-Balikpapan (233,78 Km),
  • -Jalur KA baru Palangkaraya-Pulang Pisau-Kuala Kapuas-Marabahan-Banjarmasin (193,73 Km),
  • -Jalur KA baru Palangkaraya -Sangau-Pontianak-Batas Negara
  • -Jalur KA baru Samarinda-Sangata-Tanjung Redep-Batas Negara

C. Pembangunan Kereta Api Akses Bandara:

  • Bandara Syamsuddin Noor

Jalur_Kereta_Sulawesi_Infografis_Detikfinace

Ini daftar pembangunan rel kereta api Koridor Trans Sulawesi:

Koridor KA Trans Sulawesi

Jalur kereta api Trans-Sulawesi adalah jaringan jalur kereta api yang dibangun untuk menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi. Jaringan jalur kereta api ini dibangun mulai pada tahun 2015 yang dimulai dari tahap I, yaitu jalur kereta api dari Makassar hingga Parepare. Proyek perkeretaapian Trans-Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 kilometer dari Makassar ke Manado.

Kereta api yang akan dikembangkan di Sulawesi berbeda dengan kereta api yang ada sebelumnya. Kereta api yang akan dibangun di Sulawesi jauh lebih modern dan berkecepatan lebih tinggi.

Ini progress perkembangan pembanguna Koridor KA Trans Sulawesi yang saya himpun sampai 19 Oktober 2015 :

  • Proses groundbreaking pembangunan kereta api lintas Makassar-Parepare dilaksanakan pada Senin, 18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Barru semasa alhir pemerintahan SBY.
  • Pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi ruas Makassar-Parepare mulai memasuki tahapan baru berupa pembantalan jalur. Kondisi untuk lahan 30 km di Barru sudah rampung. 70-80%
  • Pemasangan badan rel sedang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2015.

Koridor KA Trans Sulawesi :

a. Pembangunan Kereta Api Antar Kota/Trans Sulawesi:

  • Jalur KA baru Manado-Bitung ( 48 km)
  • Jalur KA baru Bitung-Gorontalo-Isimu
  • Jalur KA baru Pare Pare-Mamuju
  • Jalur KA baru Makassar-Pare Pare (145 km)
  • Jalur KA baru Makassar-Sungguhminasa-Takalar-Bulukumba-Watampone
  • Jalur KA baru Mamuju-Palu-Isimu

b. Pembangunan Kereta Api Perkotaan:

  • Perkotaan Makassar dan sekitarnya
  • Perkotaan Manado

c. Pembangunan Kereta Api Akses Bandara/Pelabuhan:

  • Bandara Sultan Hasanuddin
  • Pelabuhan Garonggong, Pelabuhan New Makassar
  • Pelabuhan Bitung

Jalur_Kereta_Papua_Infografis_Detikfinance

D. Koridor Trans Papua

  • Rute : Manokwari-Sorong, (pekerjaannya sedang dikebut)
  • Rute : Manokwari-Nabire (konstruksinya paling cepat dimulai 2018)

kereta TRANS PAPUA

9. PEMBANGUNAN REL KERETA API GANDA DI PULAU JAWA

Pembangunan lintasan Rel kereta api dua jalur (double track) yang menghubungkan ujung Barat Pulau Jawa hingga ujung Timur Pulau Jawa atau menghubungkan provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat menuju Provinsi Jawa Timur hampir selesai pengerjaanya.

Pembangunan double track saat in hanya tinggal di Jawa Timur saja terkendala oleh keberadaan titik-titik persimpangan. Untuk di wilayah tengah (perlintasan tengah di Jawa Timur) yakni di Saradan, karena adanya 4 perlintasan satu bidang dan lainnya di wilayah Lamongan, ada 2 perlintasan sebidang. Di targetkan double track ini terealisasi dan bisa dipakai pada akhir 2017.

Dengan adanya double track akan mem‎bantu mengurai kemacetan dan mengurangi beban jalan di Jawa. Saat ini, jika dengan single track hanya mampu mengangkut‎ 80 trip per hari, nanti jika double track sudah selesai bisa mengangkut (peti kemas ukuran 40 feet) sampai tiga kali lipat, jumlah sekarang.

