Jokowi Akan Bagikan 5.700 Sertifikat Tanah kepada Warga Sukabumi

INDONESIA TODAY

Budiyanto. Kompas – 31/08/2017

3555228949

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerjanya di Sukabumi, Jawa Barat, berencana menghadiri kegiatan di sejumlah tempat.

Di antaranya diawali penyerahan sertifikat tanah dalam Program Agraria Nasional (Prona) di Setukpa Polri dan pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1, Kamis (31/8/2017) siang.

“Diinformasikan ada beberapa tempat yang akan dikunjungi Pak Presiden,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kepada wartawan di Stasiun Sukabumi, Rabu (30/8/2017) malam.

Dia mengatakan, tadi saat pertemuan di rumah dinas wali kota Sukabumi sudah dikoordinasikan persiapan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Sukabumi.

“Sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota Sukabumi dan Pak Sekda Kabupaten Sukabumi,” ujar dia.

“Juga Pak Presiden akan takbiran dan shalat Idul Adha,” sambung Menhub yang siap-siap kembali menumpang kereta Wijayakusumah dari Stasiun Sukabumi menuju Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Hanafie Zein mengatakan,Presiden Jokowi berangkat dari Jakarta ke Sukabumi akan menumpang kereta api. Presiden diperkirakan tiba di Sukabumi, Kamis (31/8/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Rencananya kegiatan diawali membagikan sebanyak 5.700 lembar Sertifikat Tanah gratis Prona kepada masyarakat di Setukpa Polri,” tutur Hanafie kepada wartawan setelah mengantarkan Menhub Budi Karya di Stasiun Sukabumi.

Setelah dari Setukpa Polri, lanjut dia, Presiden akan membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi.

 

Jokowi Saksikan Pembagian 1989 Sertifikat Hak Tanah

13 Maret 2017

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

 

JOkowi-berikan-sertifikat-tanah-696x476

Presiden Jokowi saat menyerahkan 1989 sertifikat tanah, di Lapangan Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (13/4). (Foto: Setkab)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada 1.989 perwakilan yang hadir di Stadion Ranggajati, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang bertujuan untuk memperkuat status hukum lahan dan ekonomi masyarakat.

“Target kita untuk pembagian sertifikat ini bukan angka yang kecil. Dulu kalau se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke setahun paling banyak 400.000 sampai 500.000, sekarang targetnya tahun ini 5 juta sertifikat harus diberikan,” kata Presiden dalam sambutannya di Stadion Ranggajati saat penyerahan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional dan fasilitasi, Kamis.

Sejumlah kabupaten dan kota yang mendapatkan sertifikat tersebut adalah Kabupaten Kuningan 813 sertifikat, Kabupaten Cirebon 455 sertifikat, Kabupaten Indramayu 65 sertifikat, Kabupaten Majalengka 74 sertifikat, Kota Cirebon 43 sertifikat, Kabupaten Ciamis 100 sertifikat, Kota Tasikmalaya 120 sertifikat, Kabupaten Tasikmalaya 85 sertifikat, Kota Banjar 100 sertifikat, Kabupaten Subang 100 sertifikat, dan Kabupaten Pangandaran 44 sertifikat.

Presiden Jokowi mengatakan untuk target Jawa Barat pada 2017 akan diberikan 370.000 sertifikat.

“Jangan dipersulit. Tahun depan 500.000 di Jawa Barat harus diberikan. Untuk apa? Ini adalah status hukum hak tanah yang bapak ibu harus pegang harus terima,” ujar Presiden seperti dilaporkan kantor berita Antara.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat yang hendak mengagunkan sertifikat hak tanahnya ke bank untuk mendapatkan modal agar mengkalkulasi dengan efektif.

Dana yang didapat, menurut Presiden, bisa digunakan untuk menambah modal usaha menggerakkan ekonomi keluarga.

“Jadi, jangan sampai, sekali lagi, hak hukum atas tanah yang namanya tanda bukti hak, yang namanya sertifikat itu harus bermanfaat,” tutur Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI itu.

