Category Archives: Pemerintahan Jokowi-JK

Mengenal Bansos Rastra (2018)

Mari Mengenal Bansos Rastra (2018) : Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Mengurangi Beban Masyarakat Kurang Mampu

Dalam postingan saya kali ini, akan saya berikan ringkasan secara umum mengenai Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang diteruskan sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ringkasan saya ini bertujuan agar kita mengetahui tentang Bansos Rastra dan ikut mengawal proses pelaksaannya nanti.

a. Apa itu Bansos Rastra

Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah bantuan pangan dalam bentuk beras (natura) yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus/ harga. Beras yang disalurkan adalah beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg.

Bansos Rastra pada awal mulanya adalah bantuan Raskin/ Rastra yang disalurkan kepada penerima manfaat sebesar 15 Kg per keluarga dengan biaya tebus Rp 1.600,-/kg kemudian bertransformasi menjadi bansos rastra dan berubah fungsi dari pola bantuan bersubsidi menjadi bantuan sosial.

b. Tujuan

Bansos Rastra mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian beras kualitas medium dengan jumlah 10 Kg setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus.

c. Manfaat

Peningkatan ketahanan pangan bagi keluarga penerima manfaat

  • Peningkatan akses pangan baik secara fisik (natura/ beras) dan ekonomi (tanpa biaya tebus);
  • Sebagai pasar bagi hasil pertanian padi;
  • Upaya menstabilkan harga beras di pasaran;
  • Pengendalian inflasi dan menjaga stok pangan nasional dan
  • Membantu tumbuhnya perekonomian di daerah.

d. Penerima Manfaat

Penerima manfaat bansos rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi nya 25 % terendah di daerah pelaksaannya. Kemudian disebutkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos Rastra, yang nama dan alamatnya terdapat dalam data yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau yang disebut DT-PPFM. Data ini merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk dalam penerima Bansos Rastra.

e. Kesimpulan

Bansos rastra merupakan hak masyarakat kurang mampu melalui pemberian beras kualitas medium sejumlah 10 Kg/ KPM setiap bulannya tanpa dikenakan biaya tebus. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan keluarga penerima manfaat dapat hidup lebih sejahtera.
Apabila teradi pelanggaran dalam pelaksaannya, maka pihak yang melakukannya akan diproses sesuai perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Demikianlah ringkasan dari saya tentang Bansos Rastra. Penting bagi saya untuk berbagi informasi ini karena saya sebagai Pendamping Sosial PKH juga akan terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya. Dimulai dari tahap sosialisai yang telah kami lakukan di kecamatan kami yaitu Gandapura, Bireuen, Aceh, sampai pada tahap pendistribusian nanti. Selain itu juga sebagai informasi buat teman-teman yang membaca dan belum mengetahui tentang program ini, agar ikut aktif mengawasi pendistribusiannya nanti.

Menurut saya, mengambil, memotong dan menghilangkan hak masyarakat kurang mampu/ miskin itu adalah “PERBUATAN KEJI”.

Source: steemit

Menteri Sosial Ubah Nama Raskin Jadi Rastra

ALOR, KOMPAS.com – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau beras miskin (raskin) menjadi beras sejahtera atau rastra.

Pemikiran untuk mengubah nama beras yang disubsidi oleh pemerintah ini muncul ketika Khofifah mengunjungi Gudang Bulog Divre Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia lalu mengumumkannya ketika melakukan peninjauan pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Alor.

“Hari ini saya ingin sampaikan pergantian nama dari Raskin menjadi Rastra, beras sejahtera,” kata Menteri Sosial usai meninjau pembagian uang bantuan Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Alor, NTT, Jumat (28/8/2015).

Menurut Khofifah, penggantian nama ini untuk mengubah pemikiran yang sebelumnya beras ini untuk menbantu masyarakat miskin, agar kini beras yang disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Raskin atau sekarang disebut rastra adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat berekonomi lemah. Beras ini dijual pada harga yang relatif murah dan mendapat subsidi sebesar Rp 5.000 per kilogram.

Source: Kompas- 28/08/2015

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkanberbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

Misi besar PKH dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan meret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penuruan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017).

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan social berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:
a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

Source: Kementerian Sosial RI

Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera

Apa itu KKS dan Apa itu KSKS – KKS adalah kepanjangan dari Kartu Keluarga Sejahtera yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan Digital (LKD) yang merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). kartu itu merupakan program pemerintahan Jokowi – JK selain Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KSKS ini adalah kartu yang didalamnya ada Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang merupakan uang digital dari pemegang KKS yang diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial lainnya.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera bagi pemengang KKS itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, sejumlah Rp. 200.000/Keluarga/Bulan. Untuk tahun 2014, dibayarkan sekaligus Rp. 400.000 untuk bulan November dan Desember.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-panti sosial lainnya. Saat ini, 1 Juta keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian SIM Card, sedangkan 14,5 Juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos.

Untuk tahap awal, pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), SIM Card berisi uang elektronik, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat dilakukan di 19 Kabupaten/Kota masing-masing di Jembrana, Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Karo.

Untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial, pemerintah memutuskan untuk memberikan dalam bentuk simpanan. Alasan pemberian dalam bentuk simpanan adalah:

  • Simpanan/tabungan merupakan bentuk kegiatan produktif
  • Simpanan/tabungan merupakan bagian dari strategi nasional keuangan inklusif
  • Perbaikan dari program BLSM 2013 yang sekedar membagikan uang tunai
  • Mengurangi antrian

Selain menyalurkan dalam bentuk simpanan, pemerintah juga menggunakan mekanisme penyaluran melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diatur oleh Bank Indonesia. Lalu mengapa dalam bentuk uang digital?

Data Kartu Keluarga Sejahtera

Data dari Kemeterian Sosial Republik Indonesia

Alasan penggunaan Layanan Keuangan Digital adalah:

  1. Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah sarana simpanan dan transaksi keuangan nontunai dimana nomor ponsel seseorang menjadi rekening tempat menyimpan dana.
  2. Dengan adanya LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik. Masyarakat bisa mengirim dana lewat ponsel mereka, serta mengambil tunai lewat agen yang ditunjuk.
  3. Agen LKD bisa berupa warung, penjual pulsa, gerai waralaba, bahkan individu yang ada di komunitas; masyarakat di daerah yang jauh dari cabang bank tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mengakses layanan keuangan.
  4. Penggunaan LKD untuk penyaluran bantuan sosial pemerintah sudah diujicoba di 1.600 rumah tangga penerima PKH di 4 propinsi tahun ini, dengan hasil yang baik.
  5. Mendorong Akumulasi aset dan memudahkan manajemen keuangan: bantuan dalam bentuk simpanan mendorong penduduk miskin tidak langsung menghabiskan bantuan untuk konsumsi
  6. Memberikan kemudahan: persyaratan pembukaan Layanan Keuangan Digital lebih mudah dibanding tabungan konvensional
  7. Merupakan bagian dari strategi nasional Inklusi keuangan: LKD bisa menjadi “pintu masuk” untuk mendapatkan berbagai layanan keuangan lain seperti tabungan, transfer uang (termasuk remintansi dari pekerja migran) hingga kredit dan asuransi
  8. Memberikan keamanan dan kenyamanan: ke depan, penerima tidak perlu mengantre, bisa memilih kapan ia akan mengambil uang, dan tidak perlu membawa uang tunai setelah menerima bantuan
  9. Meningkatkan Akuntabilitas: bantuan yang dikirim langsung ke rekening pribadi akan meminimalkan ruang untuk pungutan liar
  10. Integrasi berbagai program bantuan sosial yang lebih baik: Memungkinkan diberikannya berbagai jenis bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya pemberian bantuan untuk pupuk, bantuan untuk BBM, bantuan nelayan, dan lain-lain.
  11. Menggunakan teknologi untuk menjangkau sasaran penerima yang lebih luas, beragam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
  12. Meningkatkan akuntabilitas program bantuan sosial
  13. Mendorong integrasi berbagai identitas individuMendorong inovasi lebih lanjut jika makin banyak penduduk menggunakan LKD
  14. Biaya penyaluran yang lebih kecil (di jangka panjang) jika berbagai bantuan disalurkan lewat tabungan, walaupun terdapat biaya investasi yang besar di awal.

Itulah penjelasan lengkap mengenai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan program terbaru dari pemerintahan Jokowi – JK.

Source: Azarine Yus . bpjs-kesehatan

Kartu Indonesia Sehat: Pengertian dan Manfaat yang Diberikan

Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini, pemerintah memang telah memulai agendanya sejak lama yakni pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Pada saat itu pemerintah juga mendirikan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional.

Sejarah Asuransi Kesehatan Nasional

PT Askes Indonesia

Pada tahun 1984, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 yang menyatakan status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, maka pada tahun 1991 kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Selain itu, dengan peraturan tersebut, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

Tahun 1992, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum kemudian diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan mempertimbangkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. PT. Askes (Persero) ini kemudian diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN) pada tahun 2005. Dan pada tanggal 1 Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011, PT Askes Indonesia (Persero) kemudian diubah menjadi BPJS Kesehatan.

Meski telah memiliki BPJS Kesehatan sebagai badan negara yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat, namun pada tanggal 3 November 2014 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program kesehatan lain yang bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS), lalu apa KIS itu sendiri?

Seperti disebutkan sebelumnya, KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Mereka ini bingung mana asuransi kesehatan yang benar-benar mewakili pemerintah atau negara? Lalu banyak yang juga menanyakan apa sebenarnya perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS ini?

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014 kemarin.

Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya sebenarnya nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. Perbedaan lain dari BPJS dan KIS adalah:

  • KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut.
  • KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah.
  • Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja.
  • KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.
  • KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan.

Prosedur Pelayanan Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat Masih Bagian dari BPJS Kesehatan

Dalam prosedur pelayanannya, KIS memiliki prinsip yang sama dengan jaminan kesehatan lainnya seperti juga BPJS. Prosedurnya, Anda sebagai pemilik KIS harus terlebih dahulu mendatangi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tahap awal. Jika memang kondisi penyakitnya memang harus mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, maka puskesmas akan memberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit daerah. Namun peraturan ini tidak berlaku jika pemilik KIS sedang dalam keadaan darurat. Jika hal ini terjadi maka peserta bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Lalu bagaimana jika penerima KIS sudah memiliki kartu jaminan kesehatan seperti kartu ASKES, Jamkesmas, BPJS, KJS dan e-ID BPJS? Hal ini tidak ada masalah, karena fasilitas dari ASKES atau BPJS sendiri masih bisa dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Lapisan Bawah

Jadi, kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Demikianlah informasi terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan informasi ini semoga Anda mendapat pencerahan yang lebih baik untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan dari negara ini sebaik-baiknya agar Anda senantiasa sehat.

Source: Cermati• 23 November 2015

Kartu Indonesia Pintar: Apa itu, Manfaat, dan Siapa Berhak Menerima

Indonesia terus berbenah setelah resmi memiliki pemimpin atau presiden yang baru yaitu Joko Widodo dan wakil presiden baru Jusuf Kalla, beberapa program pun meluncur. Tepat pada tanggal 3 November 2014 tahun lalu Presiden Jokowi meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di lima kantor pos di Jakarta, yakni Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang, dan Kantor Pos Fatmawati. Untuk KIP sendiri sebanyak 230 anak usia sekolah di DKI Jakarta menerima program ini pada peluncuran tahap awal ini. Lalu apa program KIP itu sendiri? Apa manfaat dan bagaimana mekanisme pembagian kartu yang dianggap sakti ini? Berikut ulasannya.

Apa Itu KIP?

KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Program KIP sendiri akan ditujukan pada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis.

Penyebaran dan Pembagian KIP

Penyebarannya Sampai Manokwari

Pada tahap awal ini yaitu dari bulan November hingga Desember 2014, pemerintah akan menyebarkan Kartu Indonesia Pintar ini pada 157.943 anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Selanjutnya, secara bertahap KIP akan dibagi kepada 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin.

Segera setelah diluncurkan awal diselenggarakan di Jakarta, maka penyebaran berikutnya akan dilakukan di 19 Kabupaten/Kota, yaitu Jembrana, Pandeglang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar dan Karo. Peluncuran tersebut diperkirakan akan selesai pada pertengahan bulan Desember 2014.

Tujuan Program KIP

Program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak pustus sekolah, program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program dalam KIP ini juga sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun.

Manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Punya Banyak Manfaat

Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri memiliki beberapa manfaat yaitu :

  • Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.
  • Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juga anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).
  • KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.
  • KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.
  • KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Prioritas Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pemberian Kartu Indonesia Pintar

Penerima program KIP ini sendiri diprioritaskan pada :

  • Penerima BSM dari Pemegang KPS yang telah ditetapkan dalam SP2D 2014
  • Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/KKS yang belum ditetapkan sebagai Penerima manfaat BSM
  • Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta PKH
  • Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial
  • Siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM Mandrasah)
  • Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam melalui jalur FUS/FUM;
  • Anak usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah dapat direkapitulasi pada Semester 2 (TA) 2014/2015.

Kartu Indonesia Pintar Pakai Data Siswa Berbasis Keluarga

Meski telah mengantongi data penerima KIP, pemerintah tetap saja mendapat sejumlah kritikan karena data yang dipakai dinilai sudah tidak sesuai sebab merupakan data lama. Menanggapi hal tersebut Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, Dasar Menengah Anies Baswedan mengakui data yang digunakan saat ini masih menggunakan data lama yang berbasis sekolah. Namun ke depan pastiny akan diubah dan diperluas dengan menggunakan data berbasis keluarga. Anies sendiri sudah memahami bahwa konsep Kartu Indonesia Pintar bukan hanya menjangkau siswa miskin saja, tetapi anak yang belum memasuki usia sekolah yang orangtuanya berekonomi miskin. Menteri Anies juga menjelaskan bahwa dengan konsep data berbasis keluarga, nantinya KIP akan lebih banyak menyasar anak usia sekolah yang bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, baik formal maupun non-formal.

Nah, itulah beberapa informasi terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Mudah-mudahan dengan infromasi ini Anda akan dengan mudah memahami arti dari dan kegunaan dari KIP ini. Selain itu, dengan adanya informasi ini semoga Anda juga mengerti dan memahami orang-orang yang disasar oleh program pemerintah yang ingin mengentaskan angak putus sekolah di Indonesia.

Source: Cermati.• 3 Desember 2015

Perbedaan Nawacita Jilid II dan Jilid I

Nawacita Jilid II


perbedaan-nawacita-jilid-ii-dengan-jilid-i-yang-dibahas-9-sekjen-koalisi-jokowi

ReferenceVisi – Misi – Nawacita Jilid 1 Periode 2014-2019

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pertemuan 9 sekjen koalisi partai pendukung Jokowi akan membahas rumusan Nawacita jilid II. Ace mengungkapkan perbedaan orientasi pembangunan Nawacita jilid I dan II.

Menurutnya, Nawacita Jilid II akan menitikberatkan pada penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Berbeda dengan Nawacita jilid I yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur.

Salah satunya adalah dengan bagaimana lima tahun ke depan lebih dititikberatkan pada aspek manusianya, SDM-nya,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (6/8).

  • Ace menuturkan, orientasi pembangunan manusia di Nawacita jilid II telah dilakukan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Contohnya, alokasi anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial, seperti program keluarga harapan (PKH).
  • “Misalnya orientasi anggaran diberikan secara lebih besar kepada manusianya. Program keluarga harapan yang ada di Kementerian Sosial kita dorong sedemikian rupa supaya lebih bagus,” jelasnya.
  • Program kedua yang dikuatkan oleh pemerintah adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pihaknya ingin mengarahkan ‘bonus’ demografi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indoensia agar bisa bersaing dengan negara lain pada 2030.

“Itu kan sebenarnya upaya yang serius untuk bagaimana merumuskan kembali nawacita bukan hanya pada aspek infrastruktur tetapi juga pada aspek manusianya,” papar Ace.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyebut program PKH di era Jokowi berbeda dengan program bantuan langsung tunai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perbedaannya yakni PKH langsung diberikan kepada manusianya. Kedua, PKH akan disesuaikan dengan program pembangunan desa.

