Category Archives: MRT

MRT Jakarta Resmi Beroperasi 25 Maret 2019

MRT Jakarta

Foto: Stasiun MRT Bunderan HI (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

MRT Jakarta resmi beroperasi hari ini setelah sehari sebelumnya dioperasikan oleh Presiden Joko Widodo. Sekarang masyarakat dapat menikmati MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus – Bundaran Hotel Indonesia (HI) secara gratis.

Dalam sambutannya pada saat peresmian yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk beradaptasi dengan moda transportasi pertama di Indonesia ini.

Ia ingin masyarakat ikut serta dalam menjaga dan memelihara MRT. Kepala negara tak mau lagi mendengar masyarakat masih menerapkan budaya lama dalam menggunakan transportasi publik.

“Jaga agar tetap bersih, stasiun dan MRT-nya tidak kotor. Jangan buang sampah sembarangan. Budaya antre dan disiplin waktu,” kata Jokowi di lokasi peresmian.

Mimpi Indonesia memiliki sebuah kereta rel listrik cepat ini memang sudah lama. Rencana pembangunan MRT di Jakarta sesungguhnya sudah dirintis sejak 1985.

Penggagas MRT Jakarta

Namun, berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia yang dirangkum dari keterangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, desain proyek MRT baru dibuat pada medio 1995.

Pada sat itu, mantan Presiden RI ketiga BJ Habibie yang merancang dan menyusun sendiri dasar proyek MRT untuk rute Blok M. Pada saat itu, Habibie masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Meskipun di tahun yang sama, Ali Sadikin – Gubernur DKI Jakarta waktu itu – sudah membentuk unit manajemen khusus, pembangunan tak dieksekusi hingga di 1998. Rencana ini dilanjutkan kembali oleh Gubernur Sutiyoso.

Beberapa tahun tak ada progres perkembangan signifikkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 menetapkan MRT sebagai proyek nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun mulai bergerak menindaklanjuti arahan presiden.

Foto: Stasiun MRT Lebak Bulus (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Di masa kepemimpinan Fauzi Bowo, pemerintah provinsi DKI Jakarta meneken naskah perjanjian penerusan hibah proyek MRT dari pemerintah pusat. Langkah tersebut, kembali ditindaklanjuti di 2011 oleh era kepemimpinan Jokowi sebagai gubernur Jakarta.

Di era Jokowi, lelang fisik MRT fase I dilakukan, komposisi pinjaman pun berubah. Tongkat estafet beralih ke Basuki Tjahaja Purnama, dan tanda-tanda proyek tersebut hadir di ibu kota makin terlihat jelas.

Di zaman Basuki yang akrab disapa Ahok itu, pembebasan lahan dilakukan dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan demi proyek MRT di sepanjang jalan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Kemudian di 2017, Djarot Saiful Hidayat menekan aturan mengenai PT MRT Jakarta sebagai operator utama pengelola kawasan TOD koridor Utara – Selatan Fase 1 MRT.

Akhirnya di era Anies Baswedan, masyarakat Jakarta bisa melihat MRT terwujud. Sebuah transportasi masal yang diharapkan menjadi jawaban tingginya mobilitas pekerja di ibu kota.

MRT akan mulai beroperasi hari ini Senin (25/3/2019) dan dapat dinikmati gratis dengan cara mengisi data di pintu. Baru kemudian MRT Jakarta beroperasi secara komersial pada 1 April 2019. Untuk kisaran tarifnya sendiri baru akan diumumkan pekan depan.

Source: Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia 25 March 2019 09:34

MRT Jakarta

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

MRT Jakarta, singkatan dari Mass Rapid Transit Jakarta, Moda Raya Terpadu atau Angkutan Cepat Terpadu Jakarta (bahasa Inggris: Jakarta Mass Rapid Transit) adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Proses pembangunan telah dimulai pada tanggal 10 Oktober 2013 dan diresmikan pada 24 Maret 2019.

Layanan MRT ini diberi nama “Ratangga”. Kata ratangga merupakan kata bahasa Jawa Kuno yang berarti “kendaraan beroda” atau “kereta”. Operator layanan ini, PT MRT Jakarta, merupakan badan usaha milik daerah yang modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sejarah

Latar belakang

Jakarta adalah ibu kota Indonesia dengan penduduk sebanyak 9 juta jiwa. Diperkirakan bahwa lebih dari empat juta penduduk di daerah sekitar Jabodetabek menempuh perjalanan ke dan dari kota setiap hari kerja. Masalah transportasi semakin mulai menarik perhatian politik dan telah diprediksikan bahwa tanpa terobosan transportasi utama, kemacetan akan membanjiri kota dan akan menjadi kemacetan lalu lintas yang sangat parah sehingga kendaraan tidak bisa bergerak bahkan pada saat baru keluar dari garasi rumah pada tahun 2020.