Sebelumnya, Presiden juga menyaksikan penyerahan sertifikat tanah kepada 1.998 bidang tanah saat acara di Graha Batununggal Indah, Bandung.

Presiden melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat yaitu di Kota Bandung dan Kota Cirebon selama dua hari sejak Rabu.

Pada Kamis sore, Presiden Jokowi juga menyaksikan pembagian bantuan sosial di Sport Hall Bima Jalan Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Pemberian Makanan Tambahan dan Program Keluarga Harapan.

 

Presiden targetkan 5 juta sertifikat tanah 2017

Sabtu, 25 Maret 2017

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

 

5 juta sertifikat tanah 2017

Presiden Joko Widodo menargetkan pembagian sertifikat tanah di Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat sebagai bagian dari upaya reforma agraria.

“Jadi sekarang harus berani mengatakan, ‘Ya saya pemilik NKRI. Ini buktinya sertifikat tanah saya’,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat acara Pembinaan, Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reform bagi Masyarakat Penerima Sertifikat Hak atas Tanah di Taman Raja Batu, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu (25/3).

Kepemilikan sertifikat tanah merupakan bukti sebagai pemilik sah suatu lahan di NKRI.

Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat.

Dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden diterima Antara di Jakarta, Presiden memberikan target 5 juta sertifikat tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang biasanya hanya 500-700 ribu sertifikat.

Selama ini, ujar Presiden Jokowi kendala utama yang dihadapi dalam pembagian sertifikat kepada masyarakat adalah kurangnya jumlah tenaga juru ukur.

Presiden meminta ditambahnya juru ukur baik melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil maupun jalur alih daya.

“Tahun depan targetnya 7 juta sertifikat yang dibagikan,” jelas Presiden.

Dari 106 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang yang telah disertifikatkan. Presiden menginginkan semua bidang telah bersertifikat pada 2025.

Pemerintah akan terus mendorong pembagian sertifikat tanah sebagai bagian reforma agraria untuk mewujudkan keadilan.

“Keadilan dalam penguasaan, dalam kepemilikan, dalam penggunaan dan dalam pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya yang ada di dalamnya,” ucap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa apabila target tidak tercapai, maka sejumlah harus bertanggungjawab mulai dari kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat kabupaten/kota, kepala BPN tingkat provinsi hingga menteri untuk tingkat pemerintah pusat.

Presiden mengingatkan para pimpinan harus bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan mencapai target tersebut.

Reforma agraria bukan sebatas persoalan administrasi terkait penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan namun lebih kepada keadilan.

Manfaat lain jika memiliki sertifikat kepemilikan tanah adalah dapat menjadi jaminan ke bank. Namun Presiden mengingatkan agar digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti untuk jaminan usaha dan modal kerja bukan untuk yang bersifat konsumtif.

“Untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak, yang nantinya bisa diwariskan untuk anak cucu,” kata Presiden.

Dalam acara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemegang sertifikat yang hadir sebanyak 1.158 yang mewakili seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara.

Dia mengatakan permasalahan mendasar dalam proses sertifikat tanah adalah adanya masyarakat yang memiliki lahan tapi tidak memliki dana untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menteri mengatakan ada beberapa daerah yang memberikan solusi membebaskan BPHTB atau pun memberi potongan hingga 70 persen.

Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. (Ant)

 

Sertifikat Tanah Gratis di Garut

17 Jul 2017

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

 

Pembagian sertifikat tanah gratis di Garut

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, membagikan sebanyak 2.000 sertifikat tanah secara gratis. Aksi ini disambut meriah warga yang sejak lama menunggu-nunggu.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) nasional Badan Pertanahan Nasional/Agraria yang dilakukan di kabupaten Garut, Jawa Barat diakui berhasil. Hal ini bisa dilihat dari besarnya animo masyarakat yang mengikuti program itu.

