RANCANGAN ARSITEKTUR TOL LAUT INDONESIA – PENDULUM NUSANTARA
3 Juli 2015 13:48 . Resource: Supply Chain Indonesia. kompasiana[dot]com
Konsep Tol Laut diharapkan dapat mewujudkan sistem distribusi barang yang efisien. Dengan menggunakan kapal berkapasitas besar, maka pengangkutan barang akan menjadi efisien. Selain itu, kepastian jadwal pelayaran juga akan mengefisienkan biaya para pelaku logistik.
Tol Laut menjadi salah satu konsep penting pengembangan transportasi laut untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan atau negara maritim. Konsep tol laut perlu dikembangkan dan diimplementasikan agar transportasi laut menjadi backbone sistem transportasi multimoda Indonesia yang terintegrasi.
Konsep Tol Laut diharapkan dapat mewujudkan sistem distribusi barang yang efisien. Dengan menggunakan kapal berkapasitas besar, maka pengangkutan barang akan menjadi efisien. Selain itu, kepastian jadwal pelayaran juga akan mengefisienkan biaya para pelaku logistik.
Dalam implementasi Konsep Tol Laut di Indonesia terdapat beberapa kendala utama. Salah satu masalah penting adalah ketidakseimbangan arus muatan. Arus muatan dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) ke barat sangat kurang dibandingkan dengan arus muatan kebalikannya, sehingga dikuatirkan kapal dalam tol laut akan kekurangan muatan dalam pelayaran dari arah timur. Ketidakseimbangan arus muatan ini terkait dengan ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah.
Sebagai lembaga pengkajian dalam bidang logistik di Indonesia, Supply Chain Indonesia (SCI) telah membuat Rancangan Arsitektur Tol Laut Indonesia yang diharapkan bisa menjadi masukan penting untuk salah satu program Pemerintahan Jokowi-JK dalam menurunkan biaya logistik nasional.
Dalam rancangan tersebut terdapat tujuh Pelabuhan Utama yang dilewati Jalur Tol Laut, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Sorong.
Ketujuh Pelabuhan Utama tersebut terhubung dengan 67 Pelabuhan Short Sea Shipping (SSS). Pelabuhan-pelabuhan SSS itu terdiri dari beberapa pelabuhan yang pada saat ini masih berbeda-beda kelasnya, yaitu Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, dan Pelabuhan Pengumpan.
Berkaitan dengan ketidakseimbangan arus muatan antara barat dan timur, penyeimbangan arus muatan dilakukan dengan penentuan/pemisahan pintu ekspor/impor berdasarkan negara tujuan/asal.
- Pelabuhan Kuala Tanjung, sebagai pintu di wilayah barat, diperuntukan bagi Negara-negara
- Eropa
- Timur Tengah
- Asia
- dan sebagainya
- Pelabuhan Bitung, sebagai pintu di wilayah timur, khusus untuk Negara-negara
- China
- Korea
- Jepang
- USA
- dan sebagainya.
Selain itu, Pemerintah sebaiknya memberikan berbagai kebijakan untuk mendorong implementasi tol laut tersebut. Salah satunya dengan memberikan insentif sebagai kompensasi bagi industri pelayaran atas kerugian ketika arus muatan itu belum seimbang.
Ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah baik ekonomi maupun industri, yang berdampak terhadap ketidakseimbangan arus muatan, hendaknya tidak menghalangi implementasi Konsep Tol Laut. Justru implementasi Konsep ini akan menjadi pendorong pertumbuhan wilayah melalui semakin terbukanya akses pengiriman barang, baik ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun sebaliknya. Selanjutnya, dengan pertumbuhan KTI, maka volume pengiriman barang akan meningkat dan balik mendorong implementasi Konsep Tol Laut.
Note:
Setijadi: Chairman of Supply Chain Indonesia (SCI), Head of Logistics & Supply Chain Center (LOGIC) – Universitas Widyatama Bandung, Anggota Dewan Pengurus Pusat – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Anggota Tim Implementasi Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan aktif memberikan kontribusi dalam pengembangan logistik nasional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Konsultan bidang logistik & supply chain di beberapa perusahaan nasional dan multi-nasional.
Dukung Tol Laut Lewat Empat Fokus Kerja Kemenhub
Biro Komunikasi dan Informasi Publik – DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT – Selasa, 26 April 2016
Kementerian Perhubungan terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka mendukung program Tol Laut. Pembangunan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dan menekan kesenjangan harga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia yang disebabkan tidak adanya kepastian ketersediaan barang.
“Memecahkan masalah konektivitas antar pulau dan mewujudkan aspek keadilan pembangunan dengan menekan kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia adalah tujuan dilaksanakannya program Tol Laut” jelas Menhub Ignasius Jonan di Jakarta beberapa waktu lalu ketika berdiskusi dengan kalangan media massa.
Jonan menjelaskan, tingginya harga barang seperti harga 1 sak semen yang mencapai ratusan ribu rupiah di daerah puncak Jaya Wijaya, disebabkan tidak adanya barang dan tidak adanya kepastian kapan barang itu ada. Sekarang, dengan adanya kapal laut yang datang sesuai dengan jadwal menjadikan harga terkontrol.
Untuk itu Kemenhub dengan empat fokus kerjanya yaitu, peningkatan keselamatan dan keamanan, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan tata kelola regulasi sejak tahun 2015 terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tol Laut agar Tol Laut secara konkrit dapat dirasakan manfaatnya.
Upaya Kemenhub untuk mendukung program tol laut melalui program peningkatan keselamatan dan keamanan diantaranya: meng-upgrade peralatan pendukung pelayaran seperti, pemasangan Vehicle Traffic System sebanyak 5 unit, dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 122 unit yang tersebar di wilayah laut Indonesia.