Sejak tahun 1980 lebih dari dua puluh lima studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan sistem Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Salah satu alasan utama yang menunda penanggulangan masalah ini adalah krisis ekonomi dan politik 1997-1999. Sebelum krisis, sebuah Build-Operate-Transfer (BOT) yang dianggap sebagai bagian dari MRT baru melibatan sektor swasta. Setelah krisis, rencana mengandalkan BOT untuk menyediakan pembiayaan terbukti tidak layak dan proyek MRT kembali diusulkan sebagai skema yang didanai pemerintah.

Transportasi umum di Jakarta saat ini hanya melayani 56% perjalanan yang dilakukan oleh komuter sehari-hari. Angka ini perlu ditingkatkan mengingat Jakarta adalah kota dengan tingkat rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar 9,5% per tahunnya yang jauh melebihi panjang jalan dengan kenaikan hanya sebesar 0,01% antara tahun 2005 dan 2010 .

Pembangunan MRT di daerah Bundaran HI

Transportasi umum di Jakarta saat ini terdiri dari berbagai jenis bus, mulai dari bemo yang sangat kecil, mikrolet yang sedikit lebih besar, hingga mikrobus seperti MetroMini dan Kopaja. Selain bus kota ukuran penuh serta sistem angkutan cepat bus Transjakarta. Terdapat juga taksi dengan roda dua (ojek) dan empat serta sistem Kereta Commuter Jabodetabek.

Pendanaan

Tahap 1 (Lebak Bulus–Bundaran HI) didanai pinjaman lunak dari JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) dengan tenor pinjaman 30 tahun dan masa tenggang 10 tahun dimana pembayaran pertama dilakukan 10 tahun setelah penandatanganan perjanjian pinjaman sampai 30 tahun setelahnya. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 0.25% per tahun.

Tahap 2 (Bundaran HI–Kota) didanai dengan skema serupa namun tenor 40 tahun dan juga dengan masa tenggang 10 tahun. Pencairan pertama pinjaman dikenakan bunga 0,1% per tahun. Pendanaan tahap 2 ini memuat sebagian kecil dari kekurangan anggaran tahap 1, yang disebabkan antara lain dengan adanya pemutakhiran peraturan pemerintah mengenai pencegahan dampak gempa bumi.

Pembangunan

Kemajuan tahap pertama didanai melalui pinjaman oleh Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (Japan Bank for International Cooperation, JBIC), sekarang bergabung ke Japan International Cooperation Agency (JICA). Jumlah pinjaman IP adalah 536 (ditandatangani November 2006) untuk jasa rekayasa. Pinjaman jasa rekayasa adalah pinjaman pra-konstruksi untuk mempersiapkan tahap konstruksi. Terdiri dari:

  • Paket desain dasar, dikelola oleh Ditjenka (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan)
  • Manajemen dan paket Operasi, dikelola oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta)
  • Bantuan pembangunan dalam tender, dikelola oleh PT MRT Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2009, Perjanjian Kredit 2 (LA2) dengan jumlah 48,150 miliar Yen untuk membangun Sistem MRT Jakarta telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang) dan JICA di Tokyo, Jepang. Pinjaman ini akan diteruskan dari Pemerintah Nasional untuk Administrasi DKI Jakarta sebagai hibah (perjanjian penerusan hibah). Setelah penandatanganan perjanjian pemberian untuk LA2, Pemprov DKI akan mengusulkan dua perjanjian pinjaman lain untuk LA3 dan LA4 ke pemerintah pusat. Proposal ini akan menjadi kesepakatan pinjaman untuk pemerintah daerah. Jumlah total LA3 dan LA4 ditujukan sebagai pinjaman oleh pemerintah daerah adalah sekitar ¥ 71 Miliar. Jumlah ini didasarkan pada kemajuan, hasil dan serapan LA2. Paket pinjaman total dari JICA untuk pengembangan sistem MRT Jakarta bernilai total ¥ 120 miliar.