  • “Kita juga diamanatkan bagaimana program desa menurut UU Desa, ini lebih berorientasi kepada jantung rakyatnya. Tidak pada misalnya kalau kita lihat program-program seperti BLT itu lebih kepada rakyatnya,” ucapnya.
  • Dia mencontohkan, uang dari program BLT yang diberikan kepada masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Sementara di program PKH, anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan, kenaikan nutrisi gizi, kemudian kebutuhan dasar masyarakat.
  • “Ketika orang mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu lebih kepada Rp 300 ribu per bulan, itu sebetulnya tidak bisa memenuhi unsur dasar dari kebutuhan dasar rakyat,” klaim Ace.
  • Bedanya lagi, uang dari pemerintah tidak bisa dibelanjakan di tempat sembarangan. Sebab, lanjut Ace, pemerintah telah menyiapkan e-warung untuk membelanjakan uang PKH tersebut.
  • “Karena ada warung-warung khusus yang digunakan untuk membelanjakan dana PKH tersebut. Ada e-warung yang disiapkan pemerintah,” terangnya.

Dengan sistem ini, pemerintah bisa mengontrol pemakaian uang PKH untuk kebutuhan yang semestinya. “Misalnya uang tersebut digunakan untuk beli beras, uang itu dipergunakan untuk biaya pendidikan, uang itu dipergunakan kenaikan nutrisi gizi masyarakat,” ujar Ace. [rzk]

NawaCita-dok

Bagaimana-kepuasan-publik-pada-Jokowi-JK-PORTAL (1) (1)

Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 65,1%. Sementara, yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebesar 32% dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 2,9%. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Meski kepuasan publik relatif tinggi, tapi program Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacitanya tak banyak didengar Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia tidak pernah mendengar program Nawacita yang digagas oleh Jokowi-JK dalam pemerintahan Kabinet Kerja.

“Berkenaan dengan program Nawacita Joko Widodo hanya sekitar 37,6% yang pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, sedangkan yang tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui yaitu sebesar 58,2%,” jelas Qodari di Century Park Hotel, Jakarta, Selasa.

Ekonomi Syariah Jadi Fokus Maruf

 

Soure: Merdeka[dot]com. Senin, 6 Agustus 2018 16:02 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Jonan: Freeport Setuju Jual Saham 51%

By Bruniq, August 21, 2017

Luar Biasa Pak Preseden!! Usai Dipanggil Jokowi, Jonan: Freeport Setuju Jual Saham 51%.

Jonan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, memastikan PT Freepoort Indonesia sudah setuju divestasi saham 51%. Divestasi menjadi salah satu komponen negosiasi antara pemerintah dan Freeport.

“Kalau 51% sudah sepakat. Tinggal nanti caranya segala macam. Ini mau nego final,” ungkap Jonan di Istana Kepresidenan, Jakarta, (21/8/2017).

Begitu juga dengan pembangunan smelter. Menurut Jonan pihak Freeport sudah setuju dengan permintaan pemerintah Indonesia.

“Kalau soal divestasi, bangun smelter saya kira sih prinsipnya sih sudah selesai, enggak ada apa-apa sih,” jelasnya.

Komponen yang masih dibahas adalah tentang perpajakan, di mana menjadi kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam waktu dekat, Menkeu Sri Mulyani akan bertemu dengan Freeport untuk membahas hal tersebut.

“Terutama yang di bidang perpajakan dan retribusi daerah. Tapi itu porsinya lebih ke Menteri Keuangan ya,” terang Jonan.

 

Jokowi Saksikan Pembagian 1989 Sertifikat Hak Tanah

13 Maret 2017

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

 

JOkowi-berikan-sertifikat-tanah-696x476

Presiden Jokowi saat menyerahkan 1989 sertifikat tanah, di Lapangan Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (13/4). (Foto: Setkab)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada 1.989 perwakilan yang hadir di Stadion Ranggajati, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang bertujuan untuk memperkuat status hukum lahan dan ekonomi masyarakat.

“Target kita untuk pembagian sertifikat ini bukan angka yang kecil. Dulu kalau se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke setahun paling banyak 400.000 sampai 500.000, sekarang targetnya tahun ini 5 juta sertifikat harus diberikan,” kata Presiden dalam sambutannya di Stadion Ranggajati saat penyerahan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional dan fasilitasi, Kamis.