10. PEMBANGUNAN KILANG MINYAK

Puluhan tahun Indonesia tidak membangun kilang baru sehingga keberadaan kilang minyak di Indonesia cukup memprihatinkan. Selain sudah tua, kilang yang ada tidak mampu memproduksi dan mencukupi kebutuhan minyak rakyat Indonesia. Dengan alasan itu, pemerintah sebelumnya melakukan kebijakan mengimpor minyak yang sudah diolah.

Terus meningkatnya kebutuhan minyak buat rakyat Indonesia dan tidak pernah adanya komintmen pembangunan kilang minyak serta terus terhalangnya pembangunan kilang minyak oleh permainan mafia minyak, pemerintah Jokowi berencana membangun kilang pengolahan minyak mentah (refinery) mulai tahun 2015 dan ditargetkan selesai pada tahun 2018.

Ini langkah Presiden Jokowi dalam kerjanya 1 tahun Pembangunan Kilang Minyak Baru di Indonesia :

  • Diterbitkannya Perpres untuk mendorong pembangunan kilang minyak.
  • Bulan April 2015 dimulai pembangunan Kilang Minyak di Bontang, Kaltim berkapasitas 300 ribu barel per hari.
  • Perusahaan Saudi Arabia ARAMCO akan membangun Kilang Minyak serta Storage BBM di Indonesia senilai Rp 140 Triliun.
  • Beroperasinya Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Cilacap dan Kilang Trans Pacific Petroleum Indonesia (TPPI) telah menurunkan 30% impor Premium.

11. PENDIRIAN PABRIK SEMEN DI PAPUA

Ini adalah pembangunan pabrik semen pertama di Papua. Pembangunan Pabrik Semen di Papua ini untuk mengatasi mahalnya harga semen di Papua yang mencapai Rp.1.500.000,-/sak. Pemancangan tiang pertama pabrik dengan kapasitas 1 juta ton semen/tahun ini ditargetkan bulan Januari 2016. Investasi sekitar US$ 150 juta atau sekitar Rp 2 triliun. Pabrik semen ini rencananya akan diselesaikan dalam waktu sekitar 3 tahun ke depan.

12. PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pertambahan kawasan/perkotaan dan jumlah penduduk, Indonesia terancam krisis ketenagalistrikan. Usaha pemerintah Jokowi dalam mengatasi krisis listrik tersebit meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt (MW) di Pantai Sambas, Yogyakarta pada tanggal 4 bulan Mei 2015 Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian jual-beli tenaga listrik atau Power Purchased Agreement (PPA), Letter of Intent (LoI) untuk pembangunan engineering, procurement, construction (EPC), hingga groundbreaking dari beberapa pembangkit.

Setidaknya ada delapan proyek yang menjadi tonggak peresmian program 35 ribu MW, meliputi:

  1. Penandatanganan PPA PLTB Samas (Yogyakarta) kapasitas 50 MW;
  2. Penandatanganan PPA PLTU Kendari-3 (Sulawesi Tenggara) 2×50 MW;
  3. Penandatanganan PPA PLTU Jeneponto Ekspansi (Sulawesi Selatan) 2×125 MW;
  4. Penandatanganan PPA PLTA Malea (Sulawesi Selatan) 2×45 MW;
  5. Penandatanganan LoI untuk EPC PLTU Grati (Jawa Timur) 450 MW;
  6. Groundbreaking PLTA Jatigede (Jawa Barat) 2×55 MW;
  7. Groundbreaking PLTU Takalar (Sulawesi Selatan) 2×100 MW.
  8. Groundbreaking PLTU Pangkalan Susu unit 3 dan 4 (Sumatera Utara) 2×220 MW;

Selain 8 proyek tersebut juga telah penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) untuk tiga proyek ketenagalistrikan, yaitu:

  1. Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Antara Conoco Phillips Grissik Ltd bersama PT PLN (Persero) dengan periode kontrak selama tiga tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US$ 201 juta.
  2. Amandemen PJBG antara Petroselat dengan PLN dengan periode kontrak selama lima tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US$ 15,7 juta.
  3. HoA antara Petrochina dengan PT Bumi Samudra Perkasa dengan periode kontrak selama tujuh tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US$ 82,6 juta.