Mulut terowongan MRT Jakarta di bawah Patung Pemuda Senayan

Pengerjaan pada desain dasar untuk tahap pertama dari proyek ini dimulai pada akhir 2010. Proses tender berlangsung pada akhir 2012. Proyek ini terdaftar sebagai salah satu proyek prioritas dalam anggaran kota Jakarta untuk 2013. Pada bulan September 2012, DMRC Delhi Metro mengumumkan bahwa mereka telah diberikan pekerjaan ‘Manajemen Jasa Konsultasi’ dari sistem MRT Jakarta oleh pemerintah Indonesia. Ini akan menjadi proyek pertama DMRC di luar India. DMRC akan bekerja sebagai bagian dari usaha patungan dengan 8 perusahaan internasional lainnya termasuk Padeco dan Konsultan Oriental, PT Ernst and Young Advisory Services, PT Indotek Teknik Jaya, PT Pamintori Cipia, Manajemen Lambaga dan PT Public Private Partnership dari Indonesia dan Seneca Group DMRC telah menyatakan bahwa tanggung jawab utama dalam JV akan menjadi “finalisasi struktur organisasi Metro Jakarta, perekrutan personil, pembangunan sarana pelatihan dan pelatihan. karyawan untuk berbagai kategori diperlukan untuk memulai operasi “. Konstruksi fisik diharapkan dimulai pada tahun 2013 dan jalur MRT diharapkan akan beroperasi pada 2017.

Pada tanggal 1 Juni 2013, 3 kontrak sipil pertama untuk bagian bawah tanah sepanjang 9,2 km ditandatangani. 3 kontrak dimenangkan oleh 2 konsorsium yang terpisah dari perusahaan Jepang dan Indonesia. 3 kontrak pekerjaan sipil untuk bagian jalur layang diharapkan akan ditandatangani pada kuartal ke-3 tahun 2013. Pengerjaan diharapkan akan dimulai pada Oktober 2013.

Lintas

Jalur MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih ±110,8 km, yang terdiri dari Koridor Selatan–Utara (Koridor Lebak Bulus–Kampung Bandan) sepanjang ±23,8 km dan Koridor Timur – Barat sepanjang ±87 km.

Jalur Utara–Selatan

Jalur Selatan–Utara merupakan jalur yang pertama dibangun. Jalur ini akan menghubungkan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan Kampung Bandan, Jakarta Utara. Pengerjaan jalur ini dibagi menjadi 2 tahap pembangunan.

Tahap I (Lebak Bulus–Bundaran HI)

Tahap I yang dibangun terlebih dahulu menghubungkan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sampai dengan Bundaran HI, Jakarta Pusat sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah). Proses pembangunannya sudah dimulai sejak 10 Oktober 2013[1] dan rencananya akan dioperasikan secara penuh pada 1 Maret 2019.

Stasiun pemberhentian

Tahap II (Bundaran HI–Kota)

Tahap II akan melanjutkan jalur Selatan–Utara dari Bundaran HI sampai dengan Kota sepanjang 8.1 km. Tahap II akan mulai dibangun ketika tahap I beroperasi dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2020. Studi kelayakan untuk tahap ini sudah selesai.

Konstruksi terowongan MRT Jakarta rute Utara–Selatan
Penumpang MRT Jakarta menunggu di Stasiun Lebak Bulus

Jalur Barat–Timur

Jalur Barat–Timur saat ini sedang dalam tahap studi kelayakan. Jalur ini ditargetkan paling lambat beroperasi pada 2024–2027.

Armada

MRT Jakarta menggunakan kereta rel listrik produksi Sumitomo Corporation, Jepang, bekerjasama dengan Nippon Sharyo. Kontrak antara PT MRT Jakarta dan Sumitomo Corporation telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2015. KRL yang akan dioperasikan MRT Jakarta rencananya akan menggunakan sistem pengoperasian kereta api otomatis.

KRL pertama MRT Jakarta diturunkan dari kapal.
KRL MRT Jakarta di depot Lebak Bulus

Tiket Elektronik dan Tarif

Kartu Jelajah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan e-ticketing pada 1 Maret 2019 nanti, PT MRT Jakarta telah merilis e-ticketing yang diberi nama “Kartu Jelajah”. “Kartu Jelajah” ini dirilis dalam bentuk 2 jenis kartu yaitu kartu untuk perjalanan tunggal (single-trip) dan prabayar untuk perjalanan berkali-kali (multi-trip). Untuk kartu single-trip hanya bisa digunakan untuk sekali perjalanan dan diwajibkan untuk isi ulang (top-up) dengan rentang waktu maksimal 7 hari setelah pembelian. Sementara untuk kartu multi-trip dapat digunakan berkali-kali selama saldo di dalam kartu masih mencukupi. Sampai saat ini PT MRT Jakarta terhitung telah memproduksi 954.000 tiket dengan jenis single-trip dan multi-trip. Untuk implementasi kartu jelajah sebagai alat transaksi pembayaran, PT MRT Jakarta masih menunggu perizinan dari pihak Bank Indonesia.

Jak Lingko

Untuk mengoptimalkan angkutan antarmoda, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengintegrasikan MRT dengan moda transportasi lain yang diatur oleh Pemerintah Provinsi melalui kartu Jak Lingko: LRT Jakarta, Transjakarta, serta KRL Commuter Line.

Related Posts: