Japan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Related Post: Tokyo

Opera Snapshot_2017-12-09_183947_www.google.com

Jepang (bahasa Jepang: 日本 Nippon atau Nihon; nama resmi: 日本国 Tentang suara ini Nipponkoku atau Nihonkoku, nama harfiah: “Negara Jepang”) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.

Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang.

Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya, untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern, di tangan perdana menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang.

Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, dan masuk dalam urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G8, OECD, dan APEC. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti AEGIS serta skuat armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi (peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia) dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika.

Opera Snapshot_2017-12-09_180504_id.wikipedia.org

Japan_-_Location_Map_(2013)_-_JPN_-_UNOCHA.svg

Daftar isi
1 Etimologi
2 Sejarah
2.1 Prasejarah
2.2 Zaman Klasik
2.3 Zaman Pertengahan
2.4 Zaman Modern
3 Politik
3.1 Parlemen
3.2 Keluarga kekaisaran
4 Geografi
5 Hubungan luar negeri dan militer
6 Pembagian daerah administratif
7 Ekonomi
8 Demografi
9 Pendidikan
10 Budaya
11 Peringkat internasional

Etimologi


Jepang disebut Nippon atau Nihon dalam bahasa Jepang. Kedua kata ini ditulis dengan huruf kanji yang sama, yaitu 日本 (secara harfiah: asal-muasal matahari). Sebutan Nippon sering digunakan dalam urusan resmi, termasuk nama negara dalam uang Jepang, prangko, dan pertandingan olahraga internasional. Sementara itu, sebutan Nihon digunakan dalam urusan tidak resmi seperti pembicaraan sehari-hari.

Kata Nippon dan Nihon berarti “negara/negeri matahari terbit”. Nama ini disebut dalam korespondensi Kekaisaran Jepang dengan Dinasti Sui di Tiongkok, dan merujuk kepada letak Jepang yang berada di sebelah timur daratan Tiongkok. Sebelum Jepang memiliki hubungan dengan Tiongkok, negara ini dikenal sebagai Yamato (大和). Di Tiongkok pada zaman Tiga Negara, sebutan untuk Jepang adalah negara Wa (倭).

Dalam bahasa Tionghoa dialek Shanghai yang termasuk salah satu dialek Wu, aksara Tionghoa 日本 dibaca sebagai Zeppen ([zəʔpən]). Dalam dialek Wu, aksara 日 secara tidak resmi dibaca sebagai [niʔ] sementara secara resmi dibaca sebagai [zəʔ]. Dalam beberapa dialek Wu Selatan, 日本 dibaca sebagai [niʔpən] yang mirip dengan nama dalam bahasa Jepang.

Kata Jepang dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa, tepatnya bahasa Tionghoa dialek Wu tersebut. Bahasa Melayu kuno juga menyebut negara ini sebagai Jepang (namun ejaan bahasa Malaysia sekarang: Jepun). Kata Jepang dalam bahasa Melayu ini kemudian dibawa ke Dunia Barat oleh pedagang Portugis, yang mengenal sebutan ini ketika berada di Malaka pada abad ke-16. Mereka lah yang pertama kali memperkenalkan nama bahasa Melayu tersebut ke Eropa. Dokumen tertua dalam bahasa Inggris yang menyebut tentang Jepang adalah sepucuk surat dari tahun 1565, yang di dalamnya bertuliskan kata Giapan.

Sejarah


Prasejarah

544px-Jomon_vessel_3000-2000BC

Sebuah bejana dari periode Jomon Pertengahan (3000-2000 SM).

Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Jepang telah dihuni manusia purba setidaknya 600.000 tahun yang lalu, pada masa Paleolitik Bawah. Setelah beberapa zaman es yang terjadi pada masa jutaan tahun yang lalu, Jepang beberapa kali terhubung dengan daratan Asia melalui jembatan darat (dengan Sakhalin di utara, dan kemungkinan Kyushu di selatan), sehingga memungkinkan perpindahan manusia, hewan, dan tanaman ke kepulauan Jepang dari wilayah yang kini merupakan Republik Rakyat Tiongkok dan Korea. Zaman Paleolitik Jepang menghasilkan peralatan bebatuan yang telah dipoles yang pertama di dunia, sekitar tahun 30.000 SM.

Dengan berakhirnya zaman es terakhir dan datangnya periode yang lebih hangat, kebudayaan Jomon muncul pada sekitar 11.000 SM, yang bercirikan gaya hidup pemburu-pengumpul semi-sedenter Mesolitik hingga Neolitik dan pembuatan kerajinan tembikar terawal di dunia. Diperkirakan bahwa penduduk Jomon merupakan nenek moyang suku Proto-Jepang dan suku Ainu masa kini.

Dimulainya periode Yayoi pada sekitar 300 SM menandai kehadiran teknologi-teknologi baru seperti bercocok tanam padi di sawah yang berpengairan dan teknik pembuatan perkakas dari besi dan perunggu yang dibawa serta migran-migran dari Tiongkok atau Korea.

Dalam sejarah Tiongkok, orang Jepang pertama kali disebut dalam naskah sejarah klasik, Buku Han yang ditulis tahun 111. Setelah periode Yayoi disebut periode Kofun pada sekitar tahun 250, yang bercirikan didirikannya negeri-negeri militer yang kuat. Menurut Catatan Sejarah Tiga Negara, negara paling berjaya di kepulauan Jepang waktu itu adalah Yamataikoku.

Zaman Klasik

Bagian sejarah Jepang meninggalkan dokumen tertulis dimulai pada abad ke-5 dan abad ke-6 Masehi, saat sistem tulisan Tionghoa, agama Buddha, dan kebudayaan Tionghoa lainnya dibawa masuk ke Jepang dari Kerajaan Baekje di Semenanjung Korea.

1024px-Mōko_Shūrai_Ekotoba_2

Jepang dapat mengusir dua kali invasi Mongol ke Jepang (1274 dan 1281)

Perkembangan selanjutnya Buddhisme di Jepang dan seni ukir rupang sebagian besar dipengaruhi oleh Buddhisme Tiongkok. Walaupun awalnya kedatangan agama Buddha ditentang penguasa yang menganut Shinto, kalangan yang berkuasa akhirnya ikut memajukan agama Buddha di Jepang, dan menjadi agama yang populer di Jepang sejak zaman Asuka.

Melalui perintah Reformasi Taika pada tahun 645, Jepang menyusun ulang sistem pemerintahannya dengan mencontoh dari Tiongkok. Hal ini membuka jalan bagi filsafat Konfusianisme Tiongkok untuk menjadi dominan di Jepang hingga abad ke-19.

Periode Nara pada abad ke-8 menandai sebuah negeri Jepang dengan kekuasaan yang tersentralisasi. Ibu kota dan istana kekaisaran berada di Heijo-kyo (kini Nara). Pada zaman Nara, Jepang secara terus menerus mengadopsi praktik administrasi pemerintahan dari Tiongkok. Salah satu pencapaian terbesar sastra Jepang pada zaman Nara adalah selesainya buku sejarah Jepang yang disebut Kojiki (712) dan Nihon Shoki (720).

TodaijiDaibutsu0224

Patung Buddha di Todaiji, Nara, yang dibuat pada tahun 752.

Pada tahun 784, Kaisar Kammu memindahkan ibu kota ke Nagaoka-kyō, dan berada di sana hanya selama 10 tahun. Setelah itu, ibu kota dipindahkan kembali ke Heian-kyō (kini Kyoto). Kepindahan ibu kota ke Heian-kyō mengawali periode Heian yang merupakan masa keemasan kebudayaan klasik asli Jepang, terutama di bidang seni, puisi dan sastra Jepang. Hikayat Genji karya Murasaki Shikibu dan lirik lagu kebangsaan Jepang Kimi ga Yo berasal dari periode Heian.

Zaman Pertengahan

NanbanGroup

Sekelompok orang-orang Portugis dari periode Nanban, abad ke-17.

Abad pertengahan di Jepang merupakan zaman feodalisme yang ditandai oleh perebutan kekuasaan antarkelompok penguasa yang terdiri dari ksatria yang disebut samurai. Pada tahun 1185, setelah menghancurkan klan Taira yang merupakan klan saingan klan Minamoto, Minamoto no Yoritomo diangkat sebagai shogun, dan menjadikannya pemimpin militer yang berbagi kekuasaan dengan Kaisar. Pemerintahan militer yang didirikan Minamoto no Yoritomo disebut Keshogunan Kamakura karena pusat pemerintahan berada di Kamakura (di sebelah selatan Yokohama masa kini). Setelah wafatnya Yoritomo, klan Hōjō membantu keshogunan sebagai shikken, yakni semacam adipati bagi para shogun. Keshogunan Kamakura berhasil menahan serangan Mongol dari wilayah Tiongkok kekuasaan Mongol pada tahun 1274 dan 1281. Meskipun secara politik terbilang stabil, Keshogunan Kamakura akhirnya digulingkan oleh Kaisar Go-Daigo yang memulihkan kekuasaan di tangan kaisar. Kaisar Go-Daigo akhirnya digulingkan Ashikaga Takauji pada 1336. Keshogunan Ashikaga gagal membendung kekuatan penguasa militer dan tuan tanah feodal (daimyo) dan pecah perang saudara pada tahun 1467 (Perang Ōnin) yang mengawali masa satu abad yang diwarnai peperangan antarfaksi yang disebut masa negeri-negeri saling berperang atau periode Sengoku.

Pada abad ke-16, para pedagang dan misionaris Serikat Yesuit dari Portugal tiba untuk pertama kalinya di Jepang, dan mengawali pertukaran perniagaan dan kebudayaan yang aktif antara Jepang dan Dunia Barat (Perdagangan dengan Nanban). Orang Jepang menyebut orang asing dari Dunia Barat sebagai namban yang berarti orang barbar dari selatan.

RedSealShip

Salah satu kapal segel merah Jepang (1634) yang dipakai berdagang di Asia.

Oda Nobunaga menaklukkan daimyo-daimyo pesaingnya dengan memakai teknologi Eropa dan senjata api. Nobunaga hampir berhasil menyatukan Jepang sebelum tewas terbunuh dalam Peristiwa Honnōji 1582. Toyotomi Hideyoshi menggantikan Nobunaga, dan mencatatkan dirinya sebagai pemersatu Jepang pada tahun 1590. Hideyoshi berusaha menguasai Korea, dan dua kali melakukan invasi ke Korea, namun gagal setelah kalah dalam pertempuran melawan pasukan Korea yang dibantu kekuatan Dinasti Ming. Setelah Hideyoshi wafat, pasukan Hideyoshi ditarik dari Semenanjung Korea pada tahun 1598.

Sepeninggal Hideyoshi, putra Hideyoshi yang bernama Toyotomi Hideyori mewarisi kekuasaan sang ayah. Tokugawa Ieyasu memanfaatkan posisinya sebagai adipati bagi Hideyori untuk mengumpulkan dukungan politik dan militer dari daimyo-daimyo lain. Setelah mengalahkan klan-klan pendukung Hideyori dalam Pertempuran Sekigahara tahun 1600, Ieyasu diangkat sebagai shogun pada tahun 1603. Pemerintahan militer yang didirikan Ieyasu di Edo (kini Tokyo) disebut Keshogunan Tokugawa. Keshogunan Tokugawa curiga terhadap kegiatan misionaris Katolik, dan melarang segala hubungan dengan orang-orang Eropa. Hubungan perdagangan dibatasi hanya dengan pedagang Belanda di Pulau Dejima, Nagasaki. Pemerintah Tokugawa juga menjalankan berbagai kebijakan seperti undang-undang buke shohatto untuk mengendalikan daimyo di daerah. Pada tahun 1639, Keshogunan Tokugawa mulai menjalankan kebijakan sakoku (“negara tertutup”) yang berlangsung selama dua setengah abad yang disebut periode Edo. Walaupun menjalani periode isolasi, orang Jepang terus mempelajari ilmu-ilmu dari Dunia Barat. Di Jepang, ilmu dari buku-buku Barat disebut rangaku (ilmu belanda) karena berasal dari kontak orang Jepang dengan enklave orang Belanda di Dejima, Nagasaki. Pada periode Edo, orang Jepang juga memulai studi tentang Jepang, dan menamakan “studi nasional” tentang Jepang sebagai kokugaku.

Zaman Modern

Japanese_Empire2

Kekaisaran Jepang terdiri dari sebagian besar Asia Timur dan Tenggara pada tahun 1942.

Pada 31 Maret 1854, kedatangan Komodor Matthew Perry dan “Kapal Hitam” Angkatan Laut Amerika Serikat memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap Dunia Barat melalui Persetujuan Kanagawa. Persetujuan-persetujuan selanjutnya dengan negara-negara Barat pada masa Bakumatsu membawa Jepang ke dalam krisis ekonomi dan politik. Kalangan samurai menganggap Keshogunan Tokugawa sudah melemah, dan mengadakan pemberontakan hingga pecah Perang Boshin tahun 1867-1868. Setelah Keshogunan Tokugawa ditumbangkan, kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar (Restorasi Meiji) dan sistem domain dihapus. Semasa Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari Dunia Barat. Kabinet Jepang mengatur Dewan Penasihat Kaisar, menyusun Konstitusi Meiji, dan membentuk Parlemen Kekaisaran. Restorasi Meiji mengubah Kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia yang menimbulkan konflik militer ketika berusaha memperluas pengaruh teritorial di Asia. Setelah mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, Jepang menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.

Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami “demokrasi Taisho” yang dibayang-bayangi bangkitnya ekspansionisme dan militerisme Jepang. Semasa Perang Dunia I, Jepang berada di pihak Sekutu yang menang, sehingga Jepang dapat memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan. Jepang terus menjalankan politik ekspansionis dengan menduduki Manchuria pada tahun 1931. Dua tahun kemudian, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa setelah mendapat kecaman internasional atas pendudukan Manchuria. Pada tahun 1936, Jepang menandatangani Pakta Anti-Komintern dengan Jerman Nazi, dan bergabung bergabung bersama Jerman dan Italia membentuk Blok Poros pada tahun 1941

Pada tahun 1937, invasi Jepang ke Manchuria memicu terjadinya Perang Tiongkok-Jepang Kedua (1937-1945) yang membuat Jepang dikenakan embargo minyak oleh Amerika Serikat Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, dan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Serangan Pearl Harbor menyeret AS ke dalam Perang Dunia II. Setelah kampanye militer yang panjang di Samudra Pasifik, Jepang kehilangan wilayah-wilayah yang dimilikinya pada awal perang. Amerika Serikat melakukan pengeboman strategis terhadap Tokyo, Osaka dan kota-kota besar lainnya. Setelah AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 (Hari Kemenangan atas Jepang).

Perang membawa penderitaan bagi rakyat Jepang dan rakyat di wilayah jajahan Jepang. Berjuta-juta orang tewas di negara-negara Asia yang diduduki Jepang di bawah slogan Kemakmuran Bersama Asia. Hampir semua industri dan infrastruktur di Jepang hancur akibat perang. Pihak Sekutu melakukan repatriasi besar-besaran etnik Jepang dari negara-negara Asia yang pernah diduduki Jepang. Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh yang diselenggarakan pihak Sekutu mulai 3 Mei 1946 berakhir dengan dijatuhkannya hukuman bagi sejumlah pemimpin Jepang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan perang.

1280px-Skyscrapers_Shinjuku_2007_rev

Pencakar langit di Shinjuku, Tokyo

Pada tahun 1947, Jepang memberlakukan Konstitusi Jepang yang baru. Berdasarkan konstitusi baru, Jepang ditetapkan sebagai negara yang menganut paham pasifisme dan mengutamakan praktik demokrasi liberal. Pendudukan AS terhadap Jepang secara resmi berakhir pada tahun 1952 dengan ditandatanganinya Perjanjian San Francisco. Walaupun demikian, pasukan AS tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan penting di Jepang, khususnya di Okinawa. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara secara resmi menerima Jepang sebagai anggota pada tahun 1956.

Seusai Perang Dunia II, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan menempatkan Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor dua di dunia, dengan rata-rata pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 10% per tahun selama empat dekade. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Jepang berakhir pada awal tahun 1990-an setelah jatuhnya ekonomi gelembung.

Politik


Parlemen

Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.

Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480 anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.

Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.

Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.

Keluarga Kekaisaran

Famille_royale_japonaise

Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko (tampak tengah), serta Pangeran Naruhito dan istri (di sebelah kanan).

Kaisar Akihito adalah Kaisar Jepang yang sekarang. Kaisar Akihito naik takhta sebagai kaisar ke-125 setelah ayahandanya, Kaisar Hirohito mangkat pada 7 Januari 1989. Upacara kenaikan tahta Kaisar Akihito dilangsungkan pada 12 November 1990. Putra Mahkota Naruhito, menikah dengan Putri Mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko (Putri Toshi). Adik dari Putra Mahkota Naruhito bernama Pangeran Akishino, menikah dengan Kiko Kawashima yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki dua anak perempuan (Putri Mako dan Putri Kako), serta anak laki-laki bernama Pangeran Hisahito.

Geografi


Mountfujijapan

Gunung Fuji, bunga sakura, dan shinkansen. Ketiganya merupakan simbol Jepang

Jepang memiliki lebih dari 3.000 pulau yang terletak di pesisir Lautan Pasifik di timur benua Asia. Istilah Kepulauan Jepang merujuk kepada empat pulau besar, dari utara ke selatan, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Sekitar 70% hingga 80% dari wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan, dan cocok untuk pertanian, industri, serta permukiman. Daerah yang curam berbahaya untuk dihuni karena risiko tanah longsor akibat gempa bumi, kondisi tanah yang lunak, dan hujan lebat. Oleh karena itu, permukiman penduduk terpusat di kawasan pesisir. Jepang termasuk salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia.

Gempa bumi berkekuatan rendah dan sesekali letusan gunung berapi sering dialami Jepang karena letaknya di atas Lingkaran Api Pasifik di pertemuan tiga lempeng tektonik. Gempa bumi yang merusak sering menyebabkan tsunami. Setiap abadnya, di Jepang terjadi beberapa kali tsunami. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Jepang adalah Gempa bumi Chūetsu 2004 dan Gempa bumi besar Hanshin tahun 1995. Keadaan geografi menyebabkan Jepang memiliki banyak sumber mata air panas, dan sebagian besar di antaranya telah dibangun sebagai daerah tujuan wisata.

Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian empat musim yang jelas. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju, namun sebaliknya wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis. Iklim juga dipengaruhi tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke Lautan Pasifik pada musim dingin, dan sebaliknya pada musim panas.

Iklim Jepang terbagi atas enam zona iklim:

  • Hokkaido: Kawasan paling utara beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membekukan, serta musim panas yang sejuk. Presipitasi tidak besar, namun salju banyak turun ketika musim dingin.
  • Laut Jepang: Di pantai barat Pulau Honshu, tiupan angin dari barat laut membawa salju yang sangat lebat. Pada musim panas, kawasan ini lebih sejuk dibandingkan kawasan Pasifik. Walaupun demikian, suhu di kawasan ini kadangkala dapat menjadi sangat tinggi akibat fenomena angin fohn.
  • Dataran Tinggi Tengah: Wilayah ini beriklim pedalaman dengan perbedaan suhu rata-rata musim panas-musim dingin yang sangat mencolok. Perbedaan suhu antara malam hari dan siang hari juga sangat mencolok.
  • Laut Pedalaman Seto: Barisan pegunungan di wilayah Chugoku dan Shikoku menghalangi jalur tiupan angin musim, sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang.
  • Samudra Pasifik: Kawasan pesisir bagian timur Jepang mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak banyak turun salju. Sebaliknya, musim panas menjadi begitu lembap akibat tiupan angin musim dari tenggara.
  • Kepulauan Ryukyu: Kepulauan di barat daya Jepang termasuk Kepulauan Ryukyu beriklim subtropis, hangat sewaktu musim dingin dan suhu yang tinggi sepanjang musim panas. Presipitasi sangat tinggi, terutama selama musim hujan. Taifun sangat sering terjadi.

Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jepang adalah 40,9 °C (105,6 °F) pada 16 Agustus 2007.

Musim hujan dimulai lebih awal di Okinawa, yakni sejak awal Mei. Garis depan musim hujan bergerak ke utara, namun berakhir di Jepang utara sebelum mencapai Hokkaido. Di sebagian besar wilayah Honshu, awal musim hujan dimulai pertengahan Juni dan berlangsung selama enam minggu. Taifun sering terjadi sepanjang September dan Oktober. Penyebabnya adalah tekanan tropis di garis khatulistiwa yang bergerak dari barat daya ke timur laut, dan sering membawa hujan yang sangat lebat.

Hubungan Luar Negeri dan Militer


1024px-JMSDF_DDH_181_Hyuga

Kapal pengangkut helikopter kelas Hyuga milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang

Jepang memiliki hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Amerika Serikat, dan menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan pakta keamanan Jepang-AS. Sejak diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956, Jepang telah sepuluh kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk tahun 2009-2010. Jepang adalah salah satu negara G4 yang sedang mengusulkan perluasan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai negara anggota G8, APEC, ASEAN Plus 3, dan peserta Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, Jepang aktif dalam hubungan internasional dan mempererat persahabatan Jepang dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Pakta pertahanan dengan Australia ditandatangani pada Maret 2007, dan dengan India pada Oktober 2008. Pada tahun 2007, Jepang adalah negara donor Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) terbesar kelima di dunia. Negara penerima bantuan ODA terbesar dari Jepang adalah Indonesia, dengan total bantuan lebih dari AS$29,5 miliar dari tahun 1960 hingga 2006.

Jepang bersengketa dengan Rusia mengenai Kepulauan Kuril dan dengan Korea Selatan mengenai Batu Liancourt. Kepulauan Senkaku yang di bawah pemerintahan Jepang dipermasalahkan oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan.

Pasal 9 Konstitusi Jepang berisi penolakan terhadap perang dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan persengketaan internasional. Pasal 9 Ayat 2 berisi pelarangan kepemilikan angkatan bersenjata dan penolakan atas hak keterlibatan dalam perang. Jepang memiliki Pasukan Bela Diri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, dan terdiri dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang (JGSDF), Angkatan Laut Bela Diri Jepang (JMSDF), dan Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). Pada tahun 1991, kapal penyapu ranjau Angkatan Laut Bela Diri Jepang ikut membersihkan ranjau laut di Teluk Persia (lepas pantai Kuwait) bersama kapal penyapu ranjau dari delapan negara. Atas permintaan Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja (1992-1993), Jepang mengirimkan pengamat gencatan senjata, pemantau pemilihan umum, polisi sipil, dan dukungan logistik seperti perbaikan jalan dan jembatan. Di Irak, pasukan nontempur Jepang membantu misi kemanusiaan dan kegiatan rekonstruksi infrastruktur mulai Desember 2003 hingga Februari 2009.

Pembagian Daerah Administratif


Jepang terdiri dari 47 prefektur, masing-masing diawasi oleh gubernur, birokrasi legislatif dan administratif. Setiap prefektur dibagi lagi menjadi kota, kota dan desa. Negara ini sedang mengalami reorganisasi administrasi dengan menggabungkan banyak kota besar, kota kecil dan desa dengan satu sama lain. Proses ini akan mengurangi jumlah wilayah administratif sub-prefektur dan diharapkan dapat memotong biaya administrasi.

Opera Snapshot_2017-12-09_182350_id.wikipedia.org

Ekonomi


576px-Tokyo_stock_exchange

Bursa Saham Tokyo, bursa efek terbesar nomor dua di dunia.

Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan Barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi zaibatsu, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini.

Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut “keajaiban ekonomi Jepang”, yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an. Dekade 1980-an merupakan masa keemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza 1985, dolar AS mengalami depresiasi terhadap yen. Pada Februari 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen. Akibatnya, terjadi surplus likuiditas dan penciptaan uang dalam jumlah besar. Spekulasi menyebabkan harga saham dan realestat terus meningkat, dan berakibat pada penggelembungan harga aset. Harga tanah terutama menjadi sangat tinggi akibat adanya “mitos tanah” bahwa harga tanah tidak akan jatuh. Ekonomi gelembung Jepang jatuh pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of Japan pada 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%. Pada 1990, pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkei dan harga tanah jatuh pada Desember 1989 dan musim gugur 1990. Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi riil hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan penggelembungan harga aset pada 1980-an. Institusi keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2000.

Jepang adalah perekonomian terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang bersama Jerman dan Korea Selatan adalah 3 negara yang pernah mencatatkan diri sebagai negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang sejarah dunia, dengan PDB nominal sekitar AS$4,5 triliun., dan perekonomian terbesar ke-3 di dunia setelah AS dan Republik Rakyat Tiongkok dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Industri utama Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, realestat, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar tiga perempat dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa.

Yokohama_MinatoMirai21

Distrik Minato Mirai 21 di Yokohama. Ekonomi Jepang sangat mengandalkan sektor jasa.

Hingga tahun 2001, jumlah angkatan kerja Jepang mencapai 67 juta orang. Tingkat pengangguran di Jepang sekitar 4%. Pada tahun 2007, Jepang menempati urutan ke-19 dalam produktivitas tenaga kerja. Menurut indeks Big Mac, tenaga kerja di Jepang mendapat upah per jam terbesar di dunia. Toyota Motor, Mitsubishi UFJ Financial, Nintendo, NTT DoCoMo, Nippon Telegraph & Telephone, Canon, Matsushita Electric Industrial, Honda, Mitsubishi Corporation, dan Sumitomo Mitsui Financial adalah 10 besar perusahaan Jepang pada tahun 2008. Sejumlah 326 perusahaan Jepang masuk ke dalam daftar Forbes Global 2000 atau 16,3% dari 2000 perusahaan publik terbesar di dunia (data tahun 2006). Bursa Saham Tokyo memiliki total kapitalisasi pasar terbesar nomor dua di dunia. Indeks dari 225 saham perusahaan besar yang diperdagangkan di Bursa Saham Tokyo disebut Nikkei 225.

Dalam Indeks Kemudahan Berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Kapitalisme model Jepang memiliki sejumlah ciri khas. Keiretsu adalah grup usaha yang beranggotakan perusahaan yang saling memiliki kerja sama bisnis dan kepemilikan saham. Negosiasi upah (shuntō) berikut perbaikan kondisi kerja antara manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi. Budaya bisnis Jepang mengenal konsep-konsep lokal, seperti Sistem Nenkō, nemawashi, salaryman, dan office lady. Perusahaan di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan jaminan pekerjaan seumur hidup. Kejatuhan ekonomi gelembung yang diikuti kebangkrutan besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan jaminan pekerjaan seumur hidup mulai ditinggalkan. Perusahaan Jepang dikenal dengan metode manajemen seperti The Toyota Way. Aktivisme pemegang saham sangat jarang. Dalam Indeks Kebebasan Ekonomi, Jepang menempati urutan ke-5 negara paling laissez-faire di antara 41 negara Asia Pasifik.

Toyota_Prius_side

Mobil hibrida Toyota Prius. Produk otomotif dan elektronik adalah komoditas ekspor unggulan Jepang.

Total ekspor Jepang pada tahun 2005 adalah 4.210 dolar AS per kapita. Pasar ekspor terbesar Jepang tahun 2006 adalah Amerika Serikat 22,8%, Uni Eropa 14,5%, Tiongkok 14,3%, Korea Selatan 7,8%, Taiwan 6,8%, dan Hong Kong 5,6%. Produk ekspor unggulan Jepang adalah alat transportasi, kendaraan bermotor, elektronik, mesin-mesin listrik, dan bahan kimia. Negara sumber impor terbesar bagi Jepang pada tahun 2006 adalah Tiongkok 20,5%, AS 12,0%, Uni Eropa 10,3%, Arab Saudi 6,4%, Uni Emirat Arab 5,5%, Australia 4,8%, Korea Selatan 4,7%, dan Indonesia 4,2%. Impor utama Jepang adalah mesin-mesin dan perkakas, minyak bumi, bahan makanan, tekstil, dan bahan mentah untuk industri.

Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia (senilai AS$ 14 miliar). Jepang berada di peringkat ke-6 setelah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili, dengan total tangkapan ikan yang terus menurun sejak 1996.

Pertanian adalah sektor industri andalan hingga beberapa tahun seusai Perang Dunia II. Menurut sensus tahun 1950, sekitar 50% angkatan kerja berada di bidang pertanian. Sepanjang “masa keajaiban ekonomi Jepang”, angkatan kerja di bidang pertanian terus menyusut hingga sekitar 4,1% pada tahun 2008. Pada Februari 2007 terdapat 1.813.000 keluarga petani komersial, namun di antaranya hanya kurang dari 21,2% atau 387.000 keluarga petani pengusaha. Sebagian besar angkatan kerja pertanian sudah berusia lanjut, sementara angkatan kerja usia muda hanya sedikit yang bekerja di bidang pertanian.

Diperkirakan oleh pengamat ekonomi bahwa, Jepang bersama Korea Selatan, India dan RRT akan benar-benar mendominasi dunia pada tahun 2030 dan mematahkan dominasi barat atas perekonomian dunia.

Demografi


Shibuya_night

Pemandangan perempatan Shibuya pada malam hari. Perempatan Shibuya dikenal sangat ramai dengan penyeberang jalan.

Itsukushima_torii_distance

Kuil Shinto Itsukushima Situs Warisan Dunia UNESCO.

Populasi Jepang diperkirakan sekitar 127,614 juta orang (perkiraan 1 Februari 2009). Masyarakat Jepang homogen dalam etnis, budaya dan bahasa, dengan sedikit populasi pekerja asing. Di antara sedikit penduduk minoritas di Jepang terdapat orang Korea Zainichi, Tionghoa Zainichi, orang Filipina, orang Brazil-Jepang, dan orang Peru-Jepang. Pada 2003, ada sekitar 136.000 orang Barat yang menjadi ekspatriat di Jepang.

Kewarganegaraan Jepang diberikan kepada bayi yang dilahirkan dari ayah atau ibu berkewarganegaraan Jepang, ayah berkewarganegaraan Jepang yang wafat sebelum bayi lahir, atau bayi yang lahir di Jepang dengan ayah/ibu tidak diketahui/tidak memiliki kewarganegaraan. Suku bangsa yang paling dominan adalah penduduk asli yang disebut suku Yamato dan kelompok minoritas utama yang terdiri dari penduduk asli suku Ainu dan Ryukyu, ditambah kelompok minoritas secara sosial yang disebut burakumin.

Pada tahun 2006, tingkat harapan hidup di Jepang adalah 81,25 tahun, dan merupakan salah satu tingkat harapan hidup tertinggi di dunia. Namun populasi Jepang dengan cepat menua sebagai dampak dari ledakan kelahiran pascaperang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Pada tahun 2004, sekitar 19,5% dari populasi Jepang sudah berusia di atas 65 tahun.

Perubahan dalam struktur demografi menyebabkan sejumlah masalah sosial, terutama kecenderungan menurunnya populasi angkatan kerja dan meningkatnya biaya jaminan sosial seperti uang pensiun. Masalah lain termasuk meningkatkan generasi muda yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki keluarga ketika dewasa. Populasi Jepang dikhawatirkan akan merosot menjadi 100 juta pada tahun 2050 dan makin menurun hingga 64 juta pada tahun 2100. Pakar demografi dan pejabat pemerintah kini dalam perdebatan hangat mengenai cara menangani masalah penurunan jumlah penduduk. Imigrasi dan insentif uang untuk kelahiran bayi sering disarankan sebagai pemecahan masalah penduduk Jepang yang semakin menua.

Perkiraan tertinggi jumlah penganut agama Buddha sekaligus Shinto adalah 84-96% yang menunjukkan besarnya jumlah penganut sinkretisme dari kedua agama tersebut. Walaupun demikian, perkiraan tersebut hanya didasarkan pada jumlah orang yang diperkirakan ada hubungan dengan kuil, dan bukan jumlah penduduk yang sungguh-sungguh menganut kedua agama tersebut. Professor Robert Kisala (dari Universitas Nanzan) memperkirakan hanya 30% dari penduduk Jepang yang mengaku menganut suatu agama.

Taoisme dan Konfusianisme dari Tiongkok juga memengaruhi kepercayaan dan tradisi Jepang. Agama di Jepang cenderung bersifat sinkretisme dengan hasil berupa berbagai macam tradisi, seperti orang tua membawa anak-anak ke upacara Shinto, pelajar berdoa di kuil Shinto meminta lulus ujian, pernikahan ala Barat di kapel atau gereja Kristen, sementara pemakaman diurus oleh kuil Buddha. Penduduk beragama Kristen hanya minoritas sejumlah (2.595.397 juta atau 2,04%). Kebanyakan orang Jepang mengambil sikap tidak peduli terhadap agama dan melihat agama sebagai budaya dan tradisi. Bila ditanya mengenai agama, mereka akan mengatakan bahwa mereka beragama Buddha hanya karena nenek moyang mereka menganut salah satu sekte agama Buddha. Selain itu, di Jepang sejak pertengahan abad ke-19 bermunculan berbagai sekte agama baru (Shinshūkyō) seperti Tenrikyo dan Aum Shinrikyo (atau Aleph).

Lebih dari 99% penduduk Jepang berbicara bahasa Jepang sebagai bahasa ibu. Bahasa Jepang adalah bahasa aglutinatif dengan tuturan hormat (kata honorifik) yang mencerminkan hierarki dalam masyarakat Jepang. Pemilihan kata kerja dan kosakata menunjukkan status pembicara dan pendengar. Menurut kamus bahasa Jepang Shinsen-kokugojiten, kosakata dari Tiongkok berjumlah sekitar 49,1% dari kosakata keseluruhan, kata-kata asli Jepang hanya 33,8% dan kata serapan sekitar 8,8%. Bahasa Jepang ditulis memakai aksara kanji, hiragana, dan katakana, ditambah huruf Latin dan penulisan angka Arab. Bahasa Ryukyu yang juga termasuk salah satu keluarga bahasa Japonik dipakai orang Okinawa, tetapi hanya sedikit dipelajari anak-anak. Bahasa Ainu adalah bahasa mati dengan hanya sedikit penutur asli yang sudah berusia lanjut di Hokkaido. Murid sekolah negeri dan swasta di Jepang hanya diharuskan belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris.

Opera Snapshot_2017-12-09_182847_id.wikipedia.org

Pendidikan


1024px-Yasuda_Auditorium,_Tokyo_University_-_Nov_2005

Auditorium Yasuda di Universitas Tokyo

Pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi diperkenalkan di Jepang pada 1872 sebagai hasil Restorasi Meiji. Sejak 1947, program wajib belajar di Jepang mewajibkan setiap warga negara untuk untuk bersekolah selama 9 tahun di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (dari usia 6 hingga 15 tahun). Di kalangan penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat melek huruf sebesar 99%, laki-laki: 99%; perempuan: 99% (2002).

Hampir semua murid meneruskan ke Sekolah Menengah Atas, dan menurut MEXT sekitar 75,9% lulusan sekolah menengah atas pada tahun 2005 melanjutkan ke universitas, akademi, sekolah keterampilan, atau lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pendidikan di Jepang sangat kompetitif, khususnya dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dua peringkat teratas universitas di Jepang ditempati oleh Universitas Tokyo dan Universitas Keio. Dalam peringkat yang disusun Program Penilaian Pelajar Internasional dari OECD, pengetahuan dan keterampilan anak Jepang berusia 15 tahun berada di peringkat nomor enam terbaik di dunia.

Budaya


1280px-Kinkaku-ji_01

Kinkaku-ji atau ‘Kuil Emas Pavilion’ di Kyoto dan Situs Warisan Dunia UNESCO.

Budaya Jepang mencakup interaksi antara budaya asli Jomon yang kukuh dengan pengaruh dari luar negeri yang menyusul. Mula-mula Tiongkok dan Korea banyak membawa pengaruh, bermula dengan perkembangan budaya Yayoi sekitar 300 SM. Gabungan tradisi budaya Yunani dan India, memengaruhi seni dan keagamaan Jepang sejak abad ke-6 Masehi, dilengkapi dengan pengenalan agama Buddha sekte Mahayana. Sejak abad ke-16, pengaruh Eropa menonjol, disusul dengan pengaruh Amerika Serikat yang mendominasi Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jepang turut mengembangkan budaya yang original dan unik, dalam seni (ikebana, origami, ukiyo-e), kerajinan tangan (pahatan, tembikar, persembahan (boneka bunraku, tarian tradisional, kabuki, noh, rakugo), dan tradisi (permainan Jepang, onsen, sento, upacara minum teh, taman Jepang), serta makanan Jepang.

Kini, Jepang merupakan salah sebuah pengekspor budaya pop yang terbesar. Anime, manga, mode, film, kesusastraan, permainan video, dan musik Jepang menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang lain. Pemuda Jepang gemar menciptakan trend baru dan kegemaran mengikut gaya mereka memengaruhi mode dan trend seluruh dunia. Pasar muda-mudi yang amat baik merupakan ujian untuk produk-produk elektronik konsumen yang baru, di mana gaya dan fungsinya ditentukan oleh pengguna Jepang, sebelum dipertimbangkan untuk diedarkan ke seluruh dunia.

Chakin-sushi2

Chakinzushi, sushi yang dibungkus telur dadar tipis.

Baru-baru ini Jepang mula mengekspor satu lagi komoditas budaya yang bernilai: olahragawan. Popularitas pemain bisbol Jepang di Amerika Serikat meningkatkan kesadaran warga negara Barat tersebut terhadap segalanya mengenai Jepang.

Orang Jepang biasanya gemar memakan makanan tradisi mereka. Sebagian besar acara TV pada waktu petang dikhususkan pada penemuan dan penghasilan makanan tradisional yang bermutu. Makanan Jepang mencetak nama di seluruh dunia dengan sushi, yang biasanya dibuat dari berbagai jenis ikan mentah yang digabungkan dengan nasi dan wasabi. Sushi memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Makanan Jepang bertumpu pada peralihan musim, dengan menghidangkan mi dingin dan sashimi pada musim panas, sedangkan ramen panas dan shabu-shabu pada musim dingin.

Peringkat Internasional


  • Indeks Pembangunan Manusia – peringkat ke-8 dan 3 besar di Asia
  • Indeks Kebebasan Pers – peringkat ke-11
  • PDB – peringkat ke-2
  • Indeks Kualitas Hidup – peringkat ke-17
  • Indeks Persepsi Korupsi – peringkat ke-17
  • Indeks Kebebasan Ekonomi – peringkat ke-17
  • Laporan Daya Saing Global – peringkat ke-7
  • Peringkat dunia FIFA – peringkat 23
  • Total Perdagangan Internasional – peringkat 2

Daftar Negara Berdaulat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Read also: 193 Nama Negara di Dunia
peta-193-negara-di-dunia

Daftar negara di dunia berikut ini, yang disusun urut berdasarkan abjad, merupakan suatu gambaran dari negara-negara yang ada di dunia. Daftar ini meliputi negara yang merupakan negara berdaulat dan negara dengan pengakuan internasional terbatas. Entitas yang merupakan bagian integral dari suatu negara, entitas khusus yang diakui melalui kesepakatan atau perjanjian internasional, wilayah dependensi, dan negara mikro tidak termasuk ke dalam daftar ini.