Pemerintah secara resmi meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt. Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Libatkan Dana Rp 200 Triliun.

Info dari BKPM bahwa telah masuk investor sebesar US.$ 5.miliar untuk membangun Infrastruktur, diantaranya untuk membangun Pembangkit Tenaga Listrik, agar listrik tidak bray pet seperti di Medan, Palembang, Balikpapan, NTT

13. MEMBUBARKAN PETRAL SEBAGAI SARANG MAFIA MIGAS

Setelah pembubaran (Petral), Pertamina menghemat 22 juta dollar Amerika (setara Rp 250 miliar). Transaksi impor minyak yang beredar tiap hari sebesar 150 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun per hari.

Pembubaran Petral tersebut memudahkan pemerintah untuk menjaring mafia migas.

Sebenarnya, pembubaran Petral bukanlah hal yang sulit karena yang dibutuhkan pemerintah adalah keberanian dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola migas yang bersih tetapi hanya Presiden Jokowi yang berani membubarkan sarang mafia, mesin ATM-nya pejabat tinggi negara ini.

14. MEREFORMASI PERSEPAKBOLAAN INDONESIA

Rusaknya dunia persepakbolaan Indoensia, akhirnya pemerintah membekukan PSSI yang tunjuannya untuk melakukan reformasi dan membangkitkan kembali sepak bola Indonesia, baik tim nasional Indonesia maupun klub-klub sepak bola Indonesia. Indonesia dalam ajang sepak bola dunia mendapatkan peringkat ke-159. Kondisi ini dinilai harus dijadikan evaluasi bersama demi kemajuan sepak bola di Indonesia. Pembekuan PSSI ini sekaligus memberantas mafia bola merusak sportifitas dan prestasi persepakbolaan Indonesia.

15. RENEGOISASI KONTRAK FREEPORT

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sdengan masa kontrak berakhir tahun 2021.

Selama ini hasil bahan yang di tambang tidak jelas baik volume hasil produksi maupun kandungannya karena hasil tambang tersebut di kapal-kan ke luar indonesia untuk di murnikan sedangkan molybdenum dan rhenium adalah merupakan sebuah hasil samping dari pemrosesan biji tembaga.

Freeport Indonesia sering dikabarkan telah melakukan penganiayaan terhadap para penduduk setempat. Selain itu, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Menurut laporan New York Times pada Desember 2005, jumlah yang telah dibayarkan antara tahun 1998 dan 2004 mencapai hampir 20 juta dolar AS. Selain itu P Freeport Indonesia adalah mesin ATM-nya para pejabat tinggi penguasa di negara ini serta para jenderal2 dan tokoh politik.

Sejak hadirnya Freeport tahun 1967, hanya Presiden Jokowi yang berani bertindak untuk harga diri bangsa dan negaranya.Dalam menangani permasalahan tersebut. Semasa 1 tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi melakukan langkah2 sebagai berikut :

  • PT Freeport Indonesia bersedia membangun smelter (fasilitas pengelolahan dan pemurnian) di Gresik berkapasitas 2 juta ton yang berdiri di atas lahan seluas 80 hektare. Smelter ini terbesar di dunia .
    Pembangunan smelter ini setealh pemerintah mengancam akan mencabut izin ekspor Freeport karena tak kunjung membangun smelter hingga batas waktu habis, 24 Januari 2015. Setelah menggelar pertemuan dengan Freeport pada 22-23 Januari 2015, pemerintah mengatakan Freeport telah punya lahan smelter.
  • PT Freeport Indonesia sepakat untuk mengembalikan 58 persen wilayah kerjanya kepada pemerintah termasuk Blok Wabu, lokasi potensial yang kaya akan emas. Dengan pengembalian lahan tersebut, wilayah kerja Freeport akan berkurang menjadi 90.360 hektare dari semula 212.950 hektare.
  • Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga diharuskan meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi smelter dalam negeri, meningkatkan kepemilikan pihak nasional atas saham PT FI dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri.

16. PENGUATAN ALUTSISTA TNI

Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) naik dari Rp102,3 triliun pada APBD 2015 menjadi Rp120 triliun pada RAPBD 2016. Sebanyak 60 persen dari dana tersebut, akan dialokasikan untuk membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Pada perhelatan akbar HUT TNI ke-70 yang digelar di Cilegon – Banten, pada hari Senin (5/10/2015), berbagai macam alutsista Indonesia baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara ditampilkan oleh militer Indonesia. Atraksi dari beragam alutsista-alutsista andalan TNI ini membuat masyarakat yang menyaksikan berdecak kagum.

Global Firepower (GFP) adalah sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia. Situs ini memberi informasi 100 negara dengan militer terkuat dengan basis 50 faktor berbeda.

Dengan 50 basis penilaian yang sangat ketat itu, GFP menempatkan Indonesia menjadi negara dengan militer terkuat ke-12 di dunia dan nomor 1 terkuat di Asia Tenggara.

Posisi Indonesia ini tepat di bawah Israel (11) dan di atas Australia (13). Dengan posisi ini, Indonesia juga lebih kuat dibanding beberapa negara Eropa, seperti Polandia, Ceko, atau Denmark.

Arti lain dari posisi ke-12 ini berarti secara militer Indonesia merupakan negara paling kuat di Asia Tenggara

17. MEMBERIKAN GANTI UNTUNG KEPADA KORBAN LUMPUR LAPINDO

Penanganan korban Lapindo yang selama ini sangat minim perhatian pemerintah sebelumya. Setelah hampir sembilan tahun menunggu, akhirnyapada bulan Juli 2015, Pemerintah Jokowi telah menyerahkan dana talangan untuk membantu mempercepat pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo yang masuk dalam peta area terdampak di Pendopo Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 781 milyar.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencatat 3.337 berkas yang belum terbayarkan dan butuh segera divalidasi, sebelum dilakukan pembayaran melalui rekening bank.

Pemerintah berkomitmen jika sampai tanggal 31 Juli ada yang belum lengkap dokumennya akan dibayar pada gelombang kedua.

18. MEMBERANTAS NARKOBA

Masalah peredaran narkoba sangat sangat mengancam masa depan generasi muda Indonesia.

Berdasarkan data BNN, tercatat 40 pemakai narkoba meninggal dunia setiap hari. Akibat pemakaian narkoba ini juga tidak terhitung yang putus sekolah dan menjadi gila Setidaknya ada 4 juta korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dan hanya sekitar 18 ribu yang direhabilitasi atau sekitar 0,47 persen dari total korban penyalahgunaan narkoba.

Jadi ladang sorgamya perdagangan narkoba di Indonesia oleh negara2 luar dikarenakan penegak hukum di Indonesia yang korup. Pelaku narkoba yang sudah di penjara pun bisa mengatur transasksi perdagangannya di luar. Masa pemerintahan SBY, sering mendapat keringan hukuman. Mafia hukum bermain mengatur keringanan hukuman bagi pelaku narkoba yang tertangkap dengan aparat penegak hokum.

Oleh karena itu, pada awal pemerintahan Jokowi melakukan terobosan besar memerangi pelaku narkoba di Indonesia. Jokowi memerintah kejaksaan agung untuk melakukan eksekusi mati bagi Bandar narkoba yang di vonis mati.

Hingga awal 2015, ada 64 napi kasus narkoba yang divonis hukuman mati. Enam diantaranya sudah dieksekusi pada gelombang pertama, yakni 18 Januari 2015. Sementara, delapan lainnya juga telah dieksekusi pada 29 April 2015. Ini sejarah besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

19. MEMBERANTAS ILEGAL FISHING

Tak kalah hebatnya, sebuah terobosan besar dilakukan dalam pemerintahan Jokowi adalah melakukan penenggelaman kapal2 luar pencuri ikan di perairan Indonesia. Ibu Susi Pudjiastuti Menteri DKP memimpin langsung eksekusi penenggelaman dan pembakaran kapal asing pencuri ikan tersebut berkerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya. Aksi ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah ingin memberantas tindakan illegal fishing dari perairan Indonesia.

Memerangi kapal asing illegal ini juga memberi rasa aman kepada nelayan yang sering sering terancam keselamatannya atas tidakan kapal asing tersebut serta dapat meningkat hasil tangkapannya yang selama ini dijarah oleh kapal besar tersebut. Tercatat sampai bulan Mei 2015, jumlah kapal yang sudah ditenggelamkan dan dibakar sebanyak 41 Kapal Asing. Puluhan kapal asing tersebut berasal dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Thailand Ini sebuah sejarah baru di negara ini atas harga diri bangsanya.