“Totalnya ada 2.000 sertifikat yang kita bagikan dari kuota 6.000, saya optimistis seluruhnya bisa tercapai sebelum akhir tahun,” ujarnya di sela-sela pembagian sertifikat di Lapangan Desa Margalaksana, Garut, Minggu 16 Juli 2017.

Menurut Rudi besarnya potensi lahan yang masuk dalam agenda sertifikat tanah di kabupaten Garut membutuhkan perhatian yang khusus, beruntung kesiapan petugas administrasi, petugas ukur dan pencatatan yang dimiliki Pemda Garut, menyebabkan pembagian sertifikat bisa dilaksanakan sesuai target.

“Koordinasi kami sama BPN juga berjalan lancar karena memang sudah dipersiapkan betul rencana program nasional itu,” ujarnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria Kabupaten Garut Hayu Susilo menambahkan, usai ditetapkannya program PTSL sebagai program unggulan nasional, lembaganya langsung menyiapkan seluruh perangkat lapangan untuk menyukseskan program itu.

“Saya sendiri kaget melihat animo masyarakat yang begitu besar hari ini, namun pada intinya semua yang dibutuhkan sudah siap,” kata dia.

Untuk total kuota 6.000 sertifikat yang diperoleh Garut tahun ini, pembagian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 500 sertifikat langsung diberikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, sedangkan tahap kedua hari ini sebanyak 2.000 sertifikat.

Total sebanyak 2.500 sertifikat sudah dibagikan kepada masyarakat Garut. “Sisanya akan kami bagikan sebelum tahun ini, lihat saja nanti, semua sertifikat yang sudah diajukan sedang kami proses,” ujarnya.

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kabupaten Garut Harnida Darius menambahkan, tahun ini Garut mendapatkan kuota hingga 6.000 sertifikat untuk program PTSL yang digelar secara nasional ini.

Namun jatah kuota pertama itu hanya diperuntukan untuk satu desa dan satu kelurahan di dua kecamatan. “Untuk kelurahannya Cimuncang kecamatan Garut Kota, sedangkan desanya Margalaksana, Kecamatan Cilawu,” ujarnya.

Pembagian kali jni merupakan kelanjutan dari pembagian 500 sertifikat tahap pertama yang diberikan Presiden Joko Widodo. “Totalnya ada 6.000 kuota tapi cuma diarahkan pada desa Margalaksana 2.100, sisanya kelurahan Cimunang 3.900, kami pilih dua daerah itu biar lengkap,” ujarnya.

Ia menilai, untuk tahap pertama sertifikasi tanah secara gratis secara nasional itu berjalan sesuai target, namun ia mengakui masih ada hambatan seperti minimnya pengetahuan warga tentang program sertifikat tanah pemerintah, serta banyak pemilik tanah yang berdomisili di luar daerah.

“Target sisanya yang belum dibagikan hari ini kita akan kejar hingga Agustus mendatang,” ujarnya.

Dengan mempertimbangkan luasan wilayah serta akta kepemilikan tanah yang cukup besar, lembaganya berharap tahun depan, kuota sertifikat tanah untuk Garut bertambah.

“Minimal Garut bisa dapat 20 ribu kuota biar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat, tapi itu tergantung pusat,” ujarnya.

 

Pemerintah Ingin Penerbitan Sertifikat Tanah Selesai Cepat

13 Jul 2017

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

 

Sertifikat Tanah

Dari 126 juta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia, baru 46 persen yang sudah bersertifikat. Sementara di Kalimantan Timur (Kaltim), dari 2,7 juta bidang tanah, baru 900 ribu atau 33 persen yang sudah bersertifikat. Karena itu, masih ada 1,8 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, ini adalah pekerjaan besar untuk diselesaikan agar rakyat semuanya dapat memiliki sertifikat atas tanah yang merupakan bukti hak hukum atas tanahnya.

“Ini pekerjaan pagi, siang, malam yang terus kami kerjakan,” ujar Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (13/7/2017).

Jokowi menegaskan, ia akan terus memantau dan mengejar pembagian sertifikat ini agar semua masyarakat memiliki sertifikat tanah. Ia juga meminta kepada masyarakat yang hadir agar memberitahu bagi yang belum memiliki sertifikat tanah untuk mengurus sertifikat tersebut.

“Kami harapkan dengan semuanya nanti pegang sertifikat, sengketa-sengketa tanah itu sudah tidak ada lagi. Karena seluruh rakyat sudah memegang tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu berupa sertifikat,” ujar Jokowi.

Jokowi berjanji akan terus memantau apa yang sudah ditargetkannya, yaitu pembagian minimal 5 juta sertifikat tanah pada 2017. Kemudian 2018, sebanyak 7 juta sertifikat tanah, 2019 sebanyak 9 juta sertifikat tanah. Jumlahnya terus naik pada tahun depannya agar dari 126 juta tanah itu sertifikatnya benar-benar dipegang oleh rakyat.

Jokowi menuturkan, di semua negara property rights, yang diberikan oleh negara kepada rakyat yang pertama itu adalah sertifikat tanah.

“Kita sudah terlambat berpuluh-puluh tahun sehingga kepastian hak atas tanah yang dimiliki rakyat itu semuanya pada posisi yang masih ngambang. Ini yang akan kita selesaikan secepat-cepatnya,” ujar dia.

Hati-Hati

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan masyarakat yang baru menerima sertifikat, agar berhati-hati jika mau mengagunkan sertifikatnya ke bank. Presiden meminta agar dikalkulasi dan dihitung kemampuan untuk membayar angsuran dan bunganya.

“Enggak apa-apa minjam bank, enggak apa-apa, tapi dihitung betul, dikalkulasi betul. Kemudian kalau pinjam ke bank dapat Rp 300 juta, jangan membeli barang-barang konsumtif. Jangan. Kalau pinjam 300 juta pakai semuanya untuk investasi, pakai semuanya untuk modal kerja. Baru nanti kalau sudah menetas, Rp 300 juta bisa mengembalikan, masih sisa Rp 600 juta, silakan mau beli apa-apa,” tutur Jokowi.

Presiden mencontohkan, masyarakat sebaiknya tidak membeli mobil atau motor dari uang pinjaman tersebut. “Tidak (boleh), sekali lagi saya ingatkan, kalau ndak ini (tanahnya) hilang nanti. Bisa disita bank, hati-hati, hati-hati. Jadi boleh (diagunkan), tapi hati-hati, harus dihitung, harus dikalkulasi,” ujar dia.

Pembagian 1.535 Sertifikat Hak Atas Tanah itu dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Mensesneg Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur Kaltim Awang Faroek.

 

Bagikan Sertifikat Tanah, Ini Pesan Jokowi ke Warga Balikpapan

13 Jul 2017

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

 

Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah ke Warga Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 1.535 sertifikat tanah kepada warga Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jokowi mengingatkan masyarakat agar cermat memanfaatkan sertifikat ini.

Kepemilikan sertifikat tanah sangat bermanfaat bagi warga. Dengan sertifikat ini, tidak ada lagi orang yang mengklaim tanah itu milik mereka. Sengketa lahan pun nantinya bisa ditekan.

“Sekarang Bapak itu sudah lega karena pegang tanda sertifikat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah,” kata Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7/2017).

Setelah menerima sertifikat ini, Jokowi meminta warga untuk menyimpan baik-baik. Caranya diberi plastik, difotokopi, sehingga kalau sewaktu-waktu hilang mudah mengurusnya.

Selain itu, warga yang ingin menggunakan sertifikat tanah untuk jaminan atau agunan harus dihitung baik-baik. Uang yang dipinjam ke bank juga harus digunakan dengan benar.

“Yang banyak malah dapat uang Rp 300 juta, Rp 150 beli mobil yang banyak kan gitu. Dapat Rp 40 juta yang Rp 15 juta beli motor. Ini yang saya ingatkan, jangan membeli barang-barang konsumtif seperti itu,” ujar Jokowi.