Nama negara dalam daftar ini dinyatakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa resminya masing-masing, meliputi nama singkat normatif atau resmi (misal: Indonesia) dan nama lengkap resmi (misal: Republik Indonesia).

Negara berdaulat yang diakui secara internasional


Negara berdaulat yang diakui secara internasional terdiri dari 194 negara sebagai berikut:

Berdasarkan benua 53 negara terletak di Afrika, 50 di Asia, 50 di Eropa, 23 di Amerika Utara, 12 di Amerika Selatan, dan 14 di Oseania (beberapa negara masuk dalam dua benua, seperti Rusia dan Turki)

Opera Snapshot_2017-12-09_154311_id.wikipedia.org

Negara dengan pengakuan internasional terbatas


Negara dengan pengakuan internasional terbatas terdiri dari 10 negara yang bukan merupakan anggota PBB, tetapi dapat didefinisikan sebagai negara menurut hukum kebiasaan internasional sesuai dengan preseden Konvensi Montevideo, sebagai berikut:

  • 4 negara dengan pengakuan internasional hanya dari beberapa negara dan memenuhi klausa (d) dari Konvensi Montevideo (capacity to enter into relations with the other states) sehubungan dengan keanggotaannya dalam organisasi internasional (seperti Bank Dunia, Uni Afrika)
    • 1 negara, memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 100 negara dan hubungan informal dengan 25 negara lainnya: Palestina
    • 1 negara, diakui oleh 91 negara anggota PBB dan Republik Tiongkok (Taiwan), memiliki hubungan informal dengan 6 negara lainnya: Republik Kosovo.
    • 1 negara, diakui oleh 84 negara anggota PBB, anggota Uni Afrika, mengendalikan sebagian wilayah Sahara Barat: Republik Demokratik Arab Sahrawi.
    • 1 negara, memperebutkan pengakuan dengan satu negara anggota PBB, diakui oleh 22 negara anggota PBB dan Tahta Suci (Vatikan) sebagai negara yang mewakili Tiongkok, tetapi tidak lagi diakui oleh PBB sejak 25 Oktober 1971: Republik Tiongkok (umumnya disebut sebagai Taiwan).

Opera Snapshot_2017-12-09_154353_id.wikipedia.org

  • 6 negara dengan sedikit atau tanpa pengakuan internasional.
    • 1 negara, diakui oleh 6 negara anggota PBB, Nagorno-Karabakh, Ossetia Selatan, dan Transnistria: Republik Abkhazia
    • 1 negara, diakui oleh 5 negara anggota PBB, Abkhazia, Nagorno-Karabakh, dan Transnistria: Republik Ossetia Selatan
    • 1 negara, diakui oleh 1 negara anggota PBB (Turki) dan memiliki hubungan informal dengan 19 negara lainnya: Republik Turki Siprus Utara
    • 1 negara, diakui oleh Abkhazia, Nagorno-Karabakh, dan Ossetia Selatan: Transnistria
    • 1 negara, diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan, dan Transnistria: Republik Nagorno-Karabakh
    • 1 negara, tidak diakui oleh satu negarapun: Republik Somaliland.

Opera Snapshot_2017-12-09_154424_id.wikipedia.org

 

Daftar Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

1280px-United_Nations_Members_(green–grey_scheme).svg

Peta negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016, dengan kawasan mereka (termasuk teritorial dependen) yang diakui oleh PBB berwarna hijau

 

United_Nations_Geneva_2010-07-01

Bendera-bendera dari negara-negara anggota PBB, di depan Istana Bangsa-Bangsa (Jenewa, Swiss). Sejak 2015, bendera dari dua negara pengamat non-anggota PBB dikibarkan bersama bendera-bendera dari 193 negara anggota.

Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 193 negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memiliki perwakilan setara dalam Majelis Umum PBB. PBB adalah organisasi antar-pemerintahan terbesar di dunia, di atas Organisasi Kerja Sama Islam.

Kriteria untuk pemasukan anggota baru ke PBB tercantum dalam Piagam II, Artikel 4 dari Piagam PBB:

  • Keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka kepada seluruh negara cinta damai yang menerima obligasi yang tercantum dalam Piagam saat ini dan, dalam pengadilan Organisasi, dapat dan mengkehendaki pelaksanaan obligasi tersebut.
  • Pemasukan negara manapun semacam itu menjadi anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diefektifkan oleh sebuah keputusan dari Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Sebuah rekomendasi untuk pemasukan dari Dewan Keamanan mensyaratkan suara afirmatif dari setidaknya sembilan dari lima belas anggota dewan tersebut, dengan tak ada lima anggota tetap yang memakai hak veto. Rekomendasi Dewan Keamanan harus kemudian disepakati dalam Majelis Umum oleh dua per tiga suara mayoritas.

Dalam prinsipnya, hanya negara-negara berdaulat yang bisa menjadi anggota PBB, dan sekarang seluruh anggota PBB adalah negara berdaulat. Meskipun lima anggota tidak berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, semuanya kemudian meraih kemerdekaan penuh antara 1946 dan 1991. Karena sebuah negara hanya dapat diterima keanggotaannya di PBB atas persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Umum, sejumlah negara yang dianggap berdaulat menurut Konvensi Montevideo tidak menjadi anggota PBB. Ini karena PBB tak menganggap mereka memenuhi kedaulatan, terutama karena kurangnya pengakuan internasional atau karena penentangan dari salah satu anggota tetap.

Selain negara anggota, PBB juga mengundang negara-negara non-anggota untuk menjadi pengamat di Majelis Umum PBB (sekarang dua: Tahta Suci dan Palestina), yang membolehkan mereka ikut serta dan berpendapat di pertemuan-pertemuan Majelis Umum, namun tidak memberikan suara. Para pengamat umumnya adalah organisasi antar pemerintahan dan entitas yang kenegaraan dan kedaulatannya tak terdefinisi.

Daftar isi
1 Anggota asli
2 Anggota saat ini
3 Bekas anggota
3.1 Republik Tiongkok
3.1.1 Tawaran untuk pemasukan kembali sebagai perwakilan Taiwan
3.2 Cekoslowakia
3.3 Republik Demokratik Jerman
3.4 Tanganyika dan Zanzibar
3.5 Uni Republik Sosialis Soviet
3.6 Republik Arab Bersatu
3.7 Yaman dan Demokratik Yaman
3.8 Yugoslavia
4 Penangguhan, pengeluaran, dan penarikan anggota
4.1 Penarikan Indonesia (1965–1966)
5 Pengamat dan non-anggota

Anggota Asli


United_Nations_Member_States-1945

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, setelah Perang Dunia II. Biru muda menandakan anggota pendiri. Biru tua menandakan teritorial dan protektorat anggota pendiri.

Opera Snapshot_2017-12-09_150108_id.wikipedia.org

UN_Member_Countries_World.svg

Peta negara anggota PBB saat ini menurut tanggal pemasukan.

PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat) dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebanyak 51 anggota asli (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun tersebut; 50 diantaranya menandatangani Piagam tersebut di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Francisco pada 26 Juni 1945, sementara Polandia, yang tidak terwakili di konferensi tersebut, menandatanganinya pada 15 Oktober 1945.

Para anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brasil, Belarusia, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Cekoslowakia, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Yunani, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Irak, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Nicaragua, Norwegia, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Suriah, Turki, Ukraina, Uruguay, Venezuela dan Yugoslavia.

Diantara anggota-anggota asli, 49 anggota masih merupakan anggota PBB atau memiliki keanggotaan mereka di PBB yang diteruskan oleh sebuah negara penerus (lihat di bawah); contohnya, keanggotaan Uni Soviet dilanjutkan oleh Federasi Rusia setelah pembubarannya (lihat bagian Bekas anggota: Uni Republik Sosialis Soviet). Dua anggota asli lainnya, Cekoslowakia dan Yugoslavia (bernama lengkap Republik Federal Sosialis Yugoslavia), telah dibubarkan dan keanggotannya dalam PBB tak diteruskan dari 1992 oleh satu negara penerus manapun (lihat bagian Bekas anggota: Cekoslowakia dan Bekas anggota: Yugoslavia).

Pada masa pendirian PBB, kursi Tiongkok di PBB diduduki oleh Republik Tiongkok, namun akibat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 pada 1971, kursi tersebut sekarang dipegang oleh Republik Rakyat Tiongkok (lihat bagian Bekas anggota: Republik Tiongkok (Taiwan)).

Sejumlah anggota asli belum berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, dan baru meraih kemerdekaan penuh pada masa setelahnya:

  • Belarus (saat itu Republik Sosialis Soviet Belarusia) dan Ukraina (saat itu Republik Sosialis Soviet Ukraina) sama-sama republik konstituen di Uni Soviet, sampai meraih kemerdekaan penuh pada 1991.
  • India (yang merupakan teritorial pada masa itu, sebelum Pemisahan India, juga meliputi teritorial saat ini dari Pakistan dan Bangladesh) berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, sampai meraih kemerdekaan penuh pada 1947.
  • Filipina (saat itu Persemakmuran Filipina) adalah sebuah persemakmuran dari Amerika Serikat, sampai meraih kemerdekaan penuh pada 1946.
  • Selandia Baru, meskipun berdaulat secara de facto pada masa itu, “baru meraih kapasitas penuh untuk memasuki hubungan dengan negara-negara lain pada 1947 saat negara tersebut mengesahkan Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster. Ini terjadi 16 tahun setelah Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Statuta Westminster pada 1931 yang mengakui otonomi Selandia Baru. Jika mengikuti kriteria Konvensi Montevideo, Selandia Baru belum meraih status kenegaraan de jure secara penuh sampai 1947.”

Anggota Saat Ini


Para anggota saat ini dan tanggal pemasukan mereka didaftarkan di bawah ini dengan perancangan resmi mereka yang dipakai oleh PBB.

Urutan abjad menurut perancangan resmi negara anggota dipakai untuk menentukan aransemen yang didudukkan dari sesi-sesi Majelis Umum, dimana sebuah penggambaran ditampilkan setiap tahun untuk memilih sebuah negara anggota pada titik mulai. Beberapa anggota memakai nama resmi lengkap mereka dan kemudian disortir dari nama-nama umum mereka: Republik Rakyat Demokratik Korea, Republik Demokratik Kongo, Republik Korea, Republik Moldova, Bekas Republik Yugoslav Makedonia (sebuah rujukan sementara yang dipakai untuk seluruh keperluan dalam PBB, didaftarkan di bawah T), dan Republik Bersatu Tanzania.

Negara-negara anggota dapat disortir oleh perancangan resmi mereka dan tanggal pemasukan dengan menekan tombol di bagian atas kolom. Lihat bagian-bagian terkait pada bekas anggota dengan menekan pranala-pranala dalam kolom Lihat pula.

Anggota-anggota aslinya didaftarkan dengan latar belakang biru.

Opera Snapshot_2017-12-09_143923_id.wikipedia.org

Bekas Anggota


Republik Tiongkok

China_map

Kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok

Republik Tiongkok (Republic of China, ROC) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan diangkat oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1949, akibat Perang Saudara Tiongkok, pemerintahan ROC pimpinan Kuomintang kehilangan kontrol efektif atas Tiongkok daratan dan berpindah ke pulau Taiwan, dan pemerintahan pimpinan Partai Komunis dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dideklarasikan pada 1 Oktober 1949, mengambil alih Tiongkok daratan. Pada 18 November 1949, PBB mengakui pembentukan Pemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok; namun, Pemerintahan Republik Tiongkok masuk mewakili Tiongkok di PBB, meskipun yuridiksi ROC atas Taiwan dan sejumlah pulau kecil berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. Kedua belah pihak menolak proporsal kompromi untuk mengijinkan kedua negara tersebut ikut dalam PBB, berdasarkan pada kebijakan Satu Tiongkok.

Pada 1970an, peralihan terjadi dalam lingkar diplomatik internasional dan RRT meraih kendali bagian atas dalam hubungan diplomatik internasional dan keputusan pengakuan. Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendebatkan pemasukan RRT ke PBB sebanyak 21 kali, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 diadopsi, yang mengakui bahwa “para perwakilan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan,” dan memutuskan “untuk merestorasi seluruh haknya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui para perwakilan Pemerintahannya sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk PBB, dan mengeluarkan para perwakilan Chiang Kai-shek dari tempat yang mereka duduki secara tak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam seluruh organisasi yang berkaitan dengannya.” Ini secara efektif mengalihkan kursi Tiongkok di PBB, termasuk kursi tetapnya di Dewan Keamanan, dari ROC ke RRT, dan mengeluarkan ROC dari PBB.

Selain kehilangan kursinya di PBB, Sekjen PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang membuat Majelis Umum menganggap Taiwan sebagai sebuah provinsi dari Tiongkok. Bahkan, Sekjen memutuskan agar tak menginjilkan ROC untuk menjadi sebuah pihak untuk traktat-traktat yang didepositkan dengannya.

Tawaran untuk pemasukan kembali sebagai perwakilan Taiwan

Voa_chinese_ma_ying_jeou_tw_09Oct10_480

Kepresidenan Ma Ying-jeou meliputi partisipasi pertama Republik Tiongkok pada sebuah badan PBB selama hampir 40 tahun.

Pada 1993, ROC mulai berkampanye untuk bergabung lagi dengan PBB secara terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok. Sejumlah opsi bermunculan, termasuk pengajuan keanggotaan dalam badan terspesialisasi, menyematkan status pengamat, penyematan keanggotaan penuh, atau mengangkat lagi resolusi 2758 untuk mengklaim kembali kursi Tiongkok di PBB.

Setiap tahun dari 1993–2006, negara-negara anggota mengajukan sebuah memorandum kepada Sekjen PBB yang meminta agar Majelis Umum PBB dapat mengijinkan ROC kembali ikut serta dalam PBB. Ajuan tersebut dipilih, ketimbang penyematan keanggotaan formal, karena itu dapat dilakukan oleh Majelis Umum, sementara penyematan keanggotaan akan membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan, dimana RRT memegang hak veto. Proporsal-proporsal awal merekomendasikan pengajuan ROC dengan perwakilan paralel atas Tiongkok, bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok, menunda reunifikasi pada masa mendatang, dengan mengutip contoh-contoh dari negara-negara terbagi lainnya yang menjadi negara anggota PBB terpisah, seperti Jerman Barat dan Jerman Timur serta Korea Utara dan Korea Selatan. Proporsal-proporsal berikutnya mendorong agar ROC dianggap menjadi negara terpisah, atas dasar RRT tak memiliki kedaulatan atas kawasan tersebut. Resolusi-resolusi yang diproporsalkan tersebut menyebut ROC dengan berbagai nama: “Republik Tiongkok di Taiwan” (1993–94), “Republik Tiongkok pada Taiwan” (1995–97, 1999–2002), “Republik Tiongkok” (1998), “Republik Tiongkok (Taiwan)” (2003) dan “Taiwan” (2004–06).

Namun, seluruh empat belas upaya gagal karena Komite Umum Majelis Umum kurang melibatkan masalah tersebut pada agenda debat Majelis, di bawah penentangan kuat dari RRT.

Meskipun semua proporsal gagal meminta agar ROC diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PBB tanpa menspesifikasikan mekanisme sah apapun, pada 2007, ROC mewakilkan sebuah ajuan formal dengan nama “Taiwan” untuk keanggotaan penuh di PBB. Namun, pengajuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengutip Resolusi Majelis Umum 2758, tanpa dimajukan kepada Dewan Keamanan. Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon menyatakan bahwa:

Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap Republik Rakyat Tiongkok mewakili seluruh Tiongkok sebagai Pemerintahan Tiongkok yang sah dan tunggal. Keputusan sampai sekarang tentang harapan rakyat di Taiwan untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diputuskan atas dasar ini. Resolusi (Resolusi Majelis Umum 2758) yang kau sebutkan jelas menyebutkan bahwa Pemerintah Tiongkok adalah Pemerintah tunggal dan sah dan posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.

Menanggapi penolakan PBB atas pengajuannya, pemerintah ROC menyatakan bahwa Taiwan tak pernah dan tak akan pernah berada di bawah yuridiksi RRT, dan bahwa Resolusi Majelis Umum 2758 tak menyinggung masalah perwakilan Taiwan di PBB, sehingga itu tak dapat menghalangi keikutsertaan Taiwan di PBB sebagai negara berdaulat independen. Pemerintah ROC juga mengkritik Ban yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan mengembalikan pengajuan tersebut tanpa mengesahkannya ke Dewan Keamanan atau Majelis Umum, berseberangan dengan prosedur standar PBB (Peraturan Sementara Prosedur Dewan Keamanan, Bab X, Pasal 59). Di sisi lain, pemerintah RRT, yang telah menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan secara jelas menentang pengajuan otoritas Taiwan manapun untuk bergabung dengan PBB entah sebagai anggota maupun pengamat, memuji bahwa keputusan PBB “dibuat sejalan dengan Piagam PBB dan Resolusi 2758 dari Majelis Umum PBB, dan menunjukkan bahwa PBB dan seluruh negara anggotanya mengikuti kebijakan Satu Tiongkok”. Sekelompok negara anggota PBB mengajukan sebuah resolusi yang memajukan seruan Majelis Umum PBB terhadap Dewan Keamanan untuk menerima pengajuan tersebut.

Pada tahun berikutnya, dua referendum di Taiwan terhadap upaya pemerintah untuk meraih keikutsertaan di PBB tak membuahkan hasil karena kurangnya suara. Kejatuhan ROC menghasilkan sebuah kesepakatan yang baru, dengan para sekutunya mengajukan sebuah resolusi yang meminta agar “Republik Tiongkok (Taiwan)” diijinkan untuk memiliki “keterlibatan berarti” dalam badan terspesialisasi PBB. Lagi-lagi, masalah tersebut tidak dihiraukan pada agenda Majelis. Pada 2009, ROC memilih untuk tak mengirim masalah keterlibatannya di PBB untuk perdebatan di Majelis Umum untuk pertama kalinya sejak berkampanye pada 1993.

Pada Mei 2009, Departemen Kesehatan Republik Tiongkok diundang oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk menghadiri Majelis Kesehatan Dunia ke-62 sebagai pengamat dengan nama “Taipei Tiongkok”. Ini adalah keikutsertaan pertama ROC dalam sebuah acara yanga dakan oleh sebuah agensi terafiliasi PBB sejak 1971, sebagai hasil dari Hubungan Lintas Selat sejak Ma Ying-jeou menjadi Presiden Republik Tiongkok setahun sebelumnya.

Republik Tiongkok resmi diakui oleh 19 negara anggota PBB dan Tahta Suci. Negara tersebut memiliki hubungan diplomatik tak resmi dengan sekitar 100 negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang.

Cekoslowakia

Cekoslowakia bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dengan namanya dibuat menjadi Republik Federatif Ceko dan Slowakia pada 20 April 1990. Setelah Pembubaran Cekoslowakia, dalam sebuah surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Tetap-nya memberitahukan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Republik Federatif Ceko dan Slowakia tidak lagi berdiri pada 31 Desember 1992 dan bahwa Republik Ceko dan Slowakia, sebagai negara penerus, akan mengajukan keanggotaan di PBB. Kedua negara saling berebut status negara penerus tunggal. Kedua negara tersebut masuk ke PBB pada 19 Januari 1993.

Republik Demokratik Jerman

Baik Republik Federal Jerman (Jerman Barat) dan Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) masuk ke PBB pada 18 September 1973. Melalui bersatunya negara federal Jerman Timur dengan Republik Federal Jerman dari 3 Oktober 1990, kawasan Republik Demokratik Jerman menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, sekarang pendeknya disebut sebagai Jerman, Sehingga, Republik Federal Jerman masih menjadi anggota PBB sementara Republik Demokratik Jerman tidak lagi berdiri.

Tanganyika dan Zanzibar

Tanganyika masuk ke PBB pada 14 Desember 1961, dan Zanzibar masuk ke PBB pada 16 Desember 1963. Setelah ratifikasi pada 26 April 1964 dari Artikel Penyatuan antara Tanganyika dan Zanzibar, dua negara tersebut digabung untuk membentuk anggota tunggal “Republik Bersatu Tanganyika dan Zanzibar”, dengan namanya diubah menjadi Republik Bersatu Tanzania pada 1 November 1964.

Uni Republik Sosialis Soviet

Soviet_Union_map_1945-09-20_to_1946-02-02

USSR pada perbatasan dan republiknya yang disahkan oleh PBB. Perbatasan batas dan pembubaran berbagai republik terjadi sepanjang masa keanggotaannya.

Uni Republik Sosialis Soviet (Union of Soviet Socialist Republics, USSR) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan dirancang menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pembubaran USSR, dalam sebuah surat tertanggal 24 Desember 1991, Boris Yeltsin, Presiden Federasi Rusia, memberitahukan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa keanggotaan USSR dalam Dewan Keamanan dan seluruh badan PBB lainnya dilanjutkan oleh Federasi Rusia dengan dukungan 11 negara anggota Persemakmuran Negara-negara Independen.

Empat belas negara independen lainnya yang berdiri dari bekas Republik Soviet semuanya masuk PBB:

  1. Republik Sosialis Soviet Belarusia dan Republik Sosialis Soviet Ukraina bergabung dengan PBB pada 24 Oktober 1945 bersama dengan USSR. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Republik Sosialis Soviet Ukraina mengubah namanya menjadi Ukraina pada 24 Agustus 1991, dan pada 19 September 1991, Republik Sosialis Soviet Belarusia memberitahukan PBB bahwa negara tersebut mengubah namanya menjadi Belarus.
  2. Estonia, Latvia, dan Lithuania masuk ke PBB pada 17 September 1991, setelah meraih lagi kemerdekaan sebelum pembubaran USSR.
  3. Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgizstan, Republik Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan masuk ke PBB pada 2 Maret 1992.
  4. Georgia masuk ke PBB pada 31 Juli 1992.

Republik Arab Bersatu

NasserQuwatliUAR

Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser (duduk kanan) dan presiden Suriah Shukri al-Quwatli menandatangani prjanjian untuk membentuk Republik Arab Bersatu pada 1958. Persatuan politik jangka pendek tersebut banyak mewakili kedua negara tersebut dan memakai nama Mesir setelah Suriah menarik diri pada 1961.

Mesir dan Suriah sama-sama masuk ke PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945. Setelah sebuah plebisit pada 21 Februari 1958, Republik Arab Bersatu didirikan oleh Republik Arab Bersatu didirikan oleh sebuah penyatuan Mesir dan Suriah dan berlanjut sebagai sebuah anggota tunggal. Pada 13 Oktober 1961, Suriah meneruskan statusnya sebagai negara independen dan meneruskan keanggotaan terpisahnya di PBB. Mesir masih menjadi anggota PBB di bawah nama Republik Arab Bersatu, sampai kembali memakai nama aslinya pada 2 September 1971. Suriah mengubah namanya menjadi Republik Arab Suriah pada 14 September 1971.

Yaman dan Demokratik Yaman

Yaman (juga disebut Yaman Utara) masuk ke PBB pada 30 September 1947; Yaman Selatan masuk ke PBB pada 14 Desember 1967, dengan mengubah namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman pada 30 November 1970, dan kemudian disebut sebagai Demokratik Yaman. Pada 22 Mei 1990, dua negara tersebut digabung untuk membentuk Republik Yaman, yang masih menjadi anggota tunggal dengan nama Yaman.

Yugoslavia

1280px-Former_Yugoslavia_2006.svg

Republik Federal Sosialis Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara pada awal 1990an. Pada 2006, enam negara anggota PBB berasal dari bekas kawasannya. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008.

Republik Federal Sosialis Yugoslavia, yang disebut sebagai Yugoslavia, bergabung dengan PBB pada 24 Oktober 1945. Pada 1992, negara tersebut terpecah menjadi lima negara independen, yang semuanya masuk ke PBB pada masa berikutnya:

  • Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Slovenia masuk ke PBB pada 22 Mei 1992.
  • Makedonia masuk ke PBB pada 8 April 1993, dalam waktu sementara disebut pada seluruh keperluan di PBB dengan sebutan “bekas Republik Yugoslav Makedonia” sambil menunggu penetapan dari perbedaan yang timbul atas namanya.
  • Republik Federal Yugoslavia (kemudian berganti nama menjadi Serbia dan Montenegro) masuk ke PBB pada 1 November 2000.

Karena persengketaan atas negara penerus sahnya, negara anggota “Yugoslavia”, yang merujuk kepada Republik Federal Sosialis Yugoslavia, masih menjadi bahan pertimbangan resmi dari para anggota PBB selama beberapa tahun setelah pembubarannya. Setelah seluruh lima negara tersebut masuk sebagai anggota PBB baru, “Yugoslavia” dihapus dari pertimbangan resmi dari para anggota PBB.

Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik Yugoslav Montenegro dan Serbia, mengklaim dirinya sendiri sebagai negara penerus sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia; namun, pada 30 Mei 1992, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757 diadopsi, yang memberikan sanksi internasional terhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalam Peperangan Yugoslavia, dan menyatakan bahwa “klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum tak dapat diterima,” dan pada 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, dimana resolusi tersebut menyatakan bahwa “Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tak bisa secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” dan sehingga memutuskan agar “Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tak dapat ikut serta dalam pengerjaan Majelis Umum”. Republik Federal Yugoslavia menolak penerimaan resolusi tersebut selama beberapa tahun, namun setelah pelengseran Presiden Slobodan Milošević dari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada 1 November 2000. Pada 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah adopsi dan penerapan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia.

Atas dasar sebuah referendum yang diadakan pada 21 Mei 2006, Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia dan Montenegro pada 3 Juni 2006. Dalam sebuah surat tertanggal hari yang sama, Presiden Serbia memberitahukan Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa keanggotaan Serbia dan Montenegro diteruskan oleh Serbia, setelah deklarasi kemerdekaan Montenegro, sejalan dengan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro. Montenegro masuk ke PBB pada 28 Juni 2006.

Setelah Perang Kosovo, kawasan Kosovo, yang pada masa itu merupakan sebuah provinsi otonomi dari Republik Federal Yugoslavia, berada di bawah pemerintahan sementara dari Misi PBB di Kosovo pada 10 Juni 1999. Negara 17 Februari 2008, kawasan tersebut mendeklarasikan kemerdekaan, namun tidak diakui oleh Serbia. Republik Kosovo tidak menjadi anggota PBB, namun menjadi anggota International Monetary Fund dan World Bank Group, keduanya adalah agensi terspesialisasi dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Kosovo diakui oleh 111 negara anggota PBB, termasuk tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Perancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat), sementara dua anggota lainnya—Tiongkok dan Rusia—tak mengakui Kosovo. Pada 22 Juli 2010, Mahkamah Internasional, badan yudisial primer PBB, mengeluarkan opini nasehat, yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tak mencederai hukum internasional.

Penangguhan, pengeluaran, dan penarikan anggota


Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah negara anggota dapat ditangguhkan atau dikeluarkan dari PBB. Dari Bab II, Artikel 5: 4]

Seorang Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang tindakan pencegahan atau penegakan yang diambil oleh Dewan Keamanan dapat ditangguhkan dari pemegangan hak dan tugas keanggotaan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Pemegangan hak dan tugas tersebut dapat dikembalikan oleh Dewan Keamanan.

Dari Artikel 6:

Seorang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara persisten mencederai Prinsip-Prinsip yang terkandung dalam Piagam saat ini dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Sejak pembentukannya, tak ada negara anggota yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari PBB di bawah ketentuan Artikel 5 dan 6. Namun, dalam beberapa kasus, negara-negara ditangguhkan atau dikeluarkan dari keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan PBB dengan alasan selain yang tercantum dalam Artikel 5 dan 6:

  • Pada 25 Oktober 1971, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 diadopsi, yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok menggantikan Republik Tiongkok (sejak 1949 hanya menguasai Taiwan) sebagai perwakilan sah Tiongkok di PBB dan secara efektif mengeluarkan Republik Tiongkok dari PBB pada 1971 (lihat bagian Bekas anggota: Republik Tiongkok). Tindakan ini tak mengikuti pengeluaran negara anggota di bawah ketentuan Artikel 6, karena ini harus memiliki persetujuan Dewan Keamanan dan dipertimbangkan oleh hak-hak veto oleh para anggota tetapnya, yang meliputi Republik Tiongkok itu sendiri dan
  • Amerika Serikat, yang pada masa itu masih mengakui Republik Tiongkok.
    Pada Oktober 1974, Dewan Keamanan mengeluarkan sebuah resolusi yang merekomendasikan agar Majelis Umum mengeluarkan Afrika Selatan dari PBB, berkenaan dengan Artikel 6 Piagam PBB, karena kebijakan-kebijakan apartheid-nya. Namun, resolusi tersebut tak diadopsi karena hak-hak veto dari tiga anggota tetap Dewan Keamanan: Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat. Tanggapannya, Majelis Umum memutuskan untuk menangguhkan Afrika Selatan dari keterlibatannya dalam pengerjaan sesi ke-29 Majelis tersebut pada 12 November 1974; namun, Afrika Selatan tak resmi ditangguhkan di bawah ketentuan Artikel 5. Penangguhan tersebut berlangsung sampai Majelis Umum menyambut Afrika Selatan kembali untuk partisipasi penuh dalam PBB pada 23 Juni 1994, setelah pemilihan-pemilihan sebelumnya pada tahun tersebut yang berlangsung sukses secara demokratis.
  • Pada 28 April 1992, Republik Federal Yugoslavia didirikan, oleh sisa-sisa republik Serbia dan Montenegro dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Pada 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, dimana resolusi tersebut menganggap bahwa “Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tak bisa otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” dan sehingga memutuskan agar “Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat berpartisipasi dalam kerja Majelis Umum”. Negara tersebut belum mengajukan keanggotaan sampai Slobodan Milošević lengser dari kepresidenan dan negara tersebut masuk pada 1 November 2000 (lihat bagian Bekas anggota: Yugoslavia).

Penarikan Indonesia (1965–1966)

Soekarno

Keputusan Presiden Indonesia Sukarno untuk menarik diri dari PBB pada 1965 merupakan satu-satunya peristiwa penarikan keanggotaan dalam sejarah PBB. Indonesia bergabung lagi dengan PBB setahun kemudian.

Sejak pembentukan PBB, hanya satu negara anggota (selain negara-negara yang dibubarkan atau yang digabung dengan negara anggota lainnya) telah secara unilateral menarik dari PBB. Saat konfrontasi Indonesia–Malaysia, dan dalam menanggapi pemilihan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dalam sebuah surat tertanggal 20 Januari 1965, Indonesia memberitahukan Sekjen PBB bahwa ia telah memutuskan “pada tahap ini dan di bawah keadaan saat ini” untuk menarik diri dari PBB. Namun, setelah pelengseran Presiden Sukarno, dalam sebuah telegram tertanggal 19 September 1966, Indonesia menyatakan kepada Sekjen terhadap keputusannya “untuk mengembalikan kerjasama publik dengan PBB dan melanjutkan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatannya yang dimulai dengan sesi kedua puluh satu Majelis Umum”. Pada 28 September 1966, Majelis Umum PBB menerima keputusan Pemerintah Indonesia dan Presiden Majelis Umum PBB mengundang para perwakilan negara tersebut untuk menduduki kursi mereka di Majelis tersebut.

Tak seperti penangguhan atau pencopotan, tak ada tujuan khusus yang dibuat dalam Piagam PBB tentang apa atau bagaimana anggota dapat menarik diri secara sah dari PBB (sebagian besar untuk menghindari ancaman penarikan diri dari penggunaan bentuk surat gelap politik, atau untuk menolak obligasi-obligasi di bawah Piagam tersebut, mirip dengan penarikan diri yang terjadi dalam pendahulu PBB, Liga Bangsa-Bangsa), atau tentang apa ada syarat untuk masuk kembali oleh anggota yang sebelumnya menarik diri harus diperlakukan sama dalam keanggotaan, contohnya, mensyaratkan kesepakatan Dewan Keamanan serta Majelis Umum. Kembalinya Indonesia ke PBB menandakan bahwa tidak ada persyaratannya; namun, para cendekiawan berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh Majelis Umum tersebut tak sejalan dengan Piagam dari sudut pandang hukum.

Pengamat dan Non-anggota


1024px-United_Nations_Flags_-_cropped

Swiss telah menjadi netral dalam konflik-konflik internasional sejak awal abad ke-19 dan bergabung dengan PBB baru sebagai anggota penuh pada 2002. Disamping itu, Istana Bangsa-Bangsa di Jenewa mentuanrumahi Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa sejak 1946 dan juga sebelumnya dijadikan markas besar Liga Bangsa-Bangsa.

Selain negara anggota, terdapat juga dua anggota pengamat tetap non-anggota: Tahta Suci dan Negara Palestina.

Tahta Suci memegang kedaulatan atas negara Kota Vatikan dan menjalin hubungan diplomatik dengan 180 negara lainnya. Negara tersebut telah menjadi negara pengamat sejak 6 April 1964, dan meraih seluruh hak keanggotaan penuh selain pemberian suara pada 1 Juli 2004.
Organisasi Pembebasan Palestina meraih status pengamat sebagai “entitas non-anggota” pada 22 November 1974. Berkenaan proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina pada 15 November 1988, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan agar, secara efektif pada 15 Desember 1988, sebutan “Palestina” harus digunakan sebagai ganti “Organisasi Pembebasan Palestina” dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 23 September 2011, Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas mengajukan pemberian status keanggotaan PBB untuk Negara Palestina kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon; pengajuan tersebut tak disepakati oleh Dewan Keamanan PBB. Pada 31 Oktober 2011, Majelis Umum UNESCO menyerukan agar Palestina dijadikan anggota, menjadikannya badan PBB pertama yang mengajukan Palestina sebagai anggota penuh. Negara Palestina diakui sebagai “negara non-anggota” pada 29 November 2012, saat Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19 dengan suara 138 berbanding 9, dengan 41 menyatakan abstain. Perubahan status tersebut disebut oleh The Independent sebagai “pengakuan de facto atas negara berdaulat Palestina”. Pada 17 Desember 2012, Kepala Protokol PBB Yeocheol Yoon memutuskan agar “perancangan ‘Negara Palestina’ harus dipakai oleh Sekretariat dalam seluruh dokumen PBB resmi”.
Sejumlah negara juga meraih status pengamat sebelum masuk ke PBB sebagai anggota penuh (lihat Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk daftar selengkapnya). Kasus paling terkini dari sebuah negara pengamat yang menjadi negara anggota adalah Swiss, yang masuk pada 2002.

Sebuah institusi Uni Eropa, Komisi Eropa, meraih status pengamat di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3208 pada 1974. Traktat Lisbon pada 2009 membuat para delegasinya diakreditasikan langsung ke UE. Lembaga tersebut meraih hak penuh dalam Majelis Umum, meraih hak veto dan memajukan kandidat, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/65/276 pada 10 Mei 2011. Lembaga tersebut adalah satu-satunya pihak non-anggota pada lebih dari 50 konvensi multilateral, dan telah ikut serta sebagai anggota penuh pada setiap jalan kecuali memberikan suara dalam sejumlah konferensi PBB.

Status kedaulatan Sahara Barat dipersengketakan antara Maroko dan Front Polisario. Kebanyakan kawasan tersebut dikuasai oleh Maroko, sisanya (Zona Bebas) oleh Republik Demokratik Arab Sahrawi, diproklamasikan oleh Front Polisario. Sahara Barat dimasukkan ke PBB sebagai “kawasan non-pemerintahan sendiri”.

Kepulauan Cook dan Niue, yang merupakan negara asosiasi Selandia Baru, bukanlah anggota PBB, namun merupakan anggota badan-badan terspesialisasi PBB seperti WHO and UNESCO, dan mereka memiliki “kapasitas pembuatan traktat penuh” mereka yang diakui oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa masing-masing pada tahun 1992 dan 1994. Sejak itu, mereka menjadi pihak pada sejumlah traktat internasional yang Sekretariat PBB adakan seperti depositer seperti untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dan mereka diperlakukan sebagai negara non-anggota. Baik Kepulauan Cook maupun Niue telah mengekspresikan keputusan untuk menjadi negara anggota PBB, namun Selandia Baru menyatakan bahwa mereka tak memenuhi persyaratannya tanpa mengubah hubungan konstitusional mereka, terutama hak mereka atas kewarganegaraan Selandia Baru.

Daftar Negara di Eropa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Ini adalah versi yang telah diperiksa dari halaman initampilkan/sembunyikan detail
Berikut adalah daftar negara di Eropa dengan nama aslinya dan ibu kotanya.

Opera Snapshot_2017-12-08_225707_id.wikipedia.org

Negara Berdaulat (50)


Negara-negara dengan pengakuan internasional secara luas di Eropa.

Opera Snapshot_2017-12-08_225831_id.wikipedia.org

Daerah dependensi dan otonom (7)


Daerah dependensi dan wilayah otonom di Eropa.

Opera Snapshot_2017-12-08_230837_id.wikipedia.org

Negara dengan pengakuan terbatas (4)


Entitas geo-politik di Eropa yang diakui oleh minimal satu negara berdaulat lainnya, namun tidak mendapat pengakuan secara luas.

 

Opera Snapshot_2017-12-08_225859_id.wikipedia.org

Negara yang tidak diakui (2)


Entitas geo-politik yang tidak diakui oleh negara berdaulat lainnya, namun menurut definisi dapat disebut sebagai “negara”.

Opera Snapshot_2017-12-08_225934_id.wikipedia.org

Daftar Negara di Amerika Utara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

1024px-Location_North_America.svg

Berikut ini adalah daftar negara di Amerika Utara secara abjad, termasuk daerah jajahan. Daerah jajahan ditandai dengan cetak miring.

Opera Snapshot_2017-12-08_224733_id.wikipedia.org

Negara berdaulat (23)


Negara-negara dengan pengakuan internasional secara luas di Amerika Utara (termasuk Amerika Tengah).

Opera Snapshot_2017-12-08_224816_id.wikipedia.org

Daerah dependensi dan otonom, negara dengan pengakuan terbatas, atau negara yang tidak diakui


Dependencies that are not internationally recognized, or not in effect, are listed in italics.

Opera Snapshot_2017-12-08_224851_id.wikipedia.org

Other Areas

Opera Snapshot_2017-12-08_224922_id.wikipedia.org

 

Daftar Negara di Afrika

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

1280px-LocationAfrica

Daftar negara dan tanah jajahan di Afrika, termasuk ibu kota, bahasa, mata uang, populasi, wilayah dan Produk domestik bruto.

Negara Berdaulat (53) 


Negara-negara dengan pengakuan internasional secara luas di Afrika.

Opera Snapshot_2017-12-08_222432_id.wikipedia.org

Daerah dependensi dan otonom, negara dengan pengakuan terbatas, atau negara yang tidak diakui (8)


Opera Snapshot_2017-12-08_222524_id.wikipedia.org