20. MEMPERKUAT KPK

Korupsi adalah ancaman besar kelangsungan negara Indonesia dan sudah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia. Kuatnya watak korup membudaya di Indonesia, pemerintahan Jokowi langkah2 memperkuat sebagai berikut : – Menolak revisi UU KPK – Membentuk Pansel calon Komisioner KPK yg definitif, agar KPK bisa lebih kuat untuk memberantas Korupsi dan bisa menangkis Kriminalisasi dari fihak lain. Sebagai Ketua Pansel ditunjuk : Harkristuti Harkrisnowo – Memberi keteladanan kepada anak buahnya atas ketundukannya mematahui aturan KPK untuk transparansi dan akuntabilitas tentang penggunaan keuangan negara.

21. JAMINAN PENDIDIKAN KEPADA ANAK KURANG MAMPU

Untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA, Pemerintah Jokowi telah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pemerintah telah meningkatkan jumlah penerima kartu sakti hingga empat kali lipat yakni dari 9,1 juta siswa pada awal pemerintahan Jokowi 2014 menjadi 19,2 juta siswa tahun 2015. Untuk siswa tanpa KPS/KKS dapat diusulkan melalui FUS (Format Usulan Sekolah) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kab/kota yang nantinya dinas kab/kota akan melakukan entri ke dalam aplikasi FUS.

Program ini selalu diganggu oleh Anggota DPR sehingga agak terganggu penyalurannya ke siswa.

Keunggulan Kartu Pintar dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM) era SBY adalah :

  • Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.
  • Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juga anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).
  • KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.
  • KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
  • KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

22. JAMINAN KESEHATAN KEPADA WARGA KURANG MAMPU

Untuk menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS, pemerintahan Jokowi membuat program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jumlah total penerima kartu sakti sebanyak 88,2 juta orang.

Program ini selalu diganggu oleh anggota DPR sehingga tersendat-sendat penyalurannya ke masyarakat.

23. PEMBANGUNAN SEJUTA RUMAH MURAH

Pemerintah terus bergerak pembangunan rumah murah sebanyak 603.150 unit dapat tercapai sampai akhir tahun 2015. Tercatat, hingga pertengahan September 2015, realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sudah mencapai 493.550 unit, atau 81,82% dari target.

Selain membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, sebanyak 396.480 unit rumah non-MBR juga ditargetkan rampung hingga akhir 2015. Rumah-rumah tersebut akan dibangun oleh Real Estate Indonesia (REI) sebesar 250 ribu unit dan mekanisme pasar sebesar 146.480 ribu unit.

Hingga 15 September 2015, realisasi pembangunan satu 1 JUTA RUMAH sudah mencapai 493.550 unit, atau 49,35% dari target akhir tahun sebesar 1 juta unit. Angka itu terdiri dari 357.900 ribu unit rumah murah dan 135.640 unit sisanya merupakan rumah non-MBR. Suatu prestasi yang tidak didapat oleh pemerintahan sebelumnya dalam jangka 1 tahun.

24. PENANGANAN KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG

Penanganan korban bencana erupsi gunung Sinanbung, pemerintahan Jokowi melakukan langkah cepat dengan menyelesaikan pembangunan rumah buat pengungsi sebanyak 370 unit yang sebelumnya hanya baru selesai 130 unit serta menyelesaikan pembangunan drainase. Patut dicatat, di pemerintahan SBY, pengungsi sinabung dibiarkan berbulan-bulan tanpa solusi

25. REVOLUSI MENTAL

Program Revolusi mental yang paling nyata dilakukan Jokowi di dalam tubuh pemerintahannya adalah dengan membuat keteladan.