Uang yang dipinjam ke bank harus digunakan untuk investasi atau modal kerja. Misalnya, pinjam uang Rp 300 juta laku sudah bisa mengembalikan karena usaha dan investasi berhasil, barulah berpikir membeli barang konsumtif.

“Baru ngambil uang pinjaman dari bank langsung untuk beli mobil itu yang hati-hati tidak boleh,” pungkas Jokowi.

 

Jokowi Puji Pembagian Sertifikat Tanah di Bali Paling Cepat

4 Agustus 2017

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

076229000_1501828259-IMG-20170804-WA0010

Bali – Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan sertifikat hak atas tanah pada program strategis nasional di Lapangan Renon, Denpasar, Bali. Sedikitnya 5.903 sertifikat dibagikan kepada warga.

Jokowi menjelaskan, terdapat 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Sedangkan, saat ini baru 46 juta. Pemerintah menargetkan 200 ribu sertifikat di Bali tahun ini. Dan semua tanah sudah memiliki sertifikat pada 2019.

“Dari semua (daerah) di Bali ini paling cepat, 2019 sudah semuanya (sertifikat) diberikan. Yang lainnya sampai 2025,” kata Jokowi, Bali, Jumat (4/8/2017).

Kepemilikan sertifikat bagi warga sangat penting. Dengan ini, potensi sengketa lahan bisa ditekan, mengingat sengketa lahan sangat sering terjadi. Bahkan, bisa menimbulkan konflik.

“Kalau sudah memiliki sertifikat ini enak, enggak ada sengketa-sengketa lagi. Karena ada ribuan sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa harus dihentikan dengan sertifikat tanah,” imbuh dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta warga menjaga baik-baik sertifikat yang sudah didapat. Bila ingin dijadikan agunan di bank juga harus dihitung betul biaya yang harus dikeluarkan.

“Tapi hati-hati kalau ingin diagunkan ke bank. Kalkulasi dulu bunga dan pokoknya, bisa nyicil enggak? Kalau enggak bisa, jangan dipaksakan,” pungkas Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.

Warga Jabodetabek Terima Sertifikat Tanah dari Jokowi

By Dwi Andayani – detikNews. Minggu 20 Agustus 2017, 10:47 WIB

INDONESIA MEMBANGUN-NEW

DEPOK SERTIFIKAT TANAH

Warga terima sertifikat tanah dari Jokowi / Foto: Ardan Adhi Chandra

Presiden Joko Widodo pagi ini membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga Jabodetabek. Warga jadi merasa tenang dan lega karena kini sudah memegang sertifikat.

“Alhamdulilah rasanya sudah tenang, namanya kita kan di sini merantau. Punya tanah, kita kan nggak tahu nanti kalau ada apa-apa, kalau sudah punya sertifikat kan sudah tenang,” ujar Mirman salah satu penerima sertifikat, di Park and Ride, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017).

MIRMAN TERIMA SERTIFIKAT TANAH

Mirman terima sertifikat tanah / Foto: Dwi Andayani

Mirman mengaku memiliki tanah sejak tahun 2016, dan baru memiliki sertifikat saat ini. Warga Tangerang ini mengaku selama ini hanya memiliki akte, dan merasa tenang sudah memiliki sertifikat tanah.

JINAHMI TERIMA SERTIFIKAT TANAH

Jinahmi terima sertifikat tanah dari Jokowi / Foto: Dwi Andayani

“Tanah tuh kan katanya kalau belum punya sertifikat, belum hak milik kita bener. Setelah itu, kita sudah adem, sudah tenang,” ujar Mirman.

Sama halnya dengan Mirman, warga Bekasi bernama Jinahmi mengaku sudah 60 tahun tidak memiliki sertifikat tanah. Ia mengatakan tidak memiliki sertifikat selama ini karena tidak mengerti cara mengurus sertifikat tanah.

“Hampir 60 tahun baru punya sertifikat, tadinya gak ngerti. Alhamdulilah lega, alhamdulilah gitu,” ujar Jinahmi(imk/imk)