Selain itu, dilakukan pula pembangunan kapal-kapal yang difungsikan untuk keselamatan dan keamanan pelayaran seperti, pembangunan kapal navigasi sebanyak 15 unit, Kapal Patroli KPLP sebanyak 43 unit, dan Kapal Rigid Inflatable Boat/RIB sebanyak 66 unit.
Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, telah dilakukan pula berbagai Pelatihan Safety dan Security baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 22 Pendidikan dan pelatihan/diklat.
Sementara, upaya yang dilakukan melalui program peningkatan kapasitas yaitu dengan membangun berbagai prasarana dan sarana perhubungan laut diantaranya, pembangunan parsarana seperti, pelabuhan di 89 lokasi dengan konsentrasi pembangunan pelabuhan di wilayah Timur Indonesia, dan peningkatan kapasitas pelabuhan di 6 lokasi.
Sedangkan, pembangunan sarana perhubungan laut untuk mendukung aksesibilitas transportasi laut meliputi, pembangunan kapal perintis sebanyak 95 unit, dan pembangunan kapal ternak sebanyak 5 unit. Selain itu, penyelenggaraan rute perintis sebanyak 96 trayek, penyelenggaraan angkutan barang tetap dan teratur/Freight Linersebanyak 6 trayek,
Pada program peningkatan kualitas layanan, beberapa perbaikan pelayanan sektor perhubungan laut yang dilakukan yaitu, perbaikan terminal penumpang di 26 lokasi; penujukkan PT PELNI menjadi operator tunggal kapal perintis; pengadaan peralatan bongkar muat sebanyak 26 unit; dan penyelenggaraan pelayanan secara online seperti pendaftaran kapal, SIM LALA, dan INAPORTNET.
Upaya mendukung perwujudan tol laut yang menjadi program strategis Presiden RI ini juga dilakukan melalui program peningkatan tata kelola regulasi di sektor perhubungan laut seperti, penyederhanaan/deregulasi peraturan. Tercatat sebanyak 8 peraturan di sektor perhubungan laut yang telah disederhanakan.
Lainnya, peningkatanan tata kelola regulasi yang dilakukan diantaranya, pelimpahan perizinan melalui BKPM sebanyak 6 perizinan, penerbitan SIUPAL dan SIOPSUS sebanyak 3286 perizinan, izin pengoperasian pelabuhan umum sebanyak 2 perizinan, izin pembangunan dan pengoperasian tersus sebanyak 153 perizinan, izin pengelolaan TUKS sebanyak 159 perizinan, dan kerjasama terkait Tol Laut sebanyak 2 perjanjian. (RDL/BU/SR/HP)
Daftar Pelabuhan Tol Laut Jokowi
Daftar Pelabuhan Tol Laut Jokowi – Pembangunan Tol Laut Libatkan 24 Pelabuhan di Indonesia – Program pembangunan tol laut Jokowi untuk menciptakan konektivitas antar pulau yang optimal dan efektif secara rutin dari barat Indonesia sampai timur wilayah Indonesia melibatkan 24 pelabuhan.
Ke-24 program pelabuhan tol laut jokowi tersebut terdiri dari lima Pelabuhan sebagai Hub (pengumpul) meliputi
- Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung
- Pelabuhan Tanjung Priok
- Pelabuhan Tanjung Perak
- Pelabuhan Makassar
- Pelabuhan Bitung
Sedangkan 19 Pelabuhan sebagai Feeder (pengumpan) bagi Pelabuhan Hub.
Ke-19 Pelabuhan Feeder tersebut adalah
- Pelabuhan Malahayati
- Pelabuhan Batam
- Jambi (Talang Duku)
- Palembang
- Panjang
- Pelabuhan Teluk Bayur
- Tanjung Emas
- Pontianak
- Banjarmasin
- Sampit
- Balikpapan/Kanangau
- Samarinda/Palaran
- Tanau/Kupang
- Pantoloan
- Ternate
- Kendari
- Sorong
- Ambon
- Jayapura
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit berpendapat , pembangunan Poros Maritim Nasional atau Tol Laut jokowi memiliki tujuan untuk membongkar akses pelayaran petikemas regional dengan membangun sebuah pelabuhan besar berskala hub internasional yang memiliki kemampuan melayani kapal-kapal niaga besar di atas 3.000 TEUs hingga 6.000 TEUs.
Pengertian program Tol Laut Jokowi
“Konsep Tol Laut bukan membuat jalan tol di atas laut. Namun merupakan jalur distribusi logistik menggunakan kapal laut dari ujung Pulau Sumatera hingga ujung Papua,” ungkap Bobby dalam lokakarya Wartawan Perhubungan “Menata Transportasi, Meningkatkan Daya Saing” di Aula Pemerintahan Kabupaten Belitung, Tanjungpandan, Jumat (22/5).
Bobby memaparkan, poros maritim Indonesia merupakan bagian poros maritim dunia. Untuk mewujudkannya, maka di wilayah Indonesia harus terdapat pusat-pusat kegiatan maritim dan kelautan berkelas dunia yang melayani dan mengakomodasi kegiatan kemaritiman ke seluruh dunia.
“Kegiatan maritim domestik harus menjadi penggerak ekonomi dan pembangunan utama,” kata Bobby.
Pada prinsipnya, pembangunan Tol Laut atau Pendulum Nusantara merupakan penataan rute tetap (linier), terhadap rute yang sudah ada. Untuk mencapai keberhasilannya, diperlukan langkah-langkah antara lain; mengefisienkan sistem transportasi maritim Indonesia, kelembagaan regulasi dan pendanaan serta dukungan lintas sektoral.
Karya Sal Alfarisi Kategori Ekonomi . dipublikasikan 20 Mei 2018