  • Bekerja dengan sepenuh hati dan tidak berleha-leha.
  • Memberi keteladanan bahwa pemerintah sebagai ABDI RAKYAT. Pemerintah harus melayani masyarakat bukan seperti sebelumnya yang selalu ingin dilayani.
  • Terjun langsung ke lapangan menemui rakyat dan ke tempat permasalahan.
  • Wawancara langsung wartawan/jurnalis dengan presiden tanpa jarak dan tanpa diskenariokan.
  • Tidak protokoler.
  • Tidak boleh ada sambutan kunjungan presiden dengan memobilisir anak sekolah.
  • Tidak Mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Seperti : Jokowi tidak mengunakan pesawat presiden waktu wisuda anaknya di Singapura dan pernikahan anak tanpa memakai fasilitas negara serta berlangsung sederhana.
  • Memaafkan para penghinanya
  • Bersikap santun kepada siapapun dan orangtua
  • Tidak membuat rumit permasalahan dan bermental seorang yang berupaya memecahkan masalah.  dll

26. MENDORONG INDUSTRI EKONOMI KREATIF

Sejarah baru tercatat dalam perkembangan dunia ekonomi kreatif di Indonesia Pada tanggal 20 Januari Pressiden membentuk Badan Ekonomi Kreatif yang berada langsung di bawah Presiden kemudian pada tanggal 26 Januari melantik kepengurusannya. Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Badan Ekonomi Kreatifmerupakan badan yang pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

28. BURUH DAN TKI

Dibuatnya PP Jaminan Hari Tua (bagi buruh) bagi buruh yang di PHK. – Melakukan kerjasama bilateral dengan negara2 di Timur Tengah perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI)) Presiden Jokowi menyatakan mengenai perlindungan TKI sangat penting karena setidaknya 1,3 juta TKI berada di Timur Tengah per akhir 2014. Arab Saudi menampung 1,01 juta TKI, disusul Uni Emirat Arab sebesar 114.000 orang, Yordania 48.000 orang, Oman 33.000 orang dan Qatar 28.000 orang.

Sisanya di Kuwait, Bahrain, Sudan dan negara lainnya. Untuk itu, pada tanggal 11 September 2015 melakukan lawatan ke Timur Tengah. Kunjungan kerja Presiden berlangsung lima hari dengan rute Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). – Jokowi penuhi janji pulangkan 1.428 TKI ilegal di Malaysia

29. PELAYANAN PENERBANGAN DAN BANDARA

Pada masa 1 tahun kepemimpinan Jokowi terobosan besar pun terjadi pada dunia penerbangan komersial Indonesia dimana selama ini sangat lemah aspek keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan Ini terobosan di dunia penerbangan komersil semasa 1 tahun pemerintahan Jokowi :

  • Membenahi peraturan terkait harga tiket pesawat Kebijakan tersebut diharapkan membuat maskapai lebih peduli terhadap aspek keselamatan penumpangnya. Selama ini, penerbangan dengan harga tiket murah seperti mengbaikan keselamatan penumpang.
  • Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mewajibkan seluruh maskapai penerbangan untuk menyusun standar pelayanan penerbangan dan menginformasikan secara terbuka standar layanan yang menjadi hak bagi para pengguna jasanya tersebut.
  • Pengurusan izin terbang (flight approval) secara online – Sejak 1 Maret 2015, tak perlu lagi membayar airport tax saat melakukan check-in penerbangan di bandar udara. Sebab, airport tax (passenger service charge/ PSC) sudah masuk ke dalam komponen harga tiket yang dijual maskapai.
  • Sejak 1 Maret 2015 Loket pembelian tiket penerbangan dihapuskan di bandar udarakarena untuk mencegah calo tiket.

30. PENETAPAN HARI SANTRI SEBAGAI HARI NASIONAL

Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi pada Kamis 15 Oktoer 2015.

Masih banyak lagi hasil kerja Presiden Jokowi selama 1 tahun yang membuat capek tangan menulisnya. Contoh, bebebrapa bandara2 di Indonesia sedang dikerjakan pembangunan jalur Kreta Api ke Bandara. Hasil kerja 1 tahun yang sungguh drastis dan mencenggangkan yang tidak didapat dari presiden-presiden yang ada di dunia. Meskipin begitu  tidak menutup kelemahan dalam pemerintahan Jokowi.

Pemerintahan Jokowi masih lemah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanganan sengeketa tanah masyarakat yang dirampas oleh perusahan perkebunan/pertambangan. (Sumber: 9medialokal)