Sejumlah kabupaten dan kota yang mendapatkan sertifikat tersebut adalah Kabupaten Kuningan 813 sertifikat, Kabupaten Cirebon 455 sertifikat, Kabupaten Indramayu 65 sertifikat, Kabupaten Majalengka 74 sertifikat, Kota Cirebon 43 sertifikat, Kabupaten Ciamis 100 sertifikat, Kota Tasikmalaya 120 sertifikat, Kabupaten Tasikmalaya 85 sertifikat, Kota Banjar 100 sertifikat, Kabupaten Subang 100 sertifikat, dan Kabupaten Pangandaran 44 sertifikat.

Presiden Jokowi mengatakan untuk target Jawa Barat pada 2017 akan diberikan 370.000 sertifikat.

“Jangan dipersulit. Tahun depan 500.000 di Jawa Barat harus diberikan. Untuk apa? Ini adalah status hukum hak tanah yang bapak ibu harus pegang harus terima,” ujar Presiden seperti dilaporkan kantor berita Antara.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat yang hendak mengagunkan sertifikat hak tanahnya ke bank untuk mendapatkan modal agar mengkalkulasi dengan efektif.

Dana yang didapat, menurut Presiden, bisa digunakan untuk menambah modal usaha menggerakkan ekonomi keluarga.

“Jadi, jangan sampai, sekali lagi, hak hukum atas tanah yang namanya tanda bukti hak, yang namanya sertifikat itu harus bermanfaat,” tutur Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI itu.

Sebelumnya, Presiden juga menyaksikan penyerahan sertifikat tanah kepada 1.998 bidang tanah saat acara di Graha Batununggal Indah, Bandung.

Presiden melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat yaitu di Kota Bandung dan Kota Cirebon selama dua hari sejak Rabu.

Pada Kamis sore, Presiden Jokowi juga menyaksikan pembagian bantuan sosial di Sport Hall Bima Jalan Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Pemberian Makanan Tambahan dan Program Keluarga Harapan.

 

Presiden targetkan 5 juta sertifikat tanah 2017

Sabtu, 25 Maret 2017

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

 

5 juta sertifikat tanah 2017

Presiden Joko Widodo menargetkan pembagian sertifikat tanah di Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat sebagai bagian dari upaya reforma agraria.

“Jadi sekarang harus berani mengatakan, ‘Ya saya pemilik NKRI. Ini buktinya sertifikat tanah saya’,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat acara Pembinaan, Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reform bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Hak atas Tanah di Taman Raja Batu, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu (25/3).

Kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti sebagai pemilik sah suatu lahan di NKRI.

Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat.

Dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden diterima Antara di Jakarta, Presiden memberikan target 5 juta sertifikat tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang biasanya hanya 500-700 ribu sertifikat.

Selama ini, ujar Presiden Jokowi kendala utama yang dihadapi dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur.

Presiden meminta ditambahnya juru ukur baik melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil maupun jalur alih daya.

“Tahun depan targetnya 7 juta sertifikat yang dibagikan,” jelas Presiden.

Dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang telah disertifikatkan. Presiden menginginkan semua bidang telah bersertifikat pada 2025.

Pemerintah akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian reforma agraria untuk mewujudkan keadilan.

“Keadilan dalam penguasaan, dalam kepemilikan, dalam penggunaan dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya yang ada di dalamnya,” ucap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa apabila target tidak tercapai, maka sejumlah harus bertanggungjawab mulai dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten/kota, kepala BPN tingkat provinsi hingga menteri untuk tingkat pemerintah pusat.

Presiden mengingatkan para pimpinan harus bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan mencapai target tersebut.

Reforma agraria bukan sebatas persoalan administrasi terkait penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan namun lebih kepada keadilan.

Manfaat lain jika memiliki sertifikat kepemilikan tanah adalah dapat menjadi jaminan ke bank. Namun Presiden mengingatkan agar digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti untuk jaminan usaha dan modal kerja bukan untuk yang bersifat konsumtif.

“Untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, yang nantinya bisa diwariskan untuk anak cucu,” kata Presiden.

Dalam acara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemegang sertifikat yang hadir sebanyak 1.158 yang mewakili seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara.

Dia mengatakan permasalahan mendasar dalam proses sertifikat tanah adalah adanya masyarakat yang memiliki lahan tapi tidak memliki dana untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menteri mengatakan ada beberapa daerah yang memberikan solusi membebaskan BPHTB atau pun memberi potongan hingga 70 persen.

Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. (